Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mencatat sekitar 6 juta pengemudi ojek online (ojol) tidak mendapatkan bonus hari raya (BHR) ojol menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

Ketua SPAI Lily Pujiati menjelaskan bahwa pemberian BHR oleh aplikator yang disertai sejumlah kriteria tidak sesuai dengan imbauan pemerintah, serta jauh dari nilai tunjangan hari raya (THR) pekerja pada umumnya.

Sejumlah kriteria itu mencakup syarat minimal pengantaran yang diselesaikan sebanyak 90%, minimal 100–300 jam aktif, hingga batas minimal 200-300 order yang harus dipenuhi dalam sebulan.

“Akibatnya, sekitar 6 juta pengemudi ojol tidak mendapat BHR. Kalaupun mendapat BHR, terjadi selisih nilai dengan imbauan pemerintah yang akhirnya merugikan pendapatan pengemudi ojol,” kata Lily kepada Bisnis, Sabtu (14/3/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa hal ini berakar dari status pengemudi ojol sebagai mitra dari perusahaan platform, alih-alih sebagai pekerja.

Oleh karena itu, SPAI mendesak agar hak-hak pengemudi ojol dapat terpenuhi melalui kepastian regulasi oleh pemerintah. Tak hanya THR, dia menyebut hak ini mencakup upah minimum layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, jaminan sosial, hingga hak berserikat dan berunding.

“Maka kami menuntut agar segera dikeluarkan Peraturan Presiden [Perpres] yang sudah sejak September tahun lalu kami desak, isinya mengakui pengemudi ojol sebagai pekerja,” ujar Lily.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemberian Bonus Hari Raya (BHR) harus diterima oleh pekerja transportasi online yang meliputi pengemudi ojek hingga kurir online.

Prabowo mengklaim pemberian bonus bagi pekerja transportasi online mendapatkan BHR mulai dari Rp400.000 hingga Rp1,6 juta baru terjadi pada era pemerintahannya.

"Yakinkan yang kita tentukan harus sampai ke mereka. Antara Rp400.000 sampai Rp1,6 juta per orang. Kita juga bersyukur baru di pemerintahan kita, pengemudi online dapat tunjangan hari raya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).

Pemerintah telah mengumumkan pemberian BHR ojol pada 3 Maret 2026 lalu. Jumlah nominal total yang digelontorkan aplikator mencapai Rp220 miliar dan diperkirakan menjangkau sekitar 850.000 mitra pengemudi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menghadapi tantangan untuk memastikan emas yang diserap dari penambang rakyat atau izin pertambangan rakyat (IPR) memenuhi standar internasional, khususnya dari London Bullion Market Association (LBMA).

Corporate Secretary Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto menyatakan perseroan pada prinsipnya mendukung inisiatif pemerintah dalam melegalkan dan menata tambang rakyat.

Namun demikian, aspek teknis pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kaidah good mining practice sesuai standar LBMA, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Penambang rakyat, LBMA tidak melarang itu. Yang penting memenuhi syarat-syarat lainnya," ujar Wisnu di sela buka bersama dengan media, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi agar emas hasil tambang rakyat dapat diterima dalam rantai pasok global. LBMA, kata Wisnu, mensyaratkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, termasuk aspek lingkungan dan ketenagakerjaan.

"Misalkan tidak menggunakan merkuri, tidak ada child labor. Jadi hal-hal seperti itu harus dipastikan. Ada hal-hal lainnya, tapi yang penting ada syarat-syarat yang secara LBMA itu harus dipenuhi, ya itu kita coba penuhi," jelasnya.

Terkait isu skema harga beli, Wisnu membantah kabar yang menyebutkan penyerapan emas rakyat akan dilakukan di level 80% dari harga pasar. Saat ini, Antam masih menunggu kejelasan regulasi dan mekanisme teknis dari pemerintah terkait pengelolaan IPR dan pola kemitraan yang akan diterapkan.

"Itu belum sampai ke sana [harga di level 80%]. Itu masih jauh. Itu masih jauh banget," ujarnya.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap standar internasional yang menjadi prasyarat akses pasar global.

Prinsip Kehati-Hatian

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan perhatian serius terhadap rencana Antam menjadi pembeli (offtaker) hasil tambang di wilayah pertambangan rakyat.

