Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi melarang jemaah haji Indonesia melaksanakan lempar jumrah pada pukul 10.00 hingga 14.00 Waktu Arab Saudi (WAS) karena cuaca panas dan kepadatan di kawasan Jamarat, Mina.

Ketua PPIH Arab Saudi yang juga Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ian Heryawan mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung dari Kementerian Haji Arab Saudi demi menjaga keselamatan jemaah selama puncak ibadah haji 1447 H.

"Seluruh jemaah haji agar mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan bahwa pukul 10.00 pagi ini hingga pukul 14.00 untuk tidak bergerak keluar tenda," ujar Ian dalam keterangan video yang diterima Tim Media Center Haji, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, larangan tersebut diberlakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan cuaca panas sekaligus mengendalikan kepadatan arus jemaah menuju area lempar jumrah.

"Kami memerintahkan kepada seluruh jajaran petugas yang ada di lapangan untuk melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya," ujar pensiunan jenderal bintang tiga TNI AL tersebut.

Ian menegaskan bahwa selama periode larangan tersebut, jemaah diminta tetap berada di tenda dan mengikuti pola pergerakan yang telah diatur petugas dan syarikah secara ketat.

"Jemaah haji Indonesia harus tetap berada di dalam tenda dan mengikuti dengan ketat rencana pergerakan kerumunan yang telah disetujui, dengan pengawasan langsung oleh misi haji dan penyedia layanan untuk memastikan keselamatan mereka," katanya.

Dia menambahkan bahwa kepatuhan jemaah terhadap aturan tersebut akan dipantau secara langsung selama fase Mina berlangsung. Kemenhaj juga akan melakukan evaluasi atas pergerakan jemaah Indonesia di Jamarat pada musim haji tahun ini.

Pada 10 Dzulhijjah atau 27 Mei 2026, jutaan jemaah dari berbagai negara melaksanakan lontar jumrah aqabah di Jamarat. Selanjutnya, pada hari Tasyrik, jemaah yang mengambil nafar awal akan melaksanakan lontar jumrah ula, wustha, dan aqabah pada 11—12 Dzulhijjah, sedangkan jemaah nafar tsani melanjutkan hingga 13 Dzulhijjah.

Suhu di Mina dan jalur menuju Jamarat cukup terik pada siang hingga sore hari. Pada saat bersamaan, kepadatan jemaah meningkat tajam karena jutaan orang bergerak menuju lokasi lontar jumrah dalam waktu hampir bersamaan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah Indonesia yang secara umum memiliki postur tubuh lebih kecil dibandingkan sebagian jemaah dari kawasan Afrika, Eropa, maupun Asia Selatan.

Sepanjang jalur Mina menuju Jamarat, terlihat sejumlah jemaah mengalami kelelahan akibat cuaca panas dan padatnya arus pejalan kaki. Tidak hanya jemaah Indonesia, banyak pula jemaah dari negara lain yang tampak beristirahat di tepi jalur karena kelelahan fisik.

PPIH juga mengimbau jemaah Indonesia agar tidak memaksakan diri melontar jumrah ketika arus jemaah dari negara lain sedang mendominasi area Jamarat.

Selain itu, jemaah diminta tidak melawan arus saat selesai melaksanakan lontar jumrah. Petugas menyarankan jemaah mengikuti jalur keluar sesuai arah pergerakan massa untuk menghindari risiko desak-desakan dan kepadatan berlebih.

Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji Indonesia mulai bergerak ke Arafah pada Senin (25/5/2026) untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada Senin (25/5/2026) pagi waktu Arab Saudi, sejumlah jemaah di berbagai sektor pemondokan di kota Makkah tampak berada di depan hotel-hotelnya dan memasuki bus. Mereka berpakaian ihram dengan membawa tas kecil dan sejumlah perlengkapan.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Maria Assegaff menjelaskan bahwa terdapat tiga jadwal perjalanan (trip) jemaah menuju Arafah pada hari ini atau 8 Zulhijah 1447 H, yakni pada pukul 07.00, 11.30, dan 16.30 waktu Arab Saudi.

