JAYAPURA - Ketua DPD Partai Gerindra Papua Yanni mendorong revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi ruang lebih besar bagi semangat Otonomi Khusus Papua . Perubahan regulasi kepemiluan perlu dibaca dalam konteks perlindungan hak-hak politik orang asli Papua, bukan semata-mata sebagai penyesuaian teknis penyelenggaraan pemilu.

Pandangan itu disampaikan Yanni saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk Revisi UU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Papua yang digelar DPD PDIP Papua di Jayapura, belum lama ini.

Politikus yang selama 20 tahun terlibat dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis Papua di DPR Papua itu menilai masih terdapat jarak antara semangat Otonomi Khusus dan praktik politik elektoral yang berjalan saat ini.

Bagi Yanni, Papua tidak dapat diposisikan sama dengan daerah lain karena memiliki mandat konstitusional yang berbeda. Otonomi Khusus lahir untuk memberi perlindungan dan keberpihakan kepada orang asli Papua. Semangat itu perlu tercermin dalam desain politik yang sedang dibahas melalui revisi UU Pemilu.

Yanni menilai revisi UU Pemilu merupakan momentum untuk memperkuat afirmasi politik bagi orang asli Papua. Regulasi nasional saat ini telah mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Perhatian yang sama perlu diberikan terhadap representasi orang asli Papua sebagai subjek utama Otonomi Khusus.

Dia berpandangan partai politik perlu didorong membuka ruang yang lebih luas bagi kader-kader orang asli Papua untuk tampil dalam kontestasi politik. Kehadiran mereka dalam lembaga legislatif akan menentukan arah kebijakan pembangunan Papua pada masa depan.

"Jika ada ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan, mengapa tidak dipertimbangkan pula adanya komposisi tertentu, misalnya 50 persen, bagi orang asli Papua dalam daftar calon legislatif di Papua," kata Yanni.

Dia mengingatkan bahwa Papua tidak memiliki partai politik lokal seperti Aceh. Kondisi tersebut membuat instrumen afirmasi melalui regulasi menjadi semakin penting. "Kalau semangat Otonomi Khusus ingin diwujudkan secara nyata, maka harus ada kebijakan yang menjamin keterlibatan orang asli Papua dalam proses politik," ujarnya.

Menurut Yanni, demokrasi Papua memerlukan pendekatan yang mampu menghadirkan rasa keadilan. Kebijakan yang sepenuhnya bertumpu pada perspektif nasional berisiko mengabaikan karakter sosial dan historis Papua yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

Karena itu, dia mendorong agar pembahasan revisi UU Pemilu tidak dilepaskan dari agenda besar perlindungan hak-hak orang asli Papua. Yanni juga mengangkat gagasan mengenai pentingnya memperkuat kepemimpinan yang bertumpu pada tujuh wilayah adat Papua.

Dia mengajak masyarakat Papua membangun kembali kebanggaan terhadap identitas wilayah adat masing-masing. Dia mencontohkan masyarakat pesisir perlu menjadi kekuatan utama dalam membangun kawasan pesisir. Masyarakat pegunungan perlu menjadi motor pembangunan di kawasan pegunungan.

Menurut Yanni, pemekaran Papua sejak awal diarahkan untuk mengakomodasi tujuh wilayah adat yang menjadi bagian penting dalam struktur sosial masyarakat Papua. Gagasan tersebut telah dibahas sejak lama ketika dirinya masih menjadi anggota DPR Papua.

"Saat ini baru ada enam provinsi. Saya percaya ke depan akan ada satu provinsi lagi sehingga tujuh wilayah adat Papua memperoleh representasi yang utuh dalam struktur pemerintahan," katanya.

Di penghujung pemaparannya, Yanni mengajak seluruh partai politik di Papua mengambil peran aktif membangun percakapan publik mengenai arah demokrasi Papua. Dia mengusulkan forum-forum diskusi digelar secara bergantian oleh partai politik, sehingga berbagai gagasan tentang afirmasi orang asli Papua, Otonomi Khusus, dan masa depan demokrasi Papua dapat dirumuskan menjadi aspirasi bersama.

PAPUA - Lebih dari dua dekade Otsus berjalan dan ratusan triliun rupiah dikucurkan. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua John Wempi Wetipo menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi apa yang sudah dan belum berhasil.

Pemerintah pusat menetapkan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun anggaran 2026 sebesar Rp12,69 triliun. Dana tersebut diperuntukkan bagi enam provinsi di Tanah Papua dan diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.

