BATAM - Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Ahmad Sahroni resmi mengukuhkan jajaran Pengurus Daerah (Pengda) HDCI Kepulauan Riau (Kepri), Batam, dan Tanjungpinang pada Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sahroni menekankan bahwa komunitas motor besar harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tidak sekadar identik dengan kegiatan touring semata.

“Komunitas motor itu bagian dari masyarakat, jadi ukurannya bukan hanya dari seberapa jauh kita touring, tapi juga dari seberapa besar manfaat yang kita berikan," ujar Sahroni dalam keterangannya.

"Saya selalu tekankan ke seluruh Pengda di daerah agar setiap kegiatan punya nilai sosial, membantu yang membutuhkan, dan hadir saat masyarakat perlu. Dan Batam telah menjadi contoh bagaimana klub motor membangun citra positif lewat berbagai aksi nyata untuk masyarakat,” sambungnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Pengda HDCI Kepri yang dinilai berhasil mengubah stigma terhadap klub motor besar, sekaligus mendorong kolaborasi lintas komunitas hingga diharapkan berdampak pada sektor pariwisata.

“Selama ini klub motor sering dicap ugal-ugalan dan tidak ada manfaatnya. Tapi yang dilakukan Pengda Kepri justru menunjukkan sebaliknya, dan ini membanggakan," ungkapnya.

Dia mengungkapkan dalam waktu dekat juga akan ada rombongan rider dari Thailand touring ke Batam. "Saya sudah minta agar penyambutannya baik karena kegiatan seperti ini bukan hanya mempererat komunitas, tapi juga ikut mendukung pariwisata daerah,” tandas Sahroni.

JAKARTA - Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra memberikan teguran tertulis terhadap Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan. Teguran diberikan lantaran Iman mengendarai motor gede (moge) Harley Davidson tanpa mengenakan helm dan tak punya SIM.

Keputusan itu diambil salam sidang putusan Majelis Kehormatan Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026). Dalam amar putusannya, Iman dinyatakan melanggar AD/ART Gerindra.

"Dua, memberikan hukuman teguran tertulis kepada Saudara Iman Sutiawan, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri," ujar Pimpinan Sidang, M. Maulana Bungaran saat membacakan amar putusan.

Sedianya, Majelis Kehormatan Gerindra telah memeriksa Pengadu, teradu, saksi, dan bukti pelanggaran AD/ART Partai. Iman pun dianggap melanggar Pasal 16 ayat 2 AD, menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai Gerindra.

Kemudian, Pasal 16 ayat 3 AD, perihal memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan Partai Gerindra yang berlaku; serta Pasal 67 ayat 5 AD, sumpah kader.

Sebelumnya, video Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, mengendarai motor gede (moge) Harley Davidson tanpa mengenakan helm viral di media sosial. Aksi sang wakil rakyat ini menuai kritik tajam karena dinilai tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Dalam video berdurasi 31 detik yang diunggah di akun pribadinya, Iman terlihat mengendarai Harley Davidson tipe FXDR M/T 1868 CC warna hitam. Motor senilai hampir Rp700 juta tersebut dikendarainya melintasi jalan-jalan protokol dari wilayah Sekupang hingga Batam Center, yang merupakan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).

Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afiditya Arief Wibowo, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi tilang kepada Iman Sutiawan saat melintas di Jalan Raja Haji Fisabilillah.

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, Iman diketahui melakukan pelanggaran ganda. Selain tidak menggunakan pelindung kepala (helm), politisi tersebut juga tidak mampu menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai untuk kapasitas mesin motor besar, yakni SIM C2.

"Petugas sudah memberikan sanksi tilang. Yang bersangkutan dikenakan dua pasal pelanggaran, yaitu tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM C2 untuk mengendarai motor besar," ujar Kompol Afiditya, Senin (11/5/2026).

BATAM - Meningkatnya aktivitas kapal perang asing di perairan Selat Malaka menuntut Indonesia meningkatkan kewaspadaannya di jalur tersebut. Melihat ini, Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI Mayjen Rio Firdianto mengumpulkan para komandan satuan dan aparat intelijen TNI wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Pengarahan Asintel Panglima TNI itu dilaksanakan di Ballroom Hotel Mariot Harbour Bay Batam, Kepri, belum lama ini. Pengarahan ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari ancaman hybrid, konflik antarnegara, hingga perkembangan situasi kawasan yang berpotensi berdampak pada stabilitas nasional.