"Pada 8 Zulhijah, pendorongan jemaah haji Indonesia dari hotel menuju Arafah akan mulai dilakukan bertahap. Karena itu, kami mengimbau seluruh jemaah untuk mematuhi jadwal, mengikuti arahan petugas, tidak bergerak sendiri, dan tidak terpisah dari rombongan," ujar Maria, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Untuk mempersiapkan diri menuju keberangkatan ke Arafah, Kemenhaj mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak istirahat, makan teratur, minum air yang cukup, serta menyiapkan barang bawaan seperlunya.

Maria juga mengimbau para jemaah haji untuk membawa barang yang benar-benar dibutuhkan. Jemaah jangan membawa koper besar, barang berat, perhiasan berlebihan, atau uang tunai dalam jumlah besar, karena berisiko menghambat pergerakan dan kelancaran beribadah.

"Bawalah barang yang benar-benar dibutuhkan, seperti dokumen identitas, kartu jemaah, gelang identitas, obat pribadi, masker, botol minum, perlengkapan ibadah, pakaian secukupnya, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan kebersihan pribadi," ujar Maria.

Maria juga mengajak jemaah dan petugas untuk saling peduli, terutama kepada jemaah lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

"Jika melihat jemaah berjalan sendiri, tampak kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, segera arahkan kepada petugas terdekat. Keselamatan jemaah adalah tanggung jawab bersama," tegasnya.

Kesehatan Jemaah jadi Fokus Utama

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan syarat kesehatan dalam pelaksanaan haji tahun ini semakin ketat, tujuannya agar jemaah haji yang terbang ke Arab Saudi lebih terseleksi, sehingga mereka mampu menjalani rangkaian ibadah dengan baik.

Menurut Irfan, terdapat 345 jemaah haji yang batal berangkat ke Arab Saudi meskipun sudah masuk asrama haji. Menurutnya, hal itu menjadi bentuk keseriusan Kemenhaj dalam memastikan pemenuhan syarat kesehatan.

"Saya mendapatkan laporan [jemaah] sudah masuk asrama haji, diperiksa, ada 345 calon jemaah haji yang dilaporkan tidak jadi berangkat, 345, hampir satu kloter," ujar Irfan dalam sambutannya di acara konsolidasi petugas haji menjelang puncak haji pada Minggu (24/5/2026) malam.

Sebelumnya, Irfan juga menjelaskan terdapat penurunan jumlah jemaah haji yang dirawat selama di Arab Saudi, berkat penerapan pemeriksaan istitha’ah kesehatan yang lebih ketat sejak di Indonesia.

"Salah satu alasannya karena pemeriksaan istitha’ah kesehatan di tanah air relatif lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Sehingga hari ini yang dirawat turun drastis, yang meninggal juga turun drastis," ujar Gus Irfan usai meninjau Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Aziziyah, Sabtu (24/5/2026).

Untuk mendukung pelayanan kesehatan saat puncak haji 2026, pemerintah juga menyiapkan sejumlah klinik darurat di titik-titik petugas haji. Selain itu, koordinasi dengan rumah sakit Arab Saudi diperkuat guna mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan rujukan lanjutan.

"Kami ada klinik-klinik di sana untuk pelayanan darurat, tetapi tetap bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah Saudi. Pada kondisi tertentu, jemaah harus segera dirujuk ke rumah sakit di Saudi," tuturnya.

Gus Irfan mengatakan bahwa total tenaga kesehatan yang disiapkan selama operasional haji tahun ini mencapai lebih dari 1.200 orang. Setiap kelompok terbang (kloter) didampingi satu dokter dan satu perawat, ditambah ratusan tenaga kesehatan lain di berbagai titik pelayanan.

"Kami memiliki sekitar 1.200 tenaga kesehatan. Setiap kloter ada satu dokter dan satu perawat, kemudian di PPIH juga ada ratusan tenaga kesehatan. InsyaAllah ini akan bisa melayani jemaah kita selama Armuzna," ungkapnya.

Cuaca Makkah Bisa Capai 45 Derajat Celcius, Jemaah Perlu Bersiap

Cuaca Makkah hari ini, Senin (25/5/2026) diperkirakan bisa mencapai 43 derajat celcius. Berdasarkan data Early Warning System (EWS) yang dirilis Kemenhaj dengan mengacu pada AccuWeather, suhu udara di Makkah pagi ini berkisar 29°C, lalu pada siang hari suhu naik hingga mencapai 43°C.

Pada sore hari, suhu sedikit menurun ke kisaran 38°C sebelum kembali pada malam hari di sekitar 34°C.

