JAKARTA - Sebanyak 354 pemuda-pemudi mengikuti sesi Ta'aruf Golek Garwo dalam rangkaian Peaceful Muharam 1448 H, Minggu (28/6/2026). Kegiatan yang menjadi bagian dari Nikah Fest 2026 dan Islamic Wedding Expo ini digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sebagai ruang pertemuan yang aman, edukatif, dan bermartabat bagi generasi muda yang berikhtiar mencari pasangan hidup. Jumlah tersebut belum termasuk peserta yang mendaftar langsung di lokasi.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad mengatakan, Golek Garwo bukan sekadar mempertemukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi ikhtiar menghadirkan proses pencarian jodoh yang sesuai tuntunan agama sekaligus memperkuat kesiapan membangun keluarga sakinah.

Kegiatan ini melengkapi rangkaian Nikah Fest 2026 yang sebelumnya diisi dengan nikah massal, edukasi keluarga, literasi keuangan, zakat, wakaf, hingga pameran layanan pernikahan.

"Hari ini adalah wasilah untuk menghidupkan sunah Rasulullah melalui ikhtiar mencari pasangan hidup. Kalau niatnya karena Allah dan mengikuti sunah nabi, maka kehadiran kita di tempat ini sudah mengandung keberkahan dan pahala," ujar Abu.

Peserta tidak hanya dipertemukan untuk saling mengenal, tetapi juga dibimbing memahami bahwa pernikahan merupakan amanah yang membutuhkan kesiapan lahir dan batin. Karena itu, seluruh rangkaian kegiatan disusun melalui sesi perkenalan, pendalaman komunikasi, hingga muhasabah agar peserta dapat mengenal calon pasangan secara lebih bertanggung jawab.

Dia juga mengingatkan ta'aruf merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengedepankan adab dan kemuliaan. Mengutip Al-Qur'an, Abu mengatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. "Ta'aruf bukan sekadar saling berkenalan, tetapi jalan untuk saling memahami dengan cara yang makruf dan menjaga kehormatan masing-masing," tuturnya.

Abu berharap kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah sehingga semakin banyak generasi muda menempuh jalan pernikahan secara sah, tercatat, dan bertanggung jawab. Hal itu sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang terus mendorong penguatan layanan keagamaan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi menuturkan tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa generasi muda membutuhkan ruang ta'aruf yang terpercaya dan didampingi. Hingga sebelum kegiatan dimulai, sebanyak 354 peserta telah mendaftar dan jumlah tersebut terus bertambah melalui pendaftaran langsung di lokasi.

"Antusiasme peserta sangat luar biasa. Ini menjadi penanda bahwa masyarakat membutuhkan ruang yang mempertemukan para pihak secara baik. Tugas kita bukan hanya memberikan edukasi, tetapi juga memfasilitasi agar ikhtiar menuju pernikahan berlangsung secara terarah," kata Zayadi.

Menurut dia, Golek Garwo dirancang sebagai proses yang sistematis, mulai dari perkenalan, sesi pendalaman, hingga muhasabah. Seluruh tahapan tersebut bertujuan agar peserta dapat saling mengenal tanpa mengabaikan nilai kesopanan, tanggung jawab, dan kesiapan membangun rumah tangga.

Dia mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari ikhtiar spiritual. Keberanian untuk hadir perlu diiringi tekad, doa, dan kesiapan memperbaiki diri agar dipertemukan dengan pasangan terbaik sesuai ketentuan Allah SWT.

Zayadi menilai forum seperti Golek Garwo merupakan salah satu bentuk layanan publik yang relevan dengan kebutuhan generasi muda. Selain membuka kesempatan bertemu calon pasangan, kegiatan ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya membangun keluarga yang kuat sebagai fondasi ketahanan masyarakat.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan adanya aliran uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) ke Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. Hal itu didalami penyidik dari keterangan staf khusus mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Mohammad Nuruzzaman.

"Di mana dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami dan mengkonfirmasi terkait adanya dugaan pemberian uang dari pihak Kementerian Agama kepada pansus DPR," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Budi menjelaskan, keterangan tersebut dibutuhkan guna melengkapi keterangan yang diperoleh penyidik terkait aliran uang tersebut.

"Sehingga untuk menjelaskan supaya 'clear' kedudukan dari dugaan pemberian itu seperti apa, maka kemudian penyidik butuh melakukan pendalaman kepada saksi-saksi, termasuk melalui pemeriksaan hari ini," ujarnya.

