Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Permata Tbk. (BNLI) menyatakan bahwa fokus utama perseroan saat ini adalah memperkuat neraca keuangan dan bisnis model, sebelum nantinya memisahkan diri dari Permata Bank.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyampaikan, apabila aset UUS Permata Bank tumbuh secara sehat dan berkelanjutan serta mencapai batas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tentu kewajiban spin-off akan direalisasikan oleh perseroan.

“Harapannya ketika kita sudah mendekati aset di Rp50 triliun ya tentunya kita akan siap memenuhi requirement spin-off dari OJK,” kata Rudy di sela-sela agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Untuk memperkuat neraca keuangan dan bisnis model UUS Permata Bank, Rudy menuturkan bahwa perseroan akan fokus pada segmen-segmen potensial seperti retail, UKM, maupun komersial.

Salah satu strateginya, lanjut dia, adalah dengan mengedukasi dan meningkatkan inklusi syariah di masyarakat, termasuk juga inklusi terhadap produk-produk keuangan syariah di Permata Bank itu sendiri.

Selain itu, memperluas produk-produk UUS Permata Bank turut menjadi fokus perseroan ke depannya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat luas di semua segmen.

“Ini yang kita harus perkuat bagaimana supaya bisa lebih di-diversifikasi dari sisi pembiayaan, juga kuat di commercial, kuat di SME, dan juga kuat di retail di luar mortgage,” tuturnya.

Rudy menambahkan, proses spin-off tentunya akan sangat bergantung pada situasi kondisi ekonomi saat itu. Jika kondisi ekonomi tidak cukup baik, tentu harapan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

“Tergantung juga situasi kondisi ekonomi, bisa kita tumbuhnya cepat, bisa juga kita harus lebih berhati-hati. Jadi ini semua akan disesuaikan. Yang penting yang kita harus pastikan adalah bagaimana kita tumbuh sustainable, berkelanjutan,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, total aset UUS Permata Bank per Desember 2025 mencapai Rp36,81 triliun. Nilai tersebut turun tipis 1,58% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan posisi Desember 2024 yang sebesar Rp37,40 triliun.

Untuk diketahui, OJK mewajibkan Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai 50% dari total aset induknya dan/atau memiliki aset minimal Rp50 triliun memisahkan UUS tersebut menjadi entitas tersendiri.

Pemisahan itu harus dilakukan melalui tahapan tertentu dengan tetap memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut telah diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terbaru proses penggabungan usaha atau merger dua pinjaman online (pinjol) syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan proses merger itu tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Karena belum tercapai kesepakatan antar pihak. Saat ini, masing-masing penyelenggara masih melakukan penjajakan dengan investor lain dalam rangka penguatan permodalan,” katanya dalam jawaban tertulis RDK Februari 2026, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Agusman memastikan bahwa seluruh proses tersebut tetap berada dalam pengawasan supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK, ujarnya, optimistis pinjol atau pindar syariah memiliki prospek yang baik ke depannya. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbasis syariah.

“Serta dukungan kebijakan yang mendorong pengembangan dan kemudahan akses layanan pembiayaan berbasis syariah,” tutur Agusman.

Sebelumnya, pada Januari 2026 proses merger kedua entitas syariah tersebut masih terus dilakukan pendalaman. Langkah itu mencakup aspek permodalan, tata kelola, dan kesiapan operasional.

“Pada prinsipnya, opsi konsolidasi melalui merger tetap terbuka bagi pelaku industri pindar,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Selasa (13/1/2026).

Menurut Agusman, merger dilakukan untuk memperkuat struktur usaha, menjaga keberlanjutan industri, dan meningkatkan pelindungan konsumen.

Sebagai informasi, OJK mencatat penyaluran pinjaman P2P lending syariah sebesar Rp1,84 triliun sepanjang 2025. Nilai ini tumbuh sebesar 0,64% (year on year/YoY).

Bisnis.com, JAKARTA – Proses pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) terus berlangsung. Terbaru, CIMB Niaga telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary Bank CIMB Niaga Fransiska Oei mengungkapkan bahwa Perseroan pada 27 Januari 2026 telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam selaku Notaris di Jakarta Selatan.