Sementara itu, berdasarkan data National Center for Meteorology (NCM) Arab Saudi, prakiraan cuaca Makkah hari ini bisa mencapai 45°C, dengan suhu terendah di kisaran 28°C.

Inspektur Jenderal Kemenhaj Dendi Suryadi menjelaskan bahwa jemaah haji Indonesia harus bersiap menghadapi cuaca panas pada hari Arafah, karena suhu dan kondisinya berbeda dengan cuaca Indonesia yang relatif lembab.

"Diperlukan kesiapan dan kerja sama antara petugas seerat-eratnya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang mungkin timbul tak terduga," ujar Dendi.

Pada saat puncak haji, kurang lebih 1,6 juta orang akan berkumpul pada waktu yang sama di tempat yang sama, sehingga jemaah haji harus memastikan kesiapan berbagai aspek, dari kesehatan, pemahaman ibadah, lokasi tenda dan kelompok, dan lain-lain.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan terhadap praktik haji nonprosedural alias haji ilegal menjelang fase puncak haji 2026, di tengah meningkatnya kedatangan jemaah Indonesia ke Makkah.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menegaskan pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan menggunakan visa haji resmi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Jemaah tidak akan bisa berhaji dengan visa ziarah, visa wisata, visa kerja, maupun visa umrah, sehingga pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran-tawaran seperti itu.

“Praktik haji nonprosedural bukan sekadar pelanggaran administratif. Lebih dari itu, praktik ini dapat membahayakan keselamatan jemaah, menghilangkan akses terhadap layanan resmi, menyulitkan perlindungan, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dari otoritas Arab Saudi,” ujar Ichsan dalam keterangan resmi, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural yang melibatkan Kemenhaj, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Bareskrim Polri.

Satgas tersebut bertugas memperkuat pencegahan terhadap praktik pemberangkatan haji tanpa visa resmi, termasuk menindak pihak-pihak yang menawarkan keberangkatan ilegal.

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada, memeriksa setiap informasi dengan cermat, dan memastikan seluruh proses keberangkatan haji dilakukan melalui jalur resmi,” katanya.

Operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga hari ke-20 disebut berjalan lancar. Sebanyak 323 kloter dengan 125.243 jemaah dan 1.289 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Sebanyak 204 kloter dengan 78.946 jemaah dan 816 petugas telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak haji. Adapun, kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, tercatat mencapai 47 kloter dengan 17.861 jemaah dan 189 petugas.

Kemenhaj juga mengingatkan jemaah gelombang kedua untuk mengenakan kain ihram sejak di embarkasi karena pengambilan miqat dilakukan dalam perjalanan menuju Arab Saudi sebelum bergerak ke Makkah.

Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji Indonesia diimbau tidak bepergian sendirian selama berada di Tanah Suci Makkah dan Madinah, yakni dengan menerapkan buddy system, demi meminimalkan risiko keselamatan dan kendala mobilitas di tengah padatnya aktivitas ibadah.

Buddy system atau sistem pendamping adalah istilah militer untuk prosedur keselamatan minimal dua orang berpasangan untuk saling memantau dan membantu. Dalam konteks ini, pemerintah mengimbau agar jemaah haji tidak bepergian sendirian ke mana pun, meskipun saat pergi beribadah.

Kepala Seksi Perlindungan Jemaah (Linjam) PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Makkah, Tulus Widodo, mengatakan bahwa jemaah haji sebaiknya bepergian secara berkelompok, minimal tiga orang, jika hendak menuju tempat ibadah, berbelanja, maupun berjalan di sekitar hotel. Hal itu menjadi bentuk pelaksanaan buddy system.

"Untuk petugas maupun jemaah, yang harus dijaga, setiap pergerakan pastikan melakukan secara buddy system. Buddy system dalam hal ini tidak berdua, kami imbau minimal tiga orang," ujar Tulus di Makkah, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, buddy system bertujuan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat merugikan jemaah, seperti risiko lupa arah, kelelahan, hingga kendala darurat lainnya saat berada di tempat ibadah maupun di luar hotel.

Tidak hanya itu, buddy system juga penting dalam kaitan pengetatan akses menuju dan di dalam Kota Suci Makkah oleh otoritas Arab Saudi. Jemaah akan lebih nyaman dan tenang apabila bepergian secara berkelompok.

