JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mendorong pembagian tanggung jawab penggunaan kontrasepsi yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat, setara, dan berkualitas.

Hingga saat ini, penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh perempuan. Berbagai metode kontrasepsi, seperti pil, suntik, implan, maupun IUD, sebagian besar digunakan oleh perempuan, sementara keterlibatan laki-laki dalam keluarga berencana masih relatif rendah.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kemendukbangga, Wahidin menyampaikan bahwa kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma bahwa keluarga berencana bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

"Selama ini beban penggunaan kontrasepsi lebih banyak berada di pihak perempuan. Padahal, keputusan mengenai perencanaan keluarga seharusnya diambil bersama. Peran laki-laki perlu diperkuat, tidak hanya dalam mendukung pasangan, tetapi juga dalam berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana," ujarnya dalam media briefing, Rabu (1/7/2026).

Data Kemendukbangga menunjukkan bahwa dari sekitar 76 juta keluarga di Indonesia terdapat sekitar 40 juta pasangan usia subur, dengan lebih dari 25 juta peserta aktif keluarga berencana.

Namun, penggunaan kontrasepsi oleh laki-laki masih sangat kecil dibandingkan perempuan. Saat ini pengguna kondom tercatat sekitar 920 ribu orang, sedangkan peserta Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi sekitar 31 ribu orang.

Sementara itu, pemerintah menargetkan peningkatan partisipasi KB pria secara bertahap hingga mencapai 3,15 persen pada tahun 2029, sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan keluarga berencana nasional.

Menurut Deputi KBKR, rendahnya partisipasi laki-laki tidak semata disebabkan oleh keterbatasan pilihan metode kontrasepsi, tetapi juga dipengaruhi oleh stigma sosial, minimnya informasi yang benar, serta anggapan bahwa keluarga berencana merupakan urusan perempuan.

"Masih banyak laki-laki yang beranggapan bahwa penggunaan kontrasepsi adalah tanggung jawab istri. Padahal keberhasilan program keluarga berencana membutuhkan komitmen bersama pasangan," katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendukbangga mengembangkan program "Ayah Idaman" yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Melalui program ini, sekitar 1.000 bidan akan memberikan edukasi kepada pasangan suami istri sejak masa kehamilan agar suami lebih aktif mendampingi istri, memahami kesehatan reproduksi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kontrasepsi pascapersalinan.

Program ini merupakan implementasi tema Hari Keluarga Nasional (Harganas) "Ayah Wajib Hadir", yang menempatkan ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping istri, pengasuh anak, dan mitra dalam setiap keputusan keluarga.

Kemendukbangga juga mengajak masyarakat menghilangkan stigma terhadap kontrasepsi pria, khususnya vasektomi. Metode tersebut hanya memutus saluran sperma sehingga tidak memengaruhi produksi hormon testosteron, gairah seksual, kemampuan ereksi, maupun kemampuan ejakulasi.

Selain memperluas edukasi kepada masyarakat, Kemendukbangga akan memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memperluas akses pelayanan KB pria, serta menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan komunitas untuk membangun pemahaman bahwa keluarga berencana merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui pendekatan tersebut, Kemendukbangga berharap semakin banyak laki-laki yang terlibat aktif dalam perencanaan keluarga sehingga beban penggunaan kontrasepsi tidak lagi bertumpu pada perempuan. Partisipasi yang lebih setara antara suami dan istri diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran yang tengah dilakukan lembaganya.

"Moratorium dapur titik-titik baru," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Ia mengatakan saat ini sudah terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, BGN memilih merapikan dan mengevaluasi dapur yang ada sebelum membuka pembangunan baru.

"Sekarang sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini," ujar Nanik.

Nanik mencontohkan dalam satu kecamatan belum tentu membutuhkan banyak SPPG.

"Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan dapur baru akan dibuka kembali apabila setelah dilakukan evaluasi, masih dirasa dibutuhkan SPPG di daerah tersebut.

Nanik mengungkapkan saat ini pembangunan dapur MBG justru menumpuk di kawasan aglomerasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terjangkau secara optimal.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta BGN memprioritaskan perluasan program MBG ke wilayah 3T.

"Jujur sekarang (SPPG) yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh, jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujar Nanik.

Terkait durasi moratorium, Nanik belum merinci batas waktunya. Ia hanya mengatakan secepatnya.

Ia memastikan kebijakan moratorium ini diberlakukan demi pemerataan penerima MBG, bukan semata-mata pemerataan SPPG di tiap daerah.

Ia menjamin penataan SPPG ini akan berjalan mudah dan cepat karena BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk pemetaan kebutuhan.

