Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan insentif potongan biaya layanan marketplace sebesar 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjual produk dalam negeri mulai berlaku dalam satu hingga dua bulan ke depan atau pada Juli-Agustus 2026.

Target tersebut lebih cepat dari tenggat maksimal enam bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM tentang Nomor 3 Tahun 2026 (Permen UMKM 3/2026) tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan pemerintah bersama platform digital tengah mempercepat penyiapan sistem agar insentif tersebut segera dapat dimanfaatkan pelaku UMK.

“Pokoknya gini, maksimal kan 6 bulan. Kemarin kan diundangkan 17 Juni. Paling nggak 1 bulan—2 bulan ini sudah bisa lah harusnya. Jangan lama-lama, ini ditungguin loh oleh teman-teman seller mikro kecil. Jangan salah ya, mikro kecil lho, yang menengah sih enggak lah,” kata Temmy saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Temmy menjelaskan potongan biaya layanan sebesar 50% hanya diberikan kepada pelaku UMK yang benar-benar menjual produk dalam negeri. Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi bersama platform digital.

Dia menyampaikan pada tahap awal pemerintah telah meminta marketplace menyerahkan data penjual yang diyakini menjual produk lokal. Selanjutnya, pelaku UMK juga diwajibkan melakukan self declare melalui aplikasi Sapa UMKM untuk menyatakan bahwa produk yang dipasarkan merupakan produk dalam negeri sebelum diverifikasi oleh pemerintah.

“Nanti akan ada skema self declare dari masing-masing seller mengisi di Sapa UMKM, self declare bahwa mereka menjual produk lokal. Nanti kita sama-sama verifikasi apakah betul,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan insentif tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan daya saing produk lokal di platform digital, mengingat produk impor umumnya dijual dengan harga yang lebih murah.

“Kita ingin membangun semangat menjual produk lokal. Caranya apa? Dengan berikan insentif tentunya dong. Kita sama-sama tahu produk impor jauh lebih murah. Jadi kita ingin memberikan sedikit keseimbangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Manshur mengatakan kementerian saat ini masih menyempurnakan sistem bersama platform digital agar implementasi kebijakan dapat dilakukan sebelum batas waktu enam bulan.

“Saya kira sesuai arahan Pak Deputi, kita sedang bekerja bersama platform untuk siapkan sistemnya. Di situ diregulasi, kita dikasih waktu 6 bulan. Tapi kita kejar secepat mungkin, sebelum 6 bulan sudah siap nanti UMKM sudah bisa mengajukan insentif potongan biaya 50%. Sesegera mungkin,” terangnya.

Seperti diketahui, Permen UMKM 3/2026 mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) memberikan insentif berupa potongan biaya layanan sedikitnya 50% kepada UMK terverifikasi yang hanya menjual produk dalam negeri.

Insentif tersebut diberikan per transaksi melalui mekanisme verifikasi Sapa UMKM. Namun, dapat ditolak atau dihentikan apabila pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan. Namun, kebijakan insentif potongan biaya layanan tersebut mulai berlaku setelah 6 bulan sejak beleid itu diundangkan pada 17 Juni 2026.

Dalam beleid itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan potongan biaya layanan tersebut diberikan untuk setiap transaksi penjualan produk dalam negeri yang dilakukan oleh UMKM di platform digital. Namun demikian, insentif tersebut tidak berlaku bagi beberapa UMKM.

“Pemotongan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk UMK yang menjual produk pangan olahan siap saji dan/atau produk elektronik yang diproduksi oleh industri besar dalam negeri,” demikian bunyi Pasal 15 ayat (3).

Selanjutnya, PPMSE memberikan potongan biaya layanan kepada UMK yang telah terverifikasi hanya menjual produk dalam negeri berdasarkan permohonan UMK melalui Sapa UMKM.

Adapun, proses verifikasi akan dilakukan oleh Menteri melalui unit kerja yang menangani data dan informasi. Sementara itu, tata cara permohonan serta mekanisme verifikasi melalui Sapa UMKM akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Meski demikian, Maman juga menyampaikan pemberian insentif potongan biaya layanan kepada UMK dapat ditolak atau dihentikan oleh PPMSE apabila UMKM menjual produk selain produk dalam negeri. Hal itu sebagaimana bunyi Pasal 17 ayat (2).

