Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan melaporkan, seluruh pesawat A320 yang terdampak recall Airbus telah seluruhnya tuntas diperbaiki.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyampaikan, pihaknya telah menindaklanjuti arahan Kelaikudaraan Darurat (Emergency Airworthiness Directive/EAD) yang dikeluarkan oleh Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA).

Hal tersebut terkait software atau perangkat lunak komputer Aileron Elevator (ELAC) 'laik pakai' yang harus dimiliki pesawat Airbus 320 yang beroperasi di Indonesia

“Ditjen Hubud memastikan pesawat telah memiliki ELAC yang laik beroperasi sebelum melaksanakan penerbangan berikutnya" ujar Lukman dalam keterangan resmi, Selasa (2/12/2025).

Lukman menjelaskan, dalam prosesnya Ditjen Hubud telah melakukan pemeriksaan dan downgrade softwareELAC B 104 pada pesawat Airbus 320.

Pihak maskapai pun sudah melakukan tindakan perbaikan terhadap pesawat A320 yang terdampak EAD.

Evaluasi/pemeriksaan terhadap hasil perbaikan juga telah dilakukan oleh Inspektur Kelaikudaraan (Airworthiness Inspector) dan Inspektur Operasi Pesawat udara (Flight Operation Inspector) Ditjen Hubud, dengan hasil telah memenuhi keselamatan penerbangan.

Ditjen Hubud sudah menerbitkan perintah kelaikudaraan (Airworthiness Directives) dalam rangka menjaga keselamatan penerbangan khususnya pesawat Airbus A320 yang beroperasi di Indonesia.

Perbaikan ini pun dilakukan dengan baik tanpa mengganggu operasional penerbangan nasional.

Pada Sabtu (29/11/2025), sejumlah maskapai, termasuk dari Indonesia terdampak keputusan produsen pesawat Airbus SE yang melakukan penarikan (recall) sekitar 6.000 unit armada jenis A320.

Sebanyak enam maskapai Indonesia—Batik Air, Super Air Jet, Citilink Indonesia, Indonesia AirAsia, Pelita Air, dan Transnusa—mengoperasikan total 207 pesawat A320. Dari jumlah itu, 143 unit sedang beroperasi. Sebanyak 38 pesawat atau sekitar 26 persen dari armada yang beroperasi terdampak instruksi ini.

Perbaikan sebagian besar dilakukan dengan mengembalikan perangkat lunak ke versi sebelumnya. Namun, pembaruan wajib diselesaikan sebelum pesawat diizinkan kembali terbang.