“Pada 27 Januari 2026, Perseroan telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, oleh dan antara Perseroan dan PT Commerce Kapital,” ungkap Fransiska dalam dokumennya, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Fransiska menuturkan, pemisahan ini berlaku efektif sejak PT Bank CIMB Niaga Syariah (CIMB Niaga Syariah) melakukan kegiatan usahanya yakni dalam waktu 60 hari kerja, terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.

Nantinya, pemisahan ini akan dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dari CIMB Niaga Syariah terkait tanggal efektif pemisahan.

Untuk diketahui, bank umum konvensional yang memiliki UUS dan melakukan pemisahan mengajukan permohonan izin usaha bank umum syariah hasil pemisahan paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.

Hal ini merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah, sebagaimana dicabut sebagian melalui POJK No.2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Fransiska mengatakan, akta pemisahan yang dibuat notaris merupakan salah satu persyaratan dokumen permohonan izin usaha. Selanjutnya, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah kepada OJK.

“Dengan telah ditandatanganinya Akta Pemisahan, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara memperkirakan pemisahan UUS CIMB Niaga rampung pada Mei 2026. Dalam catatan Bisnis, Pandji menyebut bahwa perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dia menuturkan, perseroan telah mengajukan permohonan izin prinsip ke OJK sejak akhir Juli 2025. Dia mengharapkan OJK dapat memberikan restu dalam satu bulan ini alias akhir tahun ini.

Sesudah mendapatkan persetujuan dari OJK, lanjut dia, perseroan harus mendapatkan izin usaha. Izin usaha ini diharapkan rampung Februari 2025.

Selain dengan OJK, perseroan juga mengajukan sejumlah perizinan ke BI. Di antaranya perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), hingga BI FAST.

Bisnis.com, JAKARTA – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai pembentukan Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki arti strategis dalam penguatan kebijakan ekonomi syariah nasional. Kehadiran departemen tersebut dinilai mampu menyatukan kebijakan pengembangan UMKM dan keuangan syariah yang selama ini berjalan terpisah.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan sebelum adanya departemen baru tersebut, pengembangan keuangan syariah tersebar di berbagai departemen sektoral. Pengembangan dilakukan secara terpisah, mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga industri keuangan nonbank syariah, sehingga kebijakan yang lahir tidak terintegrasi secara menyeluruh.

“Yang strategis di sini adalah konvergensi kebijakan,” kata Sutan kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Dengan struktur baru tersebut, Sutan menilai UMKM kini memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh akses pembiayaan syariah secara terintegrasi. Akses tersebut mencakup pembiayaan perbankan syariah, penerbitan sukuk UMKM, hingga pemanfaatan skema crowdfunding syariah dalam satu kerangka kebijakan yang terkoordinasi.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) itu menegaskan pembentukan departemen baru tidak menggeser peran OJK dari fungsi pengawasan menjadi pengembangan. Sebaliknya, langkah tersebut justru memperkuat sinergi pengembangan lintas sektor dengan fokus yang lebih jelas, yakni menjadikan UMKM sebagai penerima manfaat utama dari seluruh instrumen keuangan syariah.

Dari perspektif KNEKS, integrasi kebijakan tersebut dinilai akan mempermudah koordinasi pelaksanaan program ekonomi syariah nasional.

“Kami tidak lagi berhadapan dengan fragmentasi kebijakan, tapi dengan satu command center yang bisa mengakselerasi program nasional ekonomi syariah untuk UMKM secara terintegrasi dan terukur,” ujar Sutan.

OJK secara resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah pada Desember 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pembentukan departemen ini merupakan wujud komitmen OJK dalam mendukung pemerintah memajukan UMKM sebagai salah satu program unggulan.

Salah satu tugas utama departemen tersebut adalah menyinergikan program syariah nasional dan internasional guna mendorong inovasi produk keuangan yang kompetitif dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

“OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank syariah Tanah Air menyambut positif pembentukan Departemen Pengembangan UMKM dan Syariah. Kehadiran departemen di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan UMKM.

Langkah OJK tersebut dinilai memberi sinyal penguatan kebijakan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Pembentukan departemen baru dipandang dapat mendorong penyaluran pembiayaan yang lebih terarah, variatif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran perbankan syariah dalam menopang perekonomian nasional.

Corporate Secretary Division Head PT Bank Mega Syariah Hanie Dewita menyampaikan langkah OJK membentuk departemen baru diharapkan dapat mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui skema syariah yang lebih variatif dan berdaya saing.