Tulus menjelaskan bahwa jemaah haji wajib membawa Kartu Nusuk saat beraktivitas di luar hotel. Dokumen Nusuk menjadi identitas utama sekaligus akses resmi selama jemaah berada di Makkah, baik berada di luar hotel, terlebih untuk bisa masuk ke Masjidilharam.

Kemenhaj melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi juga mengingatkan agar jemaah menggunakan transportasi resmi saat menuju Masjidilharam. Hanya taksi berizin, yakni taksi berwarna putih dan hijau, yang diperbolehkan masuk ke area terbatas di sekitar masjid.

Penggunaan taksi tidak resmi berisiko membuat jemaah harus turun jauh dari lokasi tujuan karena pembatasan akses yang diberlakukan otoritas setempat.

"Kalau taksi tidak resmi dipastikan tidak bisa masuk ke area yang masih dilarang," ujarnya.

Berdasarkan data Kemenhaj hingga Selasa (28/4/2026), sebanyak 40.796 jemaah haji Indonesia telah terbang Arab Saudi melalui 104 kelompok terbang (kloter). Dari jumlah tersebut, 36.483 jemaah haji dari 104 kloter telah tiba di Madinah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Assegaf mengatakan proses pemberangkatan berjalan tertib dengan total 93 kloter telah diberangkatkan dari berbagai embarkasi di Indonesia.

Jemaah yang saat ini berada di Madinah dijadwalkan mulai diberangkatkan ke Makkah pada Kamis (30/4/2026) untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Bisnis.com, JAKARTA — Gelaran ibadah haji tahun ini berlangsung di tengah kondisi perang di Timur Tengah. Presiden RI Prabowo Subianto pun menekankan agar keselamatan jemaah haji menjadi prioritas utama.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan atau Gus Irfan dalam Konferensi Pers Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/4/2026).

Gus Irfan mengatakan bahwa konflik regional yang terjadi di Timur Tengah memang menjadi perhatian utama.

"Presiden meminta kepada kami untuk menjadikan keselamatan dan keamanan jemaah sebagai prioritas utama. Beliau sudah menyampaikan ini ketika Ramadan kemarin. Kemudian kita fokus pada keselamatan keamanan jemaah," kata Gus Irfan.

Dia menjelaskan bahwa prioritas keamanan itu meliputi keamanan dalam perjalanan dari Indonesia menuju Arab Saudi dan sebaliknya. Kemudian, keamanan selama di Arab Saudi. Lalu, keamanan logistik yang akan mendukung kegiatan jemaah di Arab Saudi.

"Alhamdulillah tahun ini tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di Timur Tengah, kita sudah sejak awal meningkatkan jumlah linjam atau perlindungan jemaah hampir 100%," ujar Gus Irfan.

Menurut Gus Irfan, Presiden Prabowo pun mengatakan bahwa selama tidak ada kalimat ketiadaan pemberangkatan haji dari Pemerintah Arab Saudi, maka Indonesia tetap akan menjalankan atau memberangkatkan jemaah hajinya.

Kemudian Kementerian Haji dan Umrah juga tetap akan melakukan koordinasi berbagai pihak, seperti Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan penerbangan maskapai, serta otoritas di Arab Saudi.

"Alhamdulillah komunikasi kami dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi sangat cair sehingga kami bisa berkomunikasi dengan baik," jelasnya.

Gus Irfan juga menjelaskan bahwa operasional penyelenggaraan haji 2026 dimulai pada 21 April 2026 dengan jemaah haji gelombang pertama masuk asrama haji. Keberangkatan ke Arab Saudi kemudian diharapkan pada 22 April 2026, dengan kloter terakhir pada 21 Mei 2026.

Puncak haji diperkirakan akan berlangsung pada 25-26 Mei 2026 di Arafah, Arab Saudi. Lalu, operasional pemulangan haji dimulai pada 1 Juni 2026 dan berakhir pada 1 Juli 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Kantor Urusan Haji (KUH) di KJRI Jeddah terus memperketat pengawasan serta pendampingan terhadap jemaah umrah Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dalam pemantauan intensif selama dua hari terakhir pada tanggal 15–16 Maret 2026, sebanyak 2.248 jemaah umrah telah difasilitasi kepulangannya ke Tanah Air melalui dua bandara utama, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz di Madinah.

