Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa (5/5), mulai dari Ekonomi RI tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, hingga BPS sebut jumlah pengangguran turun jadi 7,24 juta orang.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN ANTARA untuk disimak kembali pada Rabu:

BPS: Ekonomi RI tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.447,7 triliun, dan atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp6.187,2 triliun.

"Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Penyaluran KUR ke usaha mikro capai Rp70 triliun hingga Mei 2026

Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor usaha mikro mencapai sekitar Rp70 triliun hingga 3 Mei 2026 dari total realisasi penyaluran KUR sebesar Rp96 triliun.

“Dari total alokasi KUR yang mencapai Rp96 triliun per tanggal 3 Mei 2026, sekitar Rp70 triliun disalurkan ke sektor usaha mikro,” ujar Maman dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Menkeu: Pemerintah siapkan insentif mobil dan motor listrik

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik (EV), dengan rincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu motor listrik tahun ini.

“100 ribu pertama, kalau habis, kita kasih lagi (insentifnya). Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita) akan menjelaskan seperti apa, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) juga akan memberikan seperti apa (skemanya). Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama akan kita kasih,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pendapatan negara Rp574,9 T, APBN defisit 0,93 persen pada kuartal I

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 triliun dan belanja negara terserap Rp815 triliun, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB per 31 Maret 2026.

“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

BPS sebut jumlah pengangguran turun jadi 7,24 juta orang

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,24 juta orang pada Februari 2026, dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang.

Angka tersebut menurun sekitar 35 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang atau turun sekitar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang, sedangkan sisanya sebesar 64,63 juta orang masuk kategori bukan angkatan kerja.

Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 147,67 juta orang atau meningkat 1,9 juta orang secara tahunan.

“Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,24 juta orang. Di mana jumlah yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025,” kata Amalia dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (5/5/2026).

Dia juga memerinci bahwa jumlah penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,59 juta orang, yang bertambah 2,11 juta orang.

Terdapat pula pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang, yag meningkat 0,73 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Amalia menjelaskan bahwa jumlah setengah pengangguran tercatat sebanyak 10,73 juta orang, atau menurun 940.000 orang dibandingkan Februari 2025.

Pada februari 2026, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,68%, lebih rendah jika dibandingkan Februari 2025 atau turun 0,08%.

"Jika dirinci, tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 dibandingkan Februari 2025 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta penurunan tingkat pengangguran terjadi di tingkat perkotaan maupun pedesaan," ujar Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mengungkap pertumbuhan hilirisasinikel dalam lima tahun terakhir telah memicu pertumbuhan positif ekonomi daerah, utamanya Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan mengatakan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara tumbuh hingga melampaui pertumbuhan nasional pada periode 2019-2023.

Pada 2019, pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara masih berada di angka 6,25%, sedangkan ekonomi nasional tumbuh 5,02%. Pada 2023, ekonomi di wilayah tersebut tumbuh hingga 20,49% sedangkan ekonomi Indonesia di angka 5,05%.

Sementara itu, di wilayah Sulawesi Tengah tumbuh 8,83% pada 2019, sedangkan pada 2023 tumbuh hingga 11,91%. Namun, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara masih stabil di angka 5% lantaran hilirisasi nikel yang tidak semasif di dua wilayah sebelumnya.

"Lalu juga tingkat penganggurannya berkurang meskipun di Maluku Utara ada peningkatan sedikit di 2023 karena ada tingkat seimbangan supply dan penyerapannya," kata Rizwan dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (20/11/2025).

Dalam catatan BKPM, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi-provinsi lokasi hilirisasi nikel tersebut relatif rendah yakni dikisaran 2%-4% atau dibawah TPT nasional sebesar 5%.

Untuk diketahui, hilirisasi nikel hingga saat ini memang masif dilakuakn di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Sementara itu, hilirisasi atau pengolahan produk turunannya berada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Disana memang ekosistem turunan bahan baku realisasi di semihilir dan hilir. Misalnya kalau di Jawa Barat ada kawasan ekosistem kendaraan listrik dan baterai bahan baku EV," tuturnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti masifnya perusahaan hilirisasi nikel membuat nilai ekspor produk turunan nikel mengalami lonjakan dalam 5 tahun terakhir hingga 4 kali lipat dibandingkan tahun 2019.

Kontribusi ekspor produk turunan nikel Indonesia di pasar global meningkat dari semula hanya 2,77% pada 2019 menjadi 10,9% pada 2023. Adapun, 5 besar negara tujuan ekspor produk turunan nikel yaitu China, Taiwan, India, Jepang, dan Vietnam.

Dari segi teknologi, fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia juga makin beragam. Teknologi pirometalurgi (pengolahan biji saprolite) masih mendominasi hingga 77% atau 131 dari 170 fasilitas nikel di Tanah Air.

