REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah umrah. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan proses keberangkatan jamaah umrah rombongan yang menggunakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara bertahap dilayani secara terpusat melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F yang dilengkapi berbagai fasilitas khusus mulai 1 Juli 2026.

"Peningkatan pelayanan ini juga merujuk kepada Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor SE-DJPU 12 Tahun 2026 tentang Pengaturan Layanan Penumpang Angkutan Udara Haji dan Umrah melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandar Udara Soekarno-Hatta," ujar Heru dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Heru mengatakan keberangkatan melalui terminal khusus ini untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, tertib, dan tertata bagi para jamaah umrah sejak tiba di bandara hingga keberangkatan menuju Tanah Suci. Heru menyampaikan terminal Khusus Haji dan Umrah 2F telah dipersiapkan secara optimal untuk melayani kebutuhan jamaah umrah.

"Dengan fasilitas yang lebih lengkap, area yang lebih luas, serta dukungan operasional yang dirancang khusus, kami ingin memastikan setiap jamaah memperoleh pelayanan terbaik sejak awal perjalanan ibadahnya,” ucap Heru.

Ia menjelaskan terminal seluas 27.418 meter persegi ini dilengkapi fasilitas yang dirancang untuk kenyamanan jamaah umrah dan keluarga pengantar, antara lain ruang tunggu berkapasitas hingga 3.000 orang dan masjid seluas 3.136 meter persegi yang mampu menampung sekitar 1.000 jamaah. Heru mengatakan sebanyak 20 konter check-in juga khusus disiapkan bagi jamaah umrah sehingga proses pelaporan keberangkatan dan drop baggage jamaah umrah dilakukan secara terpisah dari penumpang reguler, untuk proses keberangkatan yang lebih cepat dan nyaman.

Kami ingin memastikan setiap jamaah memperoleh pelayanan terbaik sejak awal perjalanan ibadahnya.

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports, Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, secara resmi memusatkan keberangkatan jamaah umrah di Terminal 2F mulai 1 Juli 2026.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi, di Tangerang, Jumat, mengatakan bahwa penerapan kebijakan ini dilakukan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor SE-DJPU 12 Tahun 2026 tentang Pengaturan Layanan Penumpang Angkutan Udara Haji dan Umrah Melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandar Udara Soekarno-Hatta.

"Mulai 1 Juli 2026, proses keberangkatan jamaah umrah rombongan yang menggunakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara bertahap dilayani secara terpusat melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F yang dilengkapi berbagai fasilitas khusus," katanya pula.

Ia menyatakan, tujuan pemusatan layanan penerbangan umrah melalui terminal khusus ini untuk menghadirkan pengalaman perjalanan lebih nyaman, tertib, dan tertata bagi para jamaah umrah sejak tiba di bandara hingga keberangkatan menuju Tanah Suci.

"Dengan fasilitas yang lebih lengkap, area yang lebih luas, serta dukungan operasional yang dirancang khusus, kami ingin memastikan setiap jamaah memperoleh pelayanan terbaik sejak awal perjalanan ibadahnya," katanya.

Dia menerangkan, Terminal 2F seluas 27.418 meter persegi ini dilengkapi fasilitas yang dirancang untuk kenyamanan jamaah umrah dan keluarga pengantar, antara lain ruang tunggu berkapasitas hingga 3.000 orang dan masjid seluas 3.136 meter persegi yang mampu menampung sekitar 1.000 jamaah.

Menurutnya pula, sebanyak 20 konter check-in khusus disiapkan bagi jamaah umrah, sehingga proses pelaporan keberangkatan dan drop baggage jamaah umrah dilakukan secara terpisah dari penumpang reguler, untuk proses keberangkatan yang lebih cepat dan nyaman.

"Di samping itu, petugas bandara secara khusus berfokus memberikan layanan jamaah haji dan umrah, karena tidak ada penumpang reguler di terminal ini," ujarnya.

Pada tahap awal yakni mulai 1 Juli 2026, jamaah umrah yang menggunakan maskapai Long Air, Hainan Airlines dan Saudia Airlines akan memproses keberangkatan melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.

