PAPUA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Apen Kobogau berinisial EK (18) ditangkap di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. EK tercatat pernah melakukan pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya dan penembakan pesawat caravan PK-RVV di Bandara Bilorai.

“Seorang pria berinisial EK (18) yang diduga merupakan anggota kelompok KKB Kodap VIII Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau diamankan,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, Minggu (31/5/2026).

EK ditangkap di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu, 30 Mei 2026 sekitar pukul 09.30 WIT. EK diamankan saat personel Operasi Damai Cartenz melaksanakan patroli jalan kaki di area pemukiman warga kota Sugapa.

"Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan awal, EK diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Intan Jaya. Meski begitu, penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif terhadap yang bersangkutan beserta barang bukti yang diamankan.

Lihat video: Satgas Damai Cartenz Tangkap 2 Anggota KKB Penebar Teror di Yahukimo



“Analisis terhadap perangkat komunikasi dan dokumen yang ditemukan menjadi bagian penting untuk mengungkap jaringan kelompok tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan, EK terlibat berbagai aksi gangguan keamanan di antaranya pembakaran Barak Bandara Bilorai pada 29 Oktober 2021. EK bersama kelompoknya turut membakar mobil tangki air di area bandara kala itu.

Selain itu EK pernah terlibat pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya pada 2021. EK melakukan penembakan terhadap warga sipil bernama Joni Hendra hingga meninggal dunia pada 25 Juni 2025.

“Penembakan terhadap pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025 dan terlibat aksi penembakan pesawat caravan PK-RVV disekitar area bandara Bilorai pada tanggal 31 Januari 2026,” ungkapnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pengamanan terhadap terduga anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah.

"Setiap informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan akan didalami secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami mengedepankan proses penegakan hukum yang terukur, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," jelasnya.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Pihaknya turut mengimbau warga mempercayakan seluruh proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

“Kepolisian akan terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan maupun gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Credit foto: Istimewa

YAHUKIMO - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Satreskrim Polres Yahukimo terus mengintensifkan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo. Penyidik mendalami keterangan dua orang yang sebelumnya ditangkap pada Jumat, 1 Mei 2026.

Dua pelaku berinisial YH (25) dan MS alias BS alias MS (23). Keduanya diperiksa secara intensif guna mengungkap keterkaitan dengan jaringan KKB Kodap XVI Yahukimo, khususnya Batalyon Yamue.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, YH mengakui tidak tergabung sebagai anggota aktif kelompok tersebut, namun pernah membantu mengantarkan logistik kepada salah satu anggota KKB berinisial AH. Keterangan tersebut saat ini masih terus didalami untuk memastikan tingkat keterlibatan yang bersangkutan dalam aktivitas kelompok.

Dari hasil pemeriksaan MS, penyidik memperoleh sejumlah fakta yang menguatkan dugaan keterlibatannya dalam jaringan KKB. MS diketahui bergabung dengan KKB Batalyon Yamue sejak akhir 2024 dan terlibat dalam aktivitas kelompok di Yahukimo.

Hasil pemeriksaan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi dan pelaku lain yang telah lebih dahulu diproses hukum yakni MH alias H dan KB alias KG. Dari hasil pendalaman, penyidik menemukan adanya keterkaitan MS dengan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang pendulang emas berinisial SH yang terjadi pada 7 April 2025 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/IV/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES YAHUKIMO/POLDA PAPUA tanggal 7 April 2025.

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, hasil gelar perkara, terhadap MS alias BS alias MS. Terhadap tersangka, penyidik menerapkan ketentuan hukum dengan primair Pasal 459 KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP Subsidair Pasal 458 KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama penjara 20 tahun.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menuturkan penetapan tersangka dalam kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Satgas Damai Cartenz dalam mengungkap secara terang tindak pidana yang terjadi, khususnya berkaitan dengan jaringan KKB di Yahukimo.

“Penetapan tersangka ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mengungkap secara terang tindak pidana yang terjadi. Setiap proses penyidikan dilakukan secara profesional dan berbasis alat bukti yang kuat, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Yusuf, Senin (4/5/2026).

