Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan harga pupuk bersubsidi tetap terjangkau bagi petani meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk global.

Di saat yang sama, pemerintah juga meningkatkan harga gabah untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan jalur perdagangan melalui Selat Hormuz, tidak akan memengaruhi ketersediaan pupuk dalam negeri.

Menurut dia, pemerintah telah memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi aman dan harga pupuk bersubsidi tetap terkendali. “Pupuk kita aman dan harga pupuk tetap terjangkau untuk petani,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (5/6/2026).

Dia mengatakan, sejak Oktober 2025 pemerintah telah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah jenis pupuk bersubsidi sekitar 20% guna memperluas akses petani terhadap sarana produksi.

Selain menjaga stabilitas harga pupuk, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan petani melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Jika sebelumnya harga gabah di tingkat petani kerap berada di bawah Rp5.500 per kilogram, kini pemerintah menetapkan HPP gabah minimal Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas.

Menurut Zulhas, kebijakan tersebut memberikan kepastian harga bagi petani sekaligus memperkuat insentif untuk meningkatkan produksi pangan.

Di sejumlah daerah, harga gabah bahkan telah melampaui HPP yang ditetapkan pemerintah. Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak misalnya, harga gabah dilaporkan mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram.

“Jadi kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi. Petani harus sehat karena mereka produsen yang menghasilkan makanan,” katanya.

Pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi (cost plus) menjadi nilai komersial (marked-to-market).

Melalui skema baru itu, besaran subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dengan harga yang dibayarkan petani.

Zulkifli menegaskan perubahan mekanisme tersebut tidak akan mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani. Sebaliknya, kebijakan itu diharapkan meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung target swasembada pangan.

Pemerintah berharap kombinasi antara ketersediaan pupuk yang memadai, harga yang tetap terjangkau, dan jaminan harga gabah yang lebih baik dapat memperkuat posisi petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional.

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang fosfat Aljazair Somiphos, anak usaha Grup Sonarem, untuk menjamin ketersediaan dan harga pupuk yang murah di Indonesia.

"Kerja sama fosfat dengan Aljazair ini adalah langkah konkret untuk memperkuat hulu industri pupuk nasional agar biaya produksi bisa ditekan dan harga pupuk bagi rakyat menjadi lebih murah," ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Aljir, Aljazair, Selasa (20/1/2026).

MoU ditandatangani oleh Direktur Utama Somiphos Mokhtar Lakhal dan Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, dengan disaksikan Menteri Negara sekaligus Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair Mohamed Arkab.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi kedua negara, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair serta jajaran pimpinan Grup Sonarem.

Kerja sama ini mencakup kajian dan pengembangan peluang pasokan fosfat dari Aljazair untuk memenuhi kebutuhan industri pupuk nasional, sekaligus penjajakan investasi bersama di bidang penambangan dan pengolahan fosfat.

Adapun fosfat merupakan salah satu bahan baku strategis dalam produksi pupuk, khususnya pupuk fosfat, yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar ini, menilai ketergantungan terhadap impor bahan baku selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi struktur biaya pupuk.

Oleh karena itu, kemitraan jangka menengah dan panjang dengan negara produsen dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Dengan memperluas sumber bahan baku dan membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan industri pupuk nasional, tetapi juga menjalankan amanat Presiden untuk melindungi petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia," ujarnya.

Nota kesepahaman tersebut berlaku selama 18 bulan dan mencakup pelaksanaan studi pendahuluan bersama untuk menilai kelayakan teknis dan ekonomi proyek, pertukaran data, serta pengembangan peluang kerja sama pada tahap awal industri pengolahan fosfat.

Hasil kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional, dan mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan.

Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke Aljazair yang berlangsung pada 19-21 Januari dilakukan bersama jajaran manajemen Pupuk Indonesia sebagai bagian dari upaya pengamanan pasokan bahan baku pupuk.

"Kita ingin tidak hanya membeli bahan baku, tetapi juga menguasai sumbernya di negara asal dan mengembangkan industrinya. Dengan begitu, kita bisa menyediakan pupuk dengan kualitas yang lebih baik, volume yang cukup, dan harga yang bisa ditekan lebih lanjut," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pengamanan pasokan bahan baku pupuk.

"Pupuk Indonesia terus mendukung Pemerintah Indonesia dengan menjajaki kerja sama bersama mitra strategis dengan negara sahabat. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku sehingga pupuk dapat diproduksi dan disalurkan dengan harga yang terjangkau bagi petani Indonesia," ujar Rahmad.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pupuk yang terjangkau dan berkelanjutan bagi petani. Upaya ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir secara nyata dalam menekan biaya produksi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memimpin delegasi tingkat tinggi Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Aljazair pada 19-21 Januari 2026.