Diketahui, KPK menyatakan telah menyita uang senilai USD1 juta. Uang itu diduga akan digunakan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut untuk mengkondisikan Pansus Haji DPR.

Untuk memuluskan hal itu, uang tersebut kemudian dititipkan ke seseorang berinisial ZA.

"Terkait dengan ada uang (USD) 1 juta yang dikembalikan, fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota pansus," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Taufik menyatakan telah memeriksa ZA. Dari pemeriksaan itu, diketahui uang yang dimaksud belum diserahkan ke pihak Pansus DPR.

"Artinya masih ada wacana-wacana karena ini masih pembicaraan terus, dan tadi betul bahwa si tersangka yaitu Yaqut tidak hadir di pansus. Sehingga ini memang fakta yang kita temukan masih dipegang oleh saudara ZA," ujarnya.

Dalam perkara kasus dugaan korupsi kuota haji ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas; eks stafsus Menag, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour); dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Dua nama terakhir ditahan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan penahanan tersebut, semua terangka dalam perkara ini telah mendekam di balik jeruji besi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) hari ini. Fuad Hasan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Hari ini, Senin (15/6), Penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan saksi Sdr. FHM selaku pemilik travel haji Maktour," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (15/6/2026).

Budi mengungkapkan, pemanggilan ini tidak lepas atas dugaan yang bersangkutan mengetahui pengelolaan kuota haji tambahan, sejak dari proses awal pembagian, distribusi, hingga pengisian kuota oleh para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro travel.

Akan hal itu, penyidik membutuhkan keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan perkara yang dimaksud. "KPK meyakini, FHM akan hadir dan memberikan keterangannya dalam pemeriksaan hari ini," ujarnya.

Pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur (FHM) sedianya dijadwalkan pada 2 Juni 2026. Namun, pada waktu itu ia berhalangan hadir.

Lihat video: Susul Eks Menag Yaqut, KPK Jebloskan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji ke Sel!



"Dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, Saksi saudara FHM mengirimkan konfirmasi belum bisa memenuhi panggilan penyidik," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (2/6/2026).

Budi mengungkapkan, absennya yang bersangkutan dari pemeriksaan lantaran ia masih berada di Arab Saudi. "Saksi masih berada di Arab Saudi dalam rangka pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendesak pemerintah dan DPR segera merumuskan regulasi tegas guna menjerat pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Langkah ini dinilai krusial sebagai upaya bersama dalam mengawal dan menjaga akidah umat Islam di Indonesia.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag, Abu Rokhmad menyatakan bahwa kekhawatiran yang disampaikan oleh MUI sangat beralasan.

Berdasarkan hasil pemantauan pihak Kemenag, pergerakan kelompok LGBT di tengah masyarakat saat ini menunjukkan tren yang semakin terbuka dan masif.

"LGBT tentu menjadi concern kami. Kami juga memantau teman-teman LGBT juga mulai membuka diri dan semakin menunjukkan diri secara masif di masyarakat," ujar Abu Rokhmad dalam keterangannya dari laman resmi MUI, dikutip Minggu (14/6/2026).

Merespons desakan MUI agar regulasi sanksi hukum bagi pelaku penyimpangan seksual sesama jenis diperketat, Abu Rokhmad menilai aspirasi tersebut berada di koridor yang tepat.

Menurutnya, menyuarakan arah kebijakan moral masyarakat merupakan hak serta kewenangan penuh dari ulama. Kemenag pun memposisikan MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga sendi-sendi keagamaan negara.

"Saya kira imbauan MUI sudah pada proporsinya, karena itu menyangkut kewenangan Majelis Ulama untuk menyampaikan imbauan kepada pemerintah, terutama yang memiliki kewenangan di dalam membuat regulasi," kata Abu.

"Tentu saja (mendukung). Karena saya kira sejauh ini antara pemerintah dengan Majelis Ulama kan merupakan mitra strategis yang terkait dengan keyakinan, akidah itu merupakan kewenangan dari Majelis Ulama. Kami tentu mendukung upaya agar umat Islam itu bisa menjalankan akidah dan agamanya secara lurus sesuai dengan syariat Islam," lanjutnya.

Di samping mendukung penguatan regulasi di tingkat negara, Kemenag sebagai institusi pembina keagamaan memastikan akan terus memaksimalkan langkah pencegahan dari hulu.

Salah satu strategi utama yang digandeng adalah melalui optimalisasi penerangan agama dan pendekatan dakwah secara persuasif kepada masyarakat.