Selain penetapan tersangka, penyidik juga tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara pembunuhan maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB Kodap XVI Yahukimo.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan setiap proses hukum dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Setiap individu yang terbukti terlibat dalam tindak pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum berlaku. Penegakan hukum ini dilakukan secara profesional, terukur, dan berorientasi pada kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

TELUK BINTUNI - Tim Peneliti dan Advokasi Merah Pusaka Strategik Indonesia (MPSI) yang dipimipin Dr Hendrik Arwam menegaskan bahwa krisis pengungsian di Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, menyusul dampak serius pascaserangan kelompok separatis. Hal itu dikatakan Hendrik berdasarkan tinjauan langsung dan diskusi mendalam tim MPSI bersama Koordinator Pengungsi Moskona, Ruben Christian Frasa, dan perwakilan pengungsi lainnya di Camp pengungsian Moskona, pada Rabu (29/4/2026).

“Situasi di Moskona ini tidak bisa ditangani secara biasa. Ini membutuhkan intervensi langsung dan serius dari pemerintah pusat karena dampaknya sudah meluas pada aspek kemanusiaan, sosial, dan keamanan,” kata Hendrik, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, peristiwa kontak senjata antara kelompok TPNPB-OPM dan aparat keamanan pada 11 Oktober 2025 telah memicu kepanikan massal warga sipil. Dalam kondisi tersebut, ratusan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam pengungsian hingga saat ini.

“Serangan kelompok separatis telah menciptakan efek domino yang besar. Bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat sipil, karena banyak warga Moskona tidak terbiasa dengan kebiasaan baru di kota seperti cara berpakaian dan rutinitas berkebun dan lainnya yang hampir lebih 6 bulan ditinggalkan,” ujarnya.

Menurut Hendrik, sebanyak 206 warga kini masih mengungsi di wilayah perkotaan Teluk Bintuni, sementara sejumlah lainnya belum ditemukan. Para pengungsi kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap kebutuhan dasar secara memadai.

Ia menilai, keterbatasan respons di tingkat daerah menunjukkan perlunya kehadiran negara secara lebih kuat melalui pemerintah pusat. “Pemerintah pusat harus turun tangan secara langsung, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Perlu ada kebijakan afirmatif dan langkah luar biasa untuk menangani krisis ini,” tegasnya.

Sementara, Tim Advokasi MPSI Malkin Kosepa juga menyoroti belum adanya pendataan menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur di kampung asal warga, yang dilaporkan mengalami pembakaran dan perusakan. Kondisi ini, menurut dia, menghambat proses pemulihan dan kepulangan pengungsi.

Selain itu, trauma psikologis yang dialami warga menjadi faktor utama yang membuat mereka enggan kembali. Rasa takut terhadap potensi konflik susulan masih sangat kuat di tengah masyarakat.

“Ini bukan sekadar soal relokasi atau bantuan logistik. Yang dibutuhkan adalah jaminan keamanan, pemulihan psikososial, dan rekonstruksi kehidupan masyarakat secara utuh,” kata Malkin Kosepa.

Malkin Kosepa mendorong pemerintah pusat segera membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga untuk melakukan investigasi, pendataan kerusakan, serta merumuskan langkah penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. “Pendekatan human security harus menjadi prioritas, dengan menempatkan keselamatan dan martabat warga sipil sebagai fokus utama kebijakan,” ujar Malkin.

Ia menambahkan, tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, para pengungsi berisiko terus hidup dalam ketidakpastian dan keterbatasan. “Negara harus hadir secara nyata. Masyarakat Moskona berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kepastian untuk kembali hidup aman di tanah mereka sendiri,” pungkasnya.

PAPUA - Pengungsi di Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat pascaserangan kelompok separatis. Sebab kondisi para pengungsi di lokasi tersebut sudah sangat memprihatinkan.

Pernyataan itu disampaikan Tim Peneliti dan Advokasi Merah Putih Stratejik Institute (MPSI), yang dipimipin Hendrik Arwam, berdasarkan tinjauan langsung dan diskusi mendalam bersama Koordinator Pengungsi Moskona, Ruben Christian Frasa dan perwakilan pengungsi lainnya di Camp pengungsian Moskona, pada Rabu (29/4/2026).

“Situasi di Moskona ini tidak bisa ditangani secara biasa. Ini membutuhkan intervensi langsung dan serius dari pemerintah pusat karena dampaknya sudah meluas pada aspek kemanusiaan, sosial, dan keamanan,” katanya.

Hendrik menjelaskan, peristiwa kontak senjata antara kelompok TPNPB-OPM dan aparat keamanan pada 11 Oktober 2025 telah memicu kepanikan massal warga sipil. Dalam kondisi tersebut, ratusan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam pengungsian hingga saat ini.