“Fokus OJK pada kebijakan, penyusunan strategi dan pengembangan UMKM akan memperbesar peluang bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih agresif namun tetap pruden,” kata Hanie kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Ia meyakini, dukungan regulasi yang lebih kuat akan mendorong pertumbuhan pembiayaan UMKM secara lebih optimal. Dampak lanjutannya diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, mengingat UMKM mendominasi struktur usaha di Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Anggoro Eko Cahyo. Menurut dia, pembentukan departemen baru di OJK, ditambah kebijakan yang akomodatif dari OJK dan Bank Indonesia, menjadi stimulus bagi perbankan untuk lebih lincah dan ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan UMKM yang sehat dan berkualitas.

Namun demikian, Anggoro menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar pertumbuhan UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut mencakup perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, program sertifikasi halal, pembukaan akses pasar, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan secara merata.

Dengan strategi yang tepat dan dukungan regulasi yang kuat, Anggoro optimistis UMKM akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi syariah nasional pada 2026. “Sinergi antara perbankan, pemerintah, dan off-taker (penjamin pembelian) adalah kunci agar UMKM naik kelas,” ujar Anggoro kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Sebelumnya, pada Desember 2025 OJK resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan kehadiran departemen tersebut merupakan bentuk komitmen OJK dalam mendukung agenda pemerintah memajukan UMKM.

Salah satu tugas departemen ini adalah mensinergikan program syariah nasional dan internasional untuk mendorong inovasi produk keuangan yang kompetitif dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. OJK juga menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan ada 29 unit usaha syariah (UUS), yang melakukan pemisahan atau spin off di industri asuransi dan reasuransi pada tahun depan atau 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan spin off tersebut merupakan amanat dari POJK Nomor 11 Tahun 2023 dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2026.

Adapun, lanjutnya, hingga saat ini sudah ada 16 perusahaan asuransi syariah (full pledge) yang ada di Indonesia. Menilik statistiknya, 10 di antaranya adalah asuransi jiwa dan 6 asuransi umum.

“Dari laporan rencana pemisahan itu ada 29 yang merencanakan untuk spin off di tahun 2026,” katanya seusai acara Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia, di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ogi mengemukakan apabila rencana pemisahan unit usaha itu terlaksana dengan baik, maka Indonesia akan memiliki 45 perusahaan asuransi syariah pada akhir 2026 nanti.

“Itu sudah cukup banyak lah, sehingga kita harapkan keuangan syariah itu bisa memiliki ekosistem yang lengkap. Ada perbankan syariahnya, ada asuransi syariah, ada yang penjaminan syariah, ada dana pensiun syariah, sehingga bisa mendukung ekonomi syariah,” beber dia.

Di lain sisi, dia membeberkan ada beberapa perusahaan asuransi yang mengembalikan izin Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini karena perusahaan membutuhkan ekosistem dan permodalan yang lebih besar.

Menurutnya, hal tersebut dan konsolidasi wajar saja terjadi, terpenting layanan kepada konsumen sudah terpenuhi dan tidak merugikan konsumen.

“Saya rasa ini natural, konsolidasi secara natural saja enggak apa-apa, yang penting layanan masyarakatnya sudah terpenuhi dan asuransi syariahnya sudah banyak,” tegasnya.

Menilik statistik OJK Juli 2025, asuransi komersil yang konvensional dan memiliki UUS ada 127 perusahaan. Rinciannya, asuransi jiwa sebanyak 48 perusahaan, asuransi umum 71 perusahaan, dan reasuransi 8 perusahaan.

Sementara itu, perusahaan asuransi syariah (full pledge) ada 17 perusahaan. Rinciannya, 10 perusahaan asuransi jiwa, 6 perusahaan asuransi umum, dan 1 perusahaan reasuransi.

Untuk diketahui, pemisahan UUS atau spin-off ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mewajibkan unit usaha syariah dengan aset tertentu untuk berdiri sendiri sebagai perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan spin-off UUS pada akhir 2026.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023, pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan unit syariah diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Dalam aturan tersebut, untuk melakukan pemisahan unit syariah, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta unit syariah telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu, ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu, untuk unit syariah perusahaan reasuransi, ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan pihaknya akan menyusun peta jalan (roadmap) Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya alias PVML syariah pada 2026 mendatang.

Semula, Kepala Pengawas Lembaga PVML OJK Agusman menyebut aset PVML syariah tumbuh 9,75% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp119,35 triliun.