Berdasarkan data Satgas Bandara, pada 15 Maret 2026 tercatat 541 jemaah berhasil dipulangkan. Jumlah tersebut meningkat signifikan pada 16 Maret 2026 dengan total 1.707 jemaah yang kembali ke Indonesia. Proses pemulangan dilakukan menggunakan berbagai maskapai, di antaranya Garuda Indonesia, Lion Air, Saudia Airlines, Turkish Airlines, Emirates, serta Qatar Airways.

Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan dan perlindungan jemaah selama berada di Tanah Suci.

“Kami melakukan monitoring secara intensif di seluruh area layanan jemaah umrah untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Fokus kami tidak hanya pada aspek transportasi, tetapi juga merespons cepat setiap kendala yang dihadapi jemaah di lapangan, termasuk masalah akomodasi dan perlindungan jemaah pasca insiden tertentu,” ujarnya lewat rilisnya, Rabu (18/3/2026).

Secara kumulatif, sejak 28 Februari hingga 16 Maret 2026, jumlah jemaah umrah Indonesia yang telah dipantau dalam proses kepulangan mencapai 28.170 orang melalui berbagai penerbangan dari Jeddah maupun Madinah.

Pemerintah juga mengimbau seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk tetap profesional dan bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan jemaah, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke daerah asal.

Selain itu, jemaah diminta tetap tenang dan segera melaporkan kendala melalui saluran resmi apabila mengalami permasalahan selama berada di Tanah Suci.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan keselamatan jemaah di tengah dinamika situasi kawasan, sekaligus menjamin proses pemulangan berjalan aman, tertib, dan lancar.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap tenang dan segera melaporkan kendala melalui saluran resmi jika menemukan permasalahan pelayanan di Tanah Suci," tandas Ilham.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan pihaknya telah menyiapkan skenario pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi saat konflik di Timur Tengah sedang meningkat.

Irfan mengatakan, skenario yang dirumuskan berdasarkan prinsip kemanan dan keselamatan bagi jemaah haji sebagaiman perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini dia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/3/2026).

"Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik, dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaran ibadah haji yang negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi," kata Irfan.

Melalui skenario tersebut, Kementerian Haji dan Umrah melakukan mitigasi jalur berupa pengalihan jalur penerbangan untuk menghindari wilayah Iraq, Syria Iran, Israel, UAE, dan Qatar.

Sebagai alternatif, penerbangan akan dialihkan melalui jalur selatan via Samudera Hindia dan masuk melalui jalur udara Afrika Timur.

Dampak dari pengalihan jalur adalah waktu tempuh semakin panjang, melakukan technical landing di negara ketiga, dan penambahan anggaran, atau merubah slot time penerbangan agar penerbangan tetap dapat berangkat dan pulang sesuai jadwal yang ditentukan.

Pemerintah Indonesia, katanya, terus melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Arab Saudi untuk memastikan perjalanan ibadah haji jemaah Indonesia berlangsung kondusif. Para jemaah juga dimungkinkan mendapatkan premi asuransi khusus.

"Premi asuransi khusus berupa kemungkinan penambahan komponen war risk premium, premi risiko perang pada anggaran haji untuk menjamin perlindungan jemaah saat penyelenggaraan ibadah haji," jelasnya.

Skenario kedua adalah kemungkinan Pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan, walaupun PemerintahnAran Saudi tetap mengizinkan. Keputusan diambil jika kondisi tidak kunjung mereda dan berisiko besar mengancam keselamatan jemaah haji.

Namun, skenario tersebut masih membutuhkan komunikasi dan negosiasi tingkat tinggi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya yang telah dikirim baik konsumsi maupun transportasi tidak hangus dan dapat digunakan kembali pada penyelenggaraan ibadah haji 2027 tanpa pinalti.

Meskipun dia memahami bahwa ada potensi penolakan dari Pemerintah Arab Saudi sehingga pihaknya tengah mengantisipasi agar hal tersebut tak terjadi.

"Mitigasi keuangan, refund atau reinvestment, memberikan opsi kepada jemaah menarik kembali biaya pelunasan tanpa kehilangan kesempatan perangkat tahun depan atau membiarkan dana setelah lunas dengan kompensasi akumulasi nilai manfaat yang lebih tinggi sebagai pengganti biaya tunggu," jelasnya.

