Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membubarkan Dana Pensiun Syariah Dapersi yang beralamatkan di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Mengutip pengumuman resmi OJK pada Minggu (19/4/2026), pembubaran tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK KEP-23/D.05/2026 pada 2 April 2026.

“Membubarkan Dana Pensiun Syariah DAPERSI, yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah VI No. 12 Jakarta Pusat, 10510, terhitung efektif sejak tanggal 30 November 2025,” tulis Direktur Eksekutif Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun I Wayan Wijana.

I Wayan menjelaskan pembubaran dana pensiun syariah Dapersi dilakukan atas permohonan pendiri dana pensiun. Selanjutnya, keputusan anggota dewan komisioner dimaksud juga menetapkan likuidator dana pensiun syariah Dapersi.

Tim Likuidator tersebut berisikan lima orang yang terdiri dari Agus Nurudin sebagai Ketua Likuidator, Teguh Pantjatmono, Eko Yulianto, Ni Made Anita Susan, dan Rianca Amalia sebagai anggota likuidator.

“Likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun,” tegas I Wayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) PT Astra Welab Digital Arta, pemilik platform pinjaman online alias pinjol Maucash.

Berdasarkan pengumuman resmi dari laman OJK sebagaimana dikutip pada Rabu (8/4/2026), keputusan tersebut tertuang dalam nomor KEP-11/D.06/2026 pada tanggal 2 April 2026.

Adapun, alasan pencabutan izin usaha pinjol tersebut adalah karena perusahaan mengembalikan izin usaha sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

“Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-11/D.06/2026 tanggal 2 April 2026 telah mencabut izin usaha Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi PT Astra Welab Digital Arta,” kata Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga PVML OJK Indra Salfian A., dikutip pada Rabu (8/4/2026).

Dia meneruskan, dengan dicabutnya izin usaha PT Astra Welab Digital Arta, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang LPBBTI dan diwajibkan menyelesaikan beberapa hal dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertama, PT Astra Welab Digital Arta harus memberikan informasi secara jelas kepada Pemberi Dana, Penerima Dana, dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Kedua, PT Astra Welab Digital Arta wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi.

Ketiga, perusahaan wajib menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan untuk melayani kepentingan Pemberi Dana, Penerima Dana, dan masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.

“Penanggung jawab dan pegawai dimaksud [termasuk apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan pegawai] harus disampaikan kepada seluruh Pemberi Dana dan Penerima Dana dan ditembuskan kepada OJK,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Junaidi Hisom resmi menjabat sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap usai mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), posisi Junaidi Hisom sebagai Komisaris Utama Independen berlaku efektif per 6 Maret 2026. “Pengangkatan efektif saudara Junaidi Hisom sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Mandiri Taspen tanggal 6 Maret 2026, demikian dikutip pada Rabu (11/3/2026).

Adapun penetapan pengangkatan tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-28/D.03/2026 tanggal 6 Maret 2026 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Junaidi Hisom sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Mandiri Taspen.

Perseroan menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Dalam kegiatan operasional, perseroan menyebut bahwa Junaidi Hisom dapat menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan.

Profil Junaidi Hisom

Melansir laman resmi Bank Mantap, Junaidi diangkat untuk pertama kalinya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 4 Desember 2025 dan masa jabatannya berlangsung hingga 4 Desember 2028.

Pria berusia 67 tahun yang berdomisili di Jakarta ini merupakan warga negara Indonesia dengan latar belakang pendidikan magister dari Universitas Sriwijaya dan sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI.

Dalam perjalanan kariernya, Junaidi memiliki pengalaman panjang di sektor perbankan dan korporasi. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Operasional PT Bank BNI Syariah serta sempat dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Risiko dan Kepatuhan di bank tersebut.

Selain itu, dia juga pernah menduduki posisi Komisaris Utama PT Persona Prima Utama yang merupakan bagian dari BNI Swadharma Group. Junaidi juga sempat dipercaya sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Di luar sektor perbankan, Junaidi juga aktif dalam kegiatan sosial dan pengembangan keberlanjutan sebagai Chief of Advisory Board di GARUDHA, sebuah komunitas sosial dan kreatif yang berfokus pada isu environmental, social, and governance (ESG).

Dalam struktur kepengurusan Bank Mandiri Taspen, Junaidi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan Dana Pensiun PELNI, badan yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun I Wayan Wijana menyatakan bahwa pembubaran tersebut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan OJK (KADK) dengan Nomor KEP-1/D.05/2026 dengan tanggal 5 Januari 2026 tentang Pembubaran Dana Pensiun PELNI.

Keputusan tersebut sudah terhitung efektif sejak 30 September 2025.

“Pembubaran Dana Pensiun Pelni dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun,” tulis I Wayan dalam pernyataan resmi OJK, pekan lalu.

Sebagai informasi, dana pensiun badan usaha milik negara (BUMN) Pelni tersebut memiliki alamat di Kompleks Perkantoran Jalan Bungur Besar Raya No. 40.i, Jakarta Pusat.

Dia menyebutkan bahwa KADK Nomor KEP-1/D.05/2026 tersebut juga menetapkan suatu Tim Likuidasi yang bertindak sebagai Likuidator Dana Pensiun Pelni.

Berikut orang-orang yang berwenang sebagai likuidator Dana Pensiun Pelni:

• Ketua: Enny Pancawardani E.
• Sekretaris: Daniel P. Tampubolon
• Anggota: Suharyanto
• Anggota: Ir. Daniel L. Lasambouw
• Anggota: Agus Mulyono

Tim likuidasi tersebut akan memiliki alamat yang sama dengan alamat asal dari Dana Pensiun Pelni.

