JAKARTA - Pembersihan besar-besaran yang dilakukan Presiden China Xi Jinping di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dinilai memasuki fase baru yang lebih agresif dan memicu ketakutan di internal militer China.

Hukuman mati bersyarat yang dijatuhkan kepada dua mantan Menteri Pertahanan China, Li Shangfu dan Wei Fenghe, pada 7 Mei lalu disebut menjadi titik balik penting dalam sejarah Partai Komunis China (CCP).

Keduanya, yang sebelumnya dikenal sebagai loyalis Xi Jinping, dinyatakan bersalah atas kasus suap dan korupsi.

Langkah tersebut mengejutkan banyak kalangan militer China karena pejabat setingkat jenderal senior selama ini jarang menerima hukuman seberat itu.

Keputusan Xi ini memperlihatkan bahwa bahkan figur yang dekat dengannya pun tidak aman dari pembersihan politik.

“Xi bersedia mengorbankan sekutu terdekatnya demi mengonsolidasikan kekuasaan absolut,” sebut laman Hamrakura dalam laporan analisisnya, Selasa (26/5/2026).

Kampanye anti-korupsi Xi disebut tidak lagi sekadar bertujuan menegakkan disiplin, tetapi menciptakan iklim ketakutan di dalam militer.

Perwira menengah hingga junior dilaporkan mulai khawatir menjadi target berikutnya, terlepas dari loyalitas maupun kinerja mereka.

Situasi itu dinilai merusak kohesi internal PLA karena para komandan menjadi ragu mengambil inisiatif dan prajurit takut melakukan kesalahan.

Kekosongan Kepemimpinan

Pembersihan Xi juga terus meluas ke jajaran elite militer lainnya.

Pada Januari 2026, investigasi diumumkan terhadap Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Zhang Youxia dan Kepala Departemen Staf Gabungan Liu Zhenli.

Meski nama keduanya masih tercantum dalam struktur resmi militer China, mereka sudah lama tidak muncul di publik.

Zhang sendiri dikenal sebagai satu-satunya jenderal senior China yang memiliki pengalaman tempur langsung, yakni dalam perang melawan Vietnam pada 1979.

Hilangnya figur-figur senior tersebut dinilai menciptakan kekosongan kepemimpinan di tengah upaya modernisasi militer China menuju target 2027.

Laporan itu juga menyoroti dampak strategis dari pembersihan internal tersebut.

Kasus Wei Fenghe, yang pernah memimpin Pasukan Roket PLA, memunculkan kekhawatiran mengenai keandalan sistem komando nuklir China.

Sementara itu, pembersihan jaringan di sektor pengadaan militer—tempat Li Shangfu lama berkarier—dinilai memperlihatkan rapuhnya program pengembangan persenjataan Beijing.

“Obsesi Xi terhadap kontrol telah mengosongkan struktur komando PLA dan menciptakan ketidakstabilan di tingkat atas,” lanjut analisis Hamrakura.

Xi juga dinilai kini semakin mengandalkan jaringan intelijen rahasia untuk mengawasi para pejabat militer.

Paradoks Pembersihan Internal

Sejak 2022, lima dari tujuh anggota Komisi Militer Pusat dilaporkan telah disingkirkan, menyisakan Xi Jinping dan Zhang Shengmin.

Meski langkah itu memperkuat kekuasaan Xi secara pribadi, kondisi tersebut dinilai membuatnya semakin terisolasi di puncak kekuasaan.

Di sisi lain, ketakutan yang meluas di tubuh PLA disebut mengikis moral dan semangat korps militer China.

“Prajurit yang takut pada atasannya tidak akan bertempur dengan keyakinan penuh, dan komandan yang takut di-purge tidak akan memimpin dengan percaya diri,” imbuh analisis tersebut.

Beberapa sumber internal bahkan menggambarkan PLA sebagai “raksasa yang mengalami kelumpuhan otak”.

Laporan itu menyebut militer China kini lebih sibuk bertahan secara politik dibanding fokus pada strategi dan kesiapan tempur.

Situasi tersebut dinilai dapat mengganggu ambisi Xi Jinping menjadikan PLA setara dengan militer Amerika Serikat pada 2027. Militer yang dipenuhi kecurigaan internal dinilai sulit mempertahankan efektivitas dalam konflik jangka panjang.

Karena itu, pembersihan besar-besaran Xi dinilai menghadirkan paradoks: memperkuat kontrol politik Xi Jinping, tetapi pada saat yang sama melemahkan kapasitas tempur militer China sendiri.

WASHINGTON - Seorang jenderal yang bertanggung jawab untuk menjaga agar Korps Marinir Amerika Serikat (AS) tetap bertahan dalam pertempuran menolak anggapan bahwa China merupakan ancaman yang kekuatan militernya hampir setara dengan AS. Menurutnya, kekuatan militer kedua negara sudah setara sekarang dan di masa depan.

Letnan Jenderal Stephen Sklenka, Wakil Komandan Instalasi dan Logistik Korps Marinir AS, mengatakan ancaman China jauh lebih serius dan akan membuat konflik dengan Iran yang saat ini "dibekukan" sementara tampak kecil jika kedua negara adidaya tersebut berkonflik.

“Tidak ada ancaman yang lebih besar daripada Republik Rakyat China,” kata Sklenka dalam acara "2026 Modern Day Marine Expo" di Washington, D.C.

“Jangan dengarkan omong kosong tentang mereka sebagai ancaman yang hampir setara. Mereka setara karena mereka menyaingi kita dalam hampir setiap ukuran pengaruh nasional," ujarnya, seperti dikutip dari The War Zone, Kamis (30/4/2026).

Sebagai mantan Wakil Komandan Komando Indo-Pasifik (INDOPACOM) AS, Sklenka mengatakan dia "cukup akrab dengan cara berpikir Sekretaris Jenderal Xi dan apa niatnya"—merujuk pada Presiden yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis China Xi Jinping.

"Visi pemimpin China adalah untuk mengubah struktur internasional [dan] menggantikan kita sebagai pemimpin global. Dan dalam banyak hal, pemikiran Xi, visinya, telah membantu pemikiran saya sendiri tentang tuntutan peperangan modern, khususnya ketika dilakukan di Pasifik dan khususnya melawan musuh setara, sesuatu yang baru bagi kita semua," paparnya.

Menurut Sklenka, Operas Epic Fury terhadap Iran menawarkan beberapa pelajaran yang menyadarkan. Sementara AS mampu mengerahkan pasukan ke medan perang melalui wilayah udara yang tidak diperebutkan dan sebagian besar laut yang tidak diperebutkan, Iran masih mampu menimbulkan banyak kerugian bagi Amerika dan sekutunya selama pertempuran.

Itu pun masih terus berlanjut, yakni secara ekonomi melalui penutupan Selat Hormuz yang sedang berlangsung. Sklenka memperingatkan bahwa pertempuran dengan China akan jauh lebih buruk.

“Kita sudah sekitar dua bulan menjalani operasi tempur dengan Epic Fury. Kita memiliki anggota militer yang secara tragis terluka dan tewas oleh Iran. Mereka telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke pangkalan kita dan sekutu kita di seluruh wilayah—Israel, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania—memperkuat poin bahwa pangkalan yang kita miliki, bukan lagi tempat perlindungan garnisun administratif. Kita benar-benar perlu mulai melihat pangkalan kita sebagai formasi tempur, sama pentingnya dengan divisi, sayap, dan MEU [Unit Ekspedisi Marinir] kita," imbuh dia.

"Iran telah mengilustrasikan bagaimana kekuatan menengah dapat mengancam kekuatan yang jauh lebih unggul,” kata Sklenka.

“Sebagai organisasi pembelajaran, kami bertanya pada diri sendiri, ‘bagaimana kita membawa setiap pelajaran dari pertarungan ini ke depan, dan bagaimana kita memastikan bahwa kita sama siapnya untuk mendominasi konflik dengan China?’," lanjut Sklenka.

“Pikirkan tentang kompleksitas dan komplikasi yang kita hadapi dengan Iran, dan kemudian tanyakan pada diri sendiri, ‘bagaimana kita akan merespons dan bertindak ketika kita berhadapan dengan negara yang berada di peringkat kedua dalam PDB nasional?’,” sambung dia.

“Faktanya, Iran tidak memiliki kekuatan ekonomi yang sebanding dengan China. Mereka tidak memiliki basis industri seperti China. Mereka jelas tidak memiliki jalur modernisasi militer seperti China.”

“Selama 10 hingga 15 tahun terakhir, basis manufaktur China telah melampaui produksi kita,” kata Sklenka. “Xi berada dalam kondisi perang. Tidak ada keraguan tentang itu. Hal itu didukung oleh basis industri yang melampaui produksi dunia dalam hal kapal dan baja, mineral berharga dan satelit, amunisi.”

