JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur (FHM) mengonfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan hari ini. Sedianya, Fuad Hasan bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

”Pada jadwal pemeriksaan hari ini, saksi Sdr. FHM konfirm tidak dapat hadir," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (1/7/2026).

Budi mengungkapkan alasan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan. Menurutnya, Fuad sedang berada di luar negeri. "(Tidak hadir) karena sedang tidak berada di dalam negeri," ujarnya.

Menurut Budi, pemeriksaan Fuad Hasan dibutuhkan untuk melengkapi proses penyidikan terhadap empat tersangka. Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan eks Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Kemudian, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri Asrul Azis Taba.

Dua nama terakhir ditahan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan penahanan tersebut, semua terangka dalam perkara ini telah mendekam di balik jeruji besi.

Lihat video: Usut Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Fuad Hasan Absen Panggilan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur (FHM) pada Rabu (1/7/2026). Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan ini, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menjadwalkan terhadap lima saksi lain, yakni Artha Hanif selaku Direktur PT Thayiba Tora; Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya; Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya; Ali Makki selaku Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata; Ulfaiza selaku karyawan Maktour Travel; dan M Lutfi Makki selaku PSTH2 Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah 2021-2024.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih," ujarnya.

Kendati demikian, Budi belum mengungkapkan materi apa yang akan digali dari keterangan mereka.

Diketahui, KPK sempat memeriksa Fuad 18 Juni 2026. Seusai pemeriksaan, ia enggan mengungkapkan materi pemeriksaannya.

"Biasa, masalah biasa saja, ya," kata Fuad di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Kamis (18/6/2026).

Masih dalam kesempatan yang sama, awak media sempat meminta tanggapannya perihal dugaan perolehan tidak sah PT Maktour sebesar Rp27,8 miliar dalam pelaksanaan haji 2024. Bukannya menjawab, Fuad hanya merespons pertanyaan tersebut dengan tertawa.

Ia juga enggan mengomentari terkait penetapan anak buahnya sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour). "Ya nanti aja ya, biar, biar nanti ini," ujarnya.

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa Direktur Utama PT Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) absen dari panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan alasan kondisi kesehatan. Terkait hal itu, KPK tengah meminta bukti-bukti tersebut.

"Saudara FHM kembali mengonfirmasi tidak hadir untuk hari ini karena kondisi kesehatan yang tidak fit. Untuk itu, penyidik kemudian eh sedang meminta untuk bukti-bukti yang mendukung ketidakhadiran tersebut atas kondisi kesehatan Saudara FHM," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (15/6/2026).

Hari ini merupakan ketidakhadiran Fuad yang kali kedua dari panggilan KPK. Menurut Budi, pihaknya tengah mempertimbangkan akan dilakukan penjadwalan ulang atau penerbitan surat panggilan kedua.

"Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah kemudian nanti akan dijadwalkan ulang kembali, mengingat sudah dua kali tidak hadir dalam penjadwalan ulang, atau kemudian penyidik nanti akan mempertimbangkan menerbitkan surat panggilan kedua, nanti kita akan eh tunggu perkembangannya," ujarnya.

Diketahui, pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur (FHM) sedianya dijadwalkan pada 2 Juni 2026. Namun, pada waktu itu ia berhalangan hadir.

"Dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, Saksi saudara FHM mengirimkan konfirmasi belum bisa memenuhi panggilan penyidik," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Budi mengungkapkan, absennya yang bersangkutan dari pemeriksaan lantaran ia masih berada di Arab Saudi. "Saksi masih berada di Arab Saudi dalam rangka pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.

Atas absennya itu, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Fuad hari ini. Namun, yang bersangkutan kembali absen. "Dengan argumen kondisi kesehatan yang tidak fit," ujar Budi.

JAKARTA - Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) kembali absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji, pada Senin (15/6/2026). Kali ini, absennya lantaran kondisi kesehatan yang menurun setibanya dari Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.

Hal itu sebagai ia jelaskan dalam surat yang disampaikan ke penyidik KPK. "Saat ini saya sudah tiba di Indonesia, akan tetapi kondisi kesehatan saya menurun karena kelelahan," tulis Fuad Hasan Masyhur dalam surat yang ditujukan ke KPK.

Menurutnya, ia siap kooperatif dengan memenuhi panggilan tim penyidik Lembaga Antirasuah jika kondisinya sudah pulih.

"Apabila kondisi Kesehatan saya telah pulih Saya siap memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut," ujarnya.

Dalam surat tersebut, ia mengklaim sudah berkoordinasi dengan Satgas KPK terkait ketidakhadirannya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi ketidakhadiran Fuad dalam pemanggilan hari ini.