“Serangan kelompok separatis telah menciptakan efek domino yang besar. Bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat sipil, karena banyak warga Moskona tidak terbiasa dengan kebiasaan baru di kota seperti cara berpakaian dan rutinitas berkebun dan lainnya yang hampir lebih 6 bulan ditinggalkan,” ujarnya.

Lihat video: MENCEKAM DI PAPUA! Satgas Damai Cartenz Terjang Gangguan Demi Evakuasi Pekerja!



Menurut Hendrik, sebanyak 206 warga kini masih mengungsi di wilayah perkotaan Teluk Bintuni, sementara sejumlah lainnya belum ditemukan. Para pengungsi kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap kebutuhan dasar secara memadai. Hendrik menilai, keterbatasan respons di tingkat daerah menunjukkan perlunya kehadiran negara secara lebih kuat melalui pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat harus turun tangan secara langsung, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Perlu ada kebijakan afirmatif dan langkah luar biasa untuk menangani krisis ini,” tegasnya.

Sementara, Tim Advokasi MPSI Malkin Kosepa juga menyoroti belum adanya pendataan menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur di kampung asal warga, yang dilaporkan mengalami pembakaran dan perusakan. Kondisi ini, menurut dia, menghambat proses pemulihan dan kepulangan pengungsi.

Selain itu, trauma psikologis yang dialami warga menjadi faktor utama yang membuat mereka enggan kembali. Rasa takut terhadap potensi konflik susulan masih sangat kuat di tengah masyarakat. “Ini bukan sekadar soal relokasi atau bantuan logistik. Yang dibutuhkan adalah jaminan keamanan, pemulihan psikososial, dan rekonstruksi kehidupan masyarakat secara utuh,” kata Malkin Kosepa.

Malkin Kosepa mendorong pemerintah pusat segera membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga untuk melakukan investigasi, pendataan kerusakan, serta merumuskan langkah penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Pendekatan human security harus menjadi prioritas, dengan menempatkan keselamatan dan martabat warga sipil sebagai fokus utama kebijakan,” ujarnya.

Malkin menambahkan, tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, para pengungsi berisiko terus hidup dalam ketidakpastian dan keterbatasan. “Negara harus hadir secara nyata. Masyarakat Moskona berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kepastian untuk kembali hidup aman di tanah mereka sendiri,” ucapnya.

PAPUA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil menangkap satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berisinial TJ alias alias AW hari ini. TJ merupakan buronan polisi terkait kasus penembakan warga sipil bernama Ahmad Gunawan di Kabupaten Punjak Jaya pada Februari 2026.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo penangkapan dilaksanakan usai polisi berhasil mengetahui keberadaan TJ. Yusuf menyebut aparat polisi melaksanakan penggerebekan di area SP2, Timika.

"Penangkapan dilakukan setelah tim melaksanakan pemantauan dan berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di area SP 2 Timika," ujar Yusuf dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).

Yusuf menyebut pelaku sempat mencoba melakukan perlawanan kepada petugas dan melarikan diri. Alhasil, polisi pun melakukan tindakan terukur dengan melepaskan tembakan ke arah kaki pelaku.

"Pelaku mencoba melarikan diri ke arah hutan di sekitar lokasi, sehingga petugas melakukan pengejaran dan memberikan tindakan tegas dan terukur yang mengenai bagian kaki sebelah kiri pelaku" jelas dia.

Pelaku selanjutnya dibawa ke Rumkit Bhayangkara Timika untuk mendapatkan penanganan medis sebelum menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.

Lihat video: Aparat Tangkap Dua Anggota KKB yang Diduga Terlibat Teror



Yusuf menjelaskan pelaku merupakan bagian dari kelompok KKB Mewoluk pimpinan Ternus Enumbi yang selama ini diketahui aktif berpindah-pindah wilayah mulai dari Puncak Jaya, Beoga, Intan Jaya hingga Mimika, guna menghindari pengejaran petugas keamanan sekaligus mencari tambahan senjata dan amunisi.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen aparat dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan bersenjata.

"Penangkapan terhadap DPO ini menunjukkan keseriusan kami dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Setiap pelaku tindak kekerasan akan diproses secara profesional sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

PAPUA - Aparatur Sipil Negara (ASN) Yones Yohame (35), tewas ditembak kelompok bersenjata OPM Kodap XVI/Yahukimo. Penyerangan tersebut terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa, 21 April 2026 malam.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.20 WIT di Kompleks Perumahan Eselon III. Korban ditembak saat berada di depan tempat tinggalnya dan mengalami luka tembak di dada kanan. Korban sempat dilarikan ke RSUD Dekai, namun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIT.