"Kapasitas pembuatan kapal China dilaporkan 230 kali lipat kapasitas yang dimiliki Amerika Serikat,” lanjut jenderal AS tersebut. “Mereka lebih dari dua kali lipat membangun kapal selam bertenaga nuklir, persenjataan rudal balistik dan jelajah mereka mengalami ekspansi yang cepat.”

“Persediaan senjata nuklir mereka adalah yang paling cepat berkembang di dunia. Mereka mengejar taktik perang yang inovatif dan cerdas,” kata Sklenka. “Mereka menggunakan artificial intelligence [AI], kawanan drone, mengeksplorasi domain kognitif dan inovatif untuk mencapai dominasi mereka. Mereka membangun desain militer untuk mendominasi Pasifik, dan saya percaya pada akhirnya melampaui Pasifik.”

Menurut Sklenka, niat China jelas. "Mereka ingin merebut kembali julukan Kerajaan Tengah yang mereka identifikasi sendiri, dan mereka ingin melanjutkan apa yang mereka yakini sebagai tempat mereka yang sah di dunia. Mereka tidak tertarik untuk berbagi posisi itu dengan kita atau dengan siapa pun. Pandangan Sekretaris Jenderal Xi adalah bahwa ini adalah waktu mereka, dan inilah konteksnya. Saya menyampaikan semua itu untuk transformasi kita," paparnya.

“Tak seorang pun dari kita yang berseragam saat ini pernah harus beroperasi di dunia di mana lawan yang sah secara bersamaan menantang kita di setiap bidang,” kata Sklenka.

“Kita berbicara tentang hal-hal di bumi dan di luar bumi, secara kinetik dan non-kinetik. Kita harus berjuang untuk sampai ke pertempuran itu, dan kita harus menerima tantangan ini dan tidak beroperasi di bawah naungan cara kita beroperasi di tahun 1980-an dan 1990-an. Sejarah telah membuktikan, dan operasi kita saat ini telah mengkonfirmasi, bahwa masyarakat yang dapat memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan serta mempertahankan pasukan mereka secara paling efektif, pada akhirnya, merekalah yang akan menang," jelas Sklenka.

Melihat ke masa depan, Sklenka menggemakan peringatan yang telah disampaikan The War Zone selama bertahun-tahun tentang kerentanan instalasi militer AS, baik di dalam maupun luar negeri. Peningkatan kapasitas amunisi, sistem senjata tambahan, atau kemajuan dengan AI dan teknologi baru lainnya pada akhirnya tidak akan berarti apa-apa. “Jika Anda tidak dapat meninggalkan instalasi tersebut sejak awal,” katanya.

“Kemampuan untuk memobilisasi dan mengerahkan pasukan didukung oleh kesiapan instalasi kita. Ini adalah konsep yang baru sekarang benar-benar mulai kita pahami.”

“Pangkalan, pos, dan stasiun kita adalah garis depan medan yang menentukan. Dan saya tidak hanya berbicara tentang yang ada di rantai pulau pertama. Ini bukan hanya MCIPAC [Instalasi Korps Marinir Pasifik]. Instalasi CONUS kita rentan terhadap serangan non-kinetik," katanya.

Serangan non-kinetik akan sama melemahkannya dan sama pentingnya secara strategis seperti serangan kinetik apa pun yang akan terjadi. "Dan serangan ini akan membawa kesan tidak menimbulkan kerugian yang dirancang untuk membingungkan para pengambil keputusan dan menabur kekacauan selama fase paling kritis dari pertempuran, permulaan, tembakan pertama dari perang berikutnya," terangnya.

Serangan pertama itu, kata Sklenka, kemungkinan besar tidak akan dilancarkan oleh rudal atau pesawat pengebom.

“Kemungkinan besar tidak akan ditembakkan di Laut China Selatan atau di Selat Taiwan,” jelasnya. “Itu akan berupa serangan siber terhadap jaringan listrik di pangkalan kita, kampanye disinformasi yang menargetkan keluarga militer, atau kawanan drone yang berasal dari salah satu instalasi kita.”

Kekhawatiran akan serangan drone lokal persis seperti yang dikhawatirkan The War Zone telah lama memprediksi dan menjadi kenyataan tahun lalu di Rusia dan Iran. Juni lalu, Ukraina meluncurkan "Operasi Jaring Laba-laba", serangan jarak dekat yang berani terhadap pangkalan udara Rusia, menghancurkan sejumlah besar pesawat pengebom strategis dengan drone yang dioperasikan dari jarak jauh yang ditempatkan di truk di dekat instalasi tersebut.

"Operasi Jaring Laba-laba" diikuti sekitar dua minggu kemudian oleh operasi yang dilakukan Israel, menggunakan drone yang telah dipersiapkan di dalam Iran untuk menyerang pertahanan udara Republik Islam tersebut.

“Saya pikir instalasi kita harus mulai diperlakukan sebagai platform pertempuran,” kata Sklenka. “Kita membutuhkan solusi terbaik untuk melawan UAS [Unmanned Aircraft System]. Kita harus berhenti membicarakannya, mulai mewujudkannya. Kita membutuhkan daya yang tangguh. Kita harus mampu mengatasi ketika komunikasi kita terputus dan melanjutkan tindakan komunikasi tersebut. Kita membutuhkan infrastruktur yang kuat dan jaringan yang andal.”

Permohonannya untuk memperkuat infrastruktur bertentangan dengan pemikiran beberapa pemimpin militer AS, khususnya di Pasifik, yang telah meremehkan kebutuhan untuk melakukan lebih banyak upaya untuk memperkuat pangkalan yang ada secara fisik.

Sklenka memiliki saran lain untuk melindungi instalasi. “Kita membutuhkan pertahanan pangkalan terintegrasi, dan kita membutuhkan bantuan industri untuk melakukan semua ini,” desaknya.

“Kita tidak hanya akan berperang dari pangkalan kita. Dalam banyak kasus, kita akan berperang untuk pangkalan-pangkalan itu. Itu adalah konsep yang baru bagi kita. Kita harus mulai menerimanya.”

JAKARTA - Dugaan korupsi sistemik di tubuh militer China kembali menjadi sorotan setelah berbagai laporan menggambarkan adanya penyalahgunaan logistik, eksploitasi prajurit, hingga penyimpangan dalam pengelolaan perlengkapan militer.

Berbagai laporan dan kesaksian dari dalam tubuh militer menggambarkan bahwa apa yang selama ini diproyeksikan sebagai kekuatan militer modern dan disiplin sesungguhnya menghadapi persoalan serius berupa korupsi, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dikutip dari PML Daily, Minggu (26/4/2026), salah satu bentuk korupsi yang paling mendasar terlihat dari pemotongan jatah makan prajurit. Tunjangan konsumsi tentara dilaporkan dipangkas secara sistematis, membuat banyak rekrutan hanya menerima makanan seadanya, jauh dari standar resmi yang telah ditetapkan.

Alih-alih menerima ayam utuh, ikan layak konsumsi, atau nutrisi memadai, banyak prajurit disebut hanya diberi bagian murah seperti leher ayam, ekor ikan, dan kubis, sementara potongan terbaik dialihkan kepada perwira dan pejabat militer senior.

Praktik ini dinilai menjadi simbol nyata bagaimana struktur hierarki militer lebih banyak menguntungkan elite internal dibandingkan anggota di garis bawah. Pengamat menilai, militer yang bahkan gagal memberi makan prajuritnya secara layak akan kesulitan mempertahankan citra sebagai kekuatan global yang kredibel.

Meluasnya Korupsi

Korupsi juga meluas ke sektor logistik dan operasional. Dalam sejumlah unit kendaraan militer, bahan bakar disebut rutin disedot dan dijual demi keuntungan pribadi. Beberapa laporan bahkan menggambarkan situasi darurat ketika konvoi kendaraan tidak dapat bergerak karena tangki bahan bakarnya telah dikosongkan untuk dijual kembali.

Unit logistik, yang seharusnya menopang kesiapan tempur, disebut berubah menjadi “ladang emas” bagi pejabat yang memperoleh jabatan melalui suap dan kemudian berupaya mengembalikan modal mereka melalui praktik korupsi.

Fenomena ini dinilai bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan pola sistemik yang telah mengakar dalam berbagai lapisan organisasi.

Selain persoalan ekonomi dan logistik, budaya kekerasan terhadap rekrutan baru juga menjadi sorotan. Berbagai laporan menggambarkan praktik perundungan, pemukulan, serta hukuman fisik berat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan militer.

Beberapa rekrutan dilaporkan mengalami gangguan mental serius akibat tekanan tersebut, sementara upaya melarikan diri justru berujung hukuman pidana atas tuduhan desersi.

Kekuatan di Atas Kertas

Situasi ini menunjukkan bahwa disiplin dalam militer tidak selalu dibangun melalui profesionalisme, melainkan sering kali melalui rasa takut dan intimidasi.

