Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis sektor kesehatan dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% pada 2028–2029. Percepatan hilirisasi industri farmasi, pengembangan industri plasma darah, hingga penguatan ekosistem kesehatan nasional yang terintegrasi dengan kawasan Asean menjadi beberapa upaya yang dilakukan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan belanja kesehatan Indonesia terus meningkat dan secara historis telah mencapai lebih dari 10% setiap tahun. Pertumbuhan belanja ini bahkan menyentuh 16% pada tahun lalu. Namun, besarnya belanja tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional lantaran sebagian besar masih digunakan untuk membeli produk impor.

"Semua belanja ini belum tertranslasikan menjadi pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan, karena sebagian besar masih impor. Jadi yang menikmati GDP growth dan job growth itu di negara lain," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Rabu (24/6/2026).

Oleh karena itu, pemerintah berupaya membangun rantai pasok industri kesehatan dari hulu hingga hilir agar belanja kesehatan dapat menciptakan nilai tambah, investasi, serta lapangan kerja di dalam negeri.

Menurut Budi, strategi tersebut mencakup pembangunan industri bahan baku obat (active pharmaceutical ingredient/API) hingga pengembangan industri biologis berbasis plasma darah.

Dia mencontohkan produksi parasetamol yang selama ini masih bergantung pada impor bahan baku antara seperti fenol. Padahal, bahan baku dasar berupa benzena telah tersedia di Indonesia.

"Kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12%–13% itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan," katanya.

Selain bahan baku obat, pemerintah juga mempercepat pembangunan industri fraksionasi plasma darah yang akan menghasilkan berbagai produk strategis seperti albumin, immunoglobulin intravena (IVIG), faktor VIII, dan faktor IX yang selama ini hampir seluruhnya masih diimpor.

Budi menyebut, pabrik fraksionasi plasma pertama di Indonesia yang dibangun di Karawang dengan investasi sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun ditargetkan mulai berproduksi pada awal 2027 setelah memperoleh izin operasional. "Tinggal nunggu izinnya, mudah-mudahan 2027 bisa produksi 600.000 liter. Kita nggak usah impor lagi," ungkapnya.

Menurut dia, proyek tersebut merupakan contoh bagaimana sumber daya domestik dapat diolah menjadi produk kesehatan bernilai tambah tinggi.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat. Jika sebelumnya lebih dari 90% API masih didatangkan dari luar negeri, kini porsinya telah ditekan menjadi sekitar 70%–80%.

Budi mengatakan sebanyak 35 jenis API telah berhasil diproduksi di dalam negeri dan jumlahnya akan terus ditingkatkan seiring penyederhanaan regulasi agar industri lebih mudah beralih menggunakan bahan baku lokal.

"Sekarang kita bikin supaya API-nya juga bisa dibikin di Indonesia dan itu akan kita tingkatkan terus sehingga hilirisasi terjadi. Kita jangan beli di ujungnya saja, tapi pabriknya beli bahan bakunya juga dari Indonesia,” sebutnya.

Perkuat Pabrik Vaksin

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai penguatan sektor kesehatan merupakan salah satu agenda konkret pemerintah yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan, penguatan industri farmasi, serta transformasi sistem kesehatan akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. “Tinggal meng-upgrade yang sudah ada. Saya kira ini penting karena masalah kesehatan itu masalah kunci,” ucap Luhut.

Dia menambahkan, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%–8% pada 2028 dapat dicapai melalui kombinasi transformasi sektor kesehatan dan implementasi Government Technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. “Kalau ini terjadi, akan membuat Indonesia lebih bagus,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menekankan bahwa penguatan industri kesehatan nasional juga harus dibangun melalui kerja sama regional Asean, terutama dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.

Menurutnya, pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya membangun kapasitas produksi vaksin dan obat di kawasan agar tidak bergantung pada negara lain ketika terjadi krisis kesehatan global.

"Jangan tunggu pandemi berikutnya baru kita panik lagi. Pada saat belum ada pandemi, kita harus mempersiapkan diri," tegasnya.

Mari menjelaskan Asean memiliki potensi pasar sekitar 650 juta penduduk yang dapat menjadi fondasi pengembangan industri vaksin regional. Untuk itu, diperlukan integrasi rantai pasok, harmonisasi regulasi melaluimutual recognition agreement (MRA), serta penguatan riset dan pengembangan bersama antarnegara anggota.

Dia menilai kolaborasi tersebut akan memperkuat ketahanan kesehatan kawasan sekaligus mendukung pengembangan industri kesehatan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di masing-masing negara.

“Bisa saja mata rantai vaksin manufacturing itu berada di masing-masing negara, tetapi yang penting bagaimana kita membangun sistem rantai pasok yang kuat secara regional, dan dapat diakses secara regional," tuturnya.

Industri Dorong Sektor Hulu

Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan dan Laboratorium sekaligus pelaku industri biofarmasi FX Sudirman mengatakan industri farmasi nasional pada dasarnya telah memiliki kapasitas manufaktur yang cukup di sisi hilir. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan utama yang membuat nilai tambah industri lebih banyak mengalir ke luar negeri.

"Hilirisasinya sudah oke, hulunya yang masih belum kuat kita, sehingga kita masih tergantung sama luar negeri," ucapnya kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 250 industri farmasi yang memproduksi obat jadi. Namun, sebagian besar masih mengandalkan bahan baku impor dan melakukan proses formulasi, pengemasan, serta produksi di dalam negeri.

Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan sektor lain yang memiliki sumber daya hulu domestik. Dalam industri farmasi, justru sektor hulu memproduksi bahan baku obatlah yang perlu diperkuat agar belanja kesehatan nasional memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Sudirman menyebut sejumlah perusahaan mulai mengembangkan produksi bahan baku obat di dalam negeri. Saat ini, Indonesia telah mampu memproduksi sekitar 90 jenis bahan baku obat dari ribuan jenis yang digunakan industri farmasi.

"Kalau kita bisa pakai semua bahan baku obat itu untuk kepentingan di hilirnya, maka kita bisa hemat impor bahan baku itu belasan persen dari nilai impor kita," katanya.

Terkait pembangunan industri fraksionasi plasma darah, Sudirman menyampaikan upaya tersebut berpotensi menghemat devisa dalam jumlah signifikan. "Kalau kita bisa bikin, itu juga akan menghemat devisa kita. Berarti kita bisa hemat ratusan juta dolar juga," tegasnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan keberhasilan industri plasma darah juga bergantung pada ketersediaan bahan baku plasma. Karena itu, regulasi mengenai pengelolaan donor darah dinilai perlu lebih fleksibel agar pasokan plasma dapat memenuhi kebutuhan industri.

Di sisi lain, pengembangan industri bahan baku obat dinilai menghadapi tantangan dari sisi skala ekonomi. Banyak bahan baku obat kimia berasal dari industri petrokimia yang membutuhkan investasi besar dengan tingkat pengembalian yang relatif panjang.

Oleh karenanya, Sudirman menilai pemerintah perlu memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun industri strategis tersebut.

"Kalau diberikan ke bisnis atau swasta mungkin enggak menguntungkan. Tapi dalam jangka panjang itu bisa memperkuat ketahanan kesehatan kita," katanya.

Selain penugasan kepada BUMN, dia juga mendorong pemerintah memberikan kepastian pasar melalui prioritas belanja produk yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan perlindungan terhadap investasi yang dilakukan pelaku industri.

Dia mengemukakan bahwa berbagai insentif fiskal seperti tax holiday sebenarnya sudah tersedia, tetapi skemanya belum sesuai dengan karakteristik industri farmasi yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai titik keseimbangan.

Di samping itu, Sudirman menilai pemerintah perlu menetapkan obat dan vaksin sebagai barang strategis agar arah kebijakan sejalan dengan upaya membangun kemandirian industri kesehatan nasional. "Sampai sekarang obat dan vaksin itu masih belum merupakan barang strategis. Di satu sisi pemerintah menganggap ini penting, tetapi dari sisi kebijakannya nggak dianggap penting," singgungnya.

Terlepas dari tekanan jangka pendek akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya impor bahan baku, Sudirman optimistis prospek industri farmasi nasional tetap positif seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dan keberadaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pembeli utama produk farmasi, menurutnya akan menjadi penopang utama pertumbuhan industri dalam jangka panjang.

"Yang tekanan sekarang adalah biaya karena dolar dan supply. Bukan pada potensi market. Industri melihatnya potensi market, dan saya yakin industrinya akan tumbuh lebih kencang kalau ekonominya baik," katanya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kemitraan plasma di Provinsi Riau untuk periode 24–30 Juni 2026 ditetapkan sebesar Rp3.776,16 per kilogram untuk kelompok umur tanaman 9 tahun.

Penetapan harga dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi mengatakan harga TBS tertinggi untuk kelompok umur 9 tahun turun Rp9,72 per kilogram atau 0,26% dibandingkan periode sebelumnya.

“Dengan demikian, harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan ditetapkan sebesar Rp3.776,16 per kilogram. Harga cangkang ditetapkan Rp19,77 per kilogram. Pada periode ini, indeks K yang digunakan sebesar 92,87 persen. Sementara itu, harga penjualan CPO mengalami kenaikan Rp61,40 per kilogram, sedangkan harga kernel turun Rp124,57 per kilogram dibandingkan minggu lalu,” kata Supriadi.

Dalam penetapan harga kali ini, sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) tidak melakukan penjualan. Sesuai ketentuan Pasal 16 Permentan Nomor 13 Tahun 2024, harga CPO dan kernel yang digunakan mengacu pada harga rata-rata tim. Jika hasil validasi masuk kategori validasi dua, maka digunakan harga rata-rata Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

Pada periode ini, harga rata-rata CPO KPBN tercatat sebesar Rp15.335 per kilogram, sedangkan harga kernel sebesar Rp12.610 per kilogram.

Supriadi mengatakan koreksi harga TBS pekan ini terutama dipengaruhi penurunan harga kernel, meskipun harga minyak sawit mentah (CPO) masih mengalami kenaikan.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, harga TBS yang ditetapkan tim untuk mitra plasma mengalami penurunan. Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan oleh turunnya harga kernel,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah bersama tim penetapan harga terus melakukan pembenahan tata kelola guna memastikan proses penetapan harga berjalan sesuai ketentuan dan mencerminkan kondisi pasar.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya serius seluruh pemangku kepentingan yang didukung Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Harga TBS Kemitraan Plasma Riau Periode 24–30 Juni 2026