Komisi antirasuah mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok atau penguasa lahan ilegal yang selama ini menguasai sejumlah wilayah tambang rakyat di berbagai daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa langkah Antam bermitra dengan tambang rakyat harus juga dibarengi mitigasi risiko yang ketat. Berdasarkan temuan KPK, di sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas Setyo dalam keterangan tertulis.

Di tengah kompleksitas industri pertambangan, KPK menilai setiap keputusan bisnis BUMN perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan. Setyo mendorong Antam memastikan operasionalnya tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga memberi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menghadapi tantangan untuk memastikan emas yang diserap dari penambang rakyat atau izin pertambangan rakyat (IPR) memenuhi standar internasional, khususnya dari London Bullion Market Association (LBMA).

Corporate Secretary Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto menyatakan perseroan pada prinsipnya mendukung inisiatif pemerintah dalam melegalkan dan menata tambang rakyat.

Namun demikian, aspek teknis pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kaidah good mining practice sesuai standar LBMA, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Penambang rakyat, LBMA tidak melarang itu. Yang penting memenuhi syarat-syarat lainnya," ujar Wisnu di sela buka bersama dengan media, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi agar emas hasil tambang rakyat dapat diterima dalam rantai pasok global. LBMA, kata Wisnu, mensyaratkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, termasuk aspek lingkungan dan ketenagakerjaan.

"Misalkan tidak menggunakan merkuri, tidak ada child labor. Jadi hal-hal seperti itu harus dipastikan. Ada hal-hal lainnya, tapi yang penting ada syarat-syarat yang secara LBMA itu harus dipenuhi, ya itu kita coba penuhi," jelasnya.

Terkait isu skema harga beli, Wisnu membantah kabar yang menyebutkan penyerapan emas rakyat akan dilakukan di level 80% dari harga pasar. Saat ini, Antam masih menunggu kejelasan regulasi dan mekanisme teknis dari pemerintah terkait pengelolaan IPR dan pola kemitraan yang akan diterapkan.

"Itu belum sampai ke sana [harga di level 80%]. Itu masih jauh. Itu masih jauh banget," ujarnya.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap standar internasional yang menjadi prasyarat akses pasar global.

Prinsip Kehati-Hatian

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan perhatian serius terhadap rencana Antam menjadi pembeli (offtaker) hasil tambang di wilayah pertambangan rakyat.

Komisi antirasuah mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok atau penguasa lahan ilegal yang selama ini menguasai sejumlah wilayah tambang rakyat di berbagai daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa langkah Antam bermitra dengan tambang rakyat harus juga dibarengi mitigasi risiko yang ketat. Berdasarkan temuan KPK, di sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas Setyo dalam keterangan tertulis.

Di tengah kompleksitas industri pertambangan, KPK menilai setiap keputusan bisnis BUMN perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan. Setyo mendorong Antam memastikan operasionalnya tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga memberi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia E-Commerce Association (idEA) atau asosiasi e-commerce Indonesia angkat bicara mengenai banjirnya produk impor di e-commerce atau lokapasar di Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) idEA Budi Primawan mengatakan industri e-commerce patuh terhadap sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Sejak awal, kami telah menegaskan komitmen penuh industri e-commerce untuk mendukung implementasi aturan yang berlaku, termasuk pelarangan penjualan pakaian bekas impor yang dilarang pemerintah di platform daring," ujar Budi saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Budi menyampaikan industri e-commerce pun telah menindaklanjuti regulasi terbaru pemerintah terkait pelarangan penjualan pakaian bekas impor. Budi menyebut komitmen tersebut ditunjukkan dengan meningkatkan pengawasan di berbagai platform e-commerce.

"Sejak regulasi pelarangan diberlakukan, para anggota idEA telah melakukan langkah-langkah pengawasan dan penertiban untuk menurunkan produk yang tidak sesuai ketentuan," lanjut Budi.

Ia menyampaikan industri e-commerce juga memperkuat mekanisme pemantauan untuk mencegah peredaran barang impor ilegal yang merugikan pelaku UMKM lokal dan ekosistem ekonomi digital nasional. Budi mengatakan industri e-commerce selalu membuka ruang untuk berkomunikasi dengan pemerintah dalam membangun iklim perdagangan daring yang sehat.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang taat aturan, transparan, dan adil bagi pelaku usaha dan konsumen," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar karbon global pada 2026 diproyeksikan makin terpolarisasi seiring pergeseran permintaan dari pasar sukarela (voluntary) ke mekanisme kepatuhan (compliance) yang digerakkan regulasi pemerintah.