Sementara propaganda resmi Partai Komunis China terus menggambarkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sebagai institusi yang “melayani rakyat", sejumlah pengamat menilai pengerahan militer dalam berbagai operasi sipil sering kali lebih berfungsi sebagai alat intimidasi politik ketimbang bantuan kemanusiaan murni.

Persoalan lain yang tak kalah serius muncul dalam pengelolaan persenjataan dan perlengkapan militer. Laporan menyebut senjata berkualitas tinggi kerap dijual ke luar negeri karena pembeli asing menuntut standar inspeksi ketat, sementara untuk kebutuhan domestik, pengawasan kualitas lebih longgar dan manipulasi data lebih mudah terjadi.

Akibatnya, kekuatan militer yang dipamerkan melalui angka dan statistik resmi dinilai berisiko hanya menjadi “kekuatan di atas kertas", dengan sejumlah laporan kesiapan tempur yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan.

Para pengamat menilai bahwa korupsi di tubuh militer China mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam sistem politik negara tersebut, di mana loyalitas sering kali dibangun melalui transaksi, promosi dapat dipengaruhi suap, dan posisi strategis menjadi alat akumulasi kekayaan.

Titik Lemah Mendasar

Budaya ini disebut merusak institusi, melemahkan tata kelola pemerintahan, serta mengikis kepercayaan publik.

Meski Beijing terus menampilkan citra kekuatan militer modern melalui modernisasi besar-besaran dan ekspansi strategis, berbagai kritik menyebut fondasi internalnya dapat terancam oleh korupsi struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Dalam konteks ini, sebagian analis menilai strategi utama China mungkin lebih banyak bertumpu pada perang informasi, tekanan psikologis, dan proyeksi kekuatan dibandingkan kemampuan perang jangka panjang yang benar-benar solid.

Kesimpulan dari berbagai kritik tersebut menyoroti bahwa korupsi dapat menjadi titik lemah mendasar bagi ambisi geopolitik Beijing.

Di permukaan, PLA mungkin tampil sebagai simbol kebangkitan kekuatan China. Namun di balik parade, modernisasi, dan retorika nasionalisme, berbagai persoalan internal terus memunculkan pertanyaan besar mengenai daya tahan sebenarnya dari kekuatan tersebut.

JAKARTA - Pembersihan besar-besaran pejabat militer oleh Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, Xi Jinping, dilaporkan lebih luas dari yang sebelumnya dipahami, mencakup sejumlah posisi penting di berbagai cabang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Temuan tersebut disampaikan oleh ChinaPower Project dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta dinamika keamanan terkait Taiwan.

Dikutip dari ipdefenseforum.com, Kamis (19/3/2026), para analis menilai langkah Xi memiliki implikasi terhadap keseimbangan keamanan regional, terutama mengingat sikap Beijing yang mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk merebutnya.

Skala Pembersihan Meluas

Menurut data ChinaPower, Xi telah secara resmi mencopot 36 jenderal dan letnan jenderal sejak 2022, selain mengganti menteri pertahanan dan sedikitnya 10 anggota Komisi Militer Pusat.

Selain itu, terdapat sekitar 65 perwira lain yang dilaporkan hilang atau diduga telah dicopot dari jabatannya.

Secara keseluruhan, laporan tersebut menyebut lebih dari 100 pejabat militer senior telah terdampak dalam kampanye anti-korupsi yang dijalankan Xi dalam beberapa tahun terakhir.

Kampanye tersebut secara resmi ditujukan untuk memberantas korupsi, termasuk praktik suap dan pelanggaran etika di tubuh militer.

Namun, sejumlah analis menilai langkah tersebut juga berfungsi sebagai upaya konsolidasi kekuasaan politik di dalam struktur militer.

Dampak terhadap Kesiapan Militer

Para pengamat menyebut pembersihan ini berpotensi melemahkan kesiapan militer China dalam jangka pendek.

Pergantian besar-besaran pejabat senior dinilai dapat mengganggu rantai komando, perencanaan operasional, serta koordinasi antar-unit militer.

Selain itu, penggantian komandan berpengalaman dengan perwira yang lebih baru dinilai dapat memengaruhi kompetensi profesional militer.

Profesor Massachusetts Institute of Technology dan pakar militer China, M. Taylor Fravel, menyoroti dilema tersebut.

“Xi telah menyingkirkan banyak orang ini, dan hal itu jelas dikaitkan dengan kurangnya loyalitas terhadap dirinya dan partai,” ujar Fravel kepada The New York Times.

“Namun ia juga membutuhkan keahlian untuk membangun militer yang diinginkannya—loyalitas sekaligus kompetensi—dan bagaimana ia akan menemukan orang-orang seperti itu? Itu akan menjadi lebih sulit sekarang,” lanjutnya.

Implikasi terhadap Taiwan

Sejumlah analis menilai pembersihan internal tersebut dapat mengurangi ancaman langsung terhadap Taiwan dalam jangka pendek.

Pergantian kepemimpinan dan proses investigasi terhadap pejabat militer dinilai dapat memperlambat pengambilan keputusan serta mengurangi inisiatif di tingkat komando.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat persiapan operasi militer berskala besar yang membutuhkan koordinasi kompleks.

Namun, di sisi lain, langkah tersebut juga dinilai memperkuat kendali politik Xi terhadap PLA.

Militer China beroperasi sebagai alat Partai Komunis China, sehingga loyalitas terhadap partai—dan terhadap Xi secara pribadi—menjadi faktor utama dalam promosi dan pengambilan keputusan.

Risiko Jangka Panjang

Para analis memperingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu kepemimpinan dapat mengurangi ruang diskusi internal dalam struktur militer.

Tanpa adanya perwira senior yang berani mengkritik strategi berisiko, kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan strategis dinilai meningkat.

Selain itu, laporan juga menunjukkan adanya masalah struktural dalam militer China, termasuk dugaan kelemahan dalam pengadaan peralatan, logistik, serta sistem persenjataan.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan PLA dalam menghadapi konflik berskala besar, meski modernisasi militer China terus berlangsung pesat.

Ketidakpastian di Indo-Pasifik

Terlepas dari gangguan jangka pendek, para analis menilai ambisi jangka panjang China terhadap Taiwan tidak berubah.

Sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat sebelumnya menyebut adanya target kesiapan militer pada 2027, yang diyakini sebagai batas waktu bagi PLA untuk memiliki kemampuan melakukan invasi ke Taiwan.

Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kawasan Indo-Pasifik.

Di satu sisi, pembersihan militer dapat menurunkan risiko konflik dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, dinamika tersebut juga berpotensi meningkatkan ketidakstabilan dalam jangka panjang.

BEIJING - Presiden China Xi Jinping berjanji untuk melanjutkan kampanye melawan korupsi di dalam militer setelah beberapa komandan senior diberhentikan karena tuduhan korupsi dan pelanggaran.

Presiden menyampaikan peringatannya selama pidato di hadapan delegasi dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan Kepolisian Bersenjata Rakyat pada hari Sabtu.

“Tidak boleh ada tempat di militer bagi mereka yang tidak setia kepada partai, dan tidak ada tempat bagi elemen korup,” kata Xi, dilansir RT.

Ia menyerukan pengawasan ketat di “bidang-bidang utama seperti aliran dana, pelaksanaan kekuasaan, dan kontrol kualitas” selama rencana lima tahun berikutnya yang akan disetujui akhir bulan ini.

Setelah mengamankan masa jabatan ketiganya pada tahun 2023, Xi memulai penindakan terhadap korupsi di angkatan bersenjata dan Politbiro Partai Komunis China. Kampanye ini telah menyebabkan pemecatan beberapa anggota Komisi Militer Pusat (CMC) dan puluhan jenderal. Pada tahun 2023, Partai Komunis China memecat dua mantan menteri pertahanan.

Awal tahun ini, otoritas China meluncurkan penyelidikan anti-korupsi terhadap Zhang Youxia, wakil ketua CMC, atas dugaan "pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum." Media Barat menduga bahwa Zhang mungkin dituduh membocorkan informasi tentang program nuklir China kepada AS.

Badan Intelijen Pusat (CIA) baru-baru ini memperbarui upaya untuk merekrut informan di PLA, merilis iklan berbahasa Mandarin yang menargetkan anggota militer yang memiliki akses ke informasi sensitif tentang teknologi militer.

Kementerian Luar Negeri China telah mengutuk iklan tersebut, berjanji untuk "memerangi infiltrasi dan kegiatan sabotase dari kekuatan anti-China asing."

JAKARTA - Aktivitas militer dan tekanan China di kawasan Indo-Pasifik meningkat signifikan sepanjang 2025, ditandai dengan latihan blokade di sekitar Taiwan, peningkatan patroli di wilayah sengketa, hingga manuver militer yang memicu kekhawatiran negara-negara kawasan.

Profesor dari Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, Departemen Perang Amerika Serikat, Sam Mullins, menyebut langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi eskalasi bertahap Beijing.