Melalui pendekatan yang merangkul ini, Kemenag berharap umat Islam secara menyeluruh dapat memahami bagaimana kedudukan hukum LGBT menurut syariat, sekaligus menuntun mereka yang menyimpang untuk kembali ke jalan yang benar.

"Tentu saja kami melakukan penerangan Islam, dakwah secara persuasif tentu saja. Kami berharap bahwa umat Islam secara keseluruhan betul-betul memahami bagaimana LGBT itu menurut ajaran agama kita. Supaya mereka kembali sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam," pungkas Abu Rokhmad.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua tersangka kasus dugaan korupsi terkait kuota haji, hari ini. Kedua tersangka itu ialah ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan ASR sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama.

“Hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan ASR sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri),” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (8/6/2026).

Budi menyampaikan, kedua tersangka itu akan diperiksa di Gedung KPK Merah Putih. Adapun status hukum kedua saksi itu telah tersangka l. “Benar, sebelumnya KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dalam perkara ini,” ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji. Hal itu dipastikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

"Kami sudah konfirmasi ke teman-teman penyidik dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan insya Allah dilakukan penahanan," kata Asep, Senin, 1 Juni 2026.

Lihat video: Mantan Menag Yaqut Resmi Ditahan KPK terkait Kasus Korupsi Kuota Haji



Adapun dua tersangka yang dimaksud ialah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri. Keduanya belum ditahan lantaran pihaknya tengah mengumpulkan alat bukti. Sebab, terdapat batas maksimal waktu penahanan tersangka.

KARANGANYAR - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar menyampaikan keprihatinan dan penyesalannya atas pembubaran paksa kegiatan Kemah Generasi Muda Ahmadiyah di Watu Gambir Park, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (6/6/2026). Peristiwa tersebut patut disayangkan karena kegiatan yang diikuti ratusan peserta, termasuk anak-anak dan remaja.

Situasi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu jalannya kegiatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa takut dan trauma bagi para peserta yang sebagian besar merupakan generasi muda. ”Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kebebasan beragama , berkeyakinan, serta hak warga negara untuk berkumpul dan melakukan kegiatan secara damai,” katanya dalam siaran tertulis, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat semestinya diselesaikan melalui mekanisme dialog, mediasi, dan penegakan hukum yang adil. Serta mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ia menilai negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memperoleh rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks tersebut, aparat keamanan diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara serta mengedepankan pendekatan yang persuasif, profesional, dan proporsional ketika menghadapi dinamika sosial di lapangan.

Lebih lanjut, Gugun mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Perbedaan pandangan maupun keyakinan, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, ketertiban, maupun hak-hak konstitusional warga negara.

Ia juga menegaskan Kementerian Agama terus mendorong penguatan kerukunan umat beragama melalui dialog yang konstruktif dan penyelesaian berbagai persoalan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, penghormatan terhadap hukum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak, harus menjadi landasan dalam setiap penyelesaian konflik di masyarakat. 7 Perbedaan Glamping dan Camping, Anda Lebih Suka yang Mana?

Atas peristiwa di Karanganyar tersebut, Gugun berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan musyawarah, serta bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif. Menurutnya, perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan terpeliharanya kehidupan masyarakat yang rukun merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dijaga oleh semua elemen bangsa.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) ad interim 2022 Muhadjir Effendy tiba-tiba memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Padahal Muhadjir sebelumnya sempat mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan.

Tiba sekitar pukul 17.55 WIB, Muhadjir terlihat mengenakan batik berlengan panjang lengkap dengan kopiah. Saat datang ke KPK, Muhadjir sempat menyapa awak media sebelum menjalani pemeriksaan.

"Enggak, enggak. Kan sudah diumumin (jadwal pemeriksaan)," kata Muhadjir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026).

Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengatakan Muhadjir telah memohon untuk menunda pemeriksaan. KPK pun sempat menyatakan akan melakukan penjadwalan ulang terhadap Muhadjir.

Budi menerangkan pemeriksaan terhadap Muhadjir dilakukan untuk mendalami pengetahuan saksi terkait tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Lihat video: Mantan Menag Yaqut Resmi Ditahan KPK terkait Kasus Korupsi Kuota Haji



"Kalau kita bicara terkait dengan perkara ini, ini tempus-nya kan 2023-2024. Tentunya bagaimana pengetahuan saksi terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama," ujarnya.