I Wayan mengatakan bahwa para likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi dana pensiun.

Sepanjang tahun 2025, OJK telah mengeluarkan beberapa surat keputusan untuk membubarkan delapan dana pensiun. Dana Pensiun terakhir yang dibubarkan pada tahun tersebut adalah Dana Pensiun PT Trakindo Utama dengan surat keputusan tertanggal 21 Oktober 2025.

Sebelumnya, OJK juga telah membubarkan Dana Pensiun PT Sepatu Bata dengan surat keputusan tertanggal 29 September 2025. Dalam surat keputusan dengan tanggal 4 Agustus 2025, ada dua dana pensiun yang dibubarkan, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya​.

Selain itu, Dana Pensiun Lux Indonesia dibubarkan OJK dengan surat keputusan tertanggal 30 Januari 2025. Beberapa hari sebelumnya, otoritas keuangan ini membubarkan Dana Pensiun Inti dengan surat tertanggal 23 Januari 2025.

Masih pada bulan yang sama, OJK juga mengeluarkan surat keputusan untuk membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna pada 17 Januari 2025. Terakhir, OJK menetapkan surat keputusan pada 8 Januari 2025 untuk membubarkan Dana Pensiun Aerowisata.

Dari sisi kinerja, OJK melaporkan bahwa total aset program pensiun Indonesia mencapai Rp1.662,12 triliun per November 2025. Angka tersebut naik 10,72% dari Rp1.501,25 triliun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/YoY). (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja, sebagai bagian dari tindakan pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pencabutan izin usaha itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-88/D.03/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Pendawa Raharja.

“Mencabut izin PT BPR Bumi Pendawa Raharja yang beralamat di Jalan Raya Cipanas No.37 Komplek Ruko Pendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Adapun OJK pada 26 Maret 2025 telah menetapkan BPR Bumi Pendawa Raharja sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan. Pasalnya, BPR Bumi Pendawa Raharja memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Kemudian, OJK kembali menetapkan BPR Bumi Pendawa Raharja dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 26 November 2025.

Pertimbangannya, OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Bumi Pendawa Raharja untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.28/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Bumi Pendawa Raharja tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” ujarnya.

Lalu LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bumi Pendawa Raharja. Lembaga tersebut lantas meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT Bumi Pendawa Raharja.

Keputusan itu berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan No. 111/ADK3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

“Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” tutur OJK.

Sejalan dengan putusan ini, OJK mengimbau nasabah BPR Bumi Pendawa Raharja tetap tenang. Pasalnya, dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi izin kepada PT Asuransi Ji​wa Moneeinsure untuk beroperasi di bidang usaha asuransi jiwa dan PT Asuransi Umum Moneeinsure dalam bidang asuransi umum.

Kedua perusahaan tersebut, yang dikenal sebagai MoneeInsure, mendapat izin usaha di bidang asuransi jiwa melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK nomor KEP-606/PD.02/2025 dan izin asuransi umum melalui keputusan nomor KEP-602/PD.02/2025.

Izin usaha ini bukan diberikan karena MoneeInsure merupakan perusahaan yang baru dibentuk, tetapi karena ia telah melakukan perubahan nama. Sebelumnya, PT Asuransi Ji​wa Moneeinsure memiliki nama PT Asuransi Jiwa Seainsure, sedangkan PT Asuransi Umum Moneeinsure sebelumnya bernama PT Asuransi Umum Seainsure—keduanya dikenal dengan nama SeaInsure.

Perubahan nama tersebut mulai berlaku setelah dikeluarkannya kedua keputusan OJK bertanggal 13 November 2025. Setelah dilakukan perubahan nama, OJK berharap bahwa MoneeInsure dapat beroperasi dengan baik dan mematuhi segala hukum yang berlaku.

"Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Asuransi Jiwa Moneeinsure [dan PT Asuransi Umum Moneeinsure] diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku," tulis Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, I Wayan Wijana, dalam pengumuman resmi di situs OJK, dikutip pada Kamis (27/11/2025).

Ini bukanlah kali pertama MoneeInsure mengganti namanya. Berdasarkan catatan situs OJK, sebelum bernama SeaInsure, PT Asuransi Jiwa Seainsure mempunyai nama PT Asuransi Jiwa Advista. Sementara itu, PT Asuransi Umum Seainsure sebelumnya bernama PT Asuransi Mega Pratama.

Perusahaan asuransi jiwa tersebut berubah nama menjadi SeaInsure melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-696/NB.11/2021 tanggal 13 Oktober 2021, sedangkan perusahaan asuransi umum mengganti namanya melalui keputusan OJK nomor KEP-525/NB.11/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Melirik situs MoneeInsure, dapat dilihat bahwa perusahaan ini belum melakukan pembaruan nama pada laman resminya hingga saat ini. Meski begitu, perusahaan dengan nama lamanya telah menerbitkan laporan keuangan hingga Oktober 2025, baik bagi perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum.

Perusahaan ini memiliki alamat di Gama Tower, Lt.15 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat. Pencabutan izin tersebut atas permintaan pemegang saham (self liquidation).

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Adapun BPR Artha Kramat beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan pemegang saham.

Alasannya, yakni agar para pemegang saham lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal.

Hadiyanto menyampaikan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat telah diselesaikan oleh Pemegang Saham.

Selanjutnya, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari yang terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.