"Aparat intelijen dituntut terus meningkatkan profesionalisme, kemampuan deteksi dini, serta ketajaman analisis guna mengantisipasi setiap potensi ancaman secara cepat dan tepat," katanya.

Selain itu, penguasaan teknologi dan pemanfaatan media sosial menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk intelijen yang akurat, relevan, dan mampu mendukung pengambilan keputusan pimpinan secara efektif.

"Kesiapan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Terkait aktivitas kapal perang AS di wilayah Indonesia, Kadispenal Laksamana Pertama Tunggul membenarkan pergerakan kapal perang Amerika Serikat (AS) di kawasan Selat Malaka yang sempat ramai diberitakan diduga terkait dugaan operasi pemburuan kapal tanker Iran.

Berdasarkan hasil pemantauan sistem Automatic Identification System (AIS), kapal perang AS USS Miguel Keith terdeteksi berada di perairan timur Belawan pada Sabtu (18/4/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Pergerakan tersebut merupakan bagian dari aktivitas pelayaran internasional yang berada dalam jalur strategis dan diawasi sesuai prosedur keamanan maritim.

TNI AL memastikan situasi tetap terkendali dan menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak mengganggu stabilitas keamanan di wilayah perairan Indonesia.

RIAU - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% khususnya di Kepulauan Riau, dapat tercapai secara optimal.

Seperti diketahui, lembaga negara yang ini dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Harian Sjafrie Sjamsoeddin. Rombongan DPN yang diketuai Deputi Geostrategi Mayjen TNI Ari Yulianto didampingi Deputi Geoekonomi Yayat Ruhyat beserta Tenaga Ahli Utama, Tenaga Ahli Madya dan Tenaga Ahli Muda.

Tenaga Ahli Madya DPN, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Ashari Alamsyah mengatakan, dalam kunjungan kerja itu, DPN melakukan berbagai pertemuan. Di antaranya pertemuan dengan BP Batam.

Sebelumnya, DPN juga melakukan tinjauan ke beberapa spot di antaranya, PT Taman Resor Internet, Nongsa Park & Kantor Landing Point Indosat Batam. Keduanya terkait Kabel FO.

Kemudian PLTGU Tanjung Ucang, PLN Unit Distribusi III Tanjung Pinang, Kawasan Industri Bintan Inti, Tanjung Uban, KEK Galang Batang Bintan, dan KEK Tanjung Sauh, Batam.

"Semua spot tersebut sangat berdampak pada peningkatan perekonomian negara," katanya, Rabu (28/1/2025).

Ashari menyebut yang dibahas dalam pertemuan BP Batam adalah pengenalan tugas dan wewenang DPN sebagai lembaga non struktural yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo. Di mana DPN memiliki tugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa.

Lihat video: Presiden Prabowo Pimpin Sidang Dewan Pertahanan Nasional



"Kunker diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi khususnya oleh pemda-pemda dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor perekonomian," sambungnya.

BP Batam optimistis akan mencapai pertumbuhan perekonomian yang cukup baik. BP Batam juga menegaskan akan mendukung segala upaya untuk membantu para pelaku usaha yang membantu peningkatan pendapatan negara.

Selain itu, kata Ashari pembangunan KEK Tanjung Sauh sangat tergantung dari komitmen Pemerintah Kota Batam sebagai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBP).

Hal ini untuk mendukung segala upaya peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi nasional 8% secara umum dan khusus di Batam.

"Fungsi kita mengumpulkan data untuk diidentifikasi apa permasalahannya. Jadi kita serahkan kepada BP Batam. Jika ada masalah, maka kita komunikasi dan orkestrasi untuk cari jalan keluarnya bersama di tingkat pusat," katanya.

