Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha sektor per­­­­tambangan sedang gamang. Tekanan pasar global berkelindan de­­ngan manuver kebijakan pemerintah yang datang bertubi-tubi, membuat para pelaku usaha sek­­tor tambang mulai sesak napas.

Padahal, dalam situasi global yang sedang tak menentu, mereka membutuhkan pegangan berupa stabilitas iklim usa­­ha agar tak rungkad di te­­­ngah jalan. Adapun, lahirnya atur­an-aturan baru belakangan ini dianggap tak menunjang harapan tersebut.

Keluhan dari perwakilan in­­vestor Cina perihal aturan baru pertambangan beberapa waktu lalu patut menjadi perhatian. Melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, investor Cina menyoroti rencana kenaikan tarif ro­­yal­ti mineral, kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), revisi Harga Patokan Mineral (HPM) nikel dan bauksit, hingga penguatan penegakan hukum di kawasan hutan.

Investor Cina menilai berbagai kebijakan tersebut terlalu ketat. Demikian pula dengan penegakan hukum yang dianggap berlebihan, serta masih adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh aparat.

Keluhan dari investor Cina itu mestinya menjadi alarm. Bukan saja karena Cina amat berpengaruh di ladang bisnis tambang di Indonesia, melainkan juga po­­tensinya dalam memengaruhi sentimen investor asing terhadap Indonesia. Protes ini merupakan sinyal bahwa iklim investasi kita sedang dalam kondisi tidak kondusif bagi keberlanjutan usaha.

Kita memahami bahwa industri pertambangan adalah sektor yang padat modal. Nilai investasi jumbo itu sangat sensitif ter­­hadap perubahan kebijakan sekecil apa pun. Adapun, regulasi yang berubah terlalu cepat, berpotensi membuat operasional tambang dan hilirnya menjadi kelimpungan.

Pemerintah sejatinya tak abai dengan situasi. Instruksi Pre­­­si­­den Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Deregulasi tentu patut kita apresiasi. Hal itu merupakan bentuk kesadaran pemerintah atas adanya hambatan birokrasi.

Namun, pembentukan badan ad-hoc bukanlah obat ajaib jika tidak dibarengi dengan perubahan paradigma dalam menyusun kebijakan. Jangan sampai satgas ini justru menambah birokrasi baru yang memperpanjang rantai koordinasi yang sudah berbelit. Reformasi struktural yang substantif lebih dibutuhkan ketimbang pelonggaran sementara yang bersifat tambal sulam.

Dus, dialog langsung dengan pelaku usaha adalah kunci un­­tuk mendapatkan gambaran situasi riil di lapangan agar ke­­bijakan tidak lahir dari menara gading. Masukan dari dunia usaha harus diposisikan sebagai cermin untuk mengevaluasi apakah sebuah regulasi sudah tepat sasaran atau justru bersifat destruktif.

Kendati demikian, bukan ber­arti pemerintah harus serta merta memenuhi semua hal yang menjadi tuntutan para pe­­bisnis. Apalagi, sejumlah aturan tersebut sejatinya juga disusun untuk mengoptimalkan kemanfaatan sektor pertambangan bagi negara.

Kedaulatan negara mutlak dibutuhkan. Namun, kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam melalui penegakan aturan harus dilakukan dengan cara-cara yang terukur, di mana kepastian hukum menjadi fondasinya.

Kita semua menginginkan sektor pertambangan memberikan manfaat maksimal bagi penerimaan negara dan kemakmuran rakyat. Namun, optimalisasi tersebut tidak boleh dilakukan serampangan dan malah mencekik keberlangsungan industri yang menjadi motor penggeraknya.

Di tengah pusaran konflik ke­­­pentingan global dan domestik, inklusivitas dan konsistensi ke­­­bijakan adalah jalan untuk me­­­nyelamatkan masa depan penghiliran kita.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji kenaikan royalti minerba melalui revisi PP 19/2025. Peraturan ini diperkirakan dapat menekan margin emiten tambang.

Tim BRI Danareksa Sekuritas menjelaskan pemerintah saat ini tengah mengkaji kenaikan royalti Minerba melalui revisi PP 19/2025, sekaligus membuka opsi penerapan skema bagi hasil ala migas untuk sektor tambang.

