Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) membentuk satuan tugas (satgas) atau kelompok kerja yang melibatkan guru besar, dosen, peneliti perguruan tinggi, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan strategis pemerintah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

"Terkait masukan-masukan yang teknis, Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang nantinya berisi insan-insan guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN untuk bisa mengkaji lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait," ujar Brian kepada wartawan.

Menurut Brian, pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi dan masukan yang disampaikan para pimpinan perguruan tinggi selama rangkaian konvensi.

Sebelumnya, para peserta telah menyampaikan daftar pertanyaan, usulan, dan rekomendasi yang dihimpun dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Masukan tersebut kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada Presiden melalui Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok.

"Ada beberapa masukan, ada beberapa pertanyaan dan juga hal-hal lain yang disampaikan oleh seluruh peserta. Tentu kami mengkonsolidasikan karena ada beberapa yang mirip-mirip jadi kita satukan," kata Brian.

Dia menjelaskan, Presiden telah menerima langsung berbagai usulan tersebut dan meminta kementerian terkait untuk segera menindaklanjutinya.

Menurut Brian, keterlibatan akademisi diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah di berbagai sektor.

"Bapak Presiden berharap sumbangsih dari insan perguruan tinggi dapat mempercepat target-target kebijakan strategis Bapak Presiden yang ada di setiap kementerian," ujarnya.

Brian menambahkan, selama pelaksanaan sarasehan, sejumlah menteri juga telah hadir untuk berdialog secara langsung dengan para akademisi. Diskusi berlangsung intensif dan menghasilkan berbagai masukan yang dinilai dapat memperkuat implementasi kebijakan pemerintah.

"Berbagai masukan itu dilangsungkan cukup intensif sehingga nantinya akan menjadi bahan percepatan," katanya.

Selain menyoroti tindak lanjut hasil sarasehan, Brian juga menyampaikan sejumlah pandangan Presiden terkait pentingnya persatuan nasional dalam membangun bangsa.

Menurutnya, Prabowo menekankan bahwa seluruh potensi bangsa perlu bersatu untuk menghasilkan gagasan, inovasi, dan kontribusi terbaik demi kemajuan Indonesia.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa potensi seluruh bangsa perlu bersatu untuk mengokohkan inisiatif, mengeluarkan gagasan-gagasan, dan tentunya effort terbaik untuk kemajuan bangsa," ujar Brian.

Presiden Ke-8 RI itu, lanjut Brian, juga menegaskan bahwa pengembangan sains, teknologi, riset, dan inovasi merupakan fondasi utama bagi kemajuan bangsa.

"Bapak Presiden selalu menekankan bahwa sains, teknologi, riset, inovasi adalah suatu fundamen yang diperlukan bagi kemajuan bangsa kita," katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh elemen bangsa berada dalam satu tujuan yang sama untuk memajukan Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa kita sebagai satu bangsa tentunya berada dalam satu nahkoda kapal besar, kapal bangsa kita," tandas Brian.

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) guna mendorong riset obat nasional. Kolaborasi ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat inovasi dan kemandirian farmasi Indonesia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, kerja sama ini sejalan pembangunan nasional. BPOM, lanjut dia, ingin berkontribusi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan 8 persen melalui regulasi, pengawasan, dan riset.

“BPOM otoritas vital dalam mereformasi regulasi. Hal ini demi mencapai pertumbuhan ekonomi, keamanan, mutu, khasiat, serta melindungi masyarakat dari bahaya obat makanan," kata Taruna saat HUT ke-25 BPOM di Jakarta, dikutip Kamis (29/1/2026).

Taruna mencanangkan konsep Academia Business Government untuk mengawal riset sejak hulu. “BPOM mengawal riset penting dari awal hingga pemanfaatan,” katanya.

Peran BPOM diperluas melampaui sertifikasi keamanan obat dan makanan. Lembaga ini ingin menjadi mitra pengembangan sains kesehatan.

Sementara itu, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap, kolaborasi ini dapat menjadi lokomotif pembangunan industri obat-obatan di Indonesia.

“Kami dari Kemendiktisaintek bersama dengan BPOM siap untuk mengerahkan para peneliti, profesor-profesor, guru besar untuk melakukan riset. Anggaran riset pun kami siap untuk berikan,” kata Brian.

Kemendiktisaintek melihat kolaborasi mempercepat lahirnya produsen obat inovatif. Targetnya Indonesia beralih dari konsumen menjadi produsen.

“Kita akan melihat bagaimana bangsa kita bisa memiliki produk-produk unggulan. Menggantikan produk-produk impor,” ujarnya.

Menurutnya, BPOM telah memiliki peralatan pengujian yang canggih untuk mendukung pengembangan inovasi. Kondisi tersebut dinilai mampu meningkatkan keterlibatan kalangan akademisi dalam riset kesehatan dan farmasi.