"Pokoknya intinya pemerataan dalam arti bukan pemerataan dapurnya, tapi pemerataan semua anak-anak harus dapat. Kalau banyak dapur kan tidak efisien," ujar Nanik.

Nanik turut menegaskan fokus utama BGN saat ini adalah menekan penggunaan anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat program MBG.

Menurut Nanik, meski anggaran MBG saat ini dipangkas menjadi Rp268 triliun, BGN masih berupaya melakukan penghematan lebih lanjut.

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi.

Langkah tersebut mencakup peningkatan standar SPPG hingga perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia.

"Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujar Nanik.

BGN disebut juga akan merealisasikan program MBG di daerah 3T dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.

JAKARTA - Fenomena perundungan ( bullying ) di kalangan Generasi Z kian menjadi perhatian serius, seiring meningkatnya tekanan sosial dan tantangan kesehatan mental di era digital.

Berdasarkan Journal of Affective Disorders tahun 2025, secara global bullying (fisik, verbal, siber) menyebabkan kecemasan, depresi, dan ide bunuh diri dan satu dari empat anak mengalaminya dengan efek jangka panjang pada kepercayaan diri.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar 'Gen Z Fest: The Next Wave of Digital Natives' sebagai upaya mendorong kesadaran kolektif dan peran aktif generasi muda dalam mencegah bullying serta memperkuat ketahanan keluarga. Acara ini diselenggarakan secara luring di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

“Tugas negara, tugas pemerintah adalah memastikan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan bullying apapun alasannya, apapun sebabnya, mesti kita lawan,” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam sambutannya.

Generasi Z merupakan kelompok penduduk yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dengan karakter adaptif dan kreatif. Namun, akses informasi yang luas juga membawa tantangan baru, mulai dari perundungan di ruang fisik maupun digital, tekanan sosial, hingga persoalan kesehatan mental. Hal ini membutuhkan pendekatan komunikasi yang relevan dan dekat dengan dunia anak muda.

Gen Z Fest dirancang sebagai ruang dialog nasional yang memadukan unsur edukasi, hiburan, dan partisipasi aktif Gen Z. Kegiatan ini menghadirkan talkshow interaktif bersama Menteri Wihaji, pertunjukan musik, serta keterlibatan influencer dan content creator untuk mengampanyekan nilai kesehatan mental, anti-bullying, dan penguatan peran keluarga.

Melalui pendekatan kekinian, kegiatan ini diharapkan mampu membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan Gen Z, menumbuhkan kesadaran kolektif, serta mendorong generasi muda berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. “Anak muda yang hebat itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya,” ujar Influencer Fajar "Sadboy" menjawab pers usai acara.

JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dan BKKBN menggelar GENTING Collaboration Summit 2025 di JS Luwansa Hotel, Jakarta, pada Rabu (10/12/25). Forum ini menjadi ruang temu nasional bagi para pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dan menyelaraskan arah kebijakan tahun 2026.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji dalam sambutannya menyampaikan bahwa apresiasi kepada ribuan Orang Tua Asuh (OTA) yang selama setahun terakhir terlibat aktif mendampingi keluarga berisiko stunting.

“GENTING telah menyelamatkan 1,5 juta warga negara kita. Menolong satu keluarga berarti menyelamatkan satu generasi,” kata Wihaji di hadapan para peserta.

Acara yang dihadiri lebih dari 300 perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas hingga media tersebut dibuka dengan penayangan video perjalanan satu tahun GENTING.

Tayangan tersebut menampilkan beragam intervensi, mulai dari pemenuhan gizi, penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, hingga edukasi pencegahan stunting yang dilakukan bersama para mitra di seluruh Indonesia.

Kemendukbangga/BKKBN memberikan penghargaan kepada lebih dari 50 institusi dan individu yang berkontribusi dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.

Apresiasi tersebut diserahkan kepada BUMN, perusahaan swasta nasional, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan media yang dinilai konsisten menjalankan empat menu intervensi GENTING di berbagai daerah.

Partisipasi para mitra, dalam pandangan Menteri Wihaji memperlihatkan kuatnya semangat gotong royong dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Kontribusi tersebut memperluas jangkauan program, memastikan keluarga terbawah mendapat dukungan, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan kesehatan keluarga sejak awal kehidupan.

Dalam momentum ini, Kemendukbangga/BKKBN juga menegaskan arah kebijakan GENTING untuk tahun 2026, terutama terkait penguatan tata kelola, peningkatan akurasi data sasaran, serta perluasan kemitraan pentahelix.

Program ini, menurut menteri, akan diarahkan untuk menjangkau lebih banyak keluarga di daerah prioritas, termasuk NTT dan Jawa Barat.