“UMK yang mendapat penolakan atau penghentian pemberian insentif pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE,” bunyi Pasal 17 ayat (3).

Selanjutnya, ketentuan mengenai prosedur pengajuan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE ditetapkan oleh Menteri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memprioritaskan produk buatan dalam negeri untuk program pengadaan kompor listrik. Ini dilakukan agar anggaran lebih efisien dan tidak memicu impor.
Adapun, langkah pemerintah kembali mengusulkan program kompor listrik merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang terus membebani devisa dan anggaran subsidi negara.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya masih menggodok skema pengadaan kompor listrik untuk rumah tangga itu. Dia lantas memastikan pengadaan kompor listrik bakal berasal dari dalam negeri.
Apalagi, salah satu pertimbangan utama dalam perencanaan program tersebut adalah menghindari ketergantungan terhadap produk impor.
"Jadi rapat yang kita lakukan ini kan kita harus identifikasi, ini kan jangan kita membuat kebijakan ternyata kita impor lagi untuk kompor listriknya," ujar Yuliot ditemui di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, penggunaan kompor listrik produksi domestik berpotensi meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran negara. Dengan harga yang lebih kompetitif, jumlah penerima manfaat program berpeluang lebih besar dibandingkan apabila pemerintah mengandalkan produk impor.
Oleh karena itu, pemerintah masih mendalami berbagai aspek teknis dan ekonomi sebelum menetapkan target jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kementerian ESDM mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.
“Dari anggaran yang kita tetapkan, mungkin kalau kita beli di dalam negeri justru dapatnya lebih banyak. Jadi ini kita lakukan evaluasi lebih detail lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan bahwa program konversi kompor listrik tidak hanya mencakup pengadaan unit kompor, tetapi juga sejumlah perangkat pendukung yang harus disediakan dalam satu paket.
Selain kompor, masyarakat penerima program juga membutuhkan peralatan memasak yang kompatibel dengan teknologi kompor listrik, termasuk penyesuaian instalasi kelistrikan di rumah.
"Ini kita dalami lagi. Karena itu kan juga kompor listrik [terdiri dari beberapa komponen], yang pertama ini kan kompornya, kemudian kan enggak bisa menggunakan panci biasa, ini kan juga harus satu paket," tutur Yuliot.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan peningkatan daya listrik bagi rumah tangga sasaran program. Pasalnya, mayoritas pelanggan yang selama ini menggunakan daya 450 volt ampere (VA) dinilai belum memadai untuk mengoperasikan kompor listrik.
“Termasuk daya juga. Jadi rata-rata ini kan daya 450 VA. Kalau penggunaan kompor listrik itu sekitar 1.000 watt, jadi ini harus kita sesuaikan semua,” kata Yuliot.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong perluasan pasar produk olahraga buatan dalam negeri seiring meningkatnya tren olahraga lari di masyarakat.

Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting menyebut bahwa upaya tersebut menyasar sedikitnya 2.881 pelaku UMKM yang bergerak di sektor industri olahraga dari total sekitar 57 juta UMKM di Indonesia.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang bagi UMKM lokal di sektor olahraga untuk menampilkan kualitas produknya kepada masyarakat,” ujar Loto lewat rilisnya, Selasa (23/6/2026).

Dia mengatakan ajang lari tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi sarana promosi bagi pelaku UMKM di industri olahraga yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas kebugaran.

Menurutnya, tren lari di kawasan perkotaan membuka peluang pasar baru bagi produk olahraga lokal, sehingga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi pelaku usaha mikro di tengah persaingan dengan produk impor.

Loto menegaskan seluruh rangkaian kegiatan menggunakan produk dalam negeri, mulai dari perlengkapan olahraga hingga produk yang dipasarkan di area bazar dalam event lari.

Misalnya, dia melanjutkan bahwa salah satu agenda yang dinilai mencerminkan dorongan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan UMKM 5K Run yang digelar dari kawasan Smesco Indonesia, Pancoran, menuju Rasuna Said, Jakarta, Minggu (21/6/2026) lalu.

“UMKM 5K Run mengusung 100 persen produk lokal. Kami ingin menunjukkan bahwa produk UMKM Indonesia mampu bersaing dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan merek luar,” katanya.