Mengutip laporan BloombergNEF (BNEF), ketiadaan regulasi yang jelas di pasar kredit karbon sukarela, ditambah risiko reputasi akibat tudingan greenwashing, membuat perusahaan tidak lagi memiliki insentif kuat untuk mengimbangi emisinya secara sukarela. Namun, mendekati tenggat pencapaian target iklim nasional, pemerintah mulai mendorong perdagangan kredit karbon lintas negara dan domestik untuk memenuhi kewajiban penurunan emisi.

Sepanjang 2025, jumlah kredit karbon yang dipensiunkan (retirement) melalui registri sukarela turun 12% dibandingkan 2024 menjadi 153 juta ton CO₂ ekuivalen, terendah sejak 2021. BNEF memperkirakan permintaan sukarela ini akan kembali menurun pada 2026.

Perjanjian pembelian jangka panjang (offtake) untuk proyek penghilangan karbon memang meningkat dua kali lipat dari 2024 ke 2025 menjadi 57 juta ton. Namun, hampir 90% di antaranya berasal dari Microsoft, sehingga pertumbuhan ini dinilai tidak berkelanjutan.

Sebaliknya, makin banyak skema penetapan harga karbon berbasis kepatuhan yang mengizinkan penggunaan kredit karbon. Sepanjang 2015–2025, tercatat 29 mekanisme baru, sehingga totalnya kini mencapai 42 skema di berbagai negara.

Skema dekarbonisasi penerbangan internasional yang dipimpin PBB juga mengakui kredit karbon sebagai instrumen pemenuhan kewajiban maskapai. BNEF memperkirakan permintaan kredit karbon dari mekanisme kepatuhan ini akan mencapai 170 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2026 dan meningkat menjadi 240 juta ton pada 2030.

Di sisi lain, pemerintah berbagai negara juga menyiapkan kebijakan pasar karbon nasional yang selaras dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, yang memungkinkan perdagangan pengurangan emisi antarnegara. Permintaan kredit karbon dari pemerintah diperkirakan mencapai 470.000 ton CO₂ ekuivalen pada 2026, naik 36% dari 2025.

Pergeseran dari permintaan sukarela ke kepatuhan juga diperkuat oleh pasar karbon besar yang mulai membuka ruang bagi kredit karbon. Uni Eropa, misalnya, diperkirakan akan memutuskan pada 2026 apakah akan memasukkan skema penghilangan karbon (carbon removal) ke dalam pasar karbon kepatuhannya, yang berpotensi menambah permintaan signifikan.

Kendala pada CBAM

Di tengah pergeseran yang diperkirakan terjadi di pasar karbon, implementasi kebijakan penetapan harga karbon lintas batas Uni Eropa melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) justru tidak berjalan mulus.

Sejak Januari, sejumlah pelabuhan dikabarkan kesulitan memproses barang-barang yang terdampak pungutan impor, sementara tekanan lobi dari industri dan beberapa pemerintah muncul untuk merevisi skema tersebut. Bahkan sempat muncul wacana penangguhan penerapan CBAM untuk pupuk karena dikhawatirkan berdampak terhadap harga pangan.

Meski sempat menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu perdagangan pupuk berbasis nitrat, Komisi Eropa akhirnya menegaskan tidak ada perubahan kebijakan. BNEF pun memperkirakan tahun pertama penerapan harga karbon melalui CBAM tetap akan berjalan tanpa penangguhan berarti.

“Tekanan geopolitik, termasuk dari Amerika Serikat, serta kekhawatiran daya saing industri Eropa memang menguji ketahanan kebijakan ini. Namun, menunda CBAM justru akan dipersepsikan sebagai kelemahan politik, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa,” tulis analis BloombergNEF.

Selain itu, konsensus politik di tingkat Uni Eropa terkait harga karbon berbasis perbatasan masih kuat. Membatalkan kebijakan yang telah disiapkan bertahun-tahun juga memerlukan biaya politik yang besar. Pada tahap awal implementasi, CBAM juga dinilai belum akan memicu lonjakan tajam harga impor di sebagian besar sektor, sehingga relatif lebih dapat diterima pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham-saham lapis dua dan tiga terafiliasi konglomerasi rawan dilanda aksi jual usai menikmati pertumbuhan hingga ribuan persen sepanjang 2025. Walau begitu, potensi pertumbuhan lanjutan di tahun ini dinilai tetap ada.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus memberikan rekomendasi strategi investasi pada saham-saham lapis dua-tiga terafiliasi konglomerasi di 2026 ini.