Mantan Bupati Jayawijaya ini menuturkan besarnya dana yang dikucurkan tidak akan berarti jika tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Otsus selama ini. "Selama 25 tahun Otsus berjalan ada yang sudah baik, infrastruktur berkembang, dan akses mulai terbuka. Tapi kita juga harus jujur, masih banyak yang belum menyentuh rakyat secara langsung. Evaluasi bukan berarti kita gagal. Evaluasi adalah cara kita memastikan ke depan lebih baik," ujar Wempi, Sabtu (30/5/2026).

Otsus Papua diberlakukan sejak 2001 dan telah menyedot ratusan triliun rupiah dari APBN. Namun berbagai kajian menunjukkan hasilnya belum sebanding dengan besaran dana yang dikucurkan.

Masalah ketimpangan antardaerah, rendahnya kualitas SDM, serta lemahnya pengawasan penggunaan anggaran masih menjadi temuan yang berulang dari tahun ke tahun. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat bahwa esensi Otsus sebagai instrumen akselerasi pembangunan masih dihantui intransparansi dan persoalan struktural.

Di lapangan, sejumlah wilayah pedalaman dan pegunungan masih bergulat dengan keterbatasan akses transportasi, fasilitas kesehatan dasar, serta pendidikan. "Saya pernah jadi bupati di Jayawijaya. Saya tahu betul kondisi di lapangan, mana yang sudah berubah, mana yang masih jalan di tempat. Dana besar tidak otomatis berarti hasil besar. Yang menentukan adalah bagaimana uang itu dikelola, siapa yang mengawasi, dan apakah benar-benar sampai ke yang membutuhkan," katanya.

Wempi menekankan persoalan bukan semata pada besaran anggaran melainkan pada tata kelola dan ketepatan sasaran. Dana Otsus harus benar-benar mengalir kepada Orang Asli Papua (OAP), bukan tersedot pada pos-pos yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Hal senada juga menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mendorong peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana Otsus. Wamendagri Ribka Haluk pun mengusulkan pembentukan forum evaluasi berkala antara pemerintah pusat dan kepala daerah Papua sebagai respons atas rekomendasi tersebut.

Dengan pengalaman panjang di pemerintahan dari Jayawijaya, dua kementerian, hingga lembaga percepatan Otsus, Wempi memandang evaluasi bukan sebagai kritik melainkan sebagai keharusan agar Otsus benar-benar menjadi instrumen perubahan yang dirasakan masyarakat Papua.

"Komite Eksekutif dibentuk untuk memastikan percepatan itu nyata, bukan hanya di atas kertas. Tugas kami bukan merayakan angka, tugas kami memastikan angka itu berubah jadi jalan, sekolah, puskesmas, serta jadi harapan yang nyata bagi orang Papua," ujar Wempi.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia sampai hari ini dinilai belum merancang resolusi konflik bagi Papua. Saat ini pemerintah baru mengimplementasikan kebijakan atau Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 2 Tahun 2021.

Termasuk pendekatan keamanan negara tanpa mengacu pada ketentuan hukum humaniter terutama di daerah-daerah konflik bersenjata di Tanah Papua.

“Bagi mereka yang mendambakan perdamaian, setiap terjadi konflik (yang bernuansa kekerasan), maka sumber konflik harus ‘segera’ diatasi. Meskipun di dalam praktiknya penyelesaian konflik tidak selalu mudah, apalagi melakukan tanpa kekerasan dan paksaan,” ujar Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik Adriana Elisabeth, Senin (6/4/2026).

Menurut Elisabeth, konflik juga memiliki karakter yang berbeda. Tidak jarang, konflik dijadikan ajang untuk meraup keuntungan ekonomi, termasuk dengan memanipulasi proses perdamaian atas nama proyek kemanusiaan. Akibatnya, proses perdamaian tidak berlangsung secara bermartabat dan demokratis.

“Pengertian peace-keeping atau merawat perdamaian atas dasar komitmen para pihak yang berkonflik, peace-making atau mengubah wilayah konflik menjadi damai atau non-kekerasan, dan peace-building yakni, mempertahankan perdamaian berpotensi dijalankan secara transaksional, dan hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa mampu mengatasi akar masalah konflik yang utama,” ucapnya.