“Atau sebesar 11,32% dari aset PVML keseluruhan, menunjukkan adanya potensi untuk terus tumbuh,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip Selasa (18/11/2025).

Agusman meneruskan, untuk tahun depan OJK akan menyusun roadmap PVML Syariah guna mendorong pengembangan dan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan inovasi produk.

“Sekaligus menjawab berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap produk syariah dan perlunya ekosistem pendukung yang kuat,” tegasnya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan pembiayaan syariah di sektor PVML tumbuh 7,82% (YoY) menjadi senilai Rp29,81 triliun pada kuartal III/2025.

“Penyaluran pembiayaan syariah didominasi oleh pembiayaan jual beli [murabahah] dengan nominal Rp18,64 triliun atau sebesar 62,52% dari total pembiayaan syariah,” kata Agusman.

Teranyar, pada Oktober 2025 OJK meluncurkan roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025—2030 untuk industri pergadaian, diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, pelaku UMKM, petani, dan nelayan.

Agusman mengatakan peta jalan tersebut adalah roadmap kelima yang pihaknya luncurkan sejak bidang PVML hadir pada 9 Agustus 2023

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, ingin membentuk semacam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) versi syariah untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dana umat Islam yang ditaksir mencapai Rp1.000 triliun per tahun.

Nasaruddin menyebut potensi dana umat sekitar Rp1.000 triliun per tahun itu berasal dari zakat, wakaf, infaq jariyah, sedekah, jaminan produk halal, hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), termasuk instrumen investasi syariah seperti sukuk.

Menurutnya, pengelolaan pundi-pundi umat bernilai jumbo tersebut harus diawasi ketat melalui lembaga semacam OJK.

"Nah kalau ini diatur oleh OJK syariah, maka pundi umat yang terkumpul sekitar Rp.1000 triliun per tahun, ini bukan mainl, luar biasa ini harta karun yang belum tergarap. Jangan-jangan ini hampir sama nilainya dengan pajak-pajak yang diefektifkan pemerintah saat ini," kata Nasruddin di acara Capital Market Summit & Expo 2025: Pasar Modal untuk Rakyat, Satu Pasar Berjuta Manfaat, yang ditayangkan Youtube Indonesia Stock Exchange (IDX), Sabtu (18/10).

Dengan kehadiran OJK syariah ini, terang Nasaruddin, lembaga pengelola dana umat seperti Baznas tidak dapat seenaknya menggunakan dana yang ada. Ia menyebut, OJK syariah ini dapat mengoptimalkan kelolaan dana umat yang hingga kini belum tergarap.

"Nah kalo ini diatur dalam satu OJK syariah maka pundi umat sekitar Rp 1000 triliun per tahun ini, bukan main. Luar biasa, ini harta karun yang belum tergarap ini. Jangan-jangan ini hampir sama nilainya dengan pajak-pajak yang kita kembangkan ke yang diefektifkan pemerintah saat ini," terangnya.

Menurutnya, dana umat yang dikelola secara baik dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sekitar 20 juta penduduk dengan status miskin membutuhkan dana bantuan sekitar Rp20 miliar. Nah, dana umat yang dikelola Baznas dinilainya dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

"20 juta orang miskin mutlak dibutuhkan Rp20 miliar untuk membebaskan mereka. Separuh dana Baznas saja mereka sudah bisa selesai," ujarnya.

Nasaruddin mengatakan pengelolaan dana itu harus diawasi dan diatur 'OJK Syariah'.

"Jangan sampai ketua Baznas atau ketua BWI (Badan Wakaf Indonesia) itu seenak-enaknya memberikan bantuan kepada siapun juga, tanpa terkontrol. Tapi kalau (ada) seperti OJK itu kan tidak bisa seenak-enaknya bank itu memberikan disposisi, harus bercermin pada peraturan," ungkapnya.

Nasaruddin menambahkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun, sementara yang dikumpulkan Baznas sebesar Rp 41 triliun. Kemudian, potensi wakaf sebesar Rp140 triliun, kurban Rp180 triliun, fidyah dan kafarat masing-masing Rp500 miliar dan Rp660 miliar.

Selanjutnya, potensi aqiqah Rp10 triliun, pemberian uang pengganti perceraian atau iwad Rp3,5 triliun, hingga luqathah atau tanah yang jatuh ke baitulmal sebesar sekitar Rp20 triliun.