Insiden ini menambah daftar panjang kekejaman OPM yang menyasar warga sipil di wilayah Papua Pegunungan, termasuk terhadap aparatur sipil negara, tenaga kesehatan, guru, serta pekerja pendatang di sejumlah wilayah. Korban diketahui merupakan putra daerah yang aktif dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyampaikan pihaknya mengecam penembakan tersebut dan akan mengambil langkah lanjutan.

“Koops TNI Habema akan berkoordinasi dengan Polri dan melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terlibat dalam penembakan ini,” ujarnya.

Lihat video: HASIL PATROLI GABUNGAN: Ratusan Amunisi & Magazine Disita Usai Kontak Senjata Dengan OPM



Saat ini aparat gabungan TNI-Polri tengah melakukan pengejaran, pelaku diduga melarikan diri ke wilayah hutan. Koops TNI Habema juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, sembari memastikan pengamanan di Papua Pegunungan terus diperkuat.

PEGUNUNGAN BINTANG - Personel gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang menangkap dua pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XXXV Bintang Timur. Dua pelaku yakni EK (22) dan RS (23).

Mereka ditangkap lantaran diduga terkait kasus pembunuhan 3 tukang ojek yang terjadi pada 5 Desember 2022 di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang. Peristiwa tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/31/XII/2022/Papua/Res Pegunungan Bintang.

Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang dilakukan secara terukur. “Pada Minggu, 19 April 2026 sekitar pukul 20.45 WIT, personel gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Personel Polres Pegunungan Bintang melaksanakan operasi di Jalan Kabiding, Distrik Oksibil, dan berhasil mengamankan dua pelaku tanpa perlawanan berarti,” ujar Yusuf, Senin (20/4/2026).

Selain kasus pembunuhan, EK juga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan lainnya antara lain penembakan serta pembakaran fasilitas umum yang terjadi secara beruntun pada 7, 9, 11, 12, dan 14 Januari 2023 di Distrik Serambakon.

Pelaku juga mengambil bagian dalam penyerangan Pos Satgas Rajawali di Kampung Mimin, Distrik Oksop, pada 27 Mei 2025.

Sementara, RS diduga terlibat dalam penyerangan Pos Satgas Rajawali di lokasi dan waktu yang sama. Berdasarkan catatan kepolisian, RS merupakan mantan narapidana kasus pencurian telepon genggam pada 7 September 2020 di Jalan Yapimakot, Pegunungan Bintang, dan telah menjalani hukuman pidana penjara selama dua tahun berdasarkan putusan pengadilan pada 26 Januari 2021.

Yusuf mengungkapkan dua pelaku memiliki peran dalam jaringan kelompok bersenjata tersebut. “Salah satu pelaku merupakan target DPO kasus pembunuhan dan diketahui bagian dari KKB Kodap XXXV Bintang Timur. Sementara pelaku lainnya merupakan rekan yang turut terlibat dalam aktivitas kelompok tersebut, termasuk penyerangan aparat,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia sampai hari ini dinilai belum merancang resolusi konflik bagi Papua. Saat ini pemerintah baru mengimplementasikan kebijakan atau Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 2 Tahun 2021.

Termasuk pendekatan keamanan negara tanpa mengacu pada ketentuan hukum humaniter terutama di daerah-daerah konflik bersenjata di Tanah Papua.

“Bagi mereka yang mendambakan perdamaian, setiap terjadi konflik (yang bernuansa kekerasan), maka sumber konflik harus ‘segera’ diatasi. Meskipun di dalam praktiknya penyelesaian konflik tidak selalu mudah, apalagi melakukan tanpa kekerasan dan paksaan,” ujar Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik Adriana Elisabeth, Senin (6/4/2026).

Menurut Elisabeth, konflik juga memiliki karakter yang berbeda. Tidak jarang, konflik dijadikan ajang untuk meraup keuntungan ekonomi, termasuk dengan memanipulasi proses perdamaian atas nama proyek kemanusiaan. Akibatnya, proses perdamaian tidak berlangsung secara bermartabat dan demokratis.

“Pengertian peace-keeping atau merawat perdamaian atas dasar komitmen para pihak yang berkonflik, peace-making atau mengubah wilayah konflik menjadi damai atau non-kekerasan, dan peace-building yakni, mempertahankan perdamaian berpotensi dijalankan secara transaksional, dan hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa mampu mengatasi akar masalah konflik yang utama,” ucapnya.

