Bisnis.com, JAKARTA - Suatu pagi, seorang profesional senior berbagi cerita kepada saya. Usianya mendekati 56 tahun. Secara administratif, ia akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Namun ketika saya bertanya apakah ia siap berhenti bekerja, jawabannya singkat: “Saya belum punya cukup ruang untuk berhenti.”

Kalimat itu sederhana, tetapi sarat makna. Ia bukan berbicara tentang semangat bekerja. Ia berbicara tentang rasa aman finansial yang belum sepenuhnya terbentuk.

Cerita seperti ini bukan pengecualian. Ia adalah refleksi dari fenomena yang lebih luas bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh Asia.

Longevity dan Realitas Kesenjangan

Studi regional terbaru Sun Life bertajuk Retirement Reimagined: Asia’s Retirement Divide (2026) mengungkap bahwa 69% masyarakat Asia memperkirakan akan tetap bekerja setelah usia pensiun. Namun yang lebih mencerminkan realitas adalah 62% di antaranya bekerja bukan karena pilihan, melainkan karena kebutuhan finansial.

Studi tersebut membagi masyarakat menjadi dua kelompok: mereka yang siap secara finansial dan mereka yang belum siap. Kelompok pertama bekerja lebih lama karena ingin tetap aktif dan produktif. Kelompok kedua bekerja lebih lama karena tidak memiliki pilihan.

Garis pemisahnya hanya satu: kesiapan finansial.

Indonesia: Momentum yang Harus Dijaga

Indonesia sedang bergerak menuju struktur demografi yang lebih matang. Harapan hidup meningkat, namun kesiapan finansial belum sepenuhnya merata.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa total aset industri dana pensiun telah mencapai lebih dari Rp 1.600 triliun pada 2025. Ini adalah pencapaian penting dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun di sisi lain, tingkat partisipasi pekerja dalam program dana pensiun formal masih relatif terbatas dibandingkan total angkatan kerja nasional.

Sebagian besar pekerja Indonesia masih bergantung pada tabungan pribadi atau dukungan keluarga sebagai strategi pensiun. Di tengah fenomena sandwich generation — generasi produktif yang menopang orang tua sekaligus anak — tekanan finansial dapat berlanjut bahkan hingga masa pensiun.

Tanpa intervensi yang sistemik dan terstruktur, kesenjangan kesiapan pensiun berpotensi melebar.

Pergeseran Paradigma: Pensiun Bukan Lagi Titik Akhir

Temuan menarik dari studi tersebut menunjukkan bahwa 81% responden percaya pensiun seharusnya menjadi pilihan pribadi, bukan sekadar batas usia administratif.

Ini adalah pergeseran paradigma yang signifikan.

Masyarakat ingin tetap aktif, produktif, dan relevan. Namun fleksibilitas hanya mungkin terjadi jika ada fondasi finansial yang kuat.

Tanpa fondasi tersebut, pilihan berubah menjadi keterpaksaan.

Peran Strategis Dana Pensiun

Dalam konteks ini, dana pensiun memiliki peran yang jauh melampaui instrumen investasi.

Dana pensiun membentuk disiplin jangka panjang, menciptakan struktur kontribusi yang konsisten, serta memberikan proyeksi manfaat yang terukur. Ia membantu individu memindahkan perencanaan dari sekadar niat menjadi komitmen.

Sebagai institusi dana pensiun, DPLK Avrist melihat langsung bagaimana perencanaan yang dimulai lebih awal mampu mengubah perspektif seseorang terhadap masa depan. Ketika karyawan memiliki kontribusi rutin dan visibilitas terhadap manfaat pensiun yang akan diterima, tingkat kecemasan terhadap masa depan berkurang secara signifikan.

Di era digital, akses menjadi faktor krusial. Pendekatan digital dalam perencanaan pensiun diperlukan untuk menjangkau generasi yang lebih muda dan pekerja di luar skema konvensional perusahaan. Melalui inisiatif seperti SiPURNA by DPLK Avrist, kami melihat bagaimana teknologi dapat memperluas inklusi tanpa mengurangi tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang menjadi fondasi dana pensiun.

Digitalisasi bukan untuk menggantikan sistem, tetapi untuk memperkuatnya.

Tanggung Jawab Bersama: Regulator dan Pemberi Kerja

Bagi regulator, penguatan ekosistem dana pensiun nasional menjadi bagian dari stabilitas jangka panjang. Peningkatan literasi, inklusi, serta insentif bagi perusahaan untuk menyediakan program pensiun akan menjadi faktor kunci.

Bagi pemberi kerja, program dana pensiun bukan lagi sekadar employee benefit, tetapi bagian dari strategi keberlanjutan. Karyawan yang memiliki rasa aman finansial cenderung lebih produktif, fokus, dan loyal.

Retirement readiness bukan hanya isu individu. Ia adalah isu ekonomi.

Menutup Kesenjangan

Pertanyaan besarnya sederhana:

Apakah kita ingin masyarakat Indonesia bekerja di usia 60 atau 70 tahun karena ingin tetap berkarya — atau karena tidak memiliki pilihan lain?

Longevity adalah anugerah. Namun tanpa kesiapan finansial, ia bisa menjadi beban.

Kita perlu memastikan bahwa lebih banyak pekerja Indonesia masuk ke kelompok yang siap — bukan karena keberuntungan, tetapi karena perencanaan.

Sebagai bagian dari industri dana pensiun nasional, kami percaya bahwa pensiun seharusnya menjadi fase kehidupan yang bermartabat, tenang, dan terukur.

Pensiun bukan tentang berhenti bekerja.

Ia tentang memiliki kebebasan untuk memilih.