Menurutnya, ada empat hal yang dapat dicermati untuk memprediksi potensi pertumbuhan lanjutan. Pertama, investor perlu mencermati sentimen-sentimen yang menyertai emiten. Menurutnya, sentimen konglomerasi tahun ini akan digerakkan oleh pengembangan ekosistem grup dan diversifikasi bisnis.

"Kedua, apakah sektor emiten tersebut masuk ke dalam rencana bisnis sektor yang diunggulkan dari sisi pemerintah atau tidak. Ini juga penting karena dorongan dari sisi regulasi, sentimen peraturan pemerintah akan memberikan dampak positif bagi emiten bersangkutan," ujar Nico kepada Bisnis, Senin (5/1/2026).

Ketiga, investor dapat mencermati corporate action yang dilakukan emiten. Keempat, Nico menyarankan investor menganalisa valuasi harga saham di masa mendatang.

"Keempat hal ini akan menentukan seberapa jauh penguatan lanjutan saham lapis dua tiga ini. Apabila dari empat hal itu, dua di antaranya tidak berhasil, mungkin akan turun di tahun ini. Jadi harus diperhatikan keempat poin itu," ujarnya.

Sementara itu, pengamat pasar modal Reydi Octa mengatakan risiko yang menyertai saham emiten konglomerasi tahun ini jauh lebih besar dibanding 2025.

"Setelah kenaikan ratusan hingga ribuan persen, saham-saham ini sangat rawan aksi profit taking, terutama jika tidak diikuti percepatan kinerja fundamental," kata Reydi.

Reydi mengatakan pada perdagangan 2026 pergerakan saham konglomerasi akan jauh lebih selektif, alias tidak akan serempak seperti sepanjang 2025. Di tengah situasi ini, menurutnya saham yang hanya naik karena sentimen sesaat akan berpotensi mengalami koreksi tajam.

Bagi persepsi investor, menurutnya sentimen konglomerasi memang masih bertahan di awal 2026, tetapi bukan lagi sekadar nama besar, melainkan realisasi aksi korporasi, perbaikan arus kas dan neraca, serta bukti optimalisasi aset.

"Sentimen terkuat di awal 2026 menurut saya adalah ekspektasi restrukturisasi lanjutan, konsolidasi bisnis, bukan lagi euforia narasi. Saham yang tidak menunjukkan progres nyata berisiko cepat ditinggal pasar," tandasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengultimatum salah satu badan usaha (BU) SPBU swasta lantaran meminta tambahan impor BBM.

Bahlil tak secara spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksud. Namun, dia mengatakan perusahaan itu dinilai keras kepala tetap meminta tambahan impor.

Padahal, kuota impor untuk 2025 sudah diberikan kepada perusahaan bersangkutan 10% lebih besar dibanding 2024. Bahlil pun menegaskan, tidak boleh ada pengusaha yang mengatur negara.

"Jadi harus ada pesan tegas gini pada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca dagang, komoditas dan devisa kita," ucap Bahlil dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa yang mengatur pengusaha adalah negara. Sebab, pemerintah memiliki regulasi tersendiri.

Namun, dia juga sadar betul kalau negara juga tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kedua belah pihak.

"Tidak boleh ada pengusaha mengendalikan negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara gak boleh sewenang-wenang pada pengusaha," kata Bahlil.

Untuk diketahui, permasalahan impor BBM untuk SPBU swasta sempat menjadi polemik. Sebab, pemerintah tak memberikan tambahan kuota impor untuk 2025, meski stok BBM di SPBU swasta telah habis pada akhir Agustus 2025.

Sebagai gantinya, pemerintah merekomendasikan SPBU swasta membeli base fuel lewat PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu masih memiliki jatah impor yang belum digunakan pada tahun ini.

Pada pertengahan September 2025, SPBU swasta dan Pertamina disebut telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina.

