Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan dalam waktu dekat karena kondisi ekonomi baru mengalami pemulihan.

Saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025), Purbaya mengatakan bahwa kondisi perekonomian saat ini baru dalam tahap pemulihan dan belum tumbuh dengan cepat. Untuk itu, dia menilai rencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan belum akan dilakukan.

"Ini ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu. Sampai ekonominya pulih," terangnya kepada wartawan.

Menurut Purbaya, kondisi perekonomian yang pulih adalah ketika pertumbuhannya di atas 6% (yoy). Terakhir, perekonomian kuartal II/2025 tumbuh sebesar 5,12% (yoy).

Di sisi lain, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menunggu agar angka pengangguran turun. Apabila hal itu sudah tercapai misalnya di 2026, maka dia tak menutup kemungkinan untuk menaikkan tarif iuran BPJS.

"Artinya masyarakat cukup kuat untuk menanggung bersama dengan pemerintah. Saya rasa untuk sekarang enggak dulu," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya mengungkap telah menyediakan anggaran Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan pemutihan nantinya ditujukan untuk penunggak tagihan BPJS yang sebelumnya membayar secara mandiri, kemudian beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk dalam DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional]," terangnya usai bertemu Menkeu Purbaya.

Ali lalu mengatakan pihaknya juga menginginkan agar pemutihan ini turut menyasar kepada penunggak tagihan BPJS kelas 3, alias kelas paling bawah, yang saat ini masih membayar secara mandiri.

"Nah ini yang sebetulnya belum diputuskan, tetapi yang jelas itu kalau BPJS ingin istilahnya negara hadir, kemudian peserta itu bisa akses pelayanan, tetapi enggak disalahgunakan," terangnya.