Resolusi konflik bagi Papua perlu dirancang secara transparan dengan mengukur efektivitas dan kapasitas prosesnya dalam konteks penghentian kekerasan dan pemulihan kondisi kemanusiaan, misalkan mengakhiri kebiasaan memberi atau membuat stigma, labelling, narasi provokatif, framing, hoaks, hate speech, dan sebagainya.

Menurut Elisabeth, model resolusi konflik dalam konteks Papua perlu dirumuskan oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana membangun komunikasi dua arah untuk membangun kembali rasa percaya antarpara pihak yang berkonflik.

Selain itu, kemampuan problem solving, seperti mengatasi dampak konflik dan menanganai masalah pengungsi internal, memulihkan akses pelayanan dasar atau pelayanan publik terutama pendidikan dan kesehatan, serta merancang program pemberdayaan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Resolusi konflik Papua perlu dirancang secara terpisah dari UU Otsus Papua dengan tujuan utamanya untuk mengatasi dampak konflik (penanganan pengungsi), mencegah eskalasi kekerasan, serta potensi konflik sosial karena rebutan kepentingan ekonomi dan politik,” katanya.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) berkolaborasi merealisasikan kebijakan Papua Produktif. Upaya yang dilakukan adalah mendorong pengembangan dan investasi komoditas kakao (cokelat) di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).

“Kebijakan Otsus Papua, selain mendukung program Papua Cerdas dan Papua Sehat, juga memberi atensi untuk kebijakan Papua Produktif, terutama pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian,” kata Direktur Penataan Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumule Tumbo di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Menurut dia, langkah awal pengembangan komoditas kakao di tiga kabupaten wilayah Papua tersebut ditandai dengan rapat koordinasi percepatan pembangunan bidang perekonomian di Jakarta, Kamis (19/2/2026). Hadir dalam rakor tersebut, perwakilan Kementerian dan Lembaga teknis di pusat, pemerintah daerah dan sejumlah investor nasional.

Sumule Tambo menjelaskan, usaha komoditas cokelat di tanah Papua selama ini sudah dikembangkan sejak dulu. Ada yang kemudian pengembangannya dibiayai dari dana Otsus karena mempekerjakan orang asli Papua (OAP) seperti yang dilakukan di Kabupaten Mansel, Papua Barat. Karena itu, perlu disupport untuk pengembangannya, termasuk mencari peluang pasar dan investasi.

Anggota KEPP Otsus Papua Billy Mambrasar menuturkan upaya mendorong ekonomi produktif di tanah Papua yang sedang dilakukan saat ini merupakan implementasi pesan Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden Prabowo mengamanatkan setiap daerah agar melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengembangkan komoditas lokal yang produktif. Kebetulan Kabupaten Yapen, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mansel selama ini sudah dikenal memiliki potensi usaha komoditas cokelat, sehingga kami bersama Kemendagri berusaha melakukan pengembangan usaha di tiga daerah tersebut,” ungkap Billy.

Rapat koordinasi percepatan pembangunan bidang perekonomian di Provinsi Papua dan Papua Barat terkait pengembangan usaha cokelat telah menghasilkan sejumlah komitmen yang segera ditindaklanjuti dengan melakukan akselerasi pembangunan komoditas dimaksud.

Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga mengapresiasi perhatian Kemendagri dan KEPP Otsus Papua bersama Kementerian dan Lembaga teknis di pusat yang telah memberikan perhatian terhadap usaha kakao di daerahnya.

Dia mengatakan, usaha kakao sudah dilakukan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen sejak 20 tahun lalu. Tapi kesulitan pemasaran hasil usaha lantaran tidak ada investor yang menampung produksi mereka membuat semangat petani kakao di daerah tersebut agak patah arang.

“Tapi sekarang sudah ada komitmen dari Kemendagri dan KEPP Otsus Papua serta para investor, kami pemerintah daerah akan bersama-sama mewujudkan harapan baru petani kakao di Kabupaten Yapen,” ujar Roi Palunga.

JAKARTA - Dua perempuan muda berprestasi asal Papua , Cecilia Novani Mehue dan Yunita Alanda Monim, berpendapat dana Otonomi Khusus ( Otsus ) bidang pendidikan harus dimanfaatkan maksimal untuk meningkatkan kualitas anak muda Papua.

Mereka juga mendorong agar pemerintah daerah di Papua terus mensosialisasikan program beasiswa Otsus agar makin banyak anak muda Papua menikmati pendidikan di berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri.