Namun, dalam perjalanannya, kesepakatan itu lama terealisasi lantaran adanya ketidaksesuaian spesifikasi base fuel yang diminta SPBU swasta. Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan.

Alhasil, per Desember 2025 ini SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengultimatum salah satu badan usaha (BU) SPBU swasta lantaran meminta tambahan impor BBM.

Bahlil tak secara spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksud. Namun, dia mengatakan perusahaan itu dinilai keras kepala tetap meminta tambahan impor.

Padahal, kuota impor untuk 2025 sudah diberikan kepada perusahaan bersangkutan 10% lebih besar dibanding 2024. Bahlil pun menegaskan, tidak boleh ada pengusaha yang mengatur negara.

"Jadi harus ada pesan tegas gini pada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca dagang, komoditas dan devisa kita," ucap Bahlil dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa yang mengatur pengusaha adalah negara. Sebab, pemerintah memiliki regulasi tersendiri.

Namun, dia juga sadar betul kalau negara juga tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kedua belah pihak.

"Tidak boleh ada pengusaha mengendalikan negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara gak boleh sewenang-wenang pada pengusaha," kata Bahlil.

Untuk diketahui, permasalahan impor BBM untuk SPBU swasta sempat menjadi polemik. Sebab, pemerintah tak memberikan tambahan kuota impor untuk 2025, meski stok BBM di SPBU swasta telah habis pada akhir Agustus 2025.

Sebagai gantinya, pemerintah merekomendasikan SPBU swasta membeli base fuel lewat PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu masih memiliki jatah impor yang belum digunakan pada tahun ini.

Pada pertengahan September 2025, SPBU swasta dan Pertamina disebut telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina.

Namun, dalam perjalanannya, kesepakatan itu lama terealisasi lantaran adanya ketidaksesuaian spesifikasi base fuel yang diminta SPBU swasta. Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan.

Alhasil, per Desember 2025 ini SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menggodok aturan shifting pedagang baju thrifting ke produk lokal, sebagai upaya menyelamatkan pelaku usaha dari pelarangan impor pakaian bekas.

Meski demikian, kebijakan ini berpotensi menurunkan omzet pedagang, yang selama ini mengandalkan model bisnis thrifting sebagai sumber penghasilan utama mereka.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.

“Teman-teman UMKM yang berjualan pakaian thrifting, pakaian bekas ini buat UMKM. Sementara supply barangnya dilarang, tidak boleh masuk karena ini ilegal. Ini kan mereka tetap harus tetap hidup, harus tetap berusaha. Makanya kami carikan formulasi, kami coba hubungan dengan produk-produk lokal, brand lokal agar mereka bisa tetap ada substitusi,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Temmy menuturkan, Kementerian UMKM akan menggelar pertemuan dengan pedagang baju thrifting pada Kamis mendatang untuk membahas langkah transisi ke produk lokal.

Dalam pertemuan itu, rencananya akan membahas terkait jumlah pemain, potensi maupun penurunan omzet, dan peluang ekonomi dari bisnis thrifting.

“Nanti kami duduk diskusi satu meja, kita akan ngomong. Bahwa saat ini mereka masih banyak kios-kios mereka masih sewa. Kalau memang mereka berganti produk, kan kita juga harus ada antisipasi. Produk ini bakal jalan nggak? Pasti akan ada masa transisi, penyesuaiannya. Kita akan bicarakan besok itu, [Kamis mendatang],” tuturnya.

Namun, dia menjelaskan peralihan thrifting ke produk lokal akan dilakukan secara bertahap agar pedagang tidak langsung kehilangan penghasilan. Adapun hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan 1.300 merek untuk memasok produk eks pedagang thrifting.

“Teman-teman pedagang ini harus mau shifting dulu. Brand ini siap, tapi bagaimana polanya kan kita lagi cari nih, model bisnisnya seperti apa, sehingga saling menguntungkan, win-win,” ujarnya.

Selain produk lokal, pemerintah membuka opsi kerja sama dengan merek global resmi di Indonesia. Tujuannya, untuk menggantikan penjualan barang ilegal dengan produk legal, sambil menjaga pilihan bagi konsumen.

Temmy menegaskan pemerintah akan menyeimbangkan sisi persediaan dan permintaan, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang kualitas dan harga kompetitif produk lokal.

