Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten pertambangan siap beradaptasi dengan kebijakan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menerbitkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba).

Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno menjelaskan akan mengikuti dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pengembalian masa berlaku RKAB dari tiga tahun menjadi satu tahun.

"Kami akan memastikan bahwa setiap rencana produksi dapat tetap berjalan efisien dan optimal, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Minggu (2/11/2025)

Dengan RKAB tahunan, PTBA akan melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh serta menyesuaikan proses perencanaan produksi dan operasional agar lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar serta regulasi.

Dia menjelaskan untuk proyek-proyek besar jangka panjang yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk perencanaan dan eksekusi, misalnya seperti pengembangan tambang baru, pembangunan infrastruktur pendukung, atau investasi akan memerlukan penyesuaian dalam siklus persetujuan dan pendanaan.

Perseroan, tegasnya, akan memastikan bahwa setiap rencana investasi jangka panjang yang dilakukan perusahaan tetap selaras dengan kerangka RKAB tahunan yang baru.

"Selain itu, kami terus menjaga kinerja operasional dan finansial perusahaan agar tetap stabil di tengah dinamika kebijakan yang ada," imbuhnya.

Head of Investor Relations PT Harum Energy Tbk. (HRUM) Regina Korompis menanggapi rencana pemerintah untuk mengembalikan masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi tahunan.

Perseroan menyatakan siap beradaptasi terhadap aturan tersebut.

“Kami memahami tujuan kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan sinkronisasi kebijakan nasional. Karena itu, kami akan menyesuaikan perencanaan kontrak jangka panjang, baik untuk ekspor maupun pasar domestik,” jelasnya

Regina berharap, perubahan regulasi tersebut tetap diimbangi dengan proses perizinan yang efisien dan tepat waktu, agar tidak mengganggu aktivitas produksi dan ekspor yang sedang berjalan.

Bisnis.com, MAKASSAR - Perusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), PT Kasmar Poleang Raya (KPR Silika) baru saja melaksanakan konsultasi publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Tahapan penyusunan Amdal tersebut dilakukan sebelum operasi pertambangan dimulai, sekaligus memetakan bagaimana teknis operasional perusahaan hingga langkah-langkah mitigasi yang disiapkan untuk menjaga lingkungan.

Superintendent External Relations KPR Silika, Ishak Salu Pasamba, mengatakan seluruh tahapan ini disusun dengan mengacu pada standar ilmiah dan melibatkan tenaga ahli independen.

Kajian yang dilakukan utamanya terkait potensi dampak kegiatan tambang, baik terhadap ekosistem, sumber air, maupun sosial ekonomi masyarakat.

KPR Silika, lanjut Ishak, ingin memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip keberlanjutan yang melibatkan peran masyarakat setempat.

"Kami memahami bahwa keberhasilan operasi pertambangan tidak hanya diukur dari produktivitas, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar," ucap Ishak Salu Pasamba melalui keterangan resmi, Selasa (21/10/2025).

KPR Silika pun telah berjanji akan menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengembangan wilayah operasi.

Mereka berencana menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Sekretaris Camat Poleang Utara, Arman, mengatakan pihaknya cukup menyambut baik kehadiran perusahaan ini.

Dia menilai aktivitas pertambangan pasir bisa berpotensi memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat setempat apabila diimbangi dengan upaya-upaya keberlanjutan.

"Ini menjadi salah satu momen yang sudah lama dinantikan masyarakat setempat. KPR Silika bisa menjadi salah satu ujung tombak pembangunan di wilayah Poleang Selatan dan Poleang Utara," ujarnya.

Diketahui, pasir silika sendiri merupakan salah satu komoditas strategis yang saat ini dibutuhkan untuk berbagai industri modern, mulai dari manufaktur kaca, semikonduktor, hingga energi terbarukan.

Potensi sumber daya pasir silika di Kabupaten Bombana dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendukung pengembangan industri berbasis mineral non-logam di Indonesia Timur.