Irfan menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa bahwa pembatalan ibadah haji demi keselamatan nyawa ada wajib secara agama agar masyarakat tidak tergiring opini negatif.

Pihaknya juga berpeluang membuka reorganisasi kontrak dengan maskapai dan syarikat di Arab Saudi dengan berlandaskan klausul force majeure atau keadaan darurat untuk menekan kerugian jemaah atas deposit yang sudah dibayar. Kendati demikian ada potensi penolakan dari pihak terkait.

"Skenario ketiga, pemerintah Saudi dan Indonesia membatalkan pemberangkatan karena situasi tidak terkendali. Terhadap skenario ini, kita perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang telah terlanjur dibayar," paparnya.

Kemudian, kata Irfan, menghentikan seluruh penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, pembimbing ibadah, penyelanggara wisata dan lain sebagainya, meskipun kerja sama hampir selesai 100%.

Sebagai alternatif, pemerintah berencana memprioritaskan jemaah haji yang telah lunas agar tidak memperpanjang waktu antrian dan melakukan manasik haji mengalihkan anggaran ke program manasik terpadu dan digital atau edukasi haji jangka panjang agar jemaah tetap terjaga semangat ibadahnya meskipun terjadi penundaan ke berangkatan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatra Selatan (Sumsel) mengimbau masyarakat yang berencana menunaikan ibadah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu.

Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumsel Arkan Nurwahiddin mengatakan imbauan tersebut disampaikan menyusul eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

“Jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat kami imbau untuk menunda keberangkatan hingga kondisi di Timur Tengah benar-benar kondusif,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Menurut Arkan, langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah.Sementara itu, bagi jemaah yang saat ini tengah berada di Tanah Suci, dia meminta agar tetap menjalin komunikasi intensif dengan otoritas setempat, termasuk Kantor Urusan Haji di Arab Saudi serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

Jemaah yang berangkat secara mandiri juga diimbau untuk terus berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia agar seluruh kebutuhan layanan selama beribadah dapat terpenuhi dengan baik.

Arkan turut meminta keluarga jemaah di Tanah Air agar tetap tenang. Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan situasi dan memprioritaskan keselamatan serta kenyamanan jemaah.

Meski demikian, dia memastikan konflik yang terjadi saat ini belum berdampak signifikan terhadap tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Seluruh proses perencanaan masih berjalan sesuai jadwal.

“Kami berharap situasi segera mereda sehingga penyelenggaraan haji 2026 dapat berlangsung lancar tanpa hambatan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 43.363 jemaah tercatat akan berangkat umrah dalam waktu dekat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026. Pemerintah mengimbau jemaah umrah untuk menunda keberangkatan, tetapi akan memantau dan memastikan keamanan jemaah yang tetap memutuskan terbang ke Tanah Suci.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha calon jemaah umrah yang direncanakan berangkat sebanyak 43.363 orang itu berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Ichsan menjelaskan bahwa Kemenhaj akan memastikan agar PPIU bertanggung jawab terhadap jemaah umrah dan memastikan mereka mendapatkan pelayanan maksimal. PPIU juga harus memastikan keamanan jemaah.

"Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan," ujar Ichsan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Pemerintah juga meminta agar komunikasi antara PPIU dan jemaah terus dijalin dengan baik.

"Kami mengajak jemaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jemaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian," ujarnya.

Terkait aspek pelindungan, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir. Jemaah yang mengalami kendala perlindungan, persoalan hukum, atau kondisi darurat di Arab Saudi maupun negara transit diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat.

"Kami bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan setiap persoalan jemaah ditangani cepat dan tepat. Kami meminta seluruh jemaah tetap tenang dan mengikuti arahan resmi," ujar Ichsan.

Demi mengutamakan aspek keselamatan dan pelindungan jemaah, Kemenhaj pun mengimbau jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga kondisi di Timur Tengah kembali kondusif.

Kementerian Haji dan Umrah melaporkan bahwa sebanyak 6.047 jemaah umrah telah kembali ke Indonesia sejak eskalasi serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran, yang dibalas Teheran dengan serangan balasan.

Pada Sabtu (28/2/2026) terdapat 4.200 jemaah umrah yang kembali ke Tanah Air menggunakan 12 penerbangan. Lalu, pada Minggu (1/3/2026) terdapat 2.047 jemaah umrah yang pulang ke Indonesia menggunakan 5 penerbangan.