“‘Justice Mission 2025’, latihan militer besar keenam untuk mensimulasikan blokade Taiwan sejak 2022, dilakukan lebih dekat ke pantai pulau itu dibanding latihan sebelumnya, mencerminkan strategi eskalasi bertahap China,” ujar Mullins, seperti dikutip dari East Asia Forum, Selasa (17/2/2026).

Di hari-hari terakhir 2025, Taiwan dikepung kapal perang, pesawat militer, dan kapal penjaga pantai China. Kementerian Pertahanan China menyebut operasi itu sebagai “peringatan serius” terhadap kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan dan campur tangan asing.

Sepanjang tahun yang sama, jumlah pelanggaran zona identifikasi pertahanan udara Taiwan oleh China mencapai rekor baru, lebih dari 3.700 kali, disertai lonjakan serangan siber.

Selain itu, muncul tuduhan spionase, pemutusan kabel bawah laut, peningkatan disinformasi, serta penyelidikan aparat China terhadap anggota parlemen Taiwan atas dugaan aktivitas kriminal yang bertujuan memecah bangsa.

Menurut Mullins, Taiwan menjadi target utama karena reunifikasi merupakan bagian penting dari visi Presiden China Xi Jinping.

“Reunifikasi dengan Taiwan dianggap sebagai komponen penting dari visi ‘peremajaan nasional’ Xi Jinping, sehingga wilayah itu menjadi sasaran lebih sering dan lebih intens dibanding tempat lain di Indo-Pasifik,” ungkapnya.

Namun, Mullins menekankan Taiwan bukan satu-satunya sasaran. Di Laut China Timur, kapal penjaga pantai China mencatat rekor berada selama 335 hari berturut-turut di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang, meningkat dari rekor sebelumnya 215 hari.

Ketegangan China dan Jepang

Jepang juga menghadapi tekanan militer, ekonomi, dan informasi setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan invasi China ke Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Sementara itu, di Laut China Selatan, ketegangan dengan Filipina meningkat, termasuk tabrakan dramatis antara dua kapal China pada Agustus. Pesawat militer China juga dilaporkan melakukan manuver berbahaya terhadap patroli udara Australia dan Filipina.

Konfrontasi juga terjadi dengan Korea Selatan di Laut Kuning, di mana China membangun infrastruktur maritim dan menetapkan zona larangan berlayar secara sepihak.

Bahkan, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China melakukan latihan tembak langsung di Laut Tasman, wilayah antara Australia dan Selandia Baru, yang disebut Mullins sebagai demonstrasi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Ini bukan sekadar ‘bisnis seperti biasa’ di Indo-Pasifik. China memang semakin tegas selama bertahun-tahun, tetapi setiap tahun batas-batas terus didorong lebih jauh dan kawasan secara bertahap dibentuk ulang,” sebut Mullins.

Dia menilai upaya penangkalan (deterring) sejauh ini belum berhasil. “Singkatnya, penangkalan di zona abu-abu gagal,” katanya.

Menurut Mullins, negara-negara Indo-Pasifik perlu menyadari bahwa tekanan yang mereka hadapi bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari pola agresi yang lebih luas.

“Negara-negara kawasan harus lebih bersedia mengecam tindakan China dan memberikan dukungan diplomatik, jika bukan material, kepada korban intimidasi dan subversi China,” ucapnya.

Mullins juga menilai respons negara-negara selama ini cenderung terfragmentasi dan defensif.

“Respons selama ini bersifat reaktif, terpecah-pecah, dan menghindari risiko, serta pada akhirnya gagal mengubah perilaku China,” ujarnya.

Kerja Sama AS dan Sekutu

Sebagai solusi, Mullins mendorong kerja sama yang lebih erat antara Amerika Serikat dan sekutunya.

“Jika Amerika Serikat dan mitra serta sekutunya ingin mengubah kalkulasi biaya-manfaat China di zona abu-abu, mereka harus mengambil sikap lebih tegas, dan melakukannya bersama-sama,” tutur Mullins.

Dia menambahkan kerja sama militer saja tidak cukup.

“Kerja sama militer kemungkinan lebih efektif jika dikombinasikan dengan langkah diplomatik, ekonomi, dan informasi secara terkoordinasi,” katanya.

Lebih lanjut, Mullins mengusulkan pembentukan pusat multinasional khusus untuk menghadapi ancaman hibrida di Indo-Pasifik, serupa dengan lembaga NATO-Uni Eropa di Eropa.

Menurutnya, tanpa pendekatan yang lebih terkoordinasi dan strategis, China akan terus memperluas pengaruhnya.

“Tanpa pendekatan yang lebih strategis, terkoordinasi, dan kuat, China akan terus secara bertahap memajukan tujuan strategis dan teritorialnya, dengan risiko bagi keamanan Indo-Pasifik,” pungkas Mullins.

CANBERRA - Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Laksamana David Johnston, mengungkap bahwa wilayah negaranya telah didekati kapal-kapal China dalam jarak 8,1 km. Itu terjadi pada November 2025, dan baru diungkap dalam sidang Senat pada hari Rabu.

Johnston mengatakan kapal-kapal perang Beijing berada antara 8,1-11,3 km dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Australia.

“Mereka hampir saja melewatinya, tetapi kami melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap platform-platform tersebut saat mereka berada di dekat perairan kami,” katanya, sebagaimana dikutip dari news.com.au, Kamis (12/2/2026).

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa armada tersebut mencapai titik terdekatnya di lepas pantai timur laut Queensland. Namun, kemudian berbalik arah, melewati Kaledonia Baru sebelum kembali ke utara.

“Kami memiliki pemahaman yang baik tentang lokasi harian kapal-kapal yang bekerja sama dengan mitra,” kata Laksamana Johnston.

“Kami memiliki pesawat kami sendiri yang dikerahkan ke Pasifik barat, tetapi kombinasi berbagai cara memungkinkan kami untuk memahami pergerakan gugus tugas tersebut.”

Dia memperingatkan bahwa demonstrasi militer Beijing tersebut adalah demonstrasi kemampuan mereka untuk beroperasi jauh lebih jauh dari pantai China daripada yang biasanya mereka lakukan.

“Tidak diragukan lagi ini menunjukkan kepada kawasan kita bahwa Angkatan Laut China mampu melakukan pengerahan,” paparnya.

“Kami menilai sifat aktivitas mereka adalah untuk tujuan pelatihan internal serta memberi sinyal kepada Australia dan kawasan kita tentang kapasitas yang dimiliki militer China," imbuh dia.

Pernyataan sedikit berbeda disampaikan Wakil Perdana Menteri Richard Marles saat itu. Menurutnya, kapal-kapal perang China berada dalam jarak 12 km dari wilayah Australia.

"Kami mempertahankan kesadaran domain maritim yang konstan di wilayah geografis yang diminati, Asia Tenggara, Asia Timur Laut, Samudra Hindia timur laut, dan Pasifik," katanya.

“Dan dalam konteks itu, kami akan secara rutin memantau pergerakan kapal-kapal PLA,” katanya. PLA adalah singkatan untuk nama militer China, yakni Tentara Pembebasan Rakyat.

“Dan ketika ada pergerakan seperti ini, kami akan memantaunya, terutama sampai kami yakin bahwa mereka tidak mendekati Australia," paparnya.

Komentar Laksamana Johnston digaungkan oleh Menteri Pertahanan yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Greg Moriarty.

Moriarty, salah satu pejabat publik senior di Canberra, akan menggantikan Kevin Rudd sebagai duta besar untuk Amerika Serikat pada bulan April mendatang.

Dia mengatakan kehadiran Angkatan Laut PLA di kawasan tersebut telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami memperkirakan ini akan terus berlanjut," kata Moriarty.

"Kami secara konsisten telah menekankan pentingnya China memberikan transparansi strategis dan jaminan yang lebih besar tentang aktivitasnya di kawasan kami," terangnya.

Sebelumnya, kapal-kapal perang China pernah melakukan latihan tembak langsung di Laut Tasman, yang membuat Australia waspada.

JAKARTA - Keputusan China untuk menempatkan dua pemimpin militer tertinggi di bawah penyelidikan menandai momen yang jarang terjadi sekaligus berpotensi mengguncang kontrol Partai Komunis China (CCP) atas angkatan bersenjata. Langkah ini memunculkan pertanyaan serius mengenai soliditas internal rezim serta ketahanan otoritas terpusat Presiden Xi Jinping.

Dalam pernyataan singkat yang dirilis pada akhir Januari lalu, Kementerian Pertahanan China mengumumkan bahwa Jenderal Zhang Youxia, wakil ketua Komisi Militer Pusat (CMC), dan Jenderal Liu Zhenli, anggota CMC sekaligus kepala Departemen Staf Gabungan, sedang diselidiki atas dugaan “pelanggaran serius disiplin dan hukum.” Tidak ada rincian lebih lanjut yang disampaikan, sebuah pola yang lazim dalam kasus-kasus sensitif secara politik di dalam sistem disipliner China yang tertutup.