Dalam kunjungan itu, Wamentan bersama jajaran PT Pupuk Indonesia (Persero) bertemu dengan Menteri Negara sekaligus Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair, Mohamed Arkab, di Aljir, Selasa (20/1).

Wamentan menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Aljazair yang berlangsung pada 19-21 Januari 2026 dilakukan bersama jajaran PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai bagian dari upaya strategis mengamankan pasokan bahan baku pupuk bagi kebutuhan nasional.

"Selama tiga hari ini kami melakukan kunjungan kerja ke Aljazair dalam kaitannya untuk mengamankan pasokan bahan baku untuk pupuk kita," kata Sudaryono.

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Aljazair di sektor energi dan pertambangan, khususnya pengamanan pasokan gas dan fosfat yang menjadi bahan baku utama industri pupuk.

Sudaryono menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari mandat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian pupuk nasional dan menekan biaya produksi pertanian.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kami memastikan pupuk tersedia dengan harga murah dan terjangkau bagi petani. Salah satu kuncinya adalah menjamin pasokan bahan baku pupuk melalui kerja sama strategis dengan negara sahabat seperti Aljazair," ujar Sudaryono.

Menurut Wamebtan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk perlu dikurangi melalui skema kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan, khususnya dalam pengamanan pasokan gas dan fosfat bagi industri pupuk nasional.

"Kerja sama ini bukan sekadar bisnis, tetapi bagian dari strategi besar negara untuk menurunkan biaya produksi pupuk, memperkuat industri dalam negeri, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani," tambahnya.

Lebih lanjut, pertemuan tersebut juga membahas prospek kerja sama antara Grup Sonarem beserta anak perusahaannya dengan Pupuk Indonesia dalam pengembangan proyek fosfat dan gas di Aljazair. Mulai dari tahap eksploitasi, pengolahan, hingga pemasaran. Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat kapasitas produksi pupuk nasional Indonesia.

Sebagai tindak lanjut konkret, pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perusahaan Tambang Fosfat Aljazair Somiphos yang merupakan anak usaha Grup Sonarem, dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

MoU ini bertujuan untuk mempelajari dan mengembangkan peluang kerja sama di bidang fosfat sebagai bahan baku pupuk.

"Jadi kita ingin bagaimana bahan baku yang kita beli itu kemudian kita menguasai bahan baku di negara asal dan kemudian kita buat industrinya," kata Sudaryono.

Pemerintah Aljazair menyampaikan komitmennya untuk membangun kemitraan strategis yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Indonesia, berbasis pada prinsip manfaat bersama, alih teknologi, dan optimalisasi sumber daya nasional.

Menutup rangkaian kegiatan, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan kembali bahwa diplomasi ekonomi ini merupakan bagian dari kerja nyata pemerintah dalam melaksanakan visi Presiden Prabowo Subianto.

"Target kita jelas, menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk mewujudkan harga pupuk yang murah, tersedia, dan tepat waktu. Semua langkah ini kami lakukan agar petani Indonesia bisa bekerja dengan tenang dan sejahtera," pungkas Sudaryono.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyambut baik dan mendukung penuh kerja sama tersebut. Menurutnya, pengamanan bahan baku dengan harga kompetitif menjadi kunci dalam menekan biaya produksi pupuk.

"Kesepakatan ini merupakan upaya mencari bahan baku pupuk yang murah, termasuk gas, sehingga kita bisa memproduksi pupuk yang lebih murah yang dampaknya meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Rahmad Pribadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pemerintah berhasil memangkas regulasi pupuk hingga mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,2 juta ton dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Kementan Ali Jamil menyebut sektor pertanian mengalami transformasi besar dalam satu tahun pemerintahan Prabowo—Gibran.

Ali menuturkan, dengan stok CBP yang mencapai 4,2 juta ton itu membuat Indonesia tidak lagi membuka keran impor beras.

“Kita sudah berada di jalur yang benar menuju swasembada pangan. Produksi beras tahun ini mencapai 34 juta ton dengan stok cadangan 4,2 juta ton tertinggi dalam 57 tahun terakhir dan Indonesia tidak lagi impor beras medium,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, reformasi tata kelola pupuk menjadi salah satu pilar penting, yakni melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Dalam hal ini, Kementan berhasil memangkas regulasi pupuk dari 145 aturan menjadi satu sistem terpadu yang menghubungkan produsen hingga petani.

“Dulu tata kelola pupuk terlalu birokratis, sekarang lebih sederhana, transparan, dan efisien. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi turun hingga 20%, dan distribusinya langsung ke titik serah di tingkat petani,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyebut kesejahteraan petani semakin meningkat, dengan nilai tukar petani (NTP) yang kini berada di level 124,36. Serta, tingkat mekanisasi pertanian juga naik menjadi 2,1 HP per hektare atau sejajar dengan Thailand.

