Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri dan serikat pekerja menolak rencana pemerintah membatasi kadar nikotin dan tar pada produk hasil tembakau rokok. Kebijakan tersebut dinilai berisiko menekan sektor padat karya dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar.

Wacana pembatasan kadar maksimal tar sebesar 10 miligram dan nikotin 1 miligram dinilai tidak sejalan dengan karakteristik industri hasil tembakau (IHT) nasional, khususnya produk kretek yang memiliki kandungan alami berbeda dibandingkan rokok putih.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PPFSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana menegaskan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan tenaga kerja, terutama pada segmen sigaret kretek tangan (SKT) yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Di Indonesia itu kretek yang karakter tembakaunya memang lebih berat. Jadi kalau dipaksakan, terutama untuk SKT yang menyerap tenaga kerja besar, itu sangat sulit dipenuhi," ujarnya dikutip Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Dia menambahkan, IHT merupakan sektor multidimensi yang melibatkan rantai pasok luas, mulai dari petani tembakau hingga pekerja industri. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Menurut Hendry, pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada sejumlah kementerian hingga Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan yang diambil tetap melindungi jutaan tenaga kerja yang bergantung pada industri tersebut.

“Kami ke depan akan terus mendorong dialog. Kebijakan yang bijak harus mempertimbangkan nasib jutaan pekerja," tambahnya.

Senada, Ketua Harian Asosiasi Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) Agus Sarjono menilai, rencana pembatasan kadar nikotin dan tar berpotensi mengancam keberlangsungan industri, terutama bagi produsen skala kecil dan menengah.

Dia berpendapat bahwa kebijakan tersebut cenderung mengadopsi standar negara-negara Uni Eropa tanpa mempertimbangkan kondisi lokal Indonesia. Padahal, kadar nikotin dan tar merupakan kandungan alami tembakau yang sangat dipengaruhi faktor alam.

“Kalau batasan itu diterapkan secara ketat, tembakau lokal bisa tidak terserap karena karakter alaminya berbeda,” ujarnya.

Agus juga menilai sejumlah regulasi, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 hingga pembentukan tim kajian melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 2 Tahun 2025, berpotensi menjadi tekanan tambahan bagi industri.

Menurutnya, produsen rokok tidak memiliki kendali penuh terhadap kadar nikotin dan tar karena bergantung pada varietas dan kondisi alam tembakau. Hal ini dinilai akan menyulitkan seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil.

“Pabrik besar saja belum tentu sanggup memenuhi (menyesuaikan dengan wacana aturan tersebut), apalagi pabrik kecil,” terangnya.

Selain itu, Agus meragukan efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan jumlah perokok. Dia menilai, pendekatan edukasi kepada masyarakat lebih relevan dibandingkan pembatasan yang berpotensi menekan industri dan memicu PHK.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus Andreas Hua mengingatkan bahwa tekanan regulasi yang berlebihan dapat mendorong perusahaan menutup operasionalnya.

“Kekhawatirannya kalau IHT ini terus ditekan, industrinya bisa tutup, lalu bagaimana nasib tenaga kerjanya," imbuhnya.

Dia berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berimbang dengan tetap memperhatikan perlindungan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjalankan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat per hari.

Hal ini dia sampaikan dalam sesi dialog bersama Steve Forbes, Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, di agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference 2025 bertajuk “The World Pivot” di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Di hadapan para pemimpin bisnis global, Prabowo memaparkan bahwa program MBG lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia yang dia saksikan langsung selama puluhan tahun berkeliling daerah.

“Selama saya berkeliling ke desa-desa, saya sering bertemu anak-anak kecil yang menyambut saya. Tapi ketika saya tanya umur mereka, saya terkejut. Anak yang saya kira berumur empat tahun ternyata sepuluh tahun. Saya melihat langsung stunting dan malnutrisi di depan mata saya,” ujar Prabowo.

Menurutnya, pengalaman itu menjadi titik balik untuk menghadirkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah Indonesia. Dia terinspirasi oleh berbagai negara seperti India dan Brasil, yang lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa meski memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari Indonesia.

“Saya berkata kepada tim saya kalau India bisa, mengapa Indonesia tidak? Saat itu, ada 77 negara dengan program makan gratis. Maka saya bertekad menjadikan Indonesia negara ke-78 atau ke-79 yang melakukannya,” tutur Prabowo.

Kini, Kepala negara mengklaim bahwa program MBG telah berkembang pesat. Dalam laporan terkininya di forum tersebut, Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah membangun 11.900 dapur yang setiap hari menyiapkan 35,4 juta porsi makanan atau jumlah yang setara dengan memberi makan tujuh kali populasi Singapura.

“Kami punya 11.900 dapur yang aktif, memberi makan 35,4 juta anak dan ibu hamil setiap hari. Ya, tujuh kali populasi Singapura,” ucapnya disambut tepuk tangan peserta forum.

Prabowo juga menyinggung tantangan yang sempat muncul di lapangan, termasuk beberapa kasus keracunan makanan, yang langsung ditangani dengan peningkatan sistem pengawasan dan penyempurnaan standar operasional.

“Kami tingkatkan pengawasan, SOP, membeli peralatan baru untuk penyaringan air, pemanas makanan, dan menjaga kebersihan dapur. Tidak ada kompromi untuk keselamatan anak-anak,” tegasnya.

Lebih jauh, Presiden menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari program ini mulai terasa nyata, terutama bagi sektor pertanian dan peternakan rakyat. Dana program MBG dikirim langsung ke dapur penyedia makanan tanpa melalui lapisan birokrasi yang panjang, memastikan efisiensi dan transparansi.

“Kami melatih 32.000 manajer muda, semuanya lulusan universitas, untuk mengelola dapur. Setiap dapur bisa melayani 3.000 hingga 3.800 anak dan ibu hamil,” kata Prabowo.

Dia menjelaskan, kebutuhan logistik dari satu dapur saja sudah menciptakan permintaan besar terhadap hasil pertanian lokal.

“Satu dapur membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, 3.000 ayam, dan ribuan sayur setiap dua atau tiga hari. Petani kini memiliki jaminan pasar tetap. Mereka mulai menanam lebih banyak, membangun kolam ikan, bahkan memperluas tambak di pesisir,” paparnya.

Prabowo juga menyebut hasil kajian lembaga Rockefeller Institute yang mengonfirmasi nilai ekonomi dari kebijakan tersebut.

“Menurut Rockefeller Institute, setiap satu dolar yang dikeluarkan untuk program makan gratis memberi dampak ekonomi antara US$5 hingga US$37. Jadi ini bukan hanya soal mengatasi kelaparan, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa tujuan utama program MBG tetap pada peningkatan kualitas gizi dan masa depan anak Indonesia, tetapi efek bergandanya pada ekonomi daerah menjadi bukti bahwa kebijakan sosial bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tujuan pertama saya adalah mengatasi kelaparan anak-anak. Tapi saya melihat sendiri bagaimana uang yang kita salurkan ke desa dan dapur rakyat ini memutar ekonomi lokal. Ini memberi harapan baru bagi jutaan keluarga di Indonesia,” tandas Prabowo.