Kasus Zhang dipandang sangat signifikan. Sebagai pejabat peringkat kedua di CMC setelah Xi Jinping, Zhang merupakan perwira berseragam dengan pangkat tertinggi di Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sekaligus anggota Politbiro CCP, badan pengambil keputusan inti partai. Jika pencopotannya dikonfirmasi, hal itu akan menjadi guncangan besar di puncak struktur komando militer China.

Mengutip laporan dari Mizzima, Selasa (10/2/2026), Kementerian Pertahanan China menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah adanya penyelidikan oleh Komite Sentral Partai, menegaskan bahwa langkah ini bersifat politis sekaligus disipliner. Dalam sistem China, di mana partai memegang kendali absolut atas militer, penyelidikan semacam ini hampir tidak pernah berjalan tanpa persetujuan eksplisit dari pimpinan tertinggi.

Jika dikonfirmasi, kejatuhan Zhang akan menjadi pertama kalinya sejak 1989 dua anggota Politbiro disingkirkan dalam satu masa jabatan lima tahun, menurut sumber yang dekat dengan lingkaran militer senior. Politbiro saat ini mulai bertugas pada akhir 2022 dengan 24 anggota.

Satu kursi telah lebih dulu kosong menyusul jatuhnya He Weidong, sebelumnya perwira berseragam kedua paling senior di PLA dan figur yang secara luas dipandang sebagai sekutu dekat Xi.

He dan delapan perwira senior lainnya dikeluarkan dari partai pada Oktober lalu atas dugaan pelanggaran berat disiplin dan korupsi berskala besar. Saat itu, Kementerian Pertahanan merujuk pada “jumlah uang yang sangat besar”, frasa yang kerap digunakan untuk mengisyaratkan pelanggaran finansial sekaligus ketidaksetiaan politik.

Ketegangan di Tingkat Elite

Secara keseluruhan, rangkaian kasus ini menunjukkan adanya pembersihan hampir menyeluruh terhadap CMC yang dibentuk setelah Kongres Partai ke-20. Dengan Zhang dan Liu tersingkir, Zhang Shengmin yang merupakan pejabat disipliner tertinggi PLA menjadi satu-satunya perwira berseragam yang masih bertahan di komisi beranggotakan tujuh orang tersebut.

Pengangkatannya sebagai wakil ketua CMC pada Oktober lalu semakin menegaskan dominasi mekanisme pengendalian internal dibandingkan kepemimpinan militer operasional.

Skala dan kesinambungan pembersihan sejak 2023 tergolong mencolok. Perwira senior dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Pasukan Roket, hingga Kepolisian Bersenjata Rakyat telah disingkirkan. Para komandan dari komando-komando teater strategis, termasuk yang bertanggung jawab atas skenario Taiwan, juga tidak luput.

Penyelidikan paralel turut menyapu industri pertahanan China, menyeret para eksekutif yang terhubung dengan program persenjataan canggih, termasuk produksi kapal induk dan jet tempur siluman.

Meski Xi membingkai kampanye ini sebagai upaya penting memberantas korupsi, luasnya penindakan mengindikasikan adanya ketegangan politik yang lebih dalam. Para analis memperingatkan bahwa pembersihan berkepanjangan di tingkat elite berisiko merusak kepercayaan institusional, moral, serta kesinambungan komando di dalam PLA, tepat ketika Beijing menghadapi tekanan eksternal dan internal yang meningkat.

Tekanan tersebut tidak terbatas pada sektor militer. Kepemimpinan China juga bergulat dengan tantangan ekonomi yang persisten, mulai dari tingginya pengangguran kaum muda, membengkaknya utang pemerintah daerah, penuaan populasi, hingga perlambatan berkepanjangan di sektor properti yang menggerus kekayaan rumah tangga. Dalam konteks ini, instabilitas berkelanjutan di pusat-pusat kekuasaan inti partai membawa implikasi yang lebih luas.

Empat Pilar Kendali

Seorang analis menggambarkan bahwa empat pilar kendali partai, yaitu senjata, keuangan, hukum, dan propaganda, sama-sama berada di bawah tekanan. Pertikaian faksional yang terus berlangsung di pucuk pimpinan, menurut mereka, berpotensi menjadi tantangan langsung terhadap kekuasaan CCP, terutama jika loyalitas di tubuh militer mulai diragukan.

Zhang dan Liu bukan figur pinggiran. Keduanya merupakan veteran berpengalaman dan satu-satunya anggota CMC saat ini yang memiliki pengalaman tempur, setelah terlibat dalam operasi PLA melawan Vietnam pada akhir 1970-an. Zhang, yang kini berusia 75 tahun, berperan penting dalam agenda reformasi militer Xi sejak 2012, termasuk restrukturisasi PLA dan percepatan modernisasi.

Lintasan kariernya, dari peran senior di Kepolisian Bersenjata Rakyat hingga posisi kepemimpinan di Angkatan Darat hasil restrukturisasi dan Departemen Staf Gabungan CMC, mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi yang pernah ia nikmati di level tertinggi. Fakta bahwa figur semacam ini kini diselidiki menyoroti kedalaman gejolak di kalangan elite militer-politik China.

Dengan PLA mendekati peringatan ulang tahun ke-99 pada Agustus mendatang, hampir runtuhnya jajaran komando tertinggi menimbulkan pertanyaan tidak nyaman bagi Beijing. Apakah pembersihan ini pada akhirnya akan mengonsolidasikan kendali Xi, atau justru membuka retakan yang melemahkan sistem kekuasaan yang ia bangun, menjadi salah satu ketidakpastian paling krusial yang dihadapi China saat ini.

BEIJING - Militer China telah mengalami perombakan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama tiga tahun terakhir, di mana Presiden Xi Jinping memecat atau memberhentikan sekitar 30 jenderal dan laksamana.

Komisi Militer Pusat (CMC) Partai Komunis China (CCP) yang dibentuk oleh Xi Jinping pada tahun 2023 kini hanya memiliki beberapa jenderal yang masih aktif.

Para jenderal yang telah disingkirkan termasuk komandan senior Zhang Youxia, yang mengawasi persiapan perang, dan Jenderal Liu Zhenli. Banyak perwira menghadapi tuduhan korupsi, meskipun para pakar mengatakan "pembersihan" ini juga bertujuan untuk menguji loyalitas kepada Xi Jinping.

Mengutip laporan dari New York Times, Kamis (5/2/2026) China memiliki lebih dari 30 jenderal dan laksamana yang memimpin departemen-departemen kunci dan komando teater pada awal tahun 2023. Sekarang, hanya tujuh yang diyakini masih aktif.

Laporan itu menunjukkan bagan di militer China yang sekarang banyak posisi senior yang kosong.

CMC saat ini hanya memiliki satu jenderal, yakni Zhang Shengmin. Dialah mengawasi pembersihan militer oleh Presiden Xi Jinping, yang menyoroti meningkatnya kendali sang presiden atas angkatan bersenjata China.

Zhang Shengmin telah menghabiskan sebagian besar kariernya menangani anti-korupsi dan disiplin politik di Angkatan Roket, yang mengendalikan program rudal nuklir dan konvensional China. Xi Jinping menunjuknya sebagai wakil ketua CMC tahun lalu.

Jenderal Zhang Youxia dan Jenderal Liu Zhenli disingkirkan meski keduanya secara langsung bertanggung jawab untuk mempersiapkan tentara China untuk perang.

Hal ini telah menciptakan kekosongan kepemimpinan besar di puncak militer terkuat kedua di dunia. Para pakar mengatakan ini mungkin mencerminkan kurangnya kepercayaan Xi Jinping pada Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk saat ini.

Jenderal Zhang Dituduh Jual Rahasia Senjata Nuklir ke AS

Investigasi telah diluncurkan terhadap Jenderal Zhang Youxia, yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua CMC. Menurut laporan Wall Street Journal, dia dituduh membocorkan informasi sensitif tentang senjata nuklir China kepada kepada Amerika Serikat (AS).

Zhang dicopot dari jabatannya pada 24 Januari. Kementerian Pertahanan China menuduhnya melakukan pelanggaran disiplin dan hukum yang serius, serta membentuk faksi di dalam CMC dan menciptakan perpecahan di dalam Partai Komunis China.

Setelah pencopotan Zhang, muncul pertanyaan mengapa Presiden Xi Jinping bertindak melawan sekutu yang begitu dekat. Di luar klaim membocorkan rahasia nuklir, beberapa pakar percaya Zhang telah menjadi terlalu kuat. Yang lain mengatakan Xi Jinping merasa korupsi di militer telah begitu dalam sehingga tindakan besar-besaran tidak dapat dihindari.