Dia juga mengajak pelaku industri berperan aktif dalam pengembangan produk obat dalam negeri. Dari kolaborasi tersebut diharapkan lahir produk unggulan nasional yang mampu menggantikan produk impor.

JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Chistie mengungkapkan dana riset telah mengalami peningkatan hingga 218%. Peningkatan itu terjadi dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Pertama, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dana riset Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu meningkat 218 persen, 218 persen. Ini banyak sekali peningkatannya dalam satu tahun di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," ungkap Stella dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Selain peningkatan anggaran, Stella mengatakan bahwa pemerintah juga berhasil memperjuangkan kebijakan baru yang dinilai krusial bagi para peneliti. Mulai tahun ini, dosen peneliti yang memenangkan hibah riset dari Kemdiktisaintek akan memperoleh insentif finansial yang diberikan langsung kepada penelitinya.

"Yang kedua, kami sudah memperjuangkan keras dan akhirnya berhasil bahwa sejak tahun ini, bagi para peneliti, dosen peneliti yang memenangkan hibah riset, itu akan mendapatkan insentif finansial langsung kepada penelitinya," katanya.

"Ini sudah tidak diperbolehkan beberapa tahun, tetapi akhirnya di bawah kementerian di bawah kami, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini berhasil," tambah Stella.

Stella menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan janji pribadi yang telah ia sampaikan sejak awal menjabat. Ia menyebutkan bahwa komitmen tersebut pertama kali disampaikan dalam paparan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 16 Desember 2024.

"Saya sendiri memperjuangkan ini, saya sudah berkata bahwa saya janji akan, janji akan memperjuangkan dana finansial ini tercatat waktu paparan saya di ITB, 16 Desember 2024," ujarnya.

Janji tersebut, lanjut Stella, akhirnya dapat direalisasikan pada Desember 2025. Mulai tahun 2026, insentif finansial akan secara resmi diberikan langsung kepada dosen peneliti yang memenangkan hibah riset dari Kemdiktisaintek.

"Jadi dua bulan setelah saya bekerja, saya berjanji saya akan memperjuangkan ini, dan janji ditepati. Desember 2025 janji ini ditepati, dan sejak 2026 akan mendapatkan insentif finansial langsung kepada dosen peneliti yang memenangkan dana hibah dari kementerian dana hibah riset dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi," pungkasnya.

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komite Pemantau Legislasi (Kopel) Indonesia sudah memberikan peringatan terhadap Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas proyek pengadaan laptop chromebook . Namun, proyek ini tetap dijalankan Kemendikbudristek.

Peringatan ini disampaikan dalam naskah yang mereka susun dan diberi judul ‘Menyoal Pengadaan Perangkat TIK untuk Digitalisasi Pendidikan’. Merujuk pada penyusunan naskah yang dilakukan pada September 2021, berarti peringatan ini disampaikan sebelum proyek pengadaan laptop chromebook berjalan.

Mantan peneliti ICW Dewi Anggraeni membenarkan ICW memang pernah menyusun peringatan akan peluang korupsi pengadaan laptop chromebook. Selain disampaikan kepada para jurnalis, ICW juga menyampaikan langsung ke Kemendikbudristek. Namun, ternyata proyek tersebut tetap berjalan.

Mengenai isi dari peringatan tersebut, Dewi tidak bersedia menjelaskan secara rinci karena secara kelembagaan sudah bukan lagi bagian dari ICW. “Mungkin bisa kontak langsung ke ICW, ke Mbak Almas (Almas Sjafrina),” ucapnya.

ICW dan Kopel Indonesia menyebutkan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim (pada saat itu) pada 2021 pemerintah menganggarkan Rp 3,7 triliun untuk belanja perangkat TIK. Anggaran tersebut dialokasikan dari anggaran Kemendikbudristek sebesar Rp 1,3 triliun (35%) dan sisanya, yaitu Rp 2,4 triliun (65%) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan. Tak hanya itu, Rp 1,4 triliun anggaran pendidikan dalam pos Dana Insentif Daerah (DID)2 juga akan diperuntukan untuk digitalisasi pendidikan.

ICW dan Kopel Indonesia mengingatkan akan adanya polemik di publik terkait pemilihan operating system chrome OS dan keharusan pemenuhan ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Selain masalah itu, ICW dan Kopel Indonesia juga sudah mengingatkan akan persoalan kesiapan akses internet dan listrik di daerah-daerah tertentu di Indonesia, khususnya daerah Terdepan, Terpencil, dan Terpinggirkan (3T).

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Juni 2020 lalu, terdapat sedikitnya 12.548 desa yang belum tersentuh internet. “ICW dan Kopel Indonesia mengkaji secara singkat mengenai potensi masalah dalam pengadaan laptop dan perangkat TIK lain dalam rangka digitalisasi pendidikan,” begitu bunyi naskah yang disampaikan ICW dan Kopel Indonesia.