• Umur 3 tahun: Rp2.905,29/kg
• Umur 4 tahun: Rp3.298,26/kg
• Umur 5 tahun: Rp3.497,10/kg
• Umur 6 tahun: Rp3.650,18/kg
• Umur 7 tahun: Rp3.728,26/kg
• Umur 8 tahun: Rp3.772,38/kg
• Umur 9 tahun: Rp3.776,16/kg
• Umur 10—20 tahun: Rp3.755,44/kg
• Umur 21 tahun: Rp3.695,74/kg
• Umur 22 tahun: Rp3.638,34/kg
• Umur 23 tahun: Rp3.577,22/kg
• Umur 24 tahun: Rp3.510,14/kg
• Umur 25 tahun: Rp3.434,80/kg
• Umur 26 tahun: Rp3.389,05/kg
• Umur 27 tahun: Rp3.343,02/kg
• Umur 28 tahun: Rp3.298,13/kg
• Umur 29 tahun: Rp3.281,08/kg
• Umur 30 tahun: Rp3.266,86/kg

Bisnis.com, PADANG — Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengajak berbagai pihak untuk bisa bergerak bersama untuk membantu mencarikan peluang agar sawit swadaya/rakyat bisa bermitra dengan pabrik sawit/CPO.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan, Syafrianto melihat sejauh ini belum ada kemitraan yang lahir dari pekebun swadaya, tapi yang telah berjalan adalah kemitraan dalam pola plasma. Sementara itu di Sumbar telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit meski peran di lapangan masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan dan kendala.

“Dengan hadirnya Satgas Pengawas Harga TBS di Sumbar ini, kami menaruh harapan agar pemerintah provinsi dapat lebih efektif mendorong terbentuknya kemitraan baru di kabupaten dan kota melalui peran satgas,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dia menyampaikan pentingnya untuk memperjuangkan perkebunan sawit swadaya ini, karena dari segi harga, sangat jauh berbeda yang diterima oleh sawit plasma yang telah bermitra dengan perusahaan CPO. Harga sawit plasma jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima oleh sawit swadaya, dan hal ini dapat menimbulkan kesenjangan kesejahteraan petani sawit yang tidak hanya di Pesisir Selatan saja, tapi bagi seluruh petani sawit swadaya yang ada di Sumbar.

“Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi petani, keberadaan Satgas Pengawas Harga TBS diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Sumbar,” sebutnya.

Menurutnya bicara soal keberadaan Satgas Pengawas Harga TBS di Sumbar ini merupakan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 sebagai upaya pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap harga TBS dari lembaga pekebun yang telah bermitra dengan perusahaan.

Kemudian melihat pada latar belakang pembentukan satgas serta ruang lingkup tugas yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat. Makanya langkah hadirnya satgas tidak hanya bicara soal pengawasan harga TBS semata, tapi bisa membangun peluang kemitraan bagi sawit swadaya.

Dia menuturkan tidak tertutup kemungkinan ada berbagai kendala yang selama ini dihadapi Tim Penetapan Harga TBS, terutama dalam memperoleh data dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Begitupun untuk ruang lingkup tugas satgas saat ini masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab persoalan utama yang dihadapi petani sawit di lapangan.

Selain itu, masih ditemukan sejumlah perusahaan yang dinilai kurang kooperatif dalam mendukung proses penetapan harga. Oleh karena itu, pemda menaruh harapan yang besar kepada satgas agar mampu memperkuat pengawasan dan kemudian mendukung terwujudnya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga pekebun dan perusahaan kelapa sawit.

Melihat dari data Tim Ahli Penetapan Harga TBS Provinsi Sumbar, luas lahan pekebun yang telah bermitra masih di angka sekitar 18 ribu hektare. Angka tersebut masih jauh dibandingkan total luas perkebunan kelapa sawit masyarakat yang mencapai sekitar 500 ribu hektare di Sumbar.

Melihat kondisi itu, dia berharap keberadaan satgas tidak hanya berfokus pada pengawasan harga, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kemitraan-kemitraan baru antara petani dan perusahaan, sehingga manfaat penetapan harga TBS dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dia bilang sejauh ini Pemkab Pesisir Selatan telah berupaya menginisiasi berbagai skema kemitraan antara petani dan perusahaan. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk adanya resistensi dari pihak perusahaan. “Kami berharap satgas yang dibentuk secara kolaboratif oleh pemerintah provinsi tersebut dapat lebih efektif mendorong terbentuknya kemitraan baru di kabupaten dan kota," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan biaya pendidikan mendorong pentingnya perencanaan keuangan keluarga sejak dini. Persiapan dana pendidikan dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi kebutuhan biaya sekolah yang terus meningkat seiring jenjang pendidikan anak.

Berdasarkan Statistik Penunjang Pendidikan 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata biaya pendidikan pada jenjang SD sederajat mencapai Rp4,56 juta per tahun ajaran. Angka tersebut meningkat menjadi Rp10,19 juta per tahun ajaran pada jenjang SMA/SMK sederajat.

Data tersebut menunjukkan pendidikan menjadi salah satu kebutuhan jangka panjang yang memerlukan perencanaan keuangan yang matang. Selain meningkat seiring jenjang pendidikan, biaya pendidikan juga berbeda pada setiap kelompok rumah tangga.

Pada kelompok 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran tertinggi, rata-rata biaya pendidikan SD sederajat mencapai Rp8,88 juta per tahun ajaran. Sementara pada kelompok 40 persen rumah tangga dengan pengeluaran terendah tercatat sebesar Rp3,28 juta per tahun ajaran.

PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menilai perencanaan dana pendidikan perlu menjadi bagian dari pengelolaan keuangan keluarga agar kebutuhan pendidikan anak dapat dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan finansial lainnya.