"Saksi FHM kembali terkonfirmasi mengajukan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan yang seyogianya dilakukan hari ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi mengungkapkan, yang bersangkutan tidak hadir lantaran kondisi kesehatan yang sedang tidak prima.

"Dengan argumen kondisi kesehatan yang tidak fit," ujarnya.

KPK akan kembali menjadwalkan ulang pemanggilan Fuad Hasan. Akan hal itu, Budi mengimbau pihak yang dimaksud untuk kooperatif memenuhi panggilan.

"Setiap keterangan saksi dibutuhkan agar proses penyidikan perkara dapat berjalan efektif," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Selain Fuad, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tiga saksi lain.

Saksi yang dimaksud adalah Ichwan Muzani Abrianto selaku Manager Building Apartemen Pasar Baru Mansion, King Yuwono selaku Direktur PT Trikarya Idea Sakti, dan Firda Alhamdi selaku Staff Bagian Keuangan PT Raudah Eksati Utama.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga saksi tersebut sudah memenuhi panggilan tim penyidik Lembaga Antirasuah.

Namun, terkait materi apa yang akan digali dari keterangan mereka belum diungkapkan.

Sebelumnya, KPK menyatakan alasan pemanggilan terhadap pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

"FHM diduga mengetahui pengelolaan kuota haji tambahan, sejak dari proses awal pembagian, distribusi, hingga pengisian kuota oleh para PIHK," ujar Budi.

"Oleh karena itu, keterangannya dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan perkara ini," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) hari ini. Fuad Hasan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Hari ini, Senin (15/6), Penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan saksi Sdr. FHM selaku pemilik travel haji Maktour," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (15/6/2026).

Budi mengungkapkan, pemanggilan ini tidak lepas atas dugaan yang bersangkutan mengetahui pengelolaan kuota haji tambahan, sejak dari proses awal pembagian, distribusi, hingga pengisian kuota oleh para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro travel.

Akan hal itu, penyidik membutuhkan keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan perkara yang dimaksud. "KPK meyakini, FHM akan hadir dan memberikan keterangannya dalam pemeriksaan hari ini," ujarnya.

Pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur (FHM) sedianya dijadwalkan pada 2 Juni 2026. Namun, pada waktu itu ia berhalangan hadir.

Lihat video: Susul Eks Menag Yaqut, KPK Jebloskan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji ke Sel!



"Dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, Saksi saudara FHM mengirimkan konfirmasi belum bisa memenuhi panggilan penyidik," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (2/6/2026).

Budi mengungkapkan, absennya yang bersangkutan dari pemeriksaan lantaran ia masih berada di Arab Saudi. "Saksi masih berada di Arab Saudi dalam rangka pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Sebab, KPK menyatakan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan akan dilakukan pada pekan depan.

"Selanjutnya penyidik menjadwalkan ulang untuk pemeriksaannya pada pekan depan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Budi mengungkapkan, kubu Fuad menyatakan akan kooperatif untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan tersebut. "Kami meyakini, saksi akan hadir dalam penjadwalan ulang tersebut," ujarnya.

Kendati demikian, Budi belum mengungkap kapan waktu pastinya terkait penjadwalan ulang pemeriksaan yang dimaksud. "Untuk tanggal pastinya, kami akan update kembali nanti ya," ucapnya.

Pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur (FHM) sedianya dijadwalkan pada 2 Juni 2026. Namun, pada waktu itu ia berhalangan hadir.

"Dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, Saksi saudara FHM mengirimkan konfirmasi belum bisa memenuhi panggilan penyidik," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Budi mengungkapkan, absennya yang bersangkutan dari pemeriksaan lantaran ia masih berada di Arab Saudi. "Saksi masih berada di Arab Saudi dalam rangka pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua tersangka kasus dugaan korupsi terkait kuota haji, hari ini. Kedua tersangka itu ialah ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan ASR sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama.

“Hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan ASR sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri),” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (8/6/2026).

Budi menyampaikan, kedua tersangka itu akan diperiksa di Gedung KPK Merah Putih. Adapun status hukum kedua saksi itu telah tersangka l. “Benar, sebelumnya KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dalam perkara ini,” ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji. Hal itu dipastikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

"Kami sudah konfirmasi ke teman-teman penyidik dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan insya Allah dilakukan penahanan," kata Asep, Senin, 1 Juni 2026.

Lihat video: Mantan Menag Yaqut Resmi Ditahan KPK terkait Kasus Korupsi Kuota Haji



Adapun dua tersangka yang dimaksud ialah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri. Keduanya belum ditahan lantaran pihaknya tengah mengumpulkan alat bukti. Sebab, terdapat batas maksimal waktu penahanan tersangka.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) pada Selasa (2/6/2026). Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Penjadwalan ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaran ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menyatakan, setiap saksi yang dipanggil Lembaga Antirasuah diyakini memiliki informasi penting terkait pengungkapan perkara.

