Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Indonesia masih menunggu proses efektivitas perjanjian perdagangan bilateral menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) yang membatalkan kebijakan tarif global 10 persen.

Dalam keterangannya di Washington D.C., Airlangga mengatakan putusan Supreme Court AS meminta pemerintah Amerika Serikat mengembalikan (reimburse) tarif yang sebelumnya telah dikenakan kepada masing-masing korporasi.

“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses. Perjanjian tersebut baru berlaku efektif 60 hari setelah ditandatangani dan masing-masing pihak harus berkonsultasi dengan institusi terkait,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan, kemungkinan pemerintah AS perlu berkonsultasi dengan Kongres atau Senat, sementara Indonesia akan berkoordinasi dengan DPR.

Tarif 10 Persen Berlaku 150 Hari

Airlangga menerangkan bahwa tarif 10 persen yang diputuskan sebelumnya hanya berlaku selama 150 hari. Setelah periode tersebut, pemerintah AS memiliki opsi untuk memperpanjang atau mengubahnya melalui regulasi yang ada.

Indonesia, kata Airlangga, telah berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR). Pemerintah AS disebut akan mengambil keputusan kabinet terkait negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.

Indonesia sendiri telah menandatangani perjanjian tersebut dan meminta agar sejumlah komoditas yang sudah mendapatkan tarif 0 persen tetap dipertahankan.

“Kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen, kita minta tetap,” katanya.

Komoditas yang sudah mendapatkan tarif 0 persen antara lain produk pertanian seperti kopi dan kakao melalui executive order tersendiri, yang menurut Airlangga tidak dibatalkan. Selain itu, terdapat pula rantai pasok (supply chain) elektronik, CPO, tekstil, dan alas kaki yang sebelumnya mendapat fasilitas tarif nol persen.

Akan Ada Pembedaan Negara

Menanggapi pertanyaan apakah Indonesia diperlakukan sama dengan negara lain yang juga dikenakan tarif 10 persen, Airlangga menegaskan akan ada pembedaan kebijakan bagi negara yang telah menandatangani perjanjian.

“Akan ada pembedaan, karena beberapa negara yang sudah menandatangani akan diberikan kebijakan yang tidak sama secara global,” ujarnya.

Untuk tarif produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, Airlangga menyebut beberapa komoditas seperti gandum (wheat) sudah dikenakan tarif nol persen, sementara kedelai (soybean) dan produk lainnya berada di kisaran 5 persen. Ketentuan tersebut masih berlaku hingga implementasi penuh perjanjian reciprocal tariff.

Presiden Minta Kajian Risiko

Airlangga juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden. Presiden meminta pemerintah mempelajari seluruh risiko yang mungkin timbul dan menyiapkan berbagai skenario.

Menurut Airlangga, kemungkinan adanya pembatalan kebijakan sebelumnya sudah sempat dibahas bersama USTR sebelum penandatanganan perjanjian. Namun, keputusan penerapan tarif 10 persen sempat menjadi kejutan.

“Yang keputusan 10 persen ini kita tidak tahu," katanya.

Meski begitu, Airlangga menilai situasi ini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, terutama jika komoditas yang telah mendapatkan fasilitas tarif nol persen tetap dipertahankan di tengah kebijakan global 10 persen terhadap negara lain.

Pemerintah Indonesia kini menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan sebelum perjanjian tersebut berlaku efektif sepenuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika SerikatDonald Trump melancarkan kritik keras terhadap Mahkamah Agung AS setelah lembaga yudikatif tertinggi itu membatalkan sebagian besar kebijakan tarif global yang selama ini menjadi pilar utama agenda ekonominya.

Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump melontarkan ujaran ‘memalukan’ terhadap beberapa anggota pengadilan dan menyebut sebagian hakim sebagai ‘aib bagi negara’. Dia juga menilai putusan tersebut tidak patriotik dan bertentangan dengan konstitusi.

“Mereka sangat tidak patriotik dan tidak setia pada konstitusi kita,” ujar Trump, seperti dilaporkanBloomberg, Sabtu (21/2/2026).

Mahkamah Agung AS sebelumnya memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara global, termasuk bea masuk terarah yang diklaim pemerintah sebagai respons terhadap perdagangan fentanil.

Dua hakim yang diangkat Trump pada periode pertamanya, Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett, ikut bergabung dengan mayoritas dalam membatalkan kebijakan tersebut.

Putusan itu belum menyentuh soal hak pengembalian dana bagi importir. Jika pengadilan tingkat bawah nantinya mengabulkan hal pengembalian ataurefunddana bagi importir secara penuh, nilainya dapat mencapai hingga US$170 miliar, lebih dari separuh total penerimaan yang telah dihimpun dari kebijakan tarif tersebut.

Pejabat Gedung Putih menyatakan akan mengganti kebijakan itu dengan instrumen hukum lain. Namun, opsi tersebut dinilai lebih sulit diterapkan dan berpotensi menghadapi pembatasan yang lebih ketat terkait cakupan maupun durasi tarif.

Sebelumnya, Trump menegaskan kebijakan tarifnya bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga alat kebijakan luar negeri. Ia berargumen, tarif diperlukan untuk menarik kembali manufaktur ke AS, menekan negara lain dalam meredakan konflik bersenjata, serta mendorong komitmen investasi asing bernilai miliaran dolar ke Negeri Paman Sam.

“Negara-negara asing yang telah memanfaatkan kita selama bertahun-tahun sangat gembira. Mereka menari di jalanan, tetapi mereka tidak akan menari lama,” kata Trump.

Secara ekonomi, keputusan Mahkamah Agung AS berpotensi memangkas lebih dari separuh rata-rata tarif efektif AS.

AnalisisBloomberg Economicssebelum putusan tersebut memperkirakan, jika kebijakan tersebut dibatalkan secara luas, tarif efektif AS dapat turun dari 13,6% menjadi sekitar 6,5%.