Menurut Budi, penyidik hendak mengetahui bagaimana proses dan mekanisme penyelenggaraan haji semestinya dilakukan, khususnya terkait pembagian kuota haji tambahan.

"Karena tentu itu dibutuhkan juga untuk melihat bagaimana proses-proses ataupun mekanisme yang semestinya dilakukan, khususnya terkait dengan pembagian ketika mendapatkan kuota haji tambahan tersebut," tambah Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Namun, KPK belum menahan keduanya. Dengan penetapan tersebut, kini terdapat empat tersangka.

KPK lebih dulu mengumumkan tersangka atas nama eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya pun sudah ditahan. KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agama (Menag) ad interim 2022, Muhadjir Effendy terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK menyebut pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pengetahuan saksi terkait tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

"Kalau kita bicara terkait dengan perkara ini, ini tempus-nya kan 2023-2024. Tentunya bagaimana pengetahuan saksi terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (18/5/2026).

Menurut Budi, penyidik hendak mengetahui bagaimana proses dan mekanisme penyelenggaraan haji semestinya dilakukan, khususnya terkait pembagian kuota haji tambahan.

"Karena tentu itu dibutuhkan juga untuk melihat bagaimana proses-proses ataupun mekanisme yang semestinya dilakukan, khususnya terkait dengan pembagian ketika mendapatkan kuota haji tambahan tersebut," tambah Budi.

Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu sedianya dilakukan pada hari ini Senin (18/5/2026). Namun, Muhadjir meminta penjadwalan ulang karena memiliki agenda lain.

Lihat video: Mantan Menag Yaqut Resmi Ditahan KPK terkait Kasus Korupsi Kuota Haji



"Saksi saudara MHJ sudah memberikan konfirmasi untuk melakukan penundaan pemeriksaan, sehingga penyidik nanti akan berkoordinasi melakukan penjadwalan ulang kepada yang bersangkutan," ucapnya.

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Iduladha 2026 atau 10 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang. Sedangkan Hari Arafah atau 9 Zulhijah 1447 H jatuh pada Selasa 26 Mei 2026.

Awal bulan Zulhijah dimulai pada Senin 18 Mei 2026. Keputusan PP Muhammadiyah ini berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Penetapan Iduladha 2026 ini, dikutip dari laman Muhammadiyah, didasarkan hasil hisab astronomis global yang menggunakan Parameter Kalender Global (PKG). Sistem ini dirancang untuk menghadirkan keseragaman awal bulan Hijriah bagi seluruh umat Islam di dunia.

"Dalam sistem ini, penentuan awal bulan tidak lagi bergantung pada batas wilayah negara, melainkan menggunakan prinsip keterlihatan hilal secara global," sebut PP Muhammadiyah, dikutip Jumat (15/5/2026).

Ijtimak menjelang Zulhijah 1447 H terjadi pada hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul 20.01.02 UTC. Secara astronomis, ijtimak merupakan titik konjungsi antara Matahari dan Bulan yang menjadi awal pergantian bulan kamariah.

Akan tetapi pada saat Matahari terbenam di hari ijtimak tersebut, belum ada satu wilayah pun di muka bumi yang memenuhi Parameter Kalender Global (PKG) 1, yaitu tinggi Bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat sebelum pukul 24.00 UTC.

Selain itu, Parameter Kalender Global (PKG) 2 juga tidak terpenuhi. Setelah pukul 24.00 UTC, tidak ditemukan satu pun wilayah di daratan Amerika yang memenuhi syarat tinggi Bulan minimal 5 derajat, elongasi minimal 8 derajat, serta ijtimak terjadi sebelum fajar di Selandia Baru.

"Karena dua parameter di atas tidak terpenuhi, maka awal Zulhijah tidak dapat dimulai pada 17 Mei, melainkan ditetapkan pada Senin, 18 Mei 2026," lanjutnya.

Berdasarkan penetapan tersebut kemudian dihitung bahwa 10 Zulhijah atau Iduladha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. "Kepastian ini menjadi penting karena memberikan ruang persiapan yang lebih baik bagi umat Islam, baik dalam pelaksanaan ibadah kurban, penjadwalan kegiatan keagamaan, maupun penyelenggaraan aktivitas sosial keumatan," tegas PP Muhammadiyah.

Sidang Isbat

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menggelar Sidang Isbat pada Minggu 17 Mei 2026. Sidang Isbat ini menentukan awal Zulhijah 1447 H dan Iduladha 1447 H.

