Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengusulkan agar MinyaKita tidak lagi dipasarkan secara bebas, melainkan dialokasikan khusus sebagai bantuan tertutup bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Skema ini dinilai lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi kerugian negara akibat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang dianggap mendistorsi pasar.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakanpenjualan MinyaKita di pasar umum membuat subsidi dinikmati seluruh lapisan konsumen, termasuk kelompok mampu. Padahal, produk tersebut mestinya hanya berlaku bagi penduduk berpendapatan terendah.

Sahat juga menyoroti rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan memperbanyak minyak goreng second brand seiring dengan terbatasnya pasokan Minyakita di tengah tekanan kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

“Jadi second brand berhasil apabila MinyaKita itu khusus ditujukan kepada masyarakat yang kekurangan, itu satu. Yang kedua, kalau ada penjualan MinyaKita dengan harga rendah di luar, itu berarti pidana,” kata Sahat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurut Sahat, kebijakan HET MinyaKita di kisaran Rp15.700 per liter menciptakan selisih signifikan dibandingkan harga keekonomian yang diperkirakan sekitar Rp19.800 per liter. Selisih harga tersebut berdampak pada potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih rendah.

“Kalian tahu akibat harga HET ini Rp15.700? Negara rugi Rp1,4 triliun per tahun. Sadar enggak itu? Jadi kita memberikan kemudahan sama orang kaya,” ujarnya.

Selain dari sisi fiskal, GIMNI juga menyoroti persoalan salah sasaran distribusi. Dengan populasi masyarakat miskin sekitar 9%–10% atau setara 28 juta orang, kebutuhan minyak goreng kelompok tersebut dinilai terbatas dibandingkan total konsumsi nasional.

Sahat menghitung, jika kebutuhan per kapita sekitar 8 kilogram per tahun, maka total kebutuhan kelompok tersebut sekitar 224 juta kilogram per tahun atau sekitar 18–19 juta kilogram per bulan. Artinya, volume subsidi yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibanding distribusi MinyaKita di pasar umum saat ini.

“Yang masyarakat berpenghasilan rendah, yang 10% tadi, ya kita berikan harga rendah atau BLT. Nah yang selebihnya bayar biasa. Bayar PPN biasa,” tuturnya.

Skema bantuan tertutup dinilai akan membuat identifikasi penerima lebih jelas sekaligus mencegah kebocoran. Jika MinyaKita tetap dijual bebas, konsumen lintas kelas ekonomi akan tetap memilih harga termurah.

“MinyaKita dialokasikan khusus untuk bantuan saja, Jangan [dipasarkan], disubsidi saja,” tegasnya.

GIMNI juga mengkritik pendekatan kebijakan yang dinilai lebih banyak menekan produsen di hilir tanpa menyentuh mekanisme harga bahan baku crude palm oil (CPO). Sahat mempertanyakan mengapa intervensi tidak dilakukan secara menyeluruh agar beban tidak hanya ditanggung industri pengolahan.

“Tapi saya belum pernah melihat pemerintah berani menurunkan harga CPO. Kenapa? Takut di demo oleh para petani. Karena kalau harganya rendah, otomatis harga TBS nya rendah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pemerintah berhasil memangkas regulasi pupuk hingga mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,2 juta ton dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Kementan Ali Jamil menyebut sektor pertanian mengalami transformasi besar dalam satu tahun pemerintahan Prabowo—Gibran.

Ali menuturkan, dengan stok CBP yang mencapai 4,2 juta ton itu membuat Indonesia tidak lagi membuka keran impor beras.

“Kita sudah berada di jalur yang benar menuju swasembada pangan. Produksi beras tahun ini mencapai 34 juta ton dengan stok cadangan 4,2 juta ton tertinggi dalam 57 tahun terakhir dan Indonesia tidak lagi impor beras medium,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, reformasi tata kelola pupuk menjadi salah satu pilar penting, yakni melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Dalam hal ini, Kementan berhasil memangkas regulasi pupuk dari 145 aturan menjadi satu sistem terpadu yang menghubungkan produsen hingga petani.

“Dulu tata kelola pupuk terlalu birokratis, sekarang lebih sederhana, transparan, dan efisien. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi turun hingga 20%, dan distribusinya langsung ke titik serah di tingkat petani,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyebut kesejahteraan petani semakin meningkat, dengan nilai tukar petani (NTP) yang kini berada di level 124,36. Serta, tingkat mekanisasi pertanian juga naik menjadi 2,1 HP per hektare atau sejajar dengan Thailand.

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan Jekvy Hendra menyebut kebijakan HET pupuk bersubsidi memberikan dampak langsung bagi petani.

Jekvy mengungkap, sejak penurunan harga pupuk diumumkan pada 22 Oktober 2025, penebusan pupuk mencapai 72.000–78.000 petani per hari.

Di sisi lain, SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia Asep Saepul Muslim memastikan stok pupuk bersubsidi saat ini aman dengan cadangan lebih dari 1 juta ton.

“Saat ini ketersediaan stok pupuk sampai dengan 26 Oktober 2025 itu sebesar 1,1 juta ton, di mana terdiri dari 1,07 juta ton untuk pupuk subsidi atau 43 hari ke depan. Itu bisa memenuhi kebutuhan pupuk subsidi 43 hari ke depan, dan 434.000 ton untuk pupuk non-subsidi,“ ujar Asep.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025 melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Adapun, penurunan harga pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

Kemudian, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.