Caecilia Mehue merupakan salah satu figur perempuan muda Papua yang berhasil menyelesaikan studi Sarjana di Amerika Serikat lewat program beasiswa otonomi khusus (Otsus).

Usai studi Sarjana Strata 1 dan Strata 2 di Oregon State University, Cecilia kini mengabdi sebagai anggota DPRP Papua.

“Saya ini aset hidup otonomi khusus Papua. Jadi saya harus pulang ke Papua untuk membantu masyarakat dalam bentuk apapun,” kata Cecilia saat diskusi Kemendagri di Jakarta.

Cecilia mengaku mendapat beasiswa Otsus Papua pada masa Gubernur Lukas Enembe (alm). Dia kemudian menyelesaikan studi S1 dan S2 di Amerika selama tujuh tahun.

Saat masih studi di Amerika, Cecilia sudah terlibat langsung dalam gerakan pemberdayaan perempuan Papua lewat organisasi Ikatan Mahasiswa Papua Amerika dan Kanada (IMAPA).

Terakhir dia menjabat sebagai Wakil Presiden di organisasi yang beranggota ratusan anak Papua penerima beasiswa di Amerika dan Kanada tersebut.

“Saya ini berasal dari keluarga yang sederhana. Karena itu saya mencari beasiswa untuk sekolah dan pulang membantu orang tua dan masyarakat kami,” ungkap Cecilia.

Sepulang dari Amerika, Cecilia mengaplikasikan ilmu yang dia peroleh dengan membuka usaha kafe di Sentani dan mempekerjakan anak-anak Papua.

Dia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Papua sebagai dosen kontrak di Universitas Swadiri Jayapura, terlibat dalam Yayasan Ada Kitong Pung Rumah dan kegiatan di gereja.

Saat pemerintah pusat melakukan seleksi anggota DPRP Papua periode 2024-2029 dari jalur Otsus, Cecilia mendaftar dan mengikuti serangkaian tes sehingga terpilih sebagai anggota dewan.

“Sebagai anggota Dewan hasil pengangkatan dari jalur Otsus, tugas saya adalah menjaga dan memperjuangan hak-hak adat orang asli Papua agar bisa masuk dalam program pemerintah daerah,” timpalnya.

Berbeda dengan Cecilia, Puteri Indonesia Papua 2023 Yunita Alanda Monim mengaku tidak mendapatkan beasiswa Otsus. Karena itu, dia mengaku berjuang sendiri untuk mewujudkan masa depannya.

“Waktu itu, informasi beasiswa Otsus belum banyak yang tahu karena kurangnya sosialisasi. Makanya banyak anak Papua yang berjuang sendiri menempuh pendidikan demi masa depan,” kata Yunita yang kini berprofesi sebagai penyiar TVRI dan karyawan PT Aneka Tambang (Antam) di Jakarta.

Yunita mengaku senang, belakangan ini, makin banyak anak muda Papua yang mendapatkan kesempatan sekolah di berbagai daerah dan luar negeri dibiayai beasiswa Otsus.

“Yang penting pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi tentang program-program Otsus supaya makin banyak masyarakat Papua merasakan manfaatnya, terutama di bidang pendidikan,” ungkap Yunita saat menjadi pembicara bersama Cecilia.

Dia juga membeber fakta yang dia temui pada sejumlah sekolah berasrama di Jakarta, dimana sejumlah anak-anak Papua yang bersekolah di tingkat SMA dikirim oleh kabupaten di Papua.

“Menurut saya, pendidikan harus menjadi fokus perhatian dari program Otsus supaya makin banyak anak-anak muda Papua yang diberdayakan,” timpalnya.

JAKARTA - Gubernur Papua Selatan Apolo Safanto mengatakan, program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Apolo mengusulkan perlu dilakukan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dengan tujuannya adalah untuk percepatan pembangunan di tanah Papua.

Hal itu dikatakan Apolo dalam diskusi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Dia menjelaskan, program pemekaran daerah Papua menjadi 6 provinsi merupakan salah satu bentuk program percepatan pembangunan kesejahteraan.

Pemekaran kabupaten kota pada tahun 2003 dan 2004, termasuk pemekaran provinsi di Papua itu sebenarnya bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mempercepat program pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Juga untuk melaksanakan program-program lain yang sudah dilakukan terutama dalam 4 sektor prioritas yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.