Direktur Bisnis Individu merangkap Plt Direktur Bisnis Korporasi IFG Life Fabiola Noralita mengatakan, perencanaan pendidikan sebaiknya dilakukan jauh sebelum anak memasuki usia sekolah.

"Setiap orang tua tentu ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu, perencanaan dana pendidikan sebaiknya tidak menunggu hingga anak memasuki usia sekolah, melainkan dipersiapkan sejak dini sebagai bagian dari perencanaan keuangan keluarga," ujar Fabiola, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, keluarga juga perlu memperhitungkan berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga sehingga rencana pendidikan anak tetap dapat berjalan sesuai harapan.

Kebutuhan perencanaan pendidikan sejak dini dinilai semakin relevan di tengah bonus demografi Indonesia. Dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif, semakin banyak keluarga yang berada pada fase membangun masa depan dan mempersiapkan berbagai kebutuhan jangka panjang.

Di sisi lain, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat literasi asuransi masyarakat Indonesia baru mencapai 45,45 persen, sedangkan tingkat inklusinya sebesar 28,50 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbuka ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai instrumen perlindungan keuangan sebagai bagian dari perencanaan masa depan keluarga.

Fabiola mengatakan, pendidikan merupakan salah satu tujuan keuangan yang perlu dipersiapkan dan dijaga keberlangsungannya. Karena itu, perencanaan yang matang dan perlindungan terhadap risiko keuangan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pendidikan anak di masa depan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan pelatihan vokasi nasional yang menyasar lulusan SMA/SMK dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan pelatihan vokasi nasional untuk 220 ribu lulusan SMA/SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK.

"Pelatihan vokasi nasional dengan target besar 220 ribu dengan target kita fokus itu adalah lulusan SMA (dan) SMK dan 50 ribu orang adalah untuk mereka yang terkena PHK," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Selain pelatihan vokasi, Kemnaker juga akan melaksanakan kembali program magang nasional angkatan II pada Juli 2026 mendatang untuk 150 ribu peserta lulusan perguruan tinggi.

Dalam paparannya, Yassierli menyampaikan sejumlah evaluasi sementara terkait magang nasional angkatan I yang telah rampung dilaksanakan pada Oktober 2025 hingga Juni 2026.

Program ini diikuti sekitar 102.600 ribu peserta di berbagai perusahaan dan instansi pemerintah seluruh Indonesia.

Ia membeberkan sebanyak 30 persen peserta dilaporkan mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan tempat magang.

Angka tersebut berdasarkan hasil survei peserta batch 1 dan 2 sebanyak 65.245 peserta magang dan 7.217 perusahaan penyelenggara magang.

"(Sebanyak) 33 persen mengatakan belum ditawari tapi ada indikasi dan 37,26 persen mengatakan tidak ditawari sampai pelaksanaan magang selesai terakhir," katanya.

Yassierli mengatakan mayoritas peserta magang sangat puas dengan program magang nasional. Secara rinci, sebanyak 52,13 persen peserta merasa sangat puas, 32,13 persen puas, 15,05 persen cukup puas, 0,29 persen tidak puas, serta 0,42 persen sangat tidak puas.

Lebih lanjut, ia menjelaskan program dinilai tepat sasaran karena dapat membantu perekonomian keluarga. Sebanyak 36,52 persen peserta menyebut uang saku setara Upah Minimum (UMR) yang mereka terima sangat membantu perekonomian keluarga, 30,61 persen merasa membantu, 30,45 persen cukup membantu, 2,07 persen tidak membantu, dan 0,35 persen sangat tidak membantu.

Di sisi lain, dari sisi perusahaan penerima peserta magang, sebesar 34,92 persen perusahaan sangat puas dengan kontribusi peserta, 49,21 persen cukup puas, 15,42 persen tidak puas, dan 0,32 persen sangat tidak puas.

"Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan yang kedua," pungkas Yassierli.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan membiayai pendidikan puluhan ribu siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah swasta.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak ada lagi persoalan terkait skema pembiayaan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Menurut gubernur yang akrab disapa KDM itu, jumlah siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri tahun ini diperkirakan berkisar antara 70.000 hingga 80.000 orang. Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," ujar KDM dalam keterangan tertulis yang diterima pada Ahad (21/6/2026).

Terkait adanya pernyataan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang membantah adanya kerja sama, KDM menegaskan bahwa Pemprov Jabar menjalin kerja sama langsung dengan sekolah, bukan dengan organisasi.

Menurut dia, nota kesepahaman atau kerja sama dilakukan dengan masing-masing sekolah swasta yang bersedia menjadi mitra pemerintah dalam menampung siswa.

"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MoU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," katanya.

KDM mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat sekitar 700 sekolah swasta yang menyatakan kesediaan menjadi mitra Pemprov Jabar. Kesediaan tersebut dibuktikan melalui surat pernyataan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah. "Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," katanya.

Dengan jumlah tersebut, KDM optimistis seluruh siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap dapat memperoleh akses pendidikan. Apalagi, biaya pendidikan mereka akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," tegasnya.

Informasi menyebutkan jumlah sekolah swasta yang akan bekerja sama dengan Pemprov Jabar mencapai 800 sekolah.

Bisnis.com, PAINAN — Harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengalami peningkatan mencapai Rp2.200 per kilogram pada pekan ketiga Juni 2026 .

Menurut keterangan pengepul di Sutera, Pesisir Selatan, Anggi, harga Rp2.200 per kilogram itu mengalami kenaikan bila dibandingkan pada pekan pertama Juni 2026, dimana harga TBS sawit rakyat anjlok jadi Rp600 per kilogram.