“Pembenahan itu bukan hanya ada di pihak pedagang, juga ada di masyarakat, harus mulai melihat bahwa produk lokal juga bagus-bagus dan harganya juga bersaing,” terangnya.

Di samping itu, Temmy menyampaikan pemerintah juga membuka peluang insentif dan pendampingan selama masa transisi agar pedagang tetap bertahan.

“Kami ingin menyelamatkan ekonomi mereka. Bisnis mereka yang saat ini sedang, yang masih dalam tanda kutip, berjualan barang-barang yang dilarang, ilegal, kan kita harus carikan solusinya,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintah belum ikut campur dalam wacana merger GoTo-Grab yang kembali ramai dibicarakan di tengah penataan regulasi transportasi daring. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menilai proses korporasi itu masih sebatas berjalan di internal perusahaan.

“Ya, itu kan mereka sedang berjalan dulu ya, biarkan dulu itu berjalan lah,” ujar Rosan saat ditanya ihwal keterlibatan Danantara dalam rencana konsolidasi tersebut di sela Kompas100 CEO Forum di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Ia juga tidak merinci langkah pemerintah ke depan, tetapi menegaskan belum ada posisi khusus yang diambil. Isu konsolidasi dua pemain besar ini mencuat seiring pemerintah menyiapkan aturan baru terkait keselamatan dan perlindungan pengemudi. Di banyak kota, layanan transportasi daring masih menjadi tumpuan mobilitas publik sekaligus sumber nafkah pekerja harian.

Di sisi korporasi, GoTo berupaya meredam spekulasi pasar lewat keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Manajemen menyatakan rapat pemegang saham pada 17 Desember 2025 tidak terkait aksi korporasi apa pun.

GoTo juga menegaskan belum ada keputusan ihwal merger dengan Grab dan perusahaan tetap memprioritaskan kepentingan mitra pengemudi serta pelaku UMKM. Pernyataan ini disampaikan setelah laporan Financial Times menyoroti meningkatnya pembicaraan konsolidasi di kawasan.

Di Singapura, otoritas setempat disebut belum menerima pemberitahuan resmi dari kedua perusahaan. Meski begitu, regulator tetap memantau perkembangan regional karena dampaknya bisa merembet ke ekosistem persaingan.

Di Indonesia, dampak merger diperdebatkan karena berpotensi mengubah harga layanan dan peta persaingan usaha. Sejumlah pihak menilai, penggabungan dua raksasa bisa menekan ruang tawar mitra pengemudi jika tidak diawasi ketat.

“Selama tarif batas atas dan bawah diterapkan, perusahaan tidak bisa menekan pendapatan mitra terlalu jauh,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Kinerja GoTo yang membaik sejak tahun lalu memberi sinyal perusahaan tengah menata fondasi bisnisnya. Efisiensi operasional dan kenaikan pendapatan membuat ruang manuver GoTo lebih lebar saat industri menghadapi perubahan.

Pemerintah kini berada di persimpangan antara kebutuhan menjaga iklim persaingan dan perlindungan mitra serta konsumen. Jika konsolidasi benar terjadi, publik menunggu sikap negara agar layanan tetap terjangkau, sementara pendapatan pengemudi tidak tergerus.

Jakarta, CNBC Indonesia — Kabar merger dua perusahaan teknologi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab kembali mencuat setelah muncul pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dia mengatakan bahwa pemerintah tengah membahas penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol). Di dalam pembahasan pemerintah dan para pemangku kepentingan juga berbicara soal rencana penggabungan antara Grab dan GOTO.

Ketika ditanya mengenai kementerian yang terlibat, Prasetyo menjelaskan bahwa proses tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk Danantara. Namun, Ia belum menjelaskan secara rinci terkait rencana tersebut.

"Dalam hal ini macam-macam karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan gitu. Makanya minta tolong sabar dulu," ujarnya, dikutip Rabu (12/11/2025).

Sementara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyoroti hal yang paling penting dalam aksi korporasi tersebut. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengataka, perhitungan bisnisnya (Business to Business/BTB) menjadi foktit utama.

"Yang paling penting unsur B2B nya mereka harus ngikutin B2B," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11).

Pandu menegaskan dalam hal ini Danantara akan menyerahkan kepada masing-masing. "Kan pemerintah juga udah ngasih masukan, kita pasti ngikutin. Masukannya dari pemerintah," ungkapnya.