Resolusi konflik bagi Papua perlu dirancang secara transparan dengan mengukur efektivitas dan kapasitas prosesnya dalam konteks penghentian kekerasan dan pemulihan kondisi kemanusiaan, misalkan mengakhiri kebiasaan memberi atau membuat stigma, labelling, narasi provokatif, framing, hoaks, hate speech, dan sebagainya.

Menurut Elisabeth, model resolusi konflik dalam konteks Papua perlu dirumuskan oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana membangun komunikasi dua arah untuk membangun kembali rasa percaya antarpara pihak yang berkonflik.

Selain itu, kemampuan problem solving, seperti mengatasi dampak konflik dan menanganai masalah pengungsi internal, memulihkan akses pelayanan dasar atau pelayanan publik terutama pendidikan dan kesehatan, serta merancang program pemberdayaan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Resolusi konflik Papua perlu dirancang secara terpisah dari UU Otsus Papua dengan tujuan utamanya untuk mengatasi dampak konflik (penanganan pengungsi), mencegah eskalasi kekerasan, serta potensi konflik sosial karena rebutan kepentingan ekonomi dan politik,” katanya.

PAPUA - Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB Pulan Wonda alias Kamenak. Pulan diduga terlibat dalam insiden penembakan rombongan eks Kapolda Papua kala itu Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani mengungkapkan, Pulan diketahui masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih tujuh tahun. Seluruh rangkaian penindakan hingga penanganan tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Seluruh proses, mulai dari penangkapan hingga pemindahan, dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Kami memastikan setiap tahapan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan proses penyidikan akan terus dikembangkan oleh tim investigasi.

“Penyidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan untuk mendalami peran tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.

Lihat video: Dua Anggota KKB Penebar Teror Ditangkap, Aparat Ungkap Perannya



Saat ini, tersangka tengah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Subsatgas Investigasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengungkapan perkara secara menyeluruh dan objektif.

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XII Lanny Jaya, Pulan Wonda alias Kamenak. Pentolan KKB ini diketahui terlibat sejumlah aksi teror yang membahayakan.

Pelaku diduga diketahui memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata. Termasuk keterlibatannya dalam penembakan terhadap rombongan Kapolda Papua saat itu, Jenderal (Purn) Tito Karnavian (Mendagri saat ini), pada 28 November 2012 silam di Distrik Pirime, Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

"Penangkapan dilakukan pada Kamis 2 April 2026, sekitar pukul 12.27 WIT, tim melaksanakan pemantauan di wilayah Kota Mulia, Kabupaten Puncak dan mendeteksi keberadaan pelaku di sebuah bengkel motor," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo kepada awak media, Jumat (3/4/2026).

Yusuf menjelaskan, Pulan Wonda alias Kamenak merupakan anggota aktif kelompok bersenjata KKB Kodap XII Lanny Jaya yang diketahui memiliki mobilitas tinggi dan terlibat dalam berbagai aksi penyerangan. Aksi penyerangan dilakukan Pulan Wonda Cs terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil di wilayah Puncak Jaya dan Lanny Jaya.

"Tim kemudian melakukan penyekatan. Saat pelaku melintas menggunakan sepeda motor, yang bersangkutan menabrak kendaraan petugas dan berupaya melarikan diri," ujarnya.

Karena berusaha melarikan diri dan membahayakan nyawa petugas, Pulan akhirnya harus dilumpuhkan oleh timah tajam aparat.

"Aparat telah memberikan tembakan peringatan sebanyak dua kali, namun tidak diindahkan, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur yang melumpuhkan pelaku pada bagian kaki kanan," ucapnya.

Pulan Wonda alias Kamenak sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), yang diketahui merupakan anggota kelompok Kodap XII Lanny Jaya, di Kampung Peruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

JAKARTA - Serangan atau aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap masyarakat sipil, termasuk pekerja tambang di Papua menjadi perhatian banyak pihak. Menurut Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari, kekerasan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.

"Warga sipil, termasuk para pekerja tambang yang mencari nafkah, tidak boleh menjadi target kekerasan. Mereka bukan bagian dari konflik. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan," ujar Noor, Senin (9/3/2026).

Dia berpendapat, kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menciptakan rasa takut dan trauma berkepanjangan bagi warga yang tinggal di wilayah sekitar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Noor menuturkan bahwa para pekerja tambang di Papua sebagian besar merupakan masyarakat sipil yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka itu, keselamatannya harus menjadi perhatian bersama, baik oleh aparat keamanan maupun para pemangku kepentingan.