Rencananya, Sidang Isbat yang menjadi bagian dari mekanisme pemerintah dalam penentuan awal bulan Hijriah dilaksanakan di Auditorium HM Rasjidi, kantor Kementerian Agama, Jakarta.

“Sidang isbat merupakan forum musyawarah yang mempertemukan pemerintah, ormas Islam, serta para ahli falak dan astronomi dalam menetapkan awal bulan Hijriah,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad saat memimpin rapat persiapan Sidang Isbat di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Proses penetapan awal Zulhijah melalui Sidang Isbat ini dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal). Abu Rokhmad menjelaskan, kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif.

Data hisab memberikan gambaran awal posisi hilal, sementara rukyat menjadi konfirmasi faktual melalui pengamatan langsung di berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia.

“Pendekatan ini memastikan keputusan yang diambil tidak hanya berbasis data ilmiah, tetapi juga terkonfirmasi melalui pengamatan lapangan,” ujarnya.

Rangkaian sidang isbat diawali dengan seminar posisi hilal yang memaparkan data astronomi dari Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Seminar ini disiarkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi informasi kepada publik. Setelah itu, panitia akan menerima laporan hasil rukyatul hilal dari berbagai lokasi pengamatan, mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia.

“Menteri Agama selanjutnya akan memimpin sidang dengan mendengarkan pertimbangan para peserta sebelum menetapkan awal Zulhijah secara resmi,” urainya.

Berdasarkan data awal yang dipaparkan dalam rapat persiapan, posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1447 H secara hisab telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. “Perhitungan menunjukkan tinggi hilal berada di atas 3 derajat dan elongasi di atas 6,4 derajat, sehingga secara teori telah memenuhi kriteria imkan rukyat,” ungkapnya.

Meski demikian, Abu menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat prediktif dan belum menjadi dasar penetapan resmi. “Penetapan awal Zulhijah tetap menunggu hasil rukyat dan keputusan sidang isbat sebagai otoritas resmi pemerintah,” tandasnya.

JAKARTA - Direktorat Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) menekankan pentingnya mewujudkan pesantren yang aman bagi santri. Pesantren harus menjadi teladan moral dalam membangun pendidikan yang sehat dan setara.

Hal itu dibahas dalam kegiatan Strategi Komunikasi Pesantren Ramah Anak Bebas dari Kekerasan Fisik dan Seksual di Hotel Luminor, Jakarta pada 12–13 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi nasional dalam memperkuat narasi publik, tata kelola kelembagaan, serta komitmen lintas pihak untuk mewujudkan pesantren yang aman, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i serta diikuti para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri Agama.

Termasuk Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), IKA Perempuan PMII, media keislaman serta berbagai entitas pesantren dan organisasi masyarakat sipil.

Hadir sebagai narasumber utama, Nyai Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid dan Mayadina Rohmi Musfiroh yang memberikan penguatan perspektif pengasuhan, perlindungan anak, dan strategi komunikasi publik berbasis nilai keislaman.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Nasaruddin Umar menegaskan, isu kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan tidak boleh ditutup-tutupi atas nama menjaga marwah lembaga. Menurut Nasaruddin, pesantren justru harus menjadi teladan moral dalam membangun relasi pendidikan yang sehat dan setara.

“Perlindungan anak adalah amanat agama sekaligus amanat konstitusi. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam. Relasi kuasa dalam dunia pendidikan Islam harus diperkecil. Kita memerlukan sakralisasi nilai bahwa relasi kuasa yang timpang adalah sesuatu yang dilarang, baik secara agama, moral, maupun hukum negara,” tegasnya, Kamis (14/5/2026).

Nasaruddin Umar menambahkan, strategi komunikasi pesantren ramah anak tidak cukup hanya berupa slogan dan kampanye simbolik, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan budaya kelembagaan, sistem pelaporan yang aman, penguatan disiplin positif, serta keterbukaan terhadap pengawasan publik.

“Pesantren memiliki tradisi luhur dalam membangun akhlak dan kemanusiaan. Karena itu, pesantren harus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan bermartabat,” lanjutnya.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i menekankan pentingnya ketegasan negara dalam memberikan sanksi terhadap lembaga yang terbukti melakukan pembiaran maupun keterlibatan dalam tindak kekerasan seksual.

“Kita tidak boleh lagi permisif. Pesantren yang terbukti terlibat, melindungi pelaku, atau melakukan pembiaran terhadap kekerasan seksual harus dicabut izin Tanda Daftar Keberadaan Pesantrennya secara tegas. Negara wajib hadir melindungi anak,” tegasnya.