Sementara itu, pengusaha Batam, Johannes Kennedy mengatakan, kunjungan DPN ini memberikan kepercayaan besar bagi investor bahwa KEK Tanjung Sauh, sebagai bagian dari proyek ekonomi, merupakan aset strategis negara yang dikawal langsung dari sisi kebijakan, keamanan, dan kepastian investasi.

"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola kawasan menjadi kunci untuk memenangkan persaingan investasi di jalur Selat Malaka,” ujarnya.

Dia menambahkan, keunggulan strategis KEK Tanjung Sauh tidak hanya terletak pada lokasi, tetapi juga pada kesiapan kawasan dan kepastian regulasi.

“Kunjungan DPN ini memberikan kepercayaan besar bagi investor bahwa KEK Tanjung Sauh merupakan aset strategis negara yang dikawal langsung dari sisi kebijakan, keamanan, dan kepastian investasi. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola kawasan menjadi kunci untuk memenangkan persaingan investasi di jalur Selat Malaka,” ujarnya.

Dia menambahkan, keunggulan strategis KEK Tanjung Sauh tidak hanya terletak pada lokasi, tetapi juga pada kesiapan kawasan dan kepastian regulasi.

“Kami mengembangkan KEK Tanjung Sauh dengan orientasi jangka panjang, mengintegrasikan pelabuhan internasional, industri energi, dan manufaktur modern. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, kawasan ini akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepri,” tambahnya.

BATAM - Harmonisasi aturan untuk Kawasan Tanjung Sauh di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) sangat dibutuhkan. Hal itu untuk menjaga daya tarik investasi di kawasan tersebut. Diketahui Kawasan Tanjung Sauh menghadapi tantangan ketidakpastian hukum setelah mengalami perubahan status dalam waktu singkat.

Kawasan seluas 840,6 hektare itu sebelumnya ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2024. Namun kemudian diintegrasikan ke dalam Free Trade Zone (FTZ) berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2025.

Peneliti Ekonomi Politik pada Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra menilai perubahan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi iklim investasi di Tanjung Sauh. Menurutnya, perubahan status yang terjadi dalam waktu relatif singkat dapat menimbulkan keraguan di kalangan investor terkait kepastian hukum dan keberlanjutan usaha.

“Investor tentu membutuhkan kepastian jangka panjang. Ketika aturan berubah secara mendadak, risiko pembatalan investasi menjadi lebih besar,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).

Gede menjelaskan berdasarkan proyeksi pengembang kawasan, KEK Tanjung Sauh dalam jangka panjang diperkirakan mampu menyerap hingga 366.000 tenaga kerja dalam periode 5 hingga 10 tahun.

Dengan asumsi penyerapan tenaga kerja yang merata, kawasan tersebut berpotensi menambah sekitar 30.000 lapangan kerja per tahun, yang dinilai berkontribusi sekitar 0,1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Gede menilai potensi kontribusi tersebut akan sangat disayangkan jika terhambat akibat persoalan regulasi. Terlebih, pemerintah saat ini menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen dalam beberapa tahun ke depan.

Selain persoalan kepastian hukum, Gede juga menyoroti dampak perubahan status lahan di Tanjung Sauh. Peralihan dari skema Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah negara menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di bawah BP Batam dinilai berpotensi menambah beban biaya bagi investor, termasuk adanya kewajiban pembayaran tahunan.

Menurut Gede, tambahan biaya tersebut dapat meningkatkan risiko likuiditas dan menurunkan daya tarik investasi. Gede menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat masuknya modal baru ke kawasan industri. Gede berpandangan secara konsep, KEK dan FTZ seharusnya dapat saling melengkapi.

KEK dinilai efektif untuk mendorong pembangunan kawasan industri terpadu dan menarik investasi jangka panjang, sementara FTZ memberikan efisiensi logistik dan biaya bagi industri berorientasi ekspor. “Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan agar kedua skema tersebut dapat berjalan beriringan, bukan saling meniadakan,” paparnya.

Gede merekomendasikan agar pemerintah menyusun payung hukum baru guna mengharmonisasi PP Nomor 24 Tahun 2024 dan PP Nomor 47 Tahun 2025.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan investor tetap memperoleh insentif optimal tanpa tambahan beban biaya, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang ramah investasi.