“Kita harus diakui bahwa hal itu sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah ada hasil yang bisa kita nikmati, namun kita juga harus aktif bahwa masih butuh percepatan yang lebih baik lagi dengan melakukan evaluasi terhadap program-program percepatan pembangunan yang sudah dilakukan di Papua,” kata Apolo Safanto.

Apolo mengungkapkan masih ada kendala dalam upaya mempercepat pembangunan di tanah Papua. Terutama soal adanya benturan aturan terkait kewenangan daerah dalam bidang yang sudah diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua dengan UU atau peraturan pusat, misalnya terkait sektor atau bidang seperti kehutanan dan pertambangan.

Dia menyebut kendala yang dihadapi. Salah satunya soal regulasi. Misalnya undang-undang sektoral soal kehutanan, lingkungannya dan lain-lain. Jika turun dengan program dari pemerintah pusat ke daerah, khususnya di Papua maka seharusnya yang berlaku adalah undang-undang khusus itu.

"Di undang-undang Otsus itu misalnya ada kewenangan soal bidang kehutanan tapi di situ ada klausul yang menyebutkan terakhir dikunci bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kehutanan di tanah Papua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Itu berarti kembali lagi ke undang-undang penanganan kehutanan di pusat,” kata Apolo.

Begitu juga soal kepegawaian di Papua dikunci di ayat terakhir disebutkan bahwa pelaksanaan kepegawaian di tanah Papua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu berarti kembali lagi undang-undang aparatur sipil negara (ASN).

“Sehingga seolah-olah jadinya otonomi khusus tapi khususnya tidak ada, karena harus kembali lagi ke undang-undang sektoral aturan pusat. Nah benturan regulasi seperti itu yang perlu diselesaikan,” kata Apolo.

Apolo mengusulkan apabila nanti ada revisi UU Otonomi Khusus Papua ke depan mungkin permasalahan ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat. “Hal ini harus diatur juga di PP, di peraturan pemerintah. Kita tidak perlu takut ada revisi Undang-Undang Otsus Papua, sebab hal itu tidak akan mempengaruhi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas membahas percepatan pembangunan di Tanah Papua. Pembahasan menekankan penyatuan arah kebijakan agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

KetuaKomite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua,Velix Wanggai, mengatakan Kementerian PPN/Bappenas mengundang pihaknya untuk membahas langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Papua. Velix menyebut forum itu penting untuk menyatukan kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan yang dikelola kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Penyatuan pandangan ini dinilai krusial agar kontribusi Papua terhadap target nasional dapat terukur.

“Kami danBadan Perencanaan Pembangunan Nasionalsepakat menyatukan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pengurangan kesenjangan kawasan timur dan barat,” ujar Velix, Selasa (20/1/2026).

Ia menegaskan percepatan pembangunan Papua perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup, hutan, dan ekosistem sosial masyarakat. Konsistensi kebijakan dinilai menentukan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

“Kami berharap koordinasi dan komunikasi dengan Bappenas terus diperkuat guna menyatukan visi, langkah, dan kebijakan pembangunan Papua yang berkeadilan,” kata Velix.

Anggota Komite Eksekutif PapuaPaulus Waterpauwmenyoroti kemiskinan ekstrem sebagai hambatan utama percepatan pembangunan. Menurutnya, persoalan ini belum tertangani secara menyeluruh.

Paulus menyebut pembahasan bersama Bappenas menyoroti akar persoalan pembangunan Papua, termasuk rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia. Kondisi tersebut dinilai membatasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas karena memicu berbagai persoalan lain, mulai dari sosial hingga keamanan,” ujar Paulus.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua, termasuk meminta gubernur dan bupati seluruh daerah tidak menyalahgunakan anggaran untuk perjalanan ke luar negeri.

Penegasan itu disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Dalam forum tersebut, Presiden berdialog langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait realisasi dan rencana anggaran dana otsus.

“Dana otorita khusus (otsus) yang tahun ini belum dicairkan ya, Menkeu?” tanya Presiden Prabowo.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa seluruh dana otsus tahun berjalan telah disalurkan dengan total mencapai Rp12,696 triliun.

Saat ditegaskan kembali oleh Presiden Ke-8 RI itu apakah dana tersebut untuk tahun ini, Purbaya mengangguk membenarkan. Kepala negara kemudian menanyakan besaran dana otsus untuk tahun anggaran berikutnya.