Dia juga mengajak masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), untuk meningkatkan penggunaan produk lokal guna memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM.

“Ayo gunakan produk-produk lokal agar UMKM kita semakin maju dan mendapatkan manfaat dari setiap momentum seperti ini,” tandas Loto.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan potongan biaya layanan minimal 50% bagi UMKM di marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada berisiko tidak efektif. Marketplace akan mengompensasi kebijakan tersebut sehingga biaya yang ditanggung konsumen relatif tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 (Permen UMKM 3/2026) tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) wajib memberikan insentif berupa potongan biaya layanan sedikitnya 50% per transaksi kepada UMK yang telah terverifikasi melalui Sapa UMKM dan hanya menjual produk dalam negeri. Beleid tersebut mulai berlaku pada 17 Juni 2026.

Namun, insentif tersebut dapat ditolak atau dihentikan apabila pelaku usaha tidak lagi memenuhi persyaratan. Adapun, kebijakan ini tidak berlaku bagi UMK yang menjual produk pangan olahan siap saji maupun produk elektronik yang diproduksi oleh industri besar dalam negeri.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi implementasinya berpotensi tidak berjalan optimal.

“Sebab marketplace akan mencari cara untuk mengompensasi kewajiban potongan biaya layanan tersebut, misalnya dengan meniadakan kebijakan ongkir gratis. Jadi, biaya total yang dibayarkan konsumen akan relatif sama sehingga permintaan, dan akhirnya penawaran dari sisi UMKM, juga relatif tetap,” kata Izzudin kepadaBisnis, Senin (22/6/2026).

Alhasil, menurutnya, kondisi tersebut membuat insentif pemotongan biaya layanan belum tentu meningkatkan daya saing UMKM di platform digital.

Selain itu, Izzudin menilai regulasi tersebut juga belum memberikan dorongan yang cukup kuat agar UMKM lebih banyak menjual produk dalam negeri.

Di samping itu, sambung dia, pelaksanaan teknis dan pengawasan terhadap aturan ini juga akan menjadi tantangan dalam memastikan capaian penjualan produk dalam negeri sebesar 50% agar dapat memperoleh insentif tersebut.

Dalam Permen UMKM 3/2026, PPMSE memberikan potongan biaya layanan kepada UMK yang telah terverifikasi hanya menjual produk dalam negeri berdasarkan permohonan UMK melalui Sapa UMKM.

Adapun, proses verifikasi akan dilakukan oleh Menteri melalui unit kerja yang menangani data dan informasi. Sementara itu, tata cara permohonan serta mekanisme verifikasi melalui Sapa UMKM akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Namun, pemberian insentif potongan biaya layanan kepada UMK dapat ditolak atau dihentikan oleh PPMSE apabila UMKM menjual produk selain produk dalam negeri, sebagaimana bunyi Pasal 17 ayat (2).

“UMK yang mendapat penolakan atau penghentian pemberian insentif pemotongan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE,” demikian bunyi Pasal 17 ayat (3), dikutip pada Senin (22/6/2026).

Berikutnya, ketentuan mengenai prosedur pengajuan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE ditetapkan oleh Menteri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada memberikan potongan biaya layanan sedikitnya 50% kepada usaha mikro, kecil (UMK) yang hanya menjual produk dalam negeri.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peratuan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Dan Peneningkatan Daya Saing Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang mulai berlaku pada 17 Juni 2026.

Dalam Bab V tentang Insentif, Pasal 15 ayat (1) diatur bahwa PPMSE yang bukan merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) wajib memberikan insentif berupa potongan biaya layanan kepada pelaku UMK yang telah terverifikasi.

Mengacu beleid tersebut, dalam pemberian insentif promosi dan pemasaran produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), PPMSE nonUMKM wajib memberikan potongan biaya layanan paling sedikit 50% kepada UMK yang terverifikasi hanya menjual produk dalam negeri.

Dalam beleid itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan potongan biaya layanan tersebut diberikan untuk setiap transaksi penjualan produk dalam negeri yang dilakukan oleh UMKM di platform digital. Namun demikian, insentif tersebut tidak berlaku bagi beberapa UMKM.