Pemerintah memastikan bahwa proses kepulangan jemaah terus berjalan secara bertahap. Kemenhaj juga terus mencermati perkembangan situasi di kawasan Asia Barat, sembari berfokus pada keselamatan, keamanan dan perlindungan bagi jemaah umrah.

"Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib," ujar Ichsan.

Menurut Ichsan, pemerintah memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan jemaah.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan imbauan agar jemaah umrah menunda jadwal keberangkatan ke Tanah Suci dan menunggu hingga kondisi kembali kondusif.

Dahnil menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara. Pasalnya, pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu.

"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya," ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).

Hingga Senin (2/3/2026) petang pasukan Amerika Serikat (AS) dan Israel maupun Iran masih melancarkan serangan. AS dan Israel memulai serangan ke Iran meskipun perundingan masih berjalan.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran, Sabtu (28/2/2026). Kini Iran memasuki masa transisi kepemimpinan dan akan memilih pemimpin tertinggi, dengan lima kandidat yang digadang-gadang akan menjadi penerus Ayatollah Khamenei.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah melaporkan bahwa sebanyak 6.047 jemaah umrah telah kembali ke Indonesia sejak eskalasi serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran, yang dibalas Teheran dengan serangan balasan.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha menjabarkan bahwa pada Sabtu (28/2/2026) terdapat 4.200 jemaah umrah yang kembali ke Tanah Air menggunakan 12 penerbangan. Lalu, pada Minggu (1/3/2026) terdapat 2.047 jemaah umrah yang pulang ke Indonesia menggunakan 5 penerbangan.

Pemerintah memastikan bahwa proses kepulangan jemaah terus berjalan secara bertahap. Kemenhaj juga terus mencermati perkembangan situasi di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah, sembari berfokus pada keselamatan, keamanan dan perlindungan bagi jemaah umrah.

"Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib," ujar Ichsan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurut Ichsan, pemerintah memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan jemaah.

Terkait aspek perlindungan, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir. Jemaah yang mengalami kendala perlindungan, persoalan hukum, atau kondisi darurat di Arab Saudi maupun negara transit diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat.

"Kami bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan setiap persoalan jemaah ditangani cepat dan tepat. Kami meminta seluruh jemaah tetap tenang dan mengikuti arahan resmi," ujar Ichsan.

Demi mengutamakan aspek keselamatan dan pelindungan jemaah, Kemenhaj pun mengimbau jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga kondisi di Timur Tengah kembali kondusif.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan imbauan agar jemaah umrah menunda jadwal keberangkatan ke Tanah Suci dan menunggu hingga kondisi kembali kondusif.

Dahnil menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara. Pasalnya, pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu.

"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya," ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).

Hingga Senin (2/3/2026) petang pasukan Amerika Serikat (AS) dan Israel maupun Iran masih melancarkan serangan. AS dan Israel memulai serangan ke Iran meskipun perundingan masih berjalan.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran, Sabtu (28/2/2026). Kini Iran memasuki masa transisi kepemimpinan dan akan memilih pemimpin tertinggi, dengan lima kandidat yang digadang-gadang akan menjadi penerus Ayatollah Khamenei.

Bisnis.com, JAKARTA — Puluhan ribu jemaah umrah dari Indonesia hingga kini masih berada di Arab Saudi di tengah eskalasi konflik AS-Iran. Terbaru, serangan AS telah menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Adapun sebelumnya, beberapa maskapai dilaporkan melakukan perubahan rute maupun penundaan jadwal penerbangan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika situasi regional.

Tak ayal, kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah Indonesia, baik yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih berada di Tanah Air dan tengah menunggu jadwal keberangkatan.

Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pemerintah terus memonitor perkembangan situasi secara cermat.

"Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini," ujar Puji Raharjo di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Dia juga meminta agar seluruh PPIU senantiasa menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, maupun KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

"Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.

Kemenhaj juga mengimbau kepada keluarga jemaah di Tanah Air agar tetap tenang apabila anggota keluarganya sedang menjalankan ibadah umrah di Arab Saudi.

Pemerintah melalui Kemenhaj, perwakilan Republik Indonesia, serta otoritas terkait terus melakukan pemantauan dan koordinasi secara intensif untuk memastikan kondisi jemaah tetap aman dan terlayani dengan baik.