“Dana otsus tahun depan agak turun, Pak. Di anggaran 2026 sebesar Rp10 triliun,” kata Purbaya.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa dana otsus tahun ini dan tahun depan harus dikelola secara bertanggung jawab. Purbaya memastikan bahwa dana otsus tahun berjalan telah dicairkan sepenuhnya ke daerah.

“Catatan kami yang tahun ini sudah dicairkan, yang Rp12 triliun lebih,” kata Purbaya.

Mendengar hal tersebut, Prabowo menekankan agar seluruh kepala daerah memanfaatkan dana otsus secara optimal untuk kepentingan rakyat. Dia juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran, khususnya untuk perjalanan ke luar negeri.

“Tapi saya minta benar-benar para gubernur, para bupati bertanggung jawab. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan mudah mengawasi kinerja pejabat daerah.

“Sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget,” ujarnya.

Dia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk turut melakukan pengawasan, sekaligus mengingatkan kepala daerah agar lebih banyak berada di wilayahnya masing-masing.

“Nanti Mendagri awasi ya, jangan bupati terlalu ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu,” kata Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menambahkan, pemerintah pusat dan komite percepatan siap mendukung daerah melalui berbagai program pembangunan.

“Komite membantu, para menteri siap, program pusat akan turun ke saudara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua, termasuk meminta gubernur dan bupati seluruh daerah tidak menyalahgunakan anggaran untuk perjalanan ke luar negeri.

Penegasan itu disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Dalam forum tersebut, Presiden berdialog langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait realisasi dan rencana anggaran dana otsus.

“Dana otorita khusus (otsus) yang tahun ini belum dicairkan ya, Menkeu?” tanya Presiden Prabowo.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa seluruh dana otsus tahun berjalan telah disalurkan dengan total mencapai Rp12,696 triliun.

Saat ditegaskan kembali oleh Presiden Ke-8 RI itu apakah dana tersebut untuk tahun ini, Purbaya mengangguk membenarkan. Kepala negara kemudian menanyakan besaran dana otsus untuk tahun anggaran berikutnya.

“Dana otsus tahun depan agak turun, Pak. Di anggaran 2026 sebesar Rp10 triliun,” kata Purbaya.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa dana otsus tahun ini dan tahun depan harus dikelola secara bertanggung jawab. Purbaya memastikan bahwa dana otsus tahun berjalan telah dicairkan sepenuhnya ke daerah.

“Catatan kami yang tahun ini sudah dicairkan, yang Rp12 triliun lebih,” kata Purbaya.

Mendengar hal tersebut, Prabowo menekankan agar seluruh kepala daerah memanfaatkan dana otsus secara optimal untuk kepentingan rakyat. Dia juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran, khususnya untuk perjalanan ke luar negeri.

“Tapi saya minta benar-benar para gubernur, para bupati bertanggung jawab. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan mudah mengawasi kinerja pejabat daerah.

“Sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget,” ujarnya.

Dia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk turut melakukan pengawasan, sekaligus mengingatkan kepala daerah agar lebih banyak berada di wilayahnya masing-masing.

“Nanti Mendagri awasi ya, jangan bupati terlalu ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu,” kata Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menambahkan, pemerintah pusat dan komite percepatan siap mendukung daerah melalui berbagai program pembangunan.

“Komite membantu, para menteri siap, program pusat akan turun ke saudara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi program pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri unsur kementerian/lembaga terkait, enam gubernur di Papua, serta para bupati. Presiden dijadwalkan memberikan arahan langsung terkait langkah konkret percepatan pembangunan.

“Hari ini bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan komite eksekutif percepatan otonomi khusus Papua dan juga kementerian K/L dan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan seluruh 42 bupati se-Papua. Tujuannya untuk mencerahkan dan nanti sebentar ada arahan dari Pak Presiden langsung terkait dengan percepatan pembangunan di Papua,” kata Ribka.

Ribka menyebutkan, dialog antara Presiden dengan para gubernur dan bupati akan menjadi ruang penyampaian perkembangan serta berbagai persoalan di lapangan. Namun, secara garis besar pertemuan ini diarahkan pada harmonisasi kebijakan.

“Ya mungkin sebentar dalam dialog antara bapak Presiden dengan gubernur dan bupati menunggu perkembangan, tetapi intinya untuk harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan,” ujarnya.

Terkait agenda ke depan, Ribka menyampaikan bahwa Komite Percepatan Otsus Papua bersama Bappenas baru saja meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) yang akan menjadi acuan pembangunan jangka menengah.