Menurutnya, langkah penegakan hukum dan sanksi administratif harus berjalan beriringan dengan upaya edukasi dan pendampingan agar ekosistem pesantren semakin sehat dan akuntabel.

Dalam sesi pemaparan, Nyai Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menekankan pentingnya membangun budaya pengasuhan yang memanusiakan anak dan menghapus legitimasi kekerasan atas nama kedisiplinan.

“Pesantren perlu memperkuat pendekatan pengasuhan yang berorientasi pada kasih sayang, penghormatan martabat anak, dan pembentukan karakter tanpa kekerasan,” ujarnya.

Sementara Mayadina Rohmi Musfiroh menjelaskan pentingnya sistem perlindungan anak berbasis tata kelola kelembagaan, termasuk mekanisme pengaduan, pencegahan, dan penanganan yang berpihak kepada korban.

"Kegiatan ini menghasilkan penguatan komitmen bersama untuk membangun strategi komunikasi nasional tentang pesantren ramah anak yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari nilai keislaman, tata kelola pendidikan, dan tanggung jawab sosial bersama," paparnya.

Melalui forum ini, Kementerian Agama berharap terbentuk ekosistem komunikasi publik yang mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menjadwalkan menggelar sidang isbat (penetapan) awal Zulhijah 1447 H pada Minggu, 17 Mei 2026. Sidang isbat itu juga bakal mengumumkan kapan Hari Raya IdulAdha 1447 Hijriyah.

“Sidang ini juga akan mengumumkan kapan Hari Raya Iduladha 1447 H bagi umat Islam di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Dia menambahkan, sidang isbat dijadwalkan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama, Jakarta. Sidang tersebut menjadi bagian dari mekanisme pemerintah dalam penentuan awal bulan Hijriah.

“Sidang isbat merupakan forum musyawarah yang mempertemukan pemerintah, ormas Islam, serta para ahli falak dan astronomi dalam menetapkan awal bulan Hijriah,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, proses penetapan awal Zulhijah dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal). Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif.

Dia menambahkan, data hisab memberikan gambaran awal posisi hilal, sementara rukyat menjadi konfirmasi faktual melalui pengamatan langsung di berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. “Pendekatan ini memastikan keputusan yang diambil tidak hanya berbasis data ilmiah, tetapi juga terkonfirmasi melalui pengamatan lapangan,” imbuhnya.

Adapun rangkaian sidang isbat bakal diawali dengan seminar posisi hilal yang memaparkan data astronomi dari Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Seminar ini disiarkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi informasi kepada publik.

Panitia juga bakal menerima laporan hasil rukyatul hilal dari berbagai lokasi pengamatan, mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia. “Selanjutnya, Menteri Agama akan memimpin sidang dengan mendengarkan pertimbangan para peserta sebelum menetapkan awal Zulhijah secara resmi,” jelasnya.

Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan data awal yang dipaparkan dalam rapat persiapan, posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1447 H secara hisab telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. “Perhitungan menunjukkan tinggi hilal berada di atas 3 derajat dan elongasi di atas 6,4 derajat, sehingga secara teori telah memenuhi kriteria imkan rukyat,” ujar dia.

Kendati demikian, kata dia, data tersebut masih bersifat prediktif dan belum menjadi dasar penetapan resmi. “Penetapan awal Zulhijah tetap menunggu hasil rukyat dan keputusan sidang isbat sebagai otoritas resmi pemerintah,” pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) membuka program Beasiswa Sarjana Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) keagamaan. Program beasiswa ini disiapkan bagi para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Al-Qur'an.

"Program beasiswa ini dirancang khusus agar ustaz dan ustazah bisa kuliah tanpa meninggalkan tugas mengajar. Sistemnya fleksibel, berbasis daring, sehingga tetap bisa mengabdi di masyarakat,” ujar Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an Aziz Syafiuddin dikutip Minggu (3/5/2026).

Pendaftaran Program Beasiswa PJJ Keagamaan dibuka mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Pilihan yang tersedia adalah program studi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Agama Islam di UIN Siber Syekh Nurjati.

Seluruh biaya pendidikan mulai dari pendidikan hingga sampai lulus nanti akan ditanggung penuh oleh pemerintah melalui Kemenag.

Aziz berharap para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Al-Qur'an dapat memanfaatkan program pendidikan ini. "Ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan oleh para guru LPQ,” katanya.