"Untuk tahap berikutnya mulai 8 Juli 2026 mencakup jamaah umrah yang berangkat dengan maskapai Scoot dan Turkish Airlines, dan mulai 15 Juli 2026 mencakup jamaah umrah dengan maskapai Qatar Airways, Egypt Air, Oman Air, Emirates dan Etihad Airways," katanya lagi.

Heru menjelaskan, tahapan ini untuk memastikan proses transisi operasional berjalan optimal serta memberikan waktu bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyesuaikan proses pelayanan kepada jamaah.

"Penerapan dilakukan secara bertahap agar layanan bagi jamaah umrah berjalan lancar. Kami terus berkoordinasi dengan maskapai, PPIU, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap tahapan dapat berjalan dengan baik," ujarnya pula.

Sebelumnya, Terminal 2F telah melayani keberangkatan jamaah umrah melalui sejumlah tahapan pengoperasian. Terminal ini pertama kali melayani penerbangan charter Lion Air pada 2022, kemudian berkembang dengan layanan penerbangan charter dan reguler Garuda Indonesia pada 2025.

"Berbagai penyempurnaan fasilitas dan skema operasional terus dilakukan hingga akhirnya terminal ini siap melayani keberangkatan jamaah umrah rombongan secara lebih luas mulai Juli 2026," kata dia lagi.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatra Selatan (Sumsel) mengimbau masyarakat yang berencana menunaikan ibadah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu.

Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumsel Arkan Nurwahiddin mengatakan imbauan tersebut disampaikan menyusul eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

“Jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat kami imbau untuk menunda keberangkatan hingga kondisi di Timur Tengah benar-benar kondusif,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Menurut Arkan, langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah.Sementara itu, bagi jemaah yang saat ini tengah berada di Tanah Suci, dia meminta agar tetap menjalin komunikasi intensif dengan otoritas setempat, termasuk Kantor Urusan Haji di Arab Saudi serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

Jemaah yang berangkat secara mandiri juga diimbau untuk terus berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia agar seluruh kebutuhan layanan selama beribadah dapat terpenuhi dengan baik.

Arkan turut meminta keluarga jemaah di Tanah Air agar tetap tenang. Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan situasi dan memprioritaskan keselamatan serta kenyamanan jemaah.

Meski demikian, dia memastikan konflik yang terjadi saat ini belum berdampak signifikan terhadap tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Seluruh proses perencanaan masih berjalan sesuai jadwal.

“Kami berharap situasi segera mereda sehingga penyelenggaraan haji 2026 dapat berlangsung lancar tanpa hambatan,” tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Ribuan jemaah umrah asal Provinsi Jawa Timur terancam tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci, imbas konflik bersenjata antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran yang berdampak pada rawannya situasi di wilayah Jazirah Arab.

Plt. Kepala Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kanwil Jawa Timur Asadul Anam menyatakan pemerintah pusat telah mengeluarkan imbauan untuk menunda keberangkatan jemaah pada Minggu (1/3/2026) lalu.

Saat ini, pihaknya pun tengah melakukan pendataan secara menyeluruh dan komprehensif terhadap para jemaah asal Provinsi Jawa Timur yang terdampak atas kebijakan tersebut.

“Sudah mengeluarkan statement yang melalui Pak Wakil Menteri Haji [Dahnil Anzar Simanjuntak] untuk menunda keberangkatan. Nah, ini sedang kita himpun,” beber Anam, Selasa (3/3/2026).

Mengacu pada data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), terdapat 2.100 jemaah asal Jawa Timur yang telah tercantum dalam daftar keberangkatan.

Walau begitu, Anam menegaskan bahwa teknis operasional keberangkatan ribuan jemaah itu sepenuhnya berada pada keputusan masing-masing biro perjalanan atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pihaknya hanya bertugas untuk mengontrol serta memantau proses keberangkatan menuju Arab Saudi.

“Daftar di Siskopatuh, ada sekitar 2.100 jemaah yang sudah mendaftar di Nusuk Masar, dan akan berangkat pada hari-hari ke depan. Kita belum tahu karena teknisnya [keberangkatan jemaah] berada di otoritas PPIU, bukan di kita, tapi tetap kita pantau untuk proses keberangkatan, dan sebagainya seperti apa,” paparnya.