Dari tahun 2012 hingga 2017, Zhang memimpin departemen pengadaan senjata China, yang oleh para pakar digambarkan sebagai area militer yang paling rawan korupsi. Banyak pejabat yang terkait dengan departemen ini kemudian didakwa dengan korupsi, tetapi Zhang tetap tidak tersentuh hingga akhirnya disingirkan pada 24 Januari.

Jika dakwaan resmi diajukan, Jenderal Zhang dapat diadili di pengadilan militer tertutup, di mana vonis biasanya mengingkat.

Para pakar mengatakan kasus ini akan menciptakan ketakutan di kalangan kekuasaan Beijing. Pesannya adalah bahwa bahkan sekutu terdekat Xi Jinping pun tidak aman. Sebelum Kongres Partai Komunis China 2027, Xi Jinping perlu membangun kembali kepemimpinan militer yang terpercaya, sebuah tugas yang menurut para analis akan sulit.

Pada Oktober 2024, Partai Komunis China memecat Jenderal He Weidong, wakil ketua kedua CMC. Pada tahun yang sama, dua mantan menteri pertahanan juga dipecat dalam kasus korupsi.

He Weidong adalah wakil ketua peringkat kedua CMC, badan komando tertinggi PLA di bawah Xi Jinping. Dia belum terlihat di depan umum sejak Maret 2025.

Dia dianggap sebagai rekan dekat Xi Jinping. Keduanya bekerja bersama di Fujian dan Zhejiang pada tahun 1990-an. Pada tahun 2022, dia diangkat langsung sebagai wakil ketua CMC, peran yang biasanya hanya dicapai setelah lama bertugas di komisi senior.

"Pembersihan" telah menyebar ke hampir semua cabang angkatan bersenjata, termasuk Angkatan Roket dan Angkatan Laut.

Lima komando teater militer di bawah Xi Jinping, yang dibentuk pada tahun 2016 untuk mengawasi operasi regional Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, juga telah banyak terpengaruh.

Ini termasuk Komando Teater Timur, yang menangani operasi militer di sekitar Taiwan. Meskipun komandan baru diangkat tahun lalu, situasinya telah berubah lagi.

Surat kabar resmi militer China telah mendesak para perwira dan prajurit untuk mendukung keputusan Xi Jinping, dengan mengatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut akan menghasilkan militer yang lebih kuat.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di Washington mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa penyelidikan terhadap Jenderal Zhang menunjukkan pendekatan tanpa toleransi partai terhadap korupsi.

Para analis mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari kampanye Xi Jinping untuk mereformasi militer dan memperketat loyalitas di antara para perwira.

Kementerian Pertahanan China juga telah mengonfirmasi bahwa Jenderal Liu Zhenli, Kepala Departemen Staf Gabungan, sedang dalam penyelidikan.

China terus memperkuat militernya dan telah meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 7,2% tahun ini menjadi 1,78 triliun yuan atau USD249 miliar.

Para pakar memperkirakan pengeluaran pertahanan China yang sebenarnya 40–50% lebih tinggi daripada yang dilaporkan secara resmi, karena beberapa biaya disembunyikan di bawah pos anggaran lainnya.

China memiliki anggaran militer terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, yang pengeluaran pertahanannya sekitar USD950 miliar—kira-kira empat kali lipat dari China.

BEIJING - Penyelidikan anti-korupsi China terhadap jenderal senior Zhang Youxia dan pejabat senior lainnya untuk "menghilangkan hambatan" dan memperkuat militer negara tersebut. Demikian klaim media pemerintah setempat.

Kementerian Pertahanan mengatakan bulan lalu bahwa mereka sedang menyelidiki Zhang, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) yang berpengaruh, serta Liu Zhenli, Kepala Departemen Staf Gabungan CMC, yang mengawasi perencanaan pertempuran.

Keduanya adalah yang terbaru yang menjadi sasaran upaya besar untuk memberantas korupsi di semua tingkatan Partai Komunis China dan negara sejak Presiden Xi Jinping berkuasa lebih dari satu dekade lalu.

Kementerian Pertahanan tidak menjelaskan mengapa penyelidikan terhadap Zhang dan Liu dibuka.

Namun, PLA Daily—media corong militer China—mengatakan dalam editorial halaman depan bahwa kedua petinggi militer itu adalah "elemen korup".

"Investigasi dan hukuman yang tegas terhadap Zhang dan Liu menghilangkan hambatan dan memeras air yang mengencerkan efektivitas tempur," bunyi editorial yang diterbitkan hari Senin tersebut, sebagaimana dikutip dari AFP, Selasa (3/2/2026).

Para pendukung pemerintah Xi Jinping mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di China mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, tetapi yang lain mengatakan bahwa hal itu juga berfungsi sebagai alat bagi Xi Jinping untuk menyingkirkan saingan politiknya.

Dylan Loh, seorang profesor di Nanyang Technological University, Singapura, mengatakan bahwa "agak mencolok" dan tidak biasa bahwa editorial PLA Daily telah menulis tentang Zhang dan Liu lebih dari sekali.

"Referensi tentang 'efektivitas tempur' adalah pengakuan bahwa korupsi di tingkat tertinggi telah memengaruhi kesiapan tempur dan juga menunjukkan tekad Xi untuk memberantas mereka (para pejabat korup), betapapun sulitnya," katanya kepada AFP.

Editorial itu juga mengatakan bahwa semua tentara harus "menyatukan pikiran dan tindakan mereka" dengan keputusan dan penempatan utama Komisi Militer Pusat dan Xi Jinping.

"Itu berarti ada beberapa pengabaian dan penolakan terhadap perintah dan arahan pribadi Xi," imbuh Loh.

Editorial hari Senin juga memperkuat langkah-langkah anti-korupsi sebagai inti dari militer China, kata Lim Tai Wei, seorang profesor dan pakar Asia Timur di Soka University, Jepang.

"Ini menghubungkan penyelidikan Zhang dan Liu sebagai bagian dari upaya untuk memprofesionalkan militer dan membuatnya lebih ramping agar efektif dalam memenangkan perang," kata Lim kepada AFP.

Pada bulan Oktober, China mengumumkan telah meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap sembilan pejabat militer.

Sebagai bagian dari penyelidikan tersebut, Kementerian Pertahanan memecat dua jenderal tinggi dari militer, He Weidong, mantan wakil ketua CMC peringkat kedua, dan Miao Hua, mantan kepala departemen kerja politik militer.

BEIJING - Kapal induk terbang China bernama Luanniao ini lebih besar dari kapal perang mana pun yang digunakan saat ini dan lebih berat dari kapal tanker super. Luanniao dimaksudkan untuk membentuk peperangan masa depan—dari luar angkasa. Namun para pakar menggambarkan senjata super ini sebagai teater berteknologi tinggi dengan pesan politik.

China merencanakan sistem pertahanan udara dan antariksa terintegrasi yang dikenal sebagai Nantianmen (Gerbang Surgawi). Intinya adalah kapal induk terbang Luanniao, yang berukuran panjang 242 meter (794 kaki), bentang sayap 684 meter dan dilaporkan memiliki berat hingga 120.000 ton saat lepas landas—massa yang mengesankan. Dari deknya, pesawat tempur antariksa tak berawak, yang disebut Xuannu, akan meluncurkan rudal hipersonik dan menyerang target di atmosfer dan di orbit.

"China telah lama menjadi nomor dua di bidang antariksa—di belakang Amerika Serikat, tetapi jauh di depan Eropa," kata pakar keamanan antariksa Juliana Süß dari Institute for International and Security Affairs (SWP) Jerman dalam sebuah wawancara dengan DW, yang diterbitkan Senin (2/2/2026).

"Beijing telah menginvestasikan sejumlah besar uang," katanya. "Antariksa memainkan peran prestise yang jelas bagi kepemimpinan dan sangat penting untuk kemampuan militer."

Dari segi berat saja, kapal induk luar angkasa yang direncanakan akan melampaui kapal induk terbesar yang ada saat ini sekitar 20%. Meskipun panjangnya lebih pendek, bentang sayapnya akan jauh lebih lebar daripada kapal induk maritim konvensional di laut. Kapal induk terbesar yang saat ini beroperasi, USS Gerald R. Ford Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), memiliki panjang sekitar 337 meter dan lebar 78 meter serta berat sekitar 100.000 ton termasuk bahan bakar, awak, dan peralatan.

Sebuah laporan singkat tentang program militer "Lijian" di stasiun televisi pemerintah China, CCTV, menggambarkan kapal induk terbang yang diumumkan sebagai model 3D fotorealistik yang melayang di atas Bumi, melepaskan jet luar angkasa dan menembakkan senjata di luar angkasa. Cuplikan dari acara tersebut beredar secara online, termasuk dalam rekaman di YouTube.

Para pakar meragukan kapal induk luar angkasa raksasa tersebut.