“Potensi dampak ke emiten pertambangan salah satunya adalah margin laba berpotensi tertekan akibat kenaikan beban royalti,” tulis Tim BRI Danareksa Sekuritas, Jumat (9/5/2026).

Selain itu, menurut BRI Danareksa Sekuritas, ketidakpastian regulasi dapat menahan ekspansi dan investasi emiten tambang. Sentimen pasar terhadap sektor tambang juga akan cenderung negatif dalam jangka pendek.

“Namun di sisi lain, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara di tengah tingginya harga komoditas global,” ujar BRI Danareksa Sekuritas.

Adapun sebelumnya, usulan ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah hingga 2,86% pada perdagangan akhir pekan, Jumat (8/5/2026). Sejumlah saham emiten tambang mineral mengalami penurunan dalam.

Sejumlah saham seperti TINS misalnya turun hingga 14,88% pada perdagangan Jumat. Lalu saham INDY turun 14,82%, saham INCO turun 13,89%, ARCI turun 13,71%, hingga saham MDKA melemah 13,12%.

Di sisi lain, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menuturkan IHSG masih belum cukup kuat untuk berbalik arah, dengan adanya kebijakan royalti minerba ini.

Menurutnya, saat ini pelaku pasar juga masih harus memperhatikan faktor eksternal lain seperti arah konflik AS–Iran, harga minyak dunia, stabilitas rupiah, hingga kebijakan domestik terbaru terkait kenaikan royalti minerba melalui PP No.19/2025 yang berpotensi menekan margin sektor tambang tertentu.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap saat ini terdapat ratusan perusahaan belum mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) produksi batu bara di 2026.

Seperti diketahui, pemerintah kembali mengubah persetujuan RKAB dari 3 tahunan menjadi kembali per 1 tahun. Hal ini membuat pelaku usaha yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan RKAB 3 tahunan, periode 2024-2026 atau periode 2025-2027, harus menyesuaikan kembali RKAB untuk 2026 dan 2027.

"Ada yang batu bara itu masih ada 300-an yang belum dan lain sebagainya. Ini yang belum mengajukan," ujar Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM, Tri Winarno saat ditemui di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Pada kesempatan tersebut, Tri belum sempat menjelaskan alasan mengapa masih terdapat perusahaan yang belum mengajukan RKAB mereka.

Adapun, Kementerian ESDM akan memangkas target produksi batu bara dalam RKAB 2026 menjadi sekitar 600 juta ton, di bawah target 2025 sebesar 735 juta ton. Rencana pemangkasan target produksi tersebut dilakukan pemerintah untuk mengerek harga batu bara yang tertekan.

Sebelumnya, Ketua Umum Indonesian Mining Association (API-IMA) Rachmat Makkasau berharap agar proses persetujuan RKAB 2026 dapat dipercepat. Dia menilai kebijakan penyesuaian RKAB tersebut menandai fase transisi regulasi bagi seluruh pelaku usaha.

"Kami juga melihat proses peninjauan RKAB sebagai bagian dari mekanisme regulasi dan berharap proses persetujuan berjalan cepat sesuai prosedur yang berlaku dan tidak ada hambatan yang berarti sehingga kelancaran operasi dapat terjaga," ucap Rachmat.

Sejalan dengan proses pengajuan RKAB degan mekanisme baru ini, Kementerian ESDM mengizinkan pelaku usaha minerba untuk tetap dapat melakukan penambangan maksimal 25% dari rencana produksi 2026, meski belum mendapat persetujuan penyesuaian RKAB 1 tahunan di 2026. Regulasi ini diatur di dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025 tentang RKAB 2026 yang diteken pada 31 Desember 2025.

Sementara itu, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo berpendapat meski perusahaan tetap bisa menambang maksimal 25%, hal itu tetap tidak memberikan kepastian usaha bagi pengusaha tambang. Pasalnya, persetujuan RKAB 2026 dibutuhkan segera oleh pelaku usaha untuk memberikan kepastian proyeksi belanja modal perusahaan (capital expenditure/capex).

Apalagi, kata Singgih, Kementerian ESDM telah menegaskan akan mengurangi total produksi batu bara nasional pada 2026. Artinya, kebijakan SE berdasarkan RKAB 3 tahunan belum mempertimbangkan penurunan produksi. Menurutnya keputusan untuk mengubah kembali ketentuan persetujuan RKAB 1 tahunan untuk mengendalikan produksi kurang tepat. Apalagi, jumlah pelaku usaha pertambangan di Indonesia mencapai 963.