Lebih lanjut, Anam menyatakan pihaknya belum dapat menentukan waktu pasti keberangkatan ribuan jemaah tersebut. Sebabnya, eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Jazirah Arab belum dapat dipastikan kapan akan mereda atau kondusif sepenuhnya.

Selain itu, Kemenhaj akan senantiasa melakukan pengawasan secara ketat dengan mempertimbangkan tingkat ketegangan yang terjadi saat ini.

“Kita juga tidak tahu sampai kapan berakhirnya konflik di Timur Tengah itu. Yang saya kira harus diperhatikan adalah aspek eskalasinya. Kalau nanti eskalasinya ini semakin tinggi, saya kira akan lebih diperketat terkait dengan itu [keberangkatan jamaah ke Tanah Suci],” tegasnya.

Anam pun tak lupa untuk mengimbau agar para jemaah untuk tetap tenang dan aktif mencari informasi terbaru melalui PPIU yang menaungi perjalanan mereka. Komunikasi yang intensif antara jamaah dan PPIU diharapkan dapat berlangsung jelas dan transparan.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengimbau jemaah umrah untuk menunda jadwal keberangkatannya di tengah memanasnya konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Pemerintah meminta jemaah untuk menunggu hingga kondisi kembali kondusif.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara.

Sejalan dengan itu, pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian dinamis dan tidak menentu.

“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).

Pemerintah juga meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik.

Dahnil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 43.363 jemaah tercatat akan berangkat umrah dalam waktu dekat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026. Pemerintah mengimbau jemaah umrah untuk menunda keberangkatan, tetapi akan memantau dan memastikan keamanan jemaah yang tetap memutuskan terbang ke Tanah Suci.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha calon jemaah umrah yang direncanakan berangkat sebanyak 43.363 orang itu berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Ichsan menjelaskan bahwa Kemenhaj akan memastikan agar PPIU bertanggung jawab terhadap jemaah umrah dan memastikan mereka mendapatkan pelayanan maksimal. PPIU juga harus memastikan keamanan jemaah.

"Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan," ujar Ichsan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Pemerintah juga meminta agar komunikasi antara PPIU dan jemaah terus dijalin dengan baik.

"Kami mengajak jemaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jemaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian," ujarnya.

Terkait aspek pelindungan, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir. Jemaah yang mengalami kendala perlindungan, persoalan hukum, atau kondisi darurat di Arab Saudi maupun negara transit diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat.

"Kami bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan setiap persoalan jemaah ditangani cepat dan tepat. Kami meminta seluruh jemaah tetap tenang dan mengikuti arahan resmi," ujar Ichsan.

Demi mengutamakan aspek keselamatan dan pelindungan jemaah, Kemenhaj pun mengimbau jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga kondisi di Timur Tengah kembali kondusif.

Kementerian Haji dan Umrah melaporkan bahwa sebanyak 6.047 jemaah umrah telah kembali ke Indonesia sejak eskalasi serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran, yang dibalas Teheran dengan serangan balasan.

Pada Sabtu (28/2/2026) terdapat 4.200 jemaah umrah yang kembali ke Tanah Air menggunakan 12 penerbangan. Lalu, pada Minggu (1/3/2026) terdapat 2.047 jemaah umrah yang pulang ke Indonesia menggunakan 5 penerbangan.

Pemerintah memastikan bahwa proses kepulangan jemaah terus berjalan secara bertahap. Kemenhaj juga terus mencermati perkembangan situasi di kawasan Asia Barat, sembari berfokus pada keselamatan, keamanan dan perlindungan bagi jemaah umrah.

"Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib," ujar Ichsan.

Menurut Ichsan, pemerintah memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan jemaah.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan imbauan agar jemaah umrah menunda jadwal keberangkatan ke Tanah Suci dan menunggu hingga kondisi kembali kondusif.

Dahnil menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara. Pasalnya, pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu.

"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya," ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).

Hingga Senin (2/3/2026) petang pasukan Amerika Serikat (AS) dan Israel maupun Iran masih melancarkan serangan. AS dan Israel memulai serangan ke Iran meskipun perundingan masih berjalan.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran, Sabtu (28/2/2026). Kini Iran memasuki masa transisi kepemimpinan dan akan memilih pemimpin tertinggi, dengan lima kandidat yang digadang-gadang akan menjadi penerus Ayatollah Khamenei.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri mengirimkan surat kepada Kementerian Haji dan Umrah agar mengimbau para jemaah umrah untuk menunda keberangkatan ke Tanah Suci hingga situasi di kawasan Asia Barat lebih kondusif.