Dari sudut pandang teknis, rencana ini jauh melampaui apa yang dapat dikirim roket saat ini ke orbit. Bahkan jika perakitan modular di luar angkasa secara teoritis dimungkinkan, masih banyak masalah yang tersisa. Ini termasuk pasokan daya, propulsi, pendinginan, perlindungan dari puing-puing luar angkasa—dan yang terpenting, biaya yang sangat besar. Sebuah kapal induk seberat 120.000 ton di luar angkasa akan sepenuhnya melampaui kapasitas muatan realistis dari sistem peluncuran saat ini seperti Starship milik SpaceX.

Diplomat Jerman dan analis luar angkasa Heinrich Kreft mengatakan bahwa, dari perspektif saat ini, proyek tersebut "sama sekali tidak realistis"—namun tetap melihatnya sebagai bagian dari lintasan jangka panjang.

"Banyak hal yang merupakan fiksi ilmiah 20 atau 30 tahun yang lalu menjadi nyata saat ini," kata Kreft kepada DW.

Ini menandai bergabungnya China dalam perlombaan yang didorong oleh tokoh-tokoh seperti Elon Musk atau Jeff Bezos dengan visi mereka tentang kolonisasi bulan dan Mars.

Senjata Super untuk Mengirimkan Sinyal Strategis

Analisis dari AS juga menafsirkan Luanniao bukan sebagai cetak biru konstruksi, melainkan sebagai sinyal strategis. The National Interest menerbitkan sebuah artikel dengan judul: "Beijing Wants You to Believe It's Building Flying Aircraft Carriers (Beijing Ingin Anda Percaya Bahwa Mereka Sedang Membangun Kapal Induk Terbang)".

Menurut penulis Brandon J. Weichert, visi tersebut merupakan bagian dari "dorongan propaganda yang lebih luas" yang dirancang untuk membuat Barat gugup dan membuang waktu serta sumber daya.

Bagi analis ruang angkasa Kreft, pengumuman tersebut menyerupai pesan yang sengaja ditempatkan dalam permainan kekuasaan dengan Amerika Serikat—dengan latar belakang konflik atas Taiwan.

"Menurut saya, ini terdengar seolah-olah China telah mengeluarkan sesuatu ke dunia dengan sangat mempertimbangkan Taiwan, untuk meninggalkan penanda," katanya.

Dia menunjuk pada serangkaian pengumuman "senjata super" spektakuler China—mulai dari senjata pemburu kapal selam yang dilaporkan paling ampuh hingga sistem berbasis ruang angkasa—yang secara teratur diklasifikasikan oleh para pakar Barat sebagai "tidak realistis" tetapi dilihat sebagai bagian dari narasi yang dirancang untuk membentuk pencegahan.

Süß menempatkan proyek tersebut dalam konteks kebijakan keamanan. Dia memandang inisiatif tersebut "lebih melalui lensa pencegahan"—tujuannya, katanya, adalah "untuk menunjukkan kekuatan dan memproyeksikan kekuatan di berbagai domain."

Pada saat yang sama, dia menafsirkan presentasi tersebut sebagai jawaban China terhadap rencana pertahanan rudal AS di luar angkasa. Sistem pertahanan Golden Dome yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump dimaksudkan untuk melindungi Amerika Serikat dari semua jenis ancaman udara melalui jaringan berlapis-lapis rudal pencegat berbasis darat dan laut, sistem radar, dan mungkin pencegat berbasis ruang angkasa—sebuah proyek yang dianggap sangat ambisius secara teknis dan penuh risiko strategis.

Yang terpenting untuk keberhasilan pencegahan, kata Süß, adalah kredibilitas.

"Sejauh mana proyek yang ambisius dan terlalu besar seperti kapal induk luar angkasa ini benar-benar kredibel adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda," ujarnya.

Justru di zona abu-abu inilah Luanniao bertujuan untuk menyerang—ancaman besar yang secara politis bermanfaat jauh sebelum bagian-bagian logam apa pun dirakit.

Kreft menyebut proyek itu sebagai "tipuan, perang psikologis", sementara pada saat yang sama memperingatkan agar tidak tertipu olehnya.

China, katanya, sedang mengerjakan "semua proyek dan sistem senjata masa depan yang mungkin", misalnya di bidang laser, di mana Beijing tampaknya lebih maju daripada siapa pun.

BEIJING - Disingkirkannya dua jenderal top militer China, Zhang Youxia dan Liu Zhenli, dari kekuasaan telah menimbulkan guncangan di kalangan aktivis pembangkang China di luar negeri. Para aktivis menilai pembersihan para jenderal militer ini menandakan tindakan Presiden Xi Jinping sudah mencapai "kegilaan"-nya.

Jenderal Zhang Youxia adalah Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) Partai Komunis China (CMC). Xi Jinping merupakan pemimpin tertinggi CMC, sehiggga posisi Zhang adalah orang nomor dua setelah Xi Jinping. Sedangkan Jenderal Liu Zhenli adalah Kepala Departemen Staf Gabungan (otoritas komando operasional Tentara Pembebasan Rakyat.

Narasi resmi pemerintah China adalah kedua jenderal itu melanggar disiplin dan melakukan kesalahan serius. Sedangkan laporan Wall Street Journal menutip sumber internal CMC menyatakan bahwa Jenderal Zhang Youxia telah membocorkan rahasia senjata nuklir China kepada Amerika Serikat dan menerima suap dalam upayanya mempromosikan perwira menjadi menteri pertahanan.

Di dalam negeri China, informasi resmi tentang penyingkiran kedua jenderal itu tetap dirahasiakan. Dalam kekosongan posisi penting di CMC, kebocoran dan kesaksian orang dalam—yang tidak mungkin diverifikasi secara independen—telah menyebar secara online.

Tuduhan paling serius menggambarkan Xi Jinping, Sekretaris Jenderal dan Panglima Tertinggi CPC, telah melewati ambang batas yang menentukan: memerintahkan pembersihan yang begitu kejam "sehingga tidak ada seorang pun yang hidup".

Mengutip laporan dari Vision Times, Minggu (1/2/2026), tidak hanya Zhang Youxia dan Liu Zhenli yang dinetralisir, tetapi pengawal pribadi, ajudan, dan bahkan staf rumah tangga mereka "dieksekusi". Pada saat yang sama, daftar yang diduga merinci penggantian besar-besaran kepemimpinan senior Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mulai beredar di media sosial.

Sheng Xue, seorang aktivis demokrasi China di luar negeri dan penyelenggara pembangkang lama, mengungkapkan bahwa dia baru-baru ini menerima informasi dari kontak tepercaya di China daratan, yang hanya diidentifikasi sebagai "Mr X".

“Xi Jinping telah mencapai keadaan yang sangat gila,” kata sumber tersebut. “Pembersihan ini telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Perlawanan Zhang Youxia telah runtuh.”

Menurut laporan tersebut, Xi Jinping sekarang sepenuhnya mengendalikan situasi justru karena dia telah “membuka pintu untuk pembunuhan". Para pengawal dan staf rumah tangga Zhang Youxia dan Liu Zhenli, menurut sumber tersebut, "dieksekusi" sebagai bagian dari strategi yang disengaja untuk memberantas seluruh jaringan daripada tokoh individu.

Skala yang dijelaskan sangat mengejutkan. Di Beijing saja, sekitar 20.000 orang dilaporkan telah ditahan. Lebih dari 200 penangkapan dilaporkan terjadi di Komando Teater Selatan (salah satu dari lima komando tempur regional PLA), dengan lebih dari 70 di dalam sistem Staf Umum. Daftar pengganti baru diduga telah diselesaikan—didominasi bukan oleh jenderal-jenderal terkenal, melainkan oleh tokoh-tokoh yang kurang dikenal dan tidak terkenal.

“Xi menyerang tanpa menahan diri,” kata sumber tersebut. “Dia tidak meninggalkan korban selamat. Sekitar lima puluh orang yang terkait dengan Zhang Youxia—anggota keluarga, pengawal, dan staf rumah tangga—semuanya tewas.”

Menurut pengungkapan yang sama, kekuatan paksaan efektif Xi Jinping meluas jauh melampaui sekitar 1,2 juta pasukan aktif PLA di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Roket. Kekuatan itu juga mencakup lebih dari 2 juta Polisi Bersenjata Rakyat (pasukan keamanan internal paramiliter), 8 juta anggota milisi, dan sekitar 11 juta veteran—menghasilkan potensi kekuatan yang dapat dimobilisasi mendekati 20 juta.

Di tengah pembersihan, militer dilaporkan telah diberitahu bahwa gaji akan naik lagi bulan depan, sebuah langkah yang ditafsirkan di kalangan pembangkang sebagai insentif dan ujian loyalitas selama periode ketegangan internal yang ekstrem.

Keterangan Tentang Kebrutalan Ekstrem

Beberapa keterangan yang bocor menggambarkan kekerasan yang dimaksudkan untuk meneror daripada sekadar menghukum. Dalam satu kasus, para agen diduga mencoba menahan personel dari Komando Teater Timur (bertanggung jawab atas kontingensi Taiwan). Ketika seorang perwira menolak untuk menandatangani dokumen, para penegak hukum dilaporkan menghancurkan tangannya hingga lumat dengan popor senapan di depan rekan-rekannya yang berkumpul.