Ia mengaku, Danantara akan mendukung penggabungan dua bisnis digital tersebut selama dari sisi komersial juga menguntungkan. "Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada, dan kita juga harus menjaga itu," sebutnya.

Pandu memandang, masukan pemerintah terhadap bisnis perusahaan digital tersebut sangat baik, namun perlu diingat bahwa GOTO juga berstatus emiten di pasar modal sehingga perlu perhitungan yang matang.

"Tapi kita tentu mendengarkan masukan pemerintah, itu pasti sangat baik, inginnya. Tapi tentu kita harus fokus B2B antara kedua perusahaan itu, dan juga jangan lupa mereka berdua perusahaan Tbk loh Jadi harus hati-hati loh kita ngomongnya," pungkasnya.

Sementara itu GOTO menegaskan, hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut.

"Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan," Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GOTO R. A Koesoemohadiani.

Di sisi lain, manajemen menyebut, sebagai perusahaan teknologi yang didirikan dan tumbuh di Indonesia, GoTo menyambut baik upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekosistem digital nasional, serta tetap berkomitmen untuk mendukung dan mematuhi kebijakan serta regulasi Pemerintah yang bertujuan membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pengemudi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta konsumen di seluruh Indonesia.

"GoTo berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah," sebutnya.

Fokus perusahaan saat ini tetap pada eksekusi agar dapat mencapai sasaran strategis guna menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan seluruh ekosistem GoTo.

Sementara itu keterlibatan Danantara di proses penggabungan GOTO dan Grab, seiring dengan investasi Telkom pada saham GOTO sejak 2023.

Telkom mulai berinvestasi di GOTO sejak 18 Mei 2023, dengan pembelian sebanyak 29.708 lembar saham konversi GOTO senilai US$ 150 juta atau setara Rp 2,1 triliun.

Bukan hanya Telkom, anak usahanya Telkomsel yang juga memiliki sebanyak 59.417 lembar saham tambahan dari opsi pembelian saham atau senilai US$ 300 juta setara Rp 4,29 triliun.

Secara total, investasi Telkom dan anak usahanya di GOTO mencapai US$ 450 juta, atau setara Rp6,4 triliun.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) meminta dukungan regulasi pemerintah agar bijih timah yang diambil dari tambang ilegal yang beroperasi di dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dapat dikembalikan kepada perseroan.

Dorongan itu disampaikan Direktur Produksi dan Komersialisasi PT Timah, Ilhamsyah Mahendra, dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ilhamsyah menjelaskan, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, penerbitan aturan turunan yang memberi kewenangan kepada PT Timah dan aparat untuk menindak aktivitas tambang ilegal. Aturan itu juga perlu mengatur mekanisme pengembalian bijih timah dari tambang ilegal yang berada dalam IUP perusahaan.

"Nah, ini untuk pengaturan bagaimana produksi biji kita agar menemukan titik stabil dan konsisten, karena ini penting. Implikasinya kepada global demand and supply, bagaimana produksi PT Timah ini bisa dirasa punya konsistensi," ujarnya.

Kedua, percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola serta tata niaga pertimahan. Menurut Ilhamsyah, regulasi tersebut diperlukan untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis, sekaligus memperkuat agenda hilirisasi.

Ketiga, pembinaan dan legalisasi aktivitas penambangan rakyat di dalam IUP PT Timah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melalui pola kerja sama dengan koperasi. “PT Timah sendiri kita sudah mulai implementasi. Jadi, program pemerintah prioritas kita sudah lakukan. Kami starting sekarang sudah ada lima koperasi yang sudah mulai dan bertransaksi sebagai pilot [percontohan], ini didukung penuh dan dimonitor penuh,” kata Ilhamsyah.

Isu tambang ilegal timah kembali mencuat setelah berbagai kasus penyelundupan dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan telah memerintahkan penutupan 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur.

Padahal, Indonesia memiliki cadangan timah yang besar. Pada 2024, cadangan timah tercatat 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta ton dalam bentuk logam, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, produksi timah justru turun menjadi 39.814 ton pada 2024, dari 67.600 ton pada 2023.

Sumber daya timah pada 2024 mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih, naik dibandingkan 2023. Adapun sumber daya dalam bentuk logam turun menjadi 2,53 juta ton dari 2,71 juta ton pada tahun sebelumnya