"Harga ini sudah naik, bahkan seperti harga awal tahun 2026. Biasanya harga tertinggi harga TBS sawit rakyat di wilayah Kecamatan Sutera ini Rap2.700 per kilogram," katanya, Sabtu (20/6/2026).

Dia menjelaskan adanya kenaikan harga TBS sawit rakyat ini, setelah adanya gerak cepat pemerintah merespon kondisi harga di tingkat petani yang tidak bermitra dengan perusahaan. Alhasilnya, gerak pemerintah itu memberikan dampak yakni kembalinya harga TBS di posisi biasanya.

"Kalau harga TBS sawit rakyat ini kan beda dengan harga sawit plasma yang sudah bermitra dengan perusahaan, dan harga TBS nya itu mengacu pada penetapan pemerintah. Beda dengan sawit rakyat, perusahaan yang menentukan," ungkapnya.

Dia menceritakan sebagai pengepul, biasanya yang menjadi pertimbangan harga oleh perusahaan CPO itu adalah kualitas buah sawitnya itu, punya rendemen berapa, serta beberapa persyaratan lainnya. Kemudian yang jadi tolak ukur pengepul, terkait jarak tempuh lokasi panen untuk dikirim ke pabrik.

"Jadi semakin jauh lokasi pabrik nya dari kawasan perkebunan rakyat, kami pengepul juga perlu menghitung biaya angkut nya. Seperti di Pesisir Selatan, pabrik CPO banya ke arah Selatan Sumbar, jarak dari Sutere ke pabrik butuh waktu kurang lebih 5 jam perjalanan," ucapnya.

Oleh karena itu, bicara soal sawit rakyat, maka banyak persoalan yang ditemukan di lapangan, sehingga membuat harga TBS sawit rakyat jauh berbeda dengan sawit plasma.

Salah seorang petani sawit, Zulmasri mengatakan harga Rp2.200 per kilogram ini terbilang harga yang cukup bagus. Artinya dari hasil panen, masih bisa menyisahkan sedikit modal untuk beli pupuk, dan bisa pula untuk kebutuhan rumah tangga.

"Rp2.200 per kilogram ini sudah lumayan, dari pada Rp600 per kilogram dulu. Kalau bisa berharap, ingin pula menikmati harga yang ditetapkan pemerintah kepada petani sawit plasma itu," pintanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska menilai solusi yang bisa dilakukan untuk mengangkat perekonomian kebun sawit rakyat itu adalah pemerintah perlu menambah keberadaan pabrik CPO yang disebar ke sejumlah wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

Dia bilang dari data yang dimilikinya, saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 5 unit pabrik CPO, dan keberadaan 5 unit pabrik tersebut, belum memadai untuk menampung luas lahan dan produksi sawit yang ada di Pesisir Selatan.

Kemudian untuk lokasi pabrik masih tersentra di wilayah selatan nya, sedangkan perkebunan kelapa sawit masih banyak dari Kecamatan Sutera, hingga ke Lunang yang berdekatan dengan perbatasan Sumbar - Bengkulu.

“Jadi bisa bangun juga pabrik CPO di Kecamatan Lengayang, dan lokasi ini bisa menjangkau juga panen kebun sawit di Sutera,” ucap dia.

Novermal menjelaskan melihat data tahun lalu, di Pesisir Selatan tercatat ada 41 ribu hektar kebun kelapa sawit dengan status kebun rakyat (milik masyarakat) atau kebun swadaya. Lalu, ada 36 ribu hektar kebun HGU (milik perusahaan), dan kebun plasma baru sekitar 700-an hektar.

“Jadi luas lahan itu, idealnya pabrik CPO minimal 8 unit pabrik dan lebih baik bisa hingga 10 unit pabrik CPO nya. Kini baru ada 5 unit pabrik CPO, dan hal ini adalah sebuah masalah sebenarnya, kebun sawit rakyat mau dikemanakan nasibnya. Saya berharap kondisi itu menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Dia menyebutkan bicara soal harga sawit untuk kebun rakyat yang rendah bukanlah hal yang baru, malahan sudah berlangsung lama. Kondisi itu bahkan sudah berulang kali diperjuangkan, termasuk dua kali hearing di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, tapi hasilnya masih nol koma nol.

Sekarang dengan adanya Permentan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra. Artinya, selain mengatur harga TBS kebun plasma, juga mengatur harga TBS kebun rakyat. “Tapi, Pergub-nya belum ada. Harusnya pemerintah daerah cepat merespon aturan itu,” sebutnya.

Oleh karena itu, Novermal meminta kepada Gubernur Sumbar dan Bupati Pesisir Selatan tegas untuk memperjuangkan nasib petani sawit terutama yang kebun rakyat.

Selanjutnya, kepala daerah perlu untuk segera membuat Pergub Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kebun Rakyat, dan iringi dengan cek rendemen TBS kelapa sawit hamparan Surantih sampai Silaut, dan pembentukan kelembagaan petani.

Menurutnya agar segala bentuk aturan tersebut berjalan cepat, jadikan saja para pedagang pengumpul sebagai ketua kelompok tani atau ketua koperasi, dan pekebun mitranya sebagai anggota, dan fasilitasi mereka bermitra dengan pabrik kelapa sawit.