“Pemotongan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk UMK yang menjual produk pangan olahan siap saji dan/atau produk elektronik yang diproduksi oleh industri besar dalam negeri,” demikian bunyi Pasal 15 ayat (3), dikutip pada Senin (22/6/2026).

Selanjutnya, PPMSE memberikan potongan biaya layanan kepada UMK yang telah terverifikasi hanya menjual produk dalam negeri berdasarkan permohonan UMK melalui Sapa UMKM.

Adapun, proses verifikasi akan dilakukan oleh Menteri melalui unit kerja yang menangani data dan informasi. Sementara itu, tata cara permohonan serta mekanisme verifikasi melalui Sapa UMKM akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Meski demikian, Maman juga menyampaikan pemberian insentif potongan biaya layanan kepada UMK dapat ditolak atau dihentikan oleh PPMSE apabila UMKM menjual produk selain produk dalam negeri. Hal itu sebagaimana bunyi Pasal 17 ayat (2).

“UMK yang mendapat penolakan atau penghentian pemberian insentif pemotongan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE,” bunyi Pasal 17 ayat (3).

Berikutnya, ketentuan mengenai prosedur pengajuan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE ditetapkan oleh Menteri.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui pengawasan impor ilegal yang lebih ketat dan penegakan regulasi secara konsisten.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan pasar domestik merupakan aset strategis bagi industri nasional yang perlu dijaga dari praktik perdagangan tidak sehat. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, pasar dalam negeri dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan industri apabila terlindungi dari produk impor ilegal.

"Fokus pemerintah harus memperkuat ekonomi kelas kecil dan menengah. Caranya sederhana, lindungi pasar domestik,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Menurut Nandi, perlindungan pasar domestik akan memberikan ruang bagi IKM TPT untuk berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

Dia menuturkan pelaku IKM TPT telah menghadapi berbagai tekanan dalam dua dekade terakhir, mulai dari krisis moneter 1998, pandemi Covid-19, hingga masuknya produk impor ilegal. Saat ini, sektor tersebut juga dihadapkan pada pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya energi, dan ketidakpastian geopolitik global.

Meski demikian, Nandi menilai tantangan utama industri bukan hanya kondisi ekonomi, melainkan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan yang telah diterbitkan pemerintah.

Dia mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah, seperti penerapan persetujuan teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian sebagai syarat impor, penerbitan Permendag Nomor 17 Tahun 2025, pengaturan perdagangan digital, hingga upaya pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Namun, menurut dia, efektivitas berbagai kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

“Tetapi aturan tanpa pengawasan sama dengan bohong. Tugas asosiasi dari hulu ke hilir sekarang mengawal penegakannya. Kalau hukum masuk angin, industri kecil akan mati perlahan,” tegas Nandi.

Lebih lanjut, dia menilai keberlangsungan IKM TPT memiliki peran penting karena sektor tersebut menjadi sumber penghidupan bagi jutaan pekerja di industri padat karya.

"Selama konveksi dan pabrik kecil tetap hidup, ekonomi kerakyatan Indonesia tetap memiliki fondasi yang kuat," katanya.

Selain perlindungan dari pemerintah, Nandi juga mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat daya saing industri nasional dan menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah di sektor tekstil.

"Kalau semua pihak bersatu mendukung produk dalam negeri, kekuatan ekonomi kecil menengah Indonesia akan mengantar Indonesia menjadi negara maju dan membuat rakyat sejahtera."

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah tidak memengaruhi pelaksanaan tender proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.Hingga awal Juni 2026, mayoritas paket pekerjaan tahap kedua telah selesai dilelang dan proses pengadaan berjalan sesuai jadwal.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Sutadi Sukarya, mengatakan fluktuasi kurs tidak menimbulkan gangguan berarti terhadap pelaksanaan proyek pemerintah daerah.

Menurut dia, potensi kenaikan harga material konstruksi telah diantisipasi sejak awal melalui penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum proses lelang dimulai.

“Perbaikan RAB sudah dilakukan sebelum lelang berjalan sehingga biaya overhead maupun potensi eskalasi harga sudah terakomodasi. Karena itu proses tender tetap bisa dilaksanakan tanpa kendala,” kata Sutadi, Senin (8/6/2026).

