Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terbaru proses penggabungan usaha atau merger dua pinjaman online (pinjol) syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan proses merger itu tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Karena belum tercapai kesepakatan antar pihak. Saat ini, masing-masing penyelenggara masih melakukan penjajakan dengan investor lain dalam rangka penguatan permodalan,” katanya dalam jawaban tertulis RDK Februari 2026, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Agusman memastikan bahwa seluruh proses tersebut tetap berada dalam pengawasan supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK, ujarnya, optimistis pinjol atau pindar syariah memiliki prospek yang baik ke depannya. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbasis syariah.

“Serta dukungan kebijakan yang mendorong pengembangan dan kemudahan akses layanan pembiayaan berbasis syariah,” tutur Agusman.

Sebelumnya, pada Januari 2026 proses merger kedua entitas syariah tersebut masih terus dilakukan pendalaman. Langkah itu mencakup aspek permodalan, tata kelola, dan kesiapan operasional.

“Pada prinsipnya, opsi konsolidasi melalui merger tetap terbuka bagi pelaku industri pindar,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Selasa (13/1/2026).

Menurut Agusman, merger dilakukan untuk memperkuat struktur usaha, menjaga keberlanjutan industri, dan meningkatkan pelindungan konsumen.

Sebagai informasi, OJK mencatat penyaluran pinjaman P2P lending syariah sebesar Rp1,84 triliun sepanjang 2025. Nilai ini tumbuh sebesar 0,64% (year on year/YoY).

Bisnis.com, JAKARTA – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai pembentukan Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki arti strategis dalam penguatan kebijakan ekonomi syariah nasional. Kehadiran departemen tersebut dinilai mampu menyatukan kebijakan pengembangan UMKM dan keuangan syariah yang selama ini berjalan terpisah.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan sebelum adanya departemen baru tersebut, pengembangan keuangan syariah tersebar di berbagai departemen sektoral. Pengembangan dilakukan secara terpisah, mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga industri keuangan nonbank syariah, sehingga kebijakan yang lahir tidak terintegrasi secara menyeluruh.

“Yang strategis di sini adalah konvergensi kebijakan,” kata Sutan kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Dengan struktur baru tersebut, Sutan menilai UMKM kini memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh akses pembiayaan syariah secara terintegrasi. Akses tersebut mencakup pembiayaan perbankan syariah, penerbitan sukuk UMKM, hingga pemanfaatan skema crowdfunding syariah dalam satu kerangka kebijakan yang terkoordinasi.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) itu menegaskan pembentukan departemen baru tidak menggeser peran OJK dari fungsi pengawasan menjadi pengembangan. Sebaliknya, langkah tersebut justru memperkuat sinergi pengembangan lintas sektor dengan fokus yang lebih jelas, yakni menjadikan UMKM sebagai penerima manfaat utama dari seluruh instrumen keuangan syariah.

Dari perspektif KNEKS, integrasi kebijakan tersebut dinilai akan mempermudah koordinasi pelaksanaan program ekonomi syariah nasional.

“Kami tidak lagi berhadapan dengan fragmentasi kebijakan, tapi dengan satu command center yang bisa mengakselerasi program nasional ekonomi syariah untuk UMKM secara terintegrasi dan terukur,” ujar Sutan.

OJK secara resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah pada Desember 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pembentukan departemen ini merupakan wujud komitmen OJK dalam mendukung pemerintah memajukan UMKM sebagai salah satu program unggulan.

Salah satu tugas utama departemen tersebut adalah menyinergikan program syariah nasional dan internasional guna mendorong inovasi produk keuangan yang kompetitif dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

“OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank syariah Tanah Air menyambut positif pembentukan Departemen Pengembangan UMKM dan Syariah. Kehadiran departemen di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan UMKM.

Langkah OJK tersebut dinilai memberi sinyal penguatan kebijakan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Pembentukan departemen baru dipandang dapat mendorong penyaluran pembiayaan yang lebih terarah, variatif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran perbankan syariah dalam menopang perekonomian nasional.

Corporate Secretary Division Head PT Bank Mega Syariah Hanie Dewita menyampaikan langkah OJK membentuk departemen baru diharapkan dapat mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui skema syariah yang lebih variatif dan berdaya saing.

“Fokus OJK pada kebijakan, penyusunan strategi dan pengembangan UMKM akan memperbesar peluang bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih agresif namun tetap pruden,” kata Hanie kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Ia meyakini, dukungan regulasi yang lebih kuat akan mendorong pertumbuhan pembiayaan UMKM secara lebih optimal. Dampak lanjutannya diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, mengingat UMKM mendominasi struktur usaha di Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Anggoro Eko Cahyo. Menurut dia, pembentukan departemen baru di OJK, ditambah kebijakan yang akomodatif dari OJK dan Bank Indonesia, menjadi stimulus bagi perbankan untuk lebih lincah dan ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan UMKM yang sehat dan berkualitas.

Namun demikian, Anggoro menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar pertumbuhan UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut mencakup perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, program sertifikasi halal, pembukaan akses pasar, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan secara merata.

Dengan strategi yang tepat dan dukungan regulasi yang kuat, Anggoro optimistis UMKM akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi syariah nasional pada 2026. “Sinergi antara perbankan, pemerintah, dan off-taker (penjamin pembelian) adalah kunci agar UMKM naik kelas,” ujar Anggoro kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Sebelumnya, pada Desember 2025 OJK resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan kehadiran departemen tersebut merupakan bentuk komitmen OJK dalam mendukung agenda pemerintah memajukan UMKM.

Salah satu tugas departemen ini adalah mensinergikan program syariah nasional dan internasional untuk mendorong inovasi produk keuangan yang kompetitif dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. OJK juga menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan konsumen.