“Kalau Gubernur dan Bupati ada niat baik dan tidak termakan kajai (karet), Insya Allah harga TBS kelapa sawit kebun rakyat di Pesisir Selatan bisa pula setara dengan harga TBS kebun rakyat di Sijunjung,” ujar Novermal, Anggota Komisi I DPRD Pessel ini.

Selain itu, Novermal juga berharap agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun mengawasi praktek usaha yang terindikasi curang ini. “Bicara soal investasi, pasti kami dukung. Tapi tidak boleh merugikan rakyat,” tutupnya.

Bisnis com, PEKANBARU - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit telah melaksanakan rapat penetapan harga TBS mitra plasma untuk periode 17–23 Juni 2026.

Penetapan harga kali ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra serta Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, mengatakan berdasarkan tabel rendemen harga baru hasil kajian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang telah disepakati tim, kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok umur tanaman sembilan tahun, yakni sebesar Rp17,36 per kilogram atau naik 0,46 persen dibandingkan periode sebelumnya.

“Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan naik menjadi Rp3.785,88 per kilogram. Harga tersebut berlaku untuk periode 17–23 Juni 2026, dengan harga cangkang sebesar Rp19,15 per kilogram,” kata Supriadi.

Ia menjelaskan, pada periode ini indeks K yang digunakan sebesar 93,30 persen. Sementara itu, harga penjualan crude palm oil (CPO) mengalami kenaikan sebesar Rp231,87 per kilogram, sedangkan harga kernel turun Rp654,23 per kilogram dibandingkan minggu sebelumnya.

Menurut Supriadi, terdapat sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak melakukan penjualan pada periode ini. Berdasarkan Pasal 16 Permentan Nomor 13 Tahun 2024, harga CPO dan kernel yang digunakan dalam perhitungan adalah harga rata-rata tim. Apabila terkena validasi dua, maka digunakan harga rata-rata Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

Pada periode ini, harga rata-rata CPO KPBN tercatat sebesar Rp15.281,00 per kilogram, sedangkan harga kernel KPBN sebesar Rp12.475,00 per kilogram.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, harga TBS yang ditetapkan tim untuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan oleh naiknya harga CPO,” ujarnya.

Supriadi menegaskan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun terus melakukan perbaikan tata kelola penetapan harga agar sesuai dengan regulasi dan memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya serius seluruh pemangku kepentingan yang didukung Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Daftar Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Plasma Provinsi Riau Periode 17–23 Juni 2026

Umur tanaman 3 tahun Rp2.913,56/kg

Umur tanaman 4 tahun Rp3.306,88/kg

Umur tanaman 5 tahun Rp3.506,01/kg

Umur tanaman 6 tahun Rp3.659,38/kg

Umur tanaman 7 tahun Rp3.737,76/kg

Umur tanaman 8 tahun Rp3.781,98/kg

Umur tanaman 9 tahun Rp3.785,88/kg

Umur tanaman 10–20 tahun Rp3.765,20/kg

Umur tanaman 21 tahun Rp3.705,46/kg

Umur tanaman 22 tahun Rp3.648,06/kg

Umur tanaman 23 tahun Rp3.586,91/kg

Umur tanaman 24 tahun Rp3.519,81/kg

Umur tanaman 25 tahun Rp3.444,43/kg

Umur tanaman 26 tahun Rp3.398,66/kg

Umur tanaman 27 tahun Rp3.352,64/kg

Umur tanaman 28 tahun Rp3.307,78/kg

Umur tanaman 29 tahun Rp3.290,71/kg

30 tahun | 3.276,49

JAKARTA - Puluhan siswa SMAN 48 Jakarta mengikuti kegiatan bertajuk Jakarta Weather Detective (U-Detect Jakarta). Program U-Detect dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pemantauan lingkungan menggunakansensor cuaca berbasis Internet of Things (IoT).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh PT Insight Investments Management (IIM) Makmur, dan U-Inspire Indonesia melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Pelatihan ini dalam upaya meningkatkan literasi iklim, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) bagi generasi muda dan diluncurkan pada Rabu 17 Juni 2026.

Sebanyak 30 siswa yang terbagi dalam 15 kelompok mendapatkan kesempatan untuk mempelajari cara kerja sensor, melakukan pengumpulan data suhu dan kelembapan secara real-time, serta menganalisis kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.

Melalui pendekatan citizen science, para siswa berperan sebagai “detektif cuaca” yang tidak hanya memahami teori perubahan iklim dan fenomena Urban Heat Island (UHI), tetapi juga terlibat langsung dalam proses observasi dan pengolahan data. Sebanyak 15 sensor cuaca ditempatkan di rumah siswa dan satu titik di lingkungan sekolah untuk menghasilkan data mikroklimat yang lebih representatif.

Direktur PT IIM Ria M Warganda mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pengelolaan investasi yang bertanggung jawab.

"Kami percaya investasi tidak hanya menghasilkan manfaat finansial, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Melalui program U-Detect, kami ingin mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki literasi iklim, kemampuan analisis data, dan kepedulian terhadap isu keberlanjutan yang semakin penting di masa depan,” ujar Ria Kamis (18/6/2026).

Lihat video: Kenapa Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas?



Chief Investment Officer PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) Stefanus Dennis Winarto menilai program U-Detect Jakarta menunjukkan investasi dapat berkontribusi dalam menciptakan dampak yang nyata bagi masyarakat.

“Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa investasi tidak hanya membantu masyarakat membangun masa depan keuangan, tetapi juga mendukung berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi lingkungan dan pendidikan. Sama seperti investasi yang bertumbuh melalui compounding, kontribusi kecil yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menghasilkan dampak yang semakin besar dari waktu ke waktu. U-Detect Jakarta menjadi salah satu contoh bagaimana partisipasi investor dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Stefanus.