Sementara itu, smelter dengan teknologi hidrometalurgi (pengolahan bijih limonite) tumbuh ekspansif. Adapun, saat ini terdapat 22 semlter HPAL yang masih konstruksi dan 3 telah beroperasi.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan proporsi pekerja formal pada Agustus 2025 yang mencapai 42,20 persen dari total penduduk bekerja.

Angka ini meningkat dari 42,05 persen pada Agustus 2024, menunjukkan perbaikan kualitas pasar tenaga kerja nasional di tengah perekonomian yang tumbuh solid.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2025 tercatat 4,85 persen, turun menjadi 7,46 juta dari 4,91 persen pada Agustus 2024.

"Terjadi penurunan TPT, diikuti penurunan jumlah pengangguran terbuka menjadi 7,46 juta orang pada Agustus 2025," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud pada konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus 2024 sampai Agustus 2025, utamanya didorong oleh meningkatnya penduduk yang bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai.

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, penduduk bekerja lulusan diploma ke atas naik dari 10,50 persen pada Agustus 2024 menjadi 10,84 persen pada Agustus 2025.

Sebaliknya, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah turun menjadi 34,75 persen pada Agustus 2025 dari 35,80 persen pada Agustus 2024.

Secara umum, perbaikan kualitas pekerjaan ini menjadi tanda positif bagi ketahanan ekonomi rumah tangga. Dengan peningkatan proporsi pekerja formal, daya beli masyarakat berpotensi meningkat dan mendukung pertumbuhan konsumsi domestik yang menjadi motor utama ekonomi nasional.

BPS turut mencatat proporsi pekerja penuh waktu pada Agustus 2025 adalah sebesar 67,32 persen, pekerja paruh waktu 24,77 persen, dan setengah pengangguran 7,91 persen.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan proporsi pekerja formal pada Agustus 2025 yang mencapai 42,20 persen dari total penduduk bekerja.

Angka ini meningkat dari 42,05 persen pada Agustus 2024, menunjukkan perbaikan kualitas pasar tenaga kerja nasional di tengah perekonomian yang tumbuh solid.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2025 tercatat 4,85 persen, turun menjadi 7,46 juta dari 4,91 persen pada Agustus 2024.

"Terjadi penurunan TPT, diikuti penurunan jumlah pengangguran terbuka menjadi 7,46 juta orang pada Agustus 2025," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud pada konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus 2024 sampai Agustus 2025, utamanya didorong oleh meningkatnya penduduk yang bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai.

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, penduduk bekerja lulusan diploma keatas naik dari 10,50 persen pada Agustus 2024 menjadi 10,84 persen pada Agustus 2025.

Sebaliknya, penduduk bekerja berpendidikan SD kebawah turun menjadi 34,75 persen pada Agustus 2025 dari 35,80 persen pada Agustus 2024.

Secara umum, perbaikan kualitas pekerjaan ini menjadi tanda positif bagi ketahanan ekonomi rumah tangga. Dengan peningkatan proporsi pekerja formal, daya beli masyarakat berpotensi meningkat dan mendukung pertumbuhan konsumsi domestik yang menjadi motor utama ekonomi nasional.

BPS turut mencatat proporsi pekerja penuh waktu pada Agustus 2025 adalah sebesar 67,32 persen, pekerja paruh waktu 24,77 persen, dan setengah pengangguran 7,91 persen.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan dalam waktu dekat karena kondisi ekonomi baru mengalami pemulihan.

Saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025), Purbaya mengatakan bahwa kondisi perekonomian saat ini baru dalam tahap pemulihan dan belum tumbuh dengan cepat. Untuk itu, dia menilai rencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan belum akan dilakukan.

"Ini ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu. Sampai ekonominya pulih," terangnya kepada wartawan.

Menurut Purbaya, kondisi perekonomian yang pulih adalah ketika pertumbuhannya di atas 6% (yoy). Terakhir, perekonomian kuartal II/2025 tumbuh sebesar 5,12% (yoy).

Di sisi lain, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menunggu agar angka pengangguran turun. Apabila hal itu sudah tercapai misalnya di 2026, maka dia tak menutup kemungkinan untuk menaikkan tarif iuran BPJS.

"Artinya masyarakat cukup kuat untuk menanggung bersama dengan pemerintah. Saya rasa untuk sekarang enggak dulu," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya mengungkap telah menyediakan anggaran Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan pemutihan nantinya ditujukan untuk penunggak tagihan BPJS yang sebelumnya membayar secara mandiri, kemudian beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk dalam DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional]," terangnya usai bertemu Menkeu Purbaya.

Ali lalu mengatakan pihaknya juga menginginkan agar pemutihan ini turut menyasar kepada penunggak tagihan BPJS kelas 3, alias kelas paling bawah, yang saat ini masih membayar secara mandiri.

"Nah ini yang sebetulnya belum diputuskan, tetapi yang jelas itu kalau BPJS ingin istilahnya negara hadir, kemudian peserta itu bisa akses pelayanan, tetapi enggak disalahgunakan," terangnya.