Selain saksi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tersangka dalam perkara tersebut, yakni eks Menteri Agama, Yaqut Cholis Qoumas alias Gus Yaqut.

"Hari ini, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara YCQ sebagai tersangka dalam perkara ini," ujarnya.

Dalam perkara ini, Fuad juga sempat dipanggil pada Kamis (28/8/2025). Pada panggilan tersebut, ia hadir untuk diperiksa.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru setelah melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Tersangka pertama adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri (Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan keduanya melalui Fuad Hasan Masyhur (FHM) selaku Dewan Pembina Forum Sathu (Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah) bertemu dengan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) untuk meminta kuota haji tambahan.

"Tersangka ISM dan ASR disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," kata Asep dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Keduanya bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)

Asep menyebut Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar US$30.000 serta kepada Hilman Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama sebesar US$5.000 dan 16.000 Riyal Saudi Arab .

Asep menambahkan atas hal tersebut, PT Maktour memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar.

"Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada Saudara IAA sebesar USD 406.000. Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ujar Asep.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus, menjadi 50%:50%. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperpanjang masa pencegahan bos travel Maktour Fuad Hasan Masyhur ke luar negeri. Diketahui, ia sempat dicegah ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, tidak perpanjangan itu berdasarkan pertimbangan penyidik. "Mungkin karena ada pertimbangan tertentu dari penyidik, sehingga yang diajukan penambahan atau perpanjangan pencekalan hanya dua saja," kata Setyo saat ditemui pada Jumat (20/2/2026).

Ia juga mengamini tidak perpanjangan hal yang dimaksud merupakan implementasi dari KUHAP baru. "Karena dengan berlakunya KUHAP baru, maka yang bisa dilakukan pencegahan hanya kepada tersangka, saksi enggak," ujarnya.

Sebelumnya, Periode larangan bepergian ke luar negeri terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut memanjang. Hal itu setelah KPK melakukan perpanjangan masa pencegahan ke luar negeri yang bersangkutan.

Hal serupa juga dialami eks stafsus Gus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Sebagaimana diketahui, keduanya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

"Benar, KPK memperpanjang masa cegah ke luar negeri untuk kedua tersangka dalam perkara kuota haji, YCQ dan IAA," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/2/2026).

Budi menyebutkan, perpanjangan pencegahan ke luar negeri ini berlaku hingga 12 Agustus 2026. Menurutnya, kehadiran mereka di Indonesia penting guna melengkapi proses penyidikan.

"Perpanjangan cegah ke luar negeri ini dibutuhkan, karena proses penyidikan masih berlangsung," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Lembaga antirasuah tersebut kini tengah memperdalam bukti kepada Bos Maktour Travel karena diduga melakukan perintangan penyidikan.

"Ya diduga dari informasi yang didapatkan penyidik, dugaan penghilangan barang bukti ya dilakukan oleh pihak-pihak MK Tur (Maktour Travel). Tentu petingginya begitu ya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (2/1/2026).

Adapun dugaan perintangan penyidikan ini diendus KPK, setelah tim penyidik melihat adanya upaya menghilangkan sejumlah dokumen terkait korupsi kuota haji 2023-2024 saat menggeledah Kantor Maktour di Jakarta pada Kamis, 14 Agustus 2025.

"(Penggeledahan) salah satunya adalah di kantor MK Tur, di mana dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik tersebut, penyidik mendapatkan informasi adanya dugaan penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh pihak-pihak MK Tur," kata Budi.

Diduga upaya menghilangkan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara membakar dokumen oleh staf Maktour. Dokumen yang dibakar diduga salah satunya terkait manifes kuota haji yang diterima Maktour Travel.

"Dari informasi yang didapatkan oleh penyidik, kemudian penyidik juga melakukan analisis terhadap dugaan penghilangan barang bukti tersebut," kata Budi.

Lihat video: Eks Menpora Dito Diperiksa, KPK Temukan Bukti Kuat Pelanggaran Kuota Haji!



Kendati demikian, Budi belum bisa mengungkap sosok petinggi Maktour Travel yang memerintahkan upaya menghilangkan dokumen tersebut. Ia menyebut pihak-pihak yang menjadi inisiator penghilang barang bukti saat ini sedang didalami tim.

Nantinya bila ditemukan dua alat bukti terkait perintangan penyidikan, KPK tak segan menerapkan pasal 21 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Itu nanti juga akan didalami," katanya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengumumkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji pada Jumat, 9 Januari 2026. Gus Yaqut ditetapkan sebagai tersangka bersama eks statusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.

Dalam perkara ini Gus Yaqut dikenakan pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, auditor BPK tengah menghitung kepastian dari jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus yang dimaksud.