“Ya tadi baru saja kami launching dengan Bappenas terkait dengan RIPP, rencana pembangunan jangka menengah percepatan pembangunan Papua,” kata Ribka.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan bahwa arahan Presiden diharapkan menyentuh percepatan pembangunan di seluruh sektor.

“Papua perlu percepatan pembangunan di semua sisi-sisi,” ujarnya.

Dia juga berharap kepemimpinan Presiden Prabowo mampu menjawab aspirasi yang disampaikan para kepala daerah Papua.

“Mudah-mudahan bapak Presiden yang punya hati untuk orang Papua itu bisa menjawab apa yang kami para gubernur sampaikan,” kata Mathius.

Mathius menambahkan, pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh gubernur di Papua. “Kami semua enam gubernur ada. Dan saya belum tahu, mungkin para bupati juga. Tapi kami enam gubernur,” pungkasnya.

JAKARTA - Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi KhususPapua(KEPP Otsus Papua) berencana mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri perayaan Natal di Papua.

Agenda tersebut akan disampaikan langsung dalam pertemuan seluruh anggota komite bersama Presiden Prabowo, yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Anggota Komite Eksekutif Yanni, menyampaikan harapannya agar Presiden dapat meluangkan waktu untuk hadir. Yanni menilai kehadiran Presiden akan menjadi simbol dukungan moral bagi masyarakat Papua.

"Akan lebih istimewa apabila Presiden sekaligus mengumumkan penobatan Papua sebagai Tanah Injili yang Diberkati," ujar Yanni, Rabu (10/12/2025).

Yanni menjelaskan, penobatan Papua sebagai Tanah Injili yang Diberkati dapat memberi wilayah itu identitas kultural yang khas, setara dengan julukan "Serambi Mekkah" untuk Aceh atau "Pulau Dewata" untuk Bali. Gelar tersebut, merupakan simbol integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.

Pengakuan semacam itu, lanjut Yanni, dapat menjadi penegasan sikap negara terhadap keberagaman budaya dan agama. "Indonesia tidak homogen. Negara memberi ruang bagi kekhasan identitas lokal, dan inilah esensi Bhinneka Tunggal Ika," katanya.

Ia menambahkan, penobatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak komunitas agama lain, melainkan mempertegas pluralisme yang telah lama hidup di Papua dan menjadi khazanah bangsa Indonesia.

Sebagian penjelasan Yanni diperkuat kembali dalam wawancara lanjutan pada Rabu, 10 Desember 2025, saat ia merespons beberapa pertanyaan wartawan mengenai agenda komite dan arah kebijakan Otsus.

Saat rapat komite, Yanni kembali menekankan gagasannya agar dana Otsus Papua disalurkan langsung kepada rakyat melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Ia menilai model penyaluran berbasis transfer langsung dapat meminimalkan kebocoran anggaran yang selama ini terjadi akibat tata kelola pemerintahan yang belum optimal.

"Dengan BLT yang adil, kualitas hidup masyarakat Papua dapat terangkat. Pembangunan manusia adalah inti kesejahteraan dan kunci keberhasilan Otonomi Khusus," ujar Yanni.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai mekanisme penyaluran BLT Otsus, Yanni menyebut perlunya aturan yang rinci, jelas, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Salah satu opsi adalah memberikan dana tersebut langsung ke rekening setiap Orang Asli Papua (OAP) berusia 17 tahun ke atas.

"Katakanlah setiap orang menerima satu juta rupiah. Itu bisa dipakai bayar uang sekolah, pakaian, transportasi, bahkan makanan. Jika satu keluarga ada lima orang, maka totalnya lima juta rupiah, itu sangat terasa manfaatnya," kata Yanni.

Ia menegaskan bahwa dana Otsus juga dapat dinikmati OAP yang bekerja sebagai TNI/Polri maupun ASN. Sementara guru, tenaga kesehatan, tokoh adat, dan tokoh agama dapat memperoleh alokasi lebih besar mengingat peran sosial mereka.

Masih menurut Yanni, dirinya menolak anggapan bahwa pemberian uang tunai akan menciptakan ketergantungan atau disalahgunakan. Dia pun keberatan dengan stigma negatif yang dilontarkan pihak tertentu terhadap orang Papua sebagai "pemabuk" atau "pemalas".