Selama periode monitoring, siswa melakukan pengamatan terhadap kondisi cuaca dan lingkungan di sekitar mereka. Hasil pengamatan tersebut kemudian dipresentasikan dalam sesi akhir program untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi.

Program hasil kolaborasi PT IIM dan Makmur ini dilaksanakan bersama Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) sebagai mitra pengelola program dan U-Inspire Indonesia sebagai mitra pelaksana.

“Melalui kolaborasi ini, U-Detect Jakarta diharapkan dapat menjadi model edukasi yang dapat direplikasi di berbagai sekolah lainnya, serta dapat berkontribusi dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan berkualitas, aksi terhadap perubahan iklim, dan pembangunan kota yang berkelanjutan,” ujar Ketua Pengurus Yayasan U-Inspire Indonesia, Giovanni Cynthia.

Komitmen PT IIM, Makmur, dan U-Inspire Indonesia dalam mendorong terciptanya dampak sosial yang berkelanjutan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melalui pengembangan produk investasi yang mengintegrasikan aspek kebermanfaatan sosial.

Sejalan dengan semangat menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial, PT IIM dan Makmur bersinergi dengan Makmur dan U-Inspire Indonesia untuk menghadirkan berbagai inisiatif yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan melalui pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan instrumen investasi syariah yang tidak hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif, PT IIM menghadirkan Reksa Dana Syariah Insight Elite Fund. Produk ini dirancang untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang, sekaligus membuka peluang bagi pemegang unit penyertaan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.

Berdasarkan Fund Fact Sheet per Mei 2026, Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap Insight Elite Fund berhasil mempertahankan rekam jejak kinerja yang kuat dengan mencatatkan pertumbuhan kumulatif sebesar 125,89% sejak peluncurannya pada tahun 2016. Hasil tersebut menunjukkan konsistensi pengelolaan investasi dalam menghadapi berbagai dinamika pasar sekaligus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi investor.

Pencapaian tersebut mencerminkan keberhasilan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap Insight Elite Fund dalam menjalankan mandat investasinya, yaitu mengupayakan potensi pertumbuhan investasi yang optimal dan berkesinambungan melalui pengelolaan aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih dari sekadar instrumen investasi, produk ini juga memberikan kesempatan bagi investor untuk turut berpartisipasi dalam berbagai program sosial dan kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Bagi masyarakat yang ingin membangun perencanaan keuangan secara lebih terstruktur, reksa dana dapat menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik. Dana investor dikelola oleh manajer investasi profesional dan ditempatkan pada berbagai instrumen pasar modal sehingga menghasilkan portofolio yang lebih terdiversifikasi. Untuk kemudahan berinvestasi, Reksa Dana Syariah Insight Elite Fund dapat diakses melalui aplikasi Makmur maupun aplikasi Reksa Dana Online (RDO) milik PT IIM yaitu InvestasiIN

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Timur kembali anjlok dalam sepekan terakhir.

Hal ini terjadi seiring tren pelemahan harga crude palm oil (CPO) dan inti sawit (kernel) yang terjadi hampir di seluruh perusahaan sumber data acuan.

Kondisi ini menambah daftar panjang fluktuasi harga yang kerap membuat petani plasma harap-harap cemas menjelang musim panen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, Ahmad Muzakkir menyatakan untuk periode 1-15 Juni 2026, harga rata-rata tertimbang CPO ditetapkan sebesar Rp14.224,67 per kilogram, sementara kernel berada di kisaran Rp13.898,47 per kilogram.

Penurunan dua komoditas acuan ini, kata dia, secara otomatis menyeret harga TBS di tingkat petani turun mengikuti pola yang sama.

"Di umur 4 tahun harganya Rp3.084,42 per kilogram, umur 5 tahun Rp3.169,41 per kilogram. Selanjutnya umur 6 tahun Rp3.239,06 per kilogram," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan rincian yang disampaikan, harga TBS bervariasi sesuai usia tanaman.

Untuk pohon berusia 3 tahun, harga ditetapkan Rp2.989,34 per kilogram, lalu merangkak naik secara bertahap hingga mencapai titik tertinggi pada usia 10 tahun dengan harga Rp3.403,83 per kilogram.

Setelah melewati usia emas tersebut, harga justru berbalik arah dan terus menyusut, tercermin dari usia 21 tahun yang dihargai Rp3.355,43 per kilogram, hingga usia 25 tahun yang hanya dihargai Rp3.153,03 per kilogram.

Dia menegaskan, daftar harga tersebut merupakan standar baku khusus bagi petani yang telah bermitra dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit di Kaltim, terutama pada skema kebun plasma.

Adapun, dia menuturkan kemitraan antara kelompok tani dan pihak Pabrik Minyak Sawit (PMS), menjadi semacam pagar pengaman agar harga TBS di tingkat petani tetap mengacu pada harga normal dan tidak lagi menjadi bulan-bulanan permainan harga tengkulak.

YOGYAKARTA - Acara reuni alumni SMA Negeri 4 Yogyakarta (Patbhe) Harmoni Lintas Generasi dibuka dengan penuh khidmat namun tetap santai di Hotel Royal Brongto, Yogyakarta, Sabtu (13/6/2026). Kehadiran para tokoh penting Patbhe menegaskan betapa kuatnya jaringan kekeluargaan yang dimiliki oleh salah satu sekolah legendaris di Yogyakarta ini.