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan Jekvy Hendra menyebut kebijakan HET pupuk bersubsidi memberikan dampak langsung bagi petani.

Jekvy mengungkap, sejak penurunan harga pupuk diumumkan pada 22 Oktober 2025, penebusan pupuk mencapai 72.000–78.000 petani per hari.

Di sisi lain, SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia Asep Saepul Muslim memastikan stok pupuk bersubsidi saat ini aman dengan cadangan lebih dari 1 juta ton.

“Saat ini ketersediaan stok pupuk sampai dengan 26 Oktober 2025 itu sebesar 1,1 juta ton, di mana terdiri dari 1,07 juta ton untuk pupuk subsidi atau 43 hari ke depan. Itu bisa memenuhi kebutuhan pupuk subsidi 43 hari ke depan, dan 434.000 ton untuk pupuk non-subsidi,“ ujar Asep.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025 melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Adapun, penurunan harga pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

Kemudian, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Bisnis.com, LAMPUNG UTARA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan rasa senang setelah melihat langsung para petani bahagia karena harga pupuk bersubsidi benar-benar turun di lapangan. Hal ini ia sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kios Pupuk Mitra Tani Sejati, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Rabu (29/10/2025).

“Selain menghadiri panen kedelai, saya diajak mendadak oleh Pak Menteri Amran melihat kondisi kios pupuk. Ini benar-benar impromptu, spontan. Dan ternyata hari ini terbukti harga turun di sini 20 persen,” kata Qodari.

Qodari mengapresiasi langkah cepat Mentan Amran dan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan penurunan harga pupuk yang diputuskan di Jakarta pada beberapa hari lalu telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.

“Keputusan dibuat di Jakarta, implementasinya baru beberapa hari, tapi di Kotabumi, Lampung, sudah tereksekusi dengan baik. Kita tanya kepada distributor dan petani, turun harga pupuknya. Ini betul real di petani,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran memastikan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin meringankan beban petani. “Itu kan perintah Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan,” ucap Mentan Amran.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut menjadi tonggak sejarah baru di sektor pertanian. Ke depan, Ia dan jajarannya akan terus mengawal agar penurunan harga pupuk bersubsidi dapat dirasakan secara merata oleh petani.

“Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem, 20 persen. Kita juga akan membangun pabrik pupuk baru sebanyak tujuh unit, dan lima di antaranya akan diresmikan Bapak Presiden sebelum 2029,” jelasnya.

Sebelumnya, Mentan Amran bersama KSP Qodari melakukan sidak guna memastikan langsung implementasi kebijakan Presiden Prabowo menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

Para petani yang berada di lokasi sidak menyampaikan rasa syukur atas kebijakan pemerintah tersebut. “Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujar Eko, salah satu petani setempat.

Untuk diketahui, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025. Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Bisnis.com, SURABAYA - Kebijakan pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen disambut antusias sejumlah pihak khususnya petani. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Wara Renny Sundari Pramana, menilai langkah yang diumumkan resmi pada 22 Oktober 2025 tersebut menjadi bukti konkret keberpihakan negara terhadap petani serta memperkuat semangat kedaulatan pangan nasional.

Renny memberikan apresiasi atas keputusan strategis tersebut. Menurutnya, penurunan harga pupuk bersubsidi merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjaga daya beli petani sekaligus memperkuat produksi pangan di daerah yang menjadi lumbung padi nasional.

“Kebijakan ini membawa harapan baru bagi petani, khususnya jutaan petani di Jawa Timur. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, mereka bisa menekan biaya tanam dan meningkatkan hasil panen. Namun, kami juga berharap distribusinya berjalan lancar dan sesuai harga resmi,” kata Renny dalam pernyataannya pada Rabu (22/10/2025).

Ia mengungkapkan bahwa penurunan HET pupuk merupakan langkah penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang selama ini menjadi cita-cita bersama. Dengan harga pupuk yang lebih murah, biaya produksi pertanian akan turun, nilai tukar petani meningkat, dan kesejahteraan pelaku usaha tani diharapkan terus membaik.

“Petani adalah penopang ketahanan pangan bangsa. Jika petani sejahtera, kedaulatan pangan akan semakin kokoh,” ujar Renny yang juga menjabat Bendahara DPD PDIP Jawa Timur.

Renny menambahkan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh ketepatan distribusi di lapangan. Oleh karena itu, Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kelompok tani bekerja sama memastikan tidak ada penimbunan maupun permainan harga oleh oknum distributor.

“Pemerintah sudah berpihak melalui kebijakan harga. Tugas kita di daerah memastikan pupuk benar-benar sampai di tangan petani,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga pupuk bersubsidi yang merupakan terobosan penting dalam sejarah pertanian Indonesia. Penurunan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Mulai 22 Oktober 2025, penurunan meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

“Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran. Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers yang digelar Rabu (22/10/2025) lalu.