Menurut Sutadi, pemerintah daerah sempat menunda pelaksanaan tender selama sekitar lima hingga enam pekan untuk melakukan evaluasi terhadap komponen biaya proyek.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga material yang saat itu dipengaruhi dinamika ekonomi global, termasuk ketidakpastian akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Setelah penyesuaian anggaran dilakukan, seluruh paket pekerjaan kembali diproses sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hasilnya, proses pengadaan tidak mengalami gangguan meskipun nilai tukar rupiah bergerak melemah terhadap dolar AS.

Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan material proyek konstruksi daerah berasal dari produk dalam negeri. Material seperti beton siap pakai dan aspal hotmix dipasok oleh pabrikan lokal melalui batching plant maupun Asphalt Mixing Plant (AMP).Kondisi tersebut membuat dampak perubahan kurs terhadap biaya proyek relatif terbatas.

Menurut dia, risiko fluktuasi harga material telah menjadi bagian dari perhitungan yang dilakukan produsen maupun penyedia jasa konstruksi saat menyusun penawaran.Karena itu, perubahan nilai tukar tidak secara langsung membebani kontraktor yang mengikuti tender pemerintah.

“Risiko perubahan harga material sudah diperhitungkan oleh penyedia maupun pabrikan. Jadi tidak menjadi beban tambahan yang kemudian menghambat proses tender,” ujarnya.

Sutadi juga menegaskan belum terlihat penurunan minat pelaku usaha untuk mengikuti lelang proyek pemerintah daerah. Jumlah peserta tender dinilai masih stabil dan tingkat persaingan antarpenyedia jasa tetap kompetitif.

Menurut dia, para kontraktor telah terbiasa memperhitungkan berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi biaya pekerjaan, termasuk perubahan harga bahan bangunan dan kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, gejolak nilai tukar yang terjadi saat ini tidak memicu perubahan signifikan dalam partisipasi peserta lelang.

Data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan dari total 95 paket pekerjaan yang ditenderkan pada tahap kedua tahun ini, sebanyak 90 paket telah selesai diproses.

Sebagian besar paket pekerjaan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dengan total 86 paket. Selain itu terdapat satu paket pekerjaan dari Dinas Pertanian dan tiga paket dari Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sementara itu, lima paket lainnya masih berada dalam tahap masa sanggah dan pembuktian dokumen. Seluruh paket yang masih berproses tersebut merupakan pekerjaan di lingkungan Dinas PUTR.“Alhamdulillah hingga saat ini proses tender berjalan sesuai harapan dan tidak ada kendala berarti. Tinggal lima paket yang masih dalam tahap sanggah dan pembuktian,” kata Sutadi.

Sinergi antara Pertamina Patra Niaga dan SKK Migas diperkuat untuk memastikan kebutuhan BBM, pelumas, dan produk Pertamina lainnya dapat mendukung kelancaran kegiatan kontraktor kontrak kerja sama di seluruh wilayah operasi

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkuat sinergi dalam rangka mengoptimalkan produk dalam negeri dan mendukung operasional hulu migas.

Pada Selasa (19/5/2026) di Jakarta, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menandatangani nota kesepahaman terkait optimalisasi penggunaan produk Pertamina sebagai produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nasional.

Mars Ega, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mendukung penguatan ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui penyediaan produk energi yang andal bagi operasional hulu migas.

"Sinergi antara Pertamina Patra Niaga dan SKK Migas diperkuat untuk memastikan kebutuhan BBM, pelumas, dan produk Pertamina lainnya dapat mendukung kelancaran kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di seluruh wilayah operasi," kata Mars Ega.

Djoko Siswanto menyampaikan kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan dan mendukung kelancaran operasional hulu migas nasional.

"SKK Migas meyakini kemitraan antara SKK Migas dan Pertamina Patra Niaga adalah kemitraan strategis nasional. Kedua lembaga memiliki misi yang saling melengkapi di mana SKK Migas memastikan optimalisasi pengelolaan kegiatan hulu migas nasional, sementara Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan produk energi," ujar Djoko.

Mars Ega juga menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas atas sinergi yang terus terjalin dalam mendukung kebutuhan energi nasional.

Ia menegaskan bagi Pertamina Patra Niaga, kerja sama ini diharapkan menjadi bagian dari kontribusi Pertamina Patra Niaga dalam mendukung agenda besar kemandirian energi nasional.