Secara skeptis, ia mengatakan tidak perlu bagi-bagi uang karena itu sama saja memberi ikan, padahal harusnya memberi pancing. Terkait pandangan tersebut Yanni menekankan bahwa pendekatan "pancing" sudah diterapkan dan berlangsung selama 24 tahun, serta menghabiskan anggaran Otsus yang mencapai sekitar Rp 200 triliun.

"Selama 24 tahun ini yang diberikan adalah ‘pancing’, tetapi dampaknya belum seperti yang diharapkan. Kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Karena itu perlu dicoba pendekatan baru berupa BLT, supaya rakyat merasakan langsung," ujarnya.

Dalam rapat komite yang sama, Yanni juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi bencana alam di Papua. Ia menyoroti banjir besar yang belakangan melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Tidak tertutup kemungkinan Papua mengalami hal serupa. Jayapura, Manokwari, dan Pegunungan Arfak pernah mengalami banjir bandang dan longsor yang memakan banyak korban jiwa," katanya.

Ia menegaskan perlunya penindakan tegas terhadap aktivitas illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing yang menurutnya masih terjadi di sejumlah daerah. Yanni mengaku menyaksikan langsung kegiatan pembalakan liar di Sarmi Papua yang diduga melibatkan oknum tertentu. Pengerukan gunung secara ugal-ugalan menurutnya juga perlu diawasi.

Jika tidak diantisipasi, lanjut Yanni, Papua bisa porak-poranda. Dia mengajak semua pihak untuk menyelamatkan generasi masa depan dan habitat alam yang indah di tanah Papua.

JAKARTA - Dinas Pendidikan Provinsi Papua menegaskan komitmen dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP). Hal itu dalam rangka mewujudkan generasi emas Papua.

Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Papua Elia Waromi menuturkan, selama 24 tahun implementasi Otonomi Khusus (Otsus), berbagai program afirmasi telah memberikan dampak besar bagi generasi muda Papua.

”Sebagai orang asli Papua, kami merasakan langsung kemajuan pembangunan pendidikan sejak Otsus diberlakukan. Banyak anak Papua kini bisa mengenyam pendidikan tinggi hingga luar negeri,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Menurut Elia dukungan tersebut merupakan bagian dari amanah UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, serta Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

Berbagai program seperti Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) membuka peluang besar bagi putra-putri OAP untuk mengenyam pendidikan di kampus-kampus terkemuka.

Dalam dua dekade terakhir, ribuan pelajar Papua telah menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana, magister, doktor, bahkan mencapai profesi dan kepakaran akademik.

“Keberhasilan ini menjadi bukti kuat bahwa Otsus menghadirkan perubahan positif dan membuka ruang luas bagi kemajuan pendidikan OAP,” kata Elia.

Selain memperluas akses pendidikan tinggi, Pemerintah Provinsi Papua juga memperkuat layanan pendidikan inklusif melalui program kelas terintegrasi bagi anak putus sekolah, korban kasus sosial, dan siswa yang membutuhkan pendekatan alternatif.

Program yang diinisiasi bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak di Papua yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan.

“Kami sangat mendukung program ini karena menyangkut masa depan generasi Papua. Setiap anak, apa pun latar belakangnya, harus diberi kesempatan untuk kembali ke sekolah,” ujar Elia.

Elia menegaskan keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi berbagai pihak mulai dari Dinas Sosial, DP3AKB, pemerintah daerah, hingga para guru di sekolah-sekolah sasaran. Program ini akan dijalankan hingga 2027 dengan evaluasi berkala bersama pemerintah daerah dan WVI.

Kepala SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor Soleman Salomo Sroyer menyatakan kesiapan sekolahnya untuk menjadi pilot project kelas terintegrasi. Nantinya, pendekatan pada siswa di kelas ini berbeda.

“Kami menyiapkan metode dan fasilitas belajar yang disesuaikan kebutuhan mereka agar kembali percaya diri dan mampu menyelesaikan pendidikan,” ungkapnya.

Soleman berharap hadirnya kelas terintegrasi menjadi ruang baru untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak Papua. Berbagai upaya pemerintah melalui Otsus, afirmasi pendidikan, dan program kelas terintegrasi kini semakin mempercepat kemajuan pendidikan Papua.

Dampak positif terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah, lahirnya generasi muda berprestasi, serta semakin terbukanya akses pendidikan berkualitas hingga pelosok daerah.

“Pembangunan pendidikan yang konsisten dan terarah ini menjadi fondasi kuat bagi lahirnya generasi emas Papua yang siap berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kemajuan Indonesia,” katanya.