Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap tengah melakukan pendataan lanjutan mengenai rencana revisi nilai kontrak proyek di tengah melambungnya harga material konstruksi.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PU Indro Pantja Pramodo menjelaskan rencana revisi nilai kontrak itu dilakukan seiring dengan harga BBM serta bahan baku konstruksi naik di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global.

“[Revisi nilai kontrak] Masih dalam proses untuk pengumpulan data. Karena kan paket pekerjaan kan banyak nih, terus belum lagi sektornya kan banyak Bina Marga, Cipta Karya, SDA, dan lain-lain,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (30/6/2026).

Indro memerinci data yang dikumpulkan tersebut meliputi besaran kenaikan harga material serta implikasinya terhadap kesesuaian dengan nilai kontrak yang saat ini berlaku.

Indro menyebutkan hasil pendataan sementara menunjukkan bahwa para penyedia jasa konstruksi atau kontraktor mengeluhkan kenaikan harga material dengan besaran rata-rata mencapai 10%.

“Memang mesti tahu detailnya kan. Kira-kira apa mulai dari materialnya kemahalannya berapa, naiknya berapa. Kemudian juga untuk setiap paketnya dan yang terpengaruh apa saja nah ini kami masih mencari data. Tetapi secara kasar ya, kenaikan antara 10% sampai 30%,” tambahnya.

Pembangunan infrastruktur nasional mulai terdistorsi lonjakan harga material konstruksi imbas pelemahan kurs Rupiah terhadap dolar AS yang sempat bertengger di level Rp18.000-an.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya telah menampung sejumlah keluhan dari para kontraktor proyek yang mulai mengusulkan penambahan anggaran. Mengingat, sejumlah material konstruksi mulai dari baja, besi, hingga semen sudah mengalami lonjakan.

"Oh iya, kontraktor sudah mulai minta ada penyesuaian harga. Iya pastilah [sudah mulai mengeluh] karena ya semuanya kan harga semua naik. Semen naik, aspal naik, besi naik, baja naik," ujarnya

Dody menjelaskan Kementerian PU telah mengambil langkah untuk menyiasati keluhan tersebut dengan melaporkan aspirasi dari para pelaku industri konstruksi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

Adapun, surat edaran khusus dari LKPP nantinya bakal menjadi payung hukum baku untuk mengatur penyesuaian harga atau eskalasi nilai proyek di tengah volatilitas rupiah.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah tidak memengaruhi pelaksanaan tender proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.Hingga awal Juni 2026, mayoritas paket pekerjaan tahap kedua telah selesai dilelang dan proses pengadaan berjalan sesuai jadwal.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Sutadi Sukarya, mengatakan fluktuasi kurs tidak menimbulkan gangguan berarti terhadap pelaksanaan proyek pemerintah daerah.

Menurut dia, potensi kenaikan harga material konstruksi telah diantisipasi sejak awal melalui penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum proses lelang dimulai.

“Perbaikan RAB sudah dilakukan sebelum lelang berjalan sehingga biaya overhead maupun potensi eskalasi harga sudah terakomodasi. Karena itu proses tender tetap bisa dilaksanakan tanpa kendala,” kata Sutadi, Senin (8/6/2026).

Menurut Sutadi, pemerintah daerah sempat menunda pelaksanaan tender selama sekitar lima hingga enam pekan untuk melakukan evaluasi terhadap komponen biaya proyek.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga material yang saat itu dipengaruhi dinamika ekonomi global, termasuk ketidakpastian akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Setelah penyesuaian anggaran dilakukan, seluruh paket pekerjaan kembali diproses sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hasilnya, proses pengadaan tidak mengalami gangguan meskipun nilai tukar rupiah bergerak melemah terhadap dolar AS.

Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan material proyek konstruksi daerah berasal dari produk dalam negeri. Material seperti beton siap pakai dan aspal hotmix dipasok oleh pabrikan lokal melalui batching plant maupun Asphalt Mixing Plant (AMP).Kondisi tersebut membuat dampak perubahan kurs terhadap biaya proyek relatif terbatas.

Menurut dia, risiko fluktuasi harga material telah menjadi bagian dari perhitungan yang dilakukan produsen maupun penyedia jasa konstruksi saat menyusun penawaran.Karena itu, perubahan nilai tukar tidak secara langsung membebani kontraktor yang mengikuti tender pemerintah.

“Risiko perubahan harga material sudah diperhitungkan oleh penyedia maupun pabrikan. Jadi tidak menjadi beban tambahan yang kemudian menghambat proses tender,” ujarnya.

Sutadi juga menegaskan belum terlihat penurunan minat pelaku usaha untuk mengikuti lelang proyek pemerintah daerah. Jumlah peserta tender dinilai masih stabil dan tingkat persaingan antarpenyedia jasa tetap kompetitif.

Menurut dia, para kontraktor telah terbiasa memperhitungkan berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi biaya pekerjaan, termasuk perubahan harga bahan bangunan dan kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, gejolak nilai tukar yang terjadi saat ini tidak memicu perubahan signifikan dalam partisipasi peserta lelang.

Data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan dari total 95 paket pekerjaan yang ditenderkan pada tahap kedua tahun ini, sebanyak 90 paket telah selesai diproses.

Sebagian besar paket pekerjaan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dengan total 86 paket. Selain itu terdapat satu paket pekerjaan dari Dinas Pertanian dan tiga paket dari Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sementara itu, lima paket lainnya masih berada dalam tahap masa sanggah dan pembuktian dokumen. Seluruh paket yang masih berproses tersebut merupakan pekerjaan di lingkungan Dinas PUTR.“Alhamdulillah hingga saat ini proses tender berjalan sesuai harapan dan tidak ada kendala berarti. Tinggal lima paket yang masih dalam tahap sanggah dan pembuktian,” kata Sutadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri konstruksi nasional tengah menghadapi tantangan berat seiring dengan melambungnya biaya material konstruksi imbas gejolak ekonomi dan geopolitik global. Lonjakan harga BBM hingga material seperti semen dan baja dikhawatirkan menghambat laju pembangunan sejumlah proyek strategis.

Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Indro Pantja Pramodo menjelaskan bahwa pemerintah memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional (PSN).

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri telekomunikasi merespons kenaikan harga bahan baku fiber optik dengan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan ekspansi jaringan.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengungkapkan kenaikan harga High-Density Polyethylene (HDPE), yakni material pipa pelindung kabel serat optik berdensitas tinggi. Pipa ini umumnya berwarna oranye (subduct) atau hitam, yang digunakan untuk instalasi bawah tanah maupun sistem duct.