Keterangan lain menggambarkan seorang perwira setingkat wakil korps di Komando Teater Selatan dan yang kehilangan kendali atas kandung kemihnya saat ditangkap, membasahi celana dan sepatunya karena ketakutan.

Kisah-kisah seperti itu, yang diulang-ulang di berbagai jaringan pembangkang, dikutip sebagai bukti bahwa pembersihan tersebut dirancang tidak hanya untuk melenyapkan lawan tetapi juga untuk menanamkan rasa takut yang melumpuhkan di seluruh korps perwira.

Menurut pengungkapan tersebut, Xi Jinping sengaja meniru aparat keamanan internalnya dari Dongchang dan Xichang yang terkenal dari Dinasti Ming—badan polisi rahasia kekaisaran yang digunakan untuk mengawasi dan melenyapkan musuh politik.

Biro Pengawal Pusat (unit elite yang melindungi para pemimpin puncak CPC) diduga telah berkembang dari hanya lebih dari 1.000 personel menjadi sekitar 12.500. Di bawah naungan Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (badan anti-korupsi dan pengawasan internal tertinggi partai), badan penegak hukum rahasia yang menyerupai polisi rahasia historis dilaporkan telah didirikan di seluruh negeri, dengan perkiraan total personel berkisar antara 200.000 hingga 350.000.

Unit-unit ini dilaporkan beroperasi melalui rantai komando yang tumpang tindih. Kepala inspeksi disiplin bertanggung jawab langsung kepada Xi Jinping, bukan kepada sekretaris partai provinsi, anggota Politbiro, atau otoritas hukum mana pun. Para penegak hukum diduga memiliki mandat "bunuh dulu" secara de facto—beroperasi di luar hukum sipil, peraturan militer, dan pengawasan pemerintah daerah.

"Zhang Youxia dan Liu Zhenli sangat berhati-hati," klaim laporan Vision Times. "Tetapi intelijen tetap bocor, dan Xi mendapatkan peringatan dini."

Dari Kepemimpinan Kolektif Deng hingga Pemerintahan Ala Mao

Sheng Xue berpendapat bahwa sementara Deng Xiaoping (pemimpin tertinggi China setelah Mao Zedong) melembagakan kepemimpinan kolektif untuk mencegah kediktatoran pribadi, Xi Jinping telah sepenuhnya kembali ke model pemerintahan Mao Zedong—terutama melalui pembangunan aparatus paksaan yang besar dan tidak transparan.

“Yang disebut ‘faksi Xi’ yang dilihat orang di televisi bukanlah inti sebenarnya,” katanya. “Xi memiliki pasukan bawah tanah yang hanya setia kepadanya. Mereka membunuh tanpa ragu dan hanya ada untuk melakukan pekerjaan kotor.”

Dua dugaan mutilasi dan teror yang dilakukan selama penangkapan, menurutnya, bukanlah tindakan berlebihan tetapi ciri khas dari sistem ini.

Pada saat yang sama, platform media sosial telah dibanjiri dengan apa yang digambarkan sebagai daftar pengganti internal PLA. Sebuah akun dengan nama samaran “Petrichor” di X mengeklaim bahwa perombakan militer besar-besaran sedang berlangsung, menyebutkan beberapa letnan jenderal dari berbagai angkatan:

1. Chen Demin (Angkatan Udara), mengawasi Departemen Kerja Politik Komisi Militer Pusat

2. Wang Chengnan (Angkatan Udara), mengawasi Komisi Inspeksi Disiplin Komisi Militer Pusat

3. Xiong Zhaoyuan (Angkatan Laut), mengawasi Komisi Urusan Politik dan Hukum Komisi Militer Pusat

4. Liang Ping (Angkatan Darat), mengawasi pekerjaan politik di Komando Teater Pusat

5. Cai Zhijun dan Zhang Shuguang (Angkatan Darat), mengawasi urusan Angkatan Darat

6. Zhang Zheng dan Hu Yuhai (Angkatan Laut), mengawasi urusan Angkatan Laut

7. Wang Gang dan Shi Honggan (Angkatan Udara), mengawasi urusan Angkatan Udara

8. Lei Kai dan Zhou Jingjiong (Angkatan Roket), mengawasi urusan Angkatan Roket

9. Peng Jingtang dan Wang Hongbin (Polisi Bersenjata Rakyat), mengawasi urusan PAP

Tidak ada verifikasi independen atas daftar tersebut.

Secara terpisah, Hu Liren, mantan pengusaha yang berbasis di Shanghai dan sekarang tinggal di Amerika Serikat, mengeklaim pada 28 Januari bahwa seorang mantan wakil menteri Departemen Organisasi Pusat CPC (badan partai yang mengendalikan penunjukan personel elite) telah berhasil melarikan diri dari China.

Hu tidak menyebutkan nama individu tersebut tetapi berpendapat bahwa pelarian seorang pejabat senior Departemen Organisasi Pusat menandakan akan terjadinya perpecahan. Pejabat yang berhasil membelot, katanya, memiliki bukti dokumenter langsung tentang kejahatan CPC.

Menurut Hu, dugaan penangkapan Zhang Youxia dapat memicu serangkaian pengungkapan internal. Setelah informasi tersebut beredar kembali di China, dia memperingatkan, hal itu dapat menghasilkan gelombang kejut besar dan dengan cepat memperluas oposisi terhadap Xi Jinping.

“Akhir Partai Komunis sudah dekat,” kata Hu.

Dia menambahkan bahwa Xi Jinping, yang kini berada di bawah tekanan besar, akan dipaksa untuk membersihkan lebih banyak orang dalam. “Xi seperti semut di atas wajan panas,” ujar Hu memperingatkan. “Sesuatu yang besar bisa meletus kapan saja.”

Keheningan Media dan Tanda-tanda Penolakan Internal

Komentator Li Dayu, seorang analis politik yang berfokus pada China, mencatat bahwa ruang daring saat ini dipenuhi dengan “penyebaran informasi” yang disengaja—beberapa benar, beberapa salah, beberapa dicampur secara strategis. Namun satu fakta menonjol: media pemerintah CPC tiba-tiba berhenti menyebut Zhang Youxia dan Liu Zhenli.

Dari tanggal 26 hingga 29 Januari, surat kabar partai utama tidak menyebutkan Zhang. Kritik eksplisit terakhir muncul dalam editorial surat kabar militer pada tanggal 25 Januari, diikuti oleh artikel yang samar-samar menyiratkan sesuatu pada tanggal 26 Januari. Setelah itu hening sejenak.

“Ini saja sudah menunjukkan bahwa situasinya sangat serius,” kata Li.

Mantan pemimpin mahasiswa Lapangan Tiananmen 1989, Tang Boqiao, menambahkan bahwa beberapa jenderal “pangeran”—keturunan elite awal CPC—secara terbuka menentang penangkapan Zhang Youxia, dengan alasan bahwa hal itu melanggar norma-norma tak tertulis yang mengatur keluarga elite.

Li Dayu berpendapat bahwa pemadaman media oleh Xi Jinping mencerminkan reaksi keras internal dan eksternal. “Partai tahu bahwa semakin banyak bicara, semakin kuat perlawanan yang muncul,” katanya.

Dia membandingkan taktik tersebut dengan penganiayaan CPC terhadap Falun Gong setelah tahun 1999, ketika media pemerintah tiba-tiba bungkam setelah serangan propaganda awal—bukan karena penindasan berakhir, tetapi karena gagal. Keheningan menciptakan ilusi ketenangan sementara penganiayaan berlanjut di balik tembok penjara.

Perebutan Kekuasaan yang Belum Terselesaikan

Chen Kuide, ketua eksekutif Princeton China Initiative (organisasi intelektual China perantauan), mengatakan kepada media berbahasa asing bahwa Xi Jinping telah mengambil risiko besar dengan melanggar norma-norma politik yang telah lama berlaku. Meskipun pengumuman resmi dikeluarkan dengan cepat, tidak ada tindak lanjut yang berkelanjutan, dan para pemimpin dari lima komando teater PLA juga belum secara terbuka menyatakan kesetiaan kepada "keputusan pusat."

Menurut pandangan Chen, ini menandakan perebutan kekuasaan yang belum terselesaikan di antara kekuatan-kekuatan yang bersaing di dalam partai dan militer.

"Permainan masih berlangsung," katanya. "Situasinya belum stabil—hanya tersembunyi di dalam kotak hitam."

"Siapa yang akhirnya menang belum dapat disimpulkan," imbuh Chen. "Jika muncul kekuatan yang secara terbuka memobilisasi diri melawan Xi Jinping, keruntuhan dapat terjadi dengan cepat. Pada saat itu, kekalahan Xi akan tak terhindarkan."