"Karena pemerintah mempunyai cita-cita untuk kemandirian energi, Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari BUMN perlu mendukung program tersebut. Oleh karena itu, ini adalah bentuk dukungan Pertamina Patra Niaga dalam rangka menuju kemandirian energi," ujarnya.

Mars Ega menambahkan kerja sama ini menjadi bagian dari rantai nilai energi yang saling terhubung.

Dengan masuknya pengelolaan kilang ke dalam Subholding Downstream Pertamina, maka Pertamina Patra Niaga tidak hanya berperan sebagai penyedia produk energi, tetapi juga menjadi bagian dari pemanfaatan lifting dari KKKS.

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan dan penyediaan produk energi bagi sektor hulu migas.

"Sinergi bersama SKK Migas diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional KKKS, mendorong pencapaian target produksi migas nasional, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia," sebut Mars Ega.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Pertamina Patra Niaga bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkuat kolaborasi strategis untuk mendukung operasional hulu migas nasional.

Sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman terkait optimalisasi penggunaan produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan sektor hulu migas.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui penyediaan produk energi yang andal dan berkelanjutan.

Melalui sinergi ini, Pertamina Patra Niaga dan SKK Migas akan memastikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta produk energi lainnya dapat mendukung kelancaran operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di berbagai wilayah Indonesia.

Dukung kelancaran operasional hulu migas

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyampaikan kerja sama ini diharapklan dapat meningkatkan dan mendukung kelancaran operasional hulu migas nasional.

“SKK Migas meyakini bahwa kemitraan antara SKK Migas dan Pertamina Patra Niaga adalah kemitraan strategis nasional. Kedua lembaga memiliki misi yang saling melengkapi di mana SKK Migas memastikan optimalisasi pengelolaan kegiatan hulu migas nasional, sementara Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan produk energi,” ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Mei 2026.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas atas sinergi yang terus terjalin dalam mendukung kebutuhan energi nasional.
Mars Ega menegaskan, bagi Pertamina Patra Niaga, kerja sama ini diharapkan menjadi bagian dari kontribusi Pertamina Patra Niaga dalam mendukung agenda besar kemandirian energi nasional.

“Karena pemerintah mempunyai cita-cita untuk kemandirian energi, Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari BUMN perlu mendukung program tersebut. Oleh karena itu, ini adalah bentuk dukungan Pertamina Patra Niaga dalam rangka menuju kemandirian energi,” ujar Mars Ega.

Mars Ega menambahkan, kerja sama ini menjadi bagian dari rantai nilai energi yang saling terhubung. Dengan masuknya pengelolaan kilang ke dalam Subholding Downstream Pertamina, maka Pertamina Patra Niaga tidak hanya berperan sebagai penyedia produk energi, tetapi juga menjadi bagian dari pemanfaatan lifting dari KKKS.

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan dan penyediaan produk energi bagi sektor hulu migas.

Sinergi bersama SKK Migas diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional KKKS, mendorong pencapaian target produksi migas nasional, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selesai pada pekan depan. Budi mengatakan revisi aturan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola ekosistem perdagangan digital atau e-commerce yang mencakup penjual (seller), platform, dan konsumen.

“Sekarang Kemendag sedang merevisi Permendag Nomor 31 PMSE. Mudah-mudahan sekarang sudah finalisasi, mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, salah satu poin perubahan dalam revisi aturan tersebut berkaitan dengan transparansi biaya yang dikenakan platform kepada penjual.

“Platform harus transparan di dalam pengenaan biaya. Biaya admin atau biaya apa pun itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform-nya,” ujarnya.

Selain transparansi biaya, pemerintah juga mendorong platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemendag juga mewajibkan platform menyediakan layanan pengaduan dengan service level agreement (SLA) yang jelas untuk melindungi kepentingan konsumen maupun penjual apabila terjadi permasalahan dalam transaksi digital.

Budi mengatakan pemerintah ingin menciptakan hubungan yang setara antara penjual dan platform dalam ekosistem perdagangan digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

“Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Demikian juga konsumen harus dilindungi,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai konsumen memiliki peran strategis dalam menekan laju impor melalui pilihan terhadap produk dalam negeri yang kompetitif.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan konsumen memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri sekaligus menahan laju impor.

“Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, maka otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor,” kata Budi dalam peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Anjungan Sarinah, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Budi menilai konsumen menjadi salah satu faktor pengontrol daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang kritis dan memahami kualitas produk akan mendorong produsen menghasilkan barang dan jasa yang lebih kompetitif.

Selain itu, dia menambahkan peningkatan daya saing produk nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab produsen maupun pemerintah, melainkan juga dipengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk.

Lebih lanjut, Budi juga menyoroti tantangan perlindungan konsumen di era digital. Dia mengatakan pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

“Kita kalau untuk melindungi konsumen, kita juga tidak bisa meninggalkan produsen, karena kita harus jalan bersama, kita tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, perlindungan konsumen tidak dapat berjalan efektif tanpa pemahaman yang sama antara konsumen dan produsen mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

“Kalau produsen itu bisa memberikan layanan yang baik, bisa memberikan produk yang baik, pasti dia akan semakin bagus. Ketika kita mempunyai daya saing, yang diuntungkan juga produsen, tidak hanya konsumen,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dan penguatan untuk menjaga keberlangsungan industri manufaktur, seiring kinerjanya yang melambat akibat terdampak dinamika geopolitik global.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menjabarkan, upaya yang dilakukan dengan mempertemukan ekosistem rantai pasok industri yang terdampak, seperti industri plastik, guna menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku.

Selain itu, Kemenperin juga mendorong pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT), untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing serta meminimalisasi risiko fluktuasi nilai tukar.

Pada sisi kebijakan, Kemenperin mempercepat perumusan strategi penguatan struktur industri melalui substitusi impor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta diversifikasi sumber bahan baku dan pasar ekspor. Upaya tersebut turut diiringi dengan program pendampingan industri kecil dan menengah (IKM), peningkatan kapasitas produksi, serta akselerasi transformasi digital.

Febri menegaskan, langkah-langkah tersebut diarahkan untuk ketahanan dan kemandirian industri nasional serta mempertahankan utilisasi produksi. "Sehingga bisa mencapai tujuan yang menjadi prioritas utama pemerintah yaitu melindungi pekerja industri dari pengurangan tenaga kerja atau PHK,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Lebih lanjut, pemerintah katanya tengah menyiapkan tambahan insentif dan kebijakan perlindungan baru guna meredam dampak gejolak geopolitik global terhadap sektor manufaktur. Rancangan tersebut diklaim akan memperkuat kebijakan yang telah lebih dulu diterapkan.

“Rancangan insentif dan kebijakan baru ini memperkuat kebijakan perlindungan industri sebelumnya. Dengan hal ini, diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri menghadapi tekanan global dan melindungi pekerjanya dengan baik," jelas Febri.

Diketahui, S&P Global hari ini melalporkan bahwa kinerja sektor manufaktur Indonesia pada April 2026 mengalami perlambatan, tercermin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,1 dari 50,1 pada Maret 2026, sekaligus kembali memasuki fase kontraksi.

Febri menyebut pelemahan angka PMI tersebut merupakan dampak dari dinamika global, khususnya konflik geopolitik yang memicu gangguan pasokan dan lonjakan harga komoditas serta biaya logistik. Hal ini tentu berdampak langsung pada aktivitas produksi industri nasional.

Secara regional, tekanan terhadap sektor manufaktur juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara. Data S&P Global menunjukkan Vietnam masih mencatatkan PMI di kisaran 50,5, sedangkan Malaysia berada di level 51,6. Adapun Filipina mengalami kontraksi lebih dalam dengan PMI sebesar 48,3.

Dengan capaian PMI 49,1, Indonesia menurutnya berada dalam kategori kontraksi moderat, sejalan dengan tren pelemahan di kawasan. Meski demikian, kinerja domestik dinilai masih relatif terjaga berkat dukungan permintaan dalam negeri.

“Namun, ini juga menjadi sinyal penting untuk memperkuat struktur industri dalam negeri agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal,” tegas Febri.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku industri masih menyimpan optimisme. Survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) mencatat tingkat optimisme terhadap prospek produksi dalam enam bulan ke depan mencapai 70,1%, meskipun turun tipis 1,7% dibandingkan bulan sebelumnya.