Dalam rekomendasi ICW dan Kopel Indonesia menyebutkan karena pengadaan perangkat TIK oleh Kemendikbudristek telah berjalan dan sudah akan dilakukan pendistribusian hingga November 2021, Kemendikbudristek perlu mengevaluasi pengadaan perangkat TIK sebelum melanjutkan pengadaan melalui DAK oleh pemerintah daerah dan mengalokasikan anggaran belanja perangkat TIK pada anggaran tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi yang dilakukan khususnya perihal pengadaan, pemanfaatan produk perangkat TIK di sekolah penerima, dan kembali menimbang atau mengkaji ulang urgensi pengadaan perangkat TIK di tengah tingginya kebutuhan anggaran untuk pembenahan problem mendasar pelayanan pendidikan.

ICW dan Kopel Indonesia juga meminta Kemendikbudristek melakukan uji coba pelaksanaan digitalisasi pendidikan sebelum mengadakan perangkat TIK besar-besaran dan mendistribusikannya secara luas (pilot project). Uji coba tak hanya dilakukan di daerah dengan akses yang memadai, tetapi juga di daerah 3T.

Bisnis.com, MAKASSAR - Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Karta Jayadi dinonaktifkan sementara dari jabatannya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sehubungan dengan proses disiplin ASN yang tengah dijalaninya.

Kementerian kemudian menunjuk Wakil Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Farida Patittingi sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Kepala Bagian Humas Unhas Ishaq Rahman membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan penunjukan Prof Farida merupakan langkah administratif untuk menjaga stabilitas kampus.

Plh Rektor kemudian akan memimpin UNM hingga adanya keputusan final dari kementerian terkait proses disiplin yang menjerat Prof Karta Jayadi.

"Keputusan ini diambil oleh Menteri Diktisaintek sehubungan Rektor UNM saat ini sedang menghadapi proses disiplin ASN. Kami mengucapkan dukungan dan selamat kepada Prof Farida, agar dapat melaksanakan tugas dan amanah," tuturnya melalui keterangan resmi, Selasa (4/11/2025).

Terpisah, Prof Farida mengaku belum menerima surat resmi dari Menteri Diktisaintek terkait penunjukannya sebagai Plh Rektor UNM. Namun dirinya telah diberitahu oleh Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa.

"Sampai saat ini saya belum mendapat pemberitahuan resmi dari Pak Menteri. Jadi tunggu saja kepastiannya. Penunjukan ini baru diberitahu oleh Rektor Prof Jamaluddin," ucapnya.

Penonaktifan Rektor UNM sendiri disebut-sebut berkaitan dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dirinya beberapa waktu lalu.

Seorang dosen dan mahasiswa UNM yang mengaku menjadi korban, melaporkan kasus tersebut ke kementerian dan Polda Sulsel.

Kemendiktisaintek kemudian membentuk tim investigasi internal untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik dan disiplin ASN tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memperingatkan bahwa bahaya kekurangan air mengintai Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki tenaga peneliti dan program penelitian khusus di bidang air.

Saat ini, menurutnya, Indonesia beruntung karena memiliki ketersediaan air yang cukup padahal banyak negara di seluruh dunia kini mengalami kekeringan.

Namun, Presiden mengingatkan bahwa permasalahan air berpotensi muncul di Indonesia pada masa depan.

"Kita bersyukur [karena cukup air], di banyak bagian dunia ketersediaan air sangat sulit, tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup," katanya dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Senin (20/10/2025). "Jadi ini, catatan, PR kita ke depan kita harus mendalami masalah air."

Prabowo meminta agar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjadikan penelitian soal air salah satu fokus di universitas-universitas di Indonesia.

"Bagaimana mencari air, bagaimana mengelola air, distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana," katanya.

Dia menyorot permasalahan banjir yang terus terjadi di beberapa daerah setiap musim hujan. Permasalahan tersebut kini makin pelik karena perubahan kondisi akibat perubahan iklim.

"Saya kira sudah ratusan, ribuan tahun, kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan, pasti banjir kalau musim hujan, apalagi hujan tiba-tiba begitu padat, karena kondisi perubahan iklim. Karena itu harus kita antisipasi," kata Prabowo.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menempati peringkat paling atas pada survei kinerja kementerian selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan laporan yang dirilis IndoStrategi, terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas dengan metode penilaian 0-5 yaitu adalah Kemendikdasmen (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15),
Kementerian Dalam Negeri (3,14).

Selanjutnya, Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).

Di sisi lain, terdapat 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya.

Kementerian tersebut yaitu adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi
Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).

Dalam laporan itu disebutkan Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik.

Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antarkementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menilai pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian. Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

“Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya dalam laporan tersebut.

Sementara itu, Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” jelasnya.