"Para pekerja tambang adalah masyarakat sipil yang menjalankan aktivitas ekonomi. Kekerasan terhadap mereka hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan dan menambah daftar korban dalam konflik yang berkepanjangan," jelasnya.

Dia pun mendorong adanya langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk memastikan perlindungan masyarakat sipil di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah (pemda), dan tokoh masyarakat.

Dia menilai pendekatan yang mengedepankan perlindungan warga sipil perlu menjadi prioritas dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua. “Keamanan tidak hanya diukur dari keberhasilan operasi penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan negara untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil agar mereka dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat," imbuhnya.

Semua pihak juga diajak untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil dan mendorong terciptanya situasi yang lebih aman dan kondusif di Papua. "Perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.

PAPUA - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Bambang Trisnohadi memastikan 11 bandara perintis di tiga wilayah Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI. Sebelumnya bandara-bandara tersebut ditutup Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pascagangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau TPNPB-OPM.

Langkah cepat ini dinilai menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus menjamin keselamatan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Bersama Panglima Komando Daerah Angkatan Udara III (Pangkodau III) Marsda TNI Azhar Aditama Djojosugito serta personel TNI lainnya, Bambang terjun langsung meninjau sejumlah bandara perintis, salah satunya di Distrik Manggelum, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

“Syukur alhamdulillah, pasukan TNI telah berada di seluruh bandara perintis dan memulihkan kondusivitas di tiga wilayah Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, yang sebelumnya ditutup oleh Kemenhub pada 16 Februari lalu,” ujar Bambang, Senin (2/3/2026).

Adapun bandara yang kini dijaga 24 jam oleh TNI meliputi Lapangan Terbang (Lapter) Iwur, Teiraplu, dan Aboy di Papua Pegunungan; Lapter Korowai Batu Bomakia, Yaniruma, dan Manggelum di Papua Selatan; serta Lapter Beoga, Dagai, Fawi, dan Kapiraya di Papua Tengah. Pengamanan dilakukan secara terpadu guna memastikan operasional penerbangan berjalan aman dan lancar.

Menurut Bambang, bandara perintis di Papua bukan sekadar infrastruktur transportasi udara. Di tengah kondisi geografis yang didominasi hutan lebat, pegunungan, dan perbukitan, bandara merupakan urat nadi kehidupan masyarakat—jalur vital distribusi logistik, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, hingga mobilitas ekonomi warga pedalaman.

Lihat video: Pesawat Smart Air Ditembak di Papua! 13 Penumpang Termasuk Balita Selamat



“Insya Allah, urat nadi kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan saudara-saudara kita di pelosok Papua akan kembali berdenyut. Bandara yang kami jamin kondusifitasnya ini segera dibuka untuk masyarakat,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, pasukan TNI tidak hanya melakukan pengamanan area, tetapi juga mendukung fungsi pelayanan lalu lintas udara melalui unsur Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU yang bertugas membantu pengaturan Air Traffic Controller (ATC). Sinergi matra darat dan udara ini menunjukkan kesiapsiagaan TNI dalam menjaga objek vital nasional di wilayah rawan.

Kehadiran jenderal bintang tiga TNI di 11 bandara perintis tersebut, menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak tinggal diam terhadap setiap ancaman yang mengganggu keselamatan rakyat dan stabilitas pembangunan di Papua. Negara hadir, negara melindungi, dan negara memastikan pembangunan tetap berjalan.

Selain itu, sambutan hangat tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemuka agama di sekitar Bandara Perintis Manggelum mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap pulihnya konektivitas udara.

Bandara bukan hanya landasan pacu pesawat, tetapi jembatan harapan, rantai suplai ekonomi, dan simbol keberlanjutan pembangunan di wilayah terluar Indonesia.

Dengan pengamanan penuh dari TNI dan dukungan seluruh elemen masyarakat, 11 bandara perintis tersebut diyakini segera kembali beroperasi normal. Konektivitas udara di Papua akan tetap terjaga demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat persatuan nasional, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Insya Allah, bandara perintis akan kembali dibuka untuk melayani masyarakat Papua. Bersama seluruh elemen bangsa di Bumi Cendrawasih, mari kita jaga dan rawat bandara perintis sebagai simbol kedaulatan, kemajuan, dan kemakmuran Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.