Singgih menilai, pengendalian produksi untuk mengungkit harga batu bara dapat dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi pasar global. Proyeksi itu baik sisi produksi dari produsen batu bara dunia atau sisi volume impor pasar global.

"Sehingga persetujuan RKAB 3 tahun untuk kondisi pertambangan batu bara Indonesia jauh lebih tepat," kata Singgih.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mengkaji pendekatan jalan tengah dalam menangani pertambangan tanpa izin (PETI) yang selama ini marak di berbagai daerah.

Pendekatan ini tidak serta-merta melegalkan tambang ilegal, melainkan menata dan membina tambang rakyat agar dapat masuk ke dalam sistem perizinan yang sah dan terawasi.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menyebut, pembinaan tambang ilegal dapat meniru penataan sumur minyak dan gas rakyat yang sebelumnya ilegal.

“Kalau migas bisa, harusnya minerba bisa dong. Kita kasih waktu misalnya empat tahun untuk penerbitan IPR,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Rabu (10/12/2025).

Ia merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menyebut tambang rakyat tanpa izin menjadi prioritas penataan. Menurutnya, tambang rakyat tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial.

“Kalau langsung diberantas, lapangan kerja masyarakat juga terenggut,” katanya.

Penegakan Hukum Tetap Jalan, ESDM Dorong Skema Kemitraan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pembinaan PETI tidak dapat disamakan dengan legalisasi langsung.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae menyatakan bahwa penataan tambang ilegal harus didukung dasar regulasi dan filosofi kebijakan yang kuat.

“Bukan persoalan dengan melegalkan, tapi membangun kemitraan. Supaya masyarakat sekitar tambang yang ingin menikmati sumber daya alam itu bisa kita akomodasi dalam aturan main,” ujar Jeffri di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ia menambahkan, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan sumur migas rakyat tidak bisa disamakan dengan PETI karena tambang ilegal bersifat dinamis dan dapat muncul kapan saja. Oleh karena itu, Kementerian ESDM tetap mengombinasikan penindakan hukum dengan pendekatan kemitraan.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan sikap tegas melalui penetapan sanksi administratif terhadap tambang ilegal di kawasan hutan. Dalam Kepmen ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025, pemerintah menetapkan denda hingga Rp6,5 miliar per hektare untuk penambangan nikel ilegal di kawasan hutan.

Peta PETI Nasional dan Risiko Kerugian Negara

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat 2.741 lokasi PETI di Indonesia yang tersebar di 28 provinsi. Rinciannya, 447 lokasi berada di luar WIUP, 132 di dalam WIUP, dan 2.132 lokasi belum diketahui status detailnya.

Tambang ilegal paling banyak ditemukan di Jawa Timur (649 lokasi) dan Sumatra Selatan (562 lokasi), disusul Jawa Barat, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur.

Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menilai keberadaan PETI telah merugikan negara dalam skala masif.

“Ribuan triliun sudah habis dari tambang ilegal ini,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto bahkan memperkirakan kerugian negara akibat tambang ilegal dan penyelundupan mineral mencapai sekitar Rp800 triliun dalam 20 tahun terakhir.

Pemerintah kini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang tata kelola mineral kritis dan strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk ESDM, Kehutanan, Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Hukum.

Regulasi ini diharapkan menjadi payung kebijakan untuk menyeimbangkan penindakan hukum, pembinaan tambang rakyat, serta optimalisasi penerimaan negara.

Bisnis.com, MAKASSAR - Perusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), PT Kasmar Poleang Raya (KPR Silika) baru saja melaksanakan konsultasi publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Tahapan penyusunan Amdal tersebut dilakukan sebelum operasi pertambangan dimulai, sekaligus memetakan bagaimana teknis operasional perusahaan hingga langkah-langkah mitigasi yang disiapkan untuk menjaga lingkungan.

Superintendent External Relations KPR Silika, Ishak Salu Pasamba, mengatakan seluruh tahapan ini disusun dengan mengacu pada standar ilmiah dan melibatkan tenaga ahli independen.

Kajian yang dilakukan utamanya terkait potensi dampak kegiatan tambang, baik terhadap ekosistem, sumber air, maupun sosial ekonomi masyarakat.