Pesan Hangat Dewan Pembina: Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Dewan Pembina Alumni. Dalam sambutannya, dia memberikan pesan kesan yang sangat hangat dan inspiratif. Dia mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur almamater dan terus berkontribusi bagi masyarakat.

Dedikasi Tanpa Batas: Ketua Alumni, Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH., MH, yang memimpin jalannya organisasi alumni dengan penuh dedikasi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini.



Foto dari kiri: Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (dewan pembina alumni), Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH., MH (Ketua Alumni), Tri Ismiyati M.Pd (Plt Kepala Sekolah), dan Fitriana Dwi Hartanti, SE (Ketua Komite).

Sinergi Pihak Sekolah: Plt Kepala Sekolah Tri Ismiyati, M.Pd., yang hadir didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, Efvinggo Fasya, menyatakan rasa bangganya melihat kekompakan para alumni yang tidak pernah luntur.



Semangat Silaturahmi: Dukungan senada juga datang dari Ketua Komite, Fitriana Dwi Hartanti, SE, yang tampak bersemangat dalam menjalin kembali tali silaturahmi antara pihak sekolah, orang tua, dan alumni.

"Kekuatan Patbhe ada pada ikatannya yang lintas generasi. Malam ini membuktikan bahwa jarak dan waktu tidak mampu mengikis rasa persaudaraan kita," ujar Muhammad Firdaus dalam sambutannya.

Kemeriahan malam puncak reuni semakin terasa istimewa dengan kehadiran Wakil Walikota Yogyakarta Wawan Harmawan, S.E., M.M. Menariknya, orang nomor dua di Kota Yogyakarta ini hadir bukan sekadar sebagai pejabat publik, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar alumni Patbhe. Kehadirannya sontak menambah kebanggaan tersendiri bagi seluruh hadirin.

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi besar-besaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pergantian pemimpin imbas kasus korupsi yang menjerat tiga mantan petingginya. Sejumlah aspek menjadi fokus pembenahan agar program lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

BGN saat ini dipimpin oleh Nanik Sudaryati Deyang menggantikan Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Nanik memastikan akan melakukan efesiensi dan melakukan evaluasi besar-besaran agar program bisa berjalan dengan baik.

Berikut daftar evaluasi yang akan dijalankan yang sudah dirangkum CNN Indonesia, Selasa (16/6):

Tak lama setelah ditunjuk jadi orang nomor satu di BGN, Nanik mengatakan akan menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas.

Nanik mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang seperti yang direncanakan sebelumnya.

Ia memilih memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi besar-besaran.

"Kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6).

Menurut Nanik, pendekatan tersebut diambil agar program MBG memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Kebijakan kedua adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG baru. BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.

Perbaikan mencakup sarana dapur, sistem operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bagi dapur yang tidak memenuhi standar, BGN tidak segan menghentikan sementara operasionalnya.

"Kalau dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," kata Nanik.

Ia mencontohkan, jika jumlah SPPG di suatu kecamatan sudah mencukupi kebutuhan, maka tidak akan ada penambahan dapur baru. Moratorium baru akan dicabut jika evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan layanan.

Meski melakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN justru ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bedanya, perluasan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran negara seperti sebelumnya.

BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif pembiayaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil.

Menurut Nanik, pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat jangkauan program ke daerah yang selama ini sulit terlayani.

Nanik juga mengatakan akan memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Nanik mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekitar 9 tahun.

Karena itu, BGN kini menjadikan kelompok 3B sebagai prioritas utama penerima manfaat program MBG.

"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," jelasnya.

Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6). Menurutnya BGN memutuskan untuk mensetop sementara program MBG saat libur sekolah. Selain menghemat anggaran juga untuk melakukan pembenahan di dapur-dapur yang sudah berjalan saat ini.

"Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," kata Agustina.

BGN bakal melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Agustina mengatakan tujuannya untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga. Audit akan dilakukan saat libur sekolah.

Penataan tersebut merupakan dampak dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG yang sedang disusun pemerintah.

Arum menjelaskan fokus utama BGN saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.

"Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," kata Arum.

Evaluasi juga dilakukan pada jumlah penerima manfaat MBG. Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing.

Menurut Agustina, salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.

"Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi," jelasnya.

Langkah tersebut bukan untuk menghilangkan tujuan program, melainkan agar intervensi gizi lebih terfokus kepada kelompok yang secara medis dan sosial dinilai paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Refocusing penerima manfaat itu juga berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program ke depan. Saat ini, pagu indikatif MBG 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

BGN berencana mengubah skema insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sebesar Rp6 juta per hari.

Insentif itu selama ini diberikan secara merata kepada seluruh dapur tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Agustina mengatakan skema tersebut akan dievaluasi seiring penataan ulang program MBG dan refocusing penerima manfaat yang tengah dilakukan pemerintah.

"Nanti itu termasuk yang setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua," ujar Agustina.

Arum juga menegaskan pegawainya tidak diperbolehkan memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hal yang utama itu adalah BGN, pegawai BGN, sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu yang tidak boleh punya SPPG," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut dia, larangan tersebut diperlukan karena pegawai BGN memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional dapur MBG.

"Karena kan dia mengambil kebijakan. Maka kemudian keluarlah angka Rp6 juta flat (insentif setiap SPPG), diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian direvisi menjadi 150 meter, kan karena konflik kepentingan," pungkasnya.