Hal itu tercantum dalam surat Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Protokol dan Konsuler Kemenlu Andy Rachmianto kepada Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj Puji Raharjo, nomor 00519/PK/03/2026/68/11 tertanggal 1 Maret 2026.

Melalui surat itu, Kemenlu menilai bahwa perlu terdapat langkah antisipatif untuk memitigasi potensi risiko keamanan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan perjalanan ke kawasan Asia Barat atau Timur Tengah, termasuk perjalanan umrah, karena eskalasi situasi akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran, yang direspons dengan serangan balasan.

Kemenlu pun meminta Kemenhaj untuk menyampaikan himbauan agar para jemaah umrah Indonesia menunda keberangkatannya ke Tanah Suci.

"Kami mengharapkan kerja sama Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah kiranya dapat menyampaikan himbauan kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)/Agen Perjalanan agar mempertimbangkan penundaan keberangkatan calon jemaah umrah ke Arab Saudi untuk sementara waktu hingga kondisi keamanan dinilai lebih kondusif," tertulis dalam surat yang diterima Bisnis, dikutip pada Senin (2/3/2026).

Himbauan tersebut, menurut Kemenlu, diharapkan bisa menjadi upaya bersama dalam memberikan perlindungan optimal bagi jemaah dan WNI, sekaligus menjaga kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah ke depannya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak pun memberikan himbauan agar para jemaah umrah menunda keberangkatan ke Arab Saudi sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara.

"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya," ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).

Pemerintah juga meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik.

Danhil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak," ujar Dahnil.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan bahwa hingga saat ini belum terdapat dampak terhadap persiapan yang sedang berjalan. Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai jadwal.

"Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah," tuturnya.

Adapun, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini dan memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Seluruh pihak diminta merujuk pada sumber resmi pemerintah guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat menimbulkan keresahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah mengimbau jemaah umrah untuk menunda jadwal keberangkatannya di tengah memanasnya konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Pemerintah meminta jemaah untuk menunggu hingga kondisi kembali kondusif.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara. Pasalnya, pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu.

“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).

Pemerintah juga meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik.

Danhil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” ujarnya.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan bahwa hingga saat ini belum terdapat dampak terhadap persiapan yang sedang berjalan. Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai jadwal.

“Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,” tuturnya.

Adapun, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini dan memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Seluruh pihak diminta merujuk pada sumber resmi pemerintah guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat menimbulkan keresahan.

Bisnis.com, BATAM – Penerbangan umrah dari Batam dipastikan tetap berjalan di tengah eskalasi militer di Timur Tengah, setelah AS-Israel menyerang Iran dan dikabarkan menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Penjabat Sementara (Pjs.) Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Annang Setia Budhi, menegaskan hingga saat ini operasional penerbangan umrah dari Bandara Internasional Batam masih berlangsung normal.

"Setelah dikonfirmasi ke unit terkait, saat ini penerbangan tersebut masih aman,” ujar Annang saat dikonfirmasi di Batam, Minggu (1/3/2026).

Dia menjelaskan, pihak bandara terus berkoordinasi dengan maskapai dan otoritas penerbangan untuk memantau perkembangan situasi global, khususnya yang berkaitan dengan jalur penerbangan menuju kawasan Timur Tengah.

Menurut dia, keselamatan dan keamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan operasional. Apabila terdapat perubahan situasi yang berdampak langsung terhadap penerbangan, pihaknya akan segera menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat dan calon jemaah.

Sebelumnya diketahui, ketegangan yang memuncak di Timur Tengah turut berpengaruh terhadap jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah Indonesia, baik yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih berada di Tanah Air dan tengah menunggu jadwal keberangkatan.

Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi. Pemerintah memastikan seluruh jemaah dalam kondisi terpantau melalui koordinasi intensif dengan perwakilan dan otoritas setempat.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pemerintah terus memonitor perkembangan situasi secara cermat.

“Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji Raharjo di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Dia juga meminta agar seluruh PPIU senantiasa menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, maupun KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

"Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.