KPR Silika, lanjut Ishak, ingin memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip keberlanjutan yang melibatkan peran masyarakat setempat.

"Kami memahami bahwa keberhasilan operasi pertambangan tidak hanya diukur dari produktivitas, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar," ucap Ishak Salu Pasamba melalui keterangan resmi, Selasa (21/10/2025).

KPR Silika pun telah berjanji akan menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengembangan wilayah operasi.

Mereka berencana menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Sekretaris Camat Poleang Utara, Arman, mengatakan pihaknya cukup menyambut baik kehadiran perusahaan ini.

Dia menilai aktivitas pertambangan pasir bisa berpotensi memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat setempat apabila diimbangi dengan upaya-upaya keberlanjutan.

"Ini menjadi salah satu momen yang sudah lama dinantikan masyarakat setempat. KPR Silika bisa menjadi salah satu ujung tombak pembangunan di wilayah Poleang Selatan dan Poleang Utara," ujarnya.

Diketahui, pasir silika sendiri merupakan salah satu komoditas strategis yang saat ini dibutuhkan untuk berbagai industri modern, mulai dari manufaktur kaca, semikonduktor, hingga energi terbarukan.

Potensi sumber daya pasir silika di Kabupaten Bombana dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendukung pengembangan industri berbasis mineral non-logam di Indonesia Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga batu baraChina merangkak naik seiring cuaca yang semakin tidak menentu dan pemerintah memperluas pengawasannya terhadap tambang-tambang dalam upaya mencegah kecelakaan dan mengekang kelebihan produksi.

Menurut Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China, harga acuan batu bara termal di pelabuhan Qinhuangdao naik menjadi 723 yuan (US$101) per ton, Rabu (15/10/2025).

Harga tersebut telah mencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir, yaitu 610 yuan per ton pada Juni 2025, akibat kelebihan pasokan besar-besaran yang dirancang untuk diatasi oleh kampanye anti-involusi Beijing.

Meskipun pasar bahan bakar andalan China masih lemah dibandingkan standar historis, pengawasan pemerintah menjadi batu sandungan baru untuk harga.

"Upaya 'anti-involusi' pemerintah untuk mengurangi kelebihan kapasitas dengan langkah-langkah seperti pemeriksaan keselamatan dapat menjadi norma [baru]," kata Bloomberg Intelligence dalam sebuah catatan, dilansir dari Bloomberg, Kamis (16/10/2025).

Sidang Pleno Keempat di Beijing minggu depan telah menempatkan sektor ini dalam siaga tinggi untuk menghindari insiden yang dapat mengganggu pertemuan kebijakan.

Selain itu, pemerintah telah menginstruksikan para inspektur tingkat tinggi untuk memperkuat upaya meningkatkan praktik keselamatan pertambangan di seluruh industri.

Shanxi, provinsi teratas produsen batu bara di China, mendapat perhatian khusus dalam pemberitahuan resmi tersebut karena catatan keselamatannya yang mengkhawatirkan.

Selain itu, Li Xuegang, seorang analis di Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China mengatakan Shanxi dan Shaanxi, dua pusat produksi batu bara China sudah berjuang menghadapi banjir yang kemungkinan akan mengurangi pasokan dalam beberapa bulan mendatang. Impor juga bisa melambat, mengingat pengisian stok untuk musim dingin hampir selesai.

Ketatnya pasokan ini diimbangi oleh melimpahnya tenaga air yang disebabkan oleh hujan lebat, yang kemungkinan akan mengurangi kebutuhan batu bara. Perekonomian yang melambat juga membatasi konsumsi bahan bakar tersebut.

Iklim yang tidak menentu sangat memengaruhi sisi permintaan. Suhu yang luar biasa tinggi di China bagian tengah dan timur telah membuat AC tetap menyala, sementara hujan dingin di utara telah memaksa beberapa kota untuk menyalakan pemanas sekitar sebulan lebih awal dari biasanya. Keduanya diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan penggunaan batu bara.

Berbagai faktor tersebut membuat pasar cenderung lebih condong ke arah kenaikan harga, tetapi menilai level harga menjadi semakin sulit.

"Kami memperkirakan kenaikan tipis, tetapi berapa tepatnya harganya? Anda akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda," kata Li.