Dan kebebasan itu lahir dari kesiapan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan Dana Pensiun PELNI, badan yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun I Wayan Wijana menyatakan bahwa pembubaran tersebut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan OJK (KADK) dengan Nomor KEP-1/D.05/2026 dengan tanggal 5 Januari 2026 tentang Pembubaran Dana Pensiun PELNI.

Keputusan tersebut sudah terhitung efektif sejak 30 September 2025.

“Pembubaran Dana Pensiun Pelni dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun,” tulis I Wayan dalam pernyataan resmi OJK, pekan lalu.

Sebagai informasi, dana pensiun badan usaha milik negara (BUMN) Pelni tersebut memiliki alamat di Kompleks Perkantoran Jalan Bungur Besar Raya No. 40.i, Jakarta Pusat.

Dia menyebutkan bahwa KADK Nomor KEP-1/D.05/2026 tersebut juga menetapkan suatu Tim Likuidasi yang bertindak sebagai Likuidator Dana Pensiun Pelni.

Berikut orang-orang yang berwenang sebagai likuidator Dana Pensiun Pelni:

• Ketua: Enny Pancawardani E.
• Sekretaris: Daniel P. Tampubolon
• Anggota: Suharyanto
• Anggota: Ir. Daniel L. Lasambouw
• Anggota: Agus Mulyono

Tim likuidasi tersebut akan memiliki alamat yang sama dengan alamat asal dari Dana Pensiun Pelni.

I Wayan mengatakan bahwa para likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi dana pensiun.

Sepanjang tahun 2025, OJK telah mengeluarkan beberapa surat keputusan untuk membubarkan delapan dana pensiun. Dana Pensiun terakhir yang dibubarkan pada tahun tersebut adalah Dana Pensiun PT Trakindo Utama dengan surat keputusan tertanggal 21 Oktober 2025.

Sebelumnya, OJK juga telah membubarkan Dana Pensiun PT Sepatu Bata dengan surat keputusan tertanggal 29 September 2025. Dalam surat keputusan dengan tanggal 4 Agustus 2025, ada dua dana pensiun yang dibubarkan, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya​.

Selain itu, Dana Pensiun Lux Indonesia dibubarkan OJK dengan surat keputusan tertanggal 30 Januari 2025. Beberapa hari sebelumnya, otoritas keuangan ini membubarkan Dana Pensiun Inti dengan surat tertanggal 23 Januari 2025.

Masih pada bulan yang sama, OJK juga mengeluarkan surat keputusan untuk membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna pada 17 Januari 2025. Terakhir, OJK menetapkan surat keputusan pada 8 Januari 2025 untuk membubarkan Dana Pensiun Aerowisata.

Dari sisi kinerja, OJK melaporkan bahwa total aset program pensiun Indonesia mencapai Rp1.662,12 triliun per November 2025. Angka tersebut naik 10,72% dari Rp1.501,25 triliun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/YoY). (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA - Surat Berharga Negara (SBN) dinilai masih akan menjadi instrumen inti dalam investasi dana pensiun di Indonesia sepanjang 2026.

Humas Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Syarifudin Yunus menyebut, instrumen SBN akan tetap dominan karena lebih aman dan dapat diprediksi. Karakteristik tersebut dinilai cocok untuk profil kewajiban membayar manfaat pensiun ke peserta.

"Selain dianggap aman dan likuid, SBN sesuai dengan tujuan jangka panjang dana pensiun," kata Syarif saat dihubungi, dikutip Senin (19/1/2026).

Sementara itu, dia menyebut tantangan dalam berinvestasi pada pasar SBN untuk Dana pensiun tahun ini terletak pada keseimbangan antara imbal hasil, risiko, dan kebutuhan likuiditas peserta.

Syarif melanjutkan, secara umum, dana pensiun menempatkan dana di SBN pada dasarnya bukan karena satu faktor tunggal seperti peraturan atau keuntungan yang akan diperoleh.

Menurutnya, pertimbangan lembaga dana pensiun merupakan kombinasi antara regulasi dan karakter keuntungan SBN yang sangat cocok dengan karakter dana pensiun.

"Ibaratnya, regulasi yang buka jalan tapi karakter keuntungan SBN-lah yang jadi pertimbangan utama," tambahnya.

Di sisi lain, dia tidak menutup potensi pergeseran dana pensiun untuk memilih instrumen alternatif selain SBN seperti saham dan obligasi korporasi. Meski demikian, Syarif memperkirakan pergeseran itu tidak akan drastis dari sisi jumlah dana.

"Karena dana pensiun orientasinya konservatif dan mengacu pada kebutuhan stabilitas, likuiditas, dan kepatuhan. Diversifikasi tetap ada namun cenderung bertahap dan hati-hati, tidak terlalu agresif," kata Syarif.

Bisnis.com, SYDNEY — Dana pensiun Australia atau Australia Superannuation Pension Fund yang diestimasi senilai total 4,4 triliun dolar Australia yang setara dengan Rp48.065 triliun (kurs BI Rp10.924 per dolar Australia) berpotensi ikut mengalir ke Indonesia dalam bentuk investasi ke berbagai proyek potensial, dari infrastruktur hingga renewable energy.

Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia Matt Thistlethwaite MP menyampaikan Australia memiliki dana investasi dapen dengan nilai sekitar 4,4 triliun dolar Australia. Jumlah tersebut umumnya diinvestasikan ke dalam investasi di Amerika Utara dan Eropa.

Pemerintah Australia saat ini, lanjut Thistlethwaite, memiliki kebijakan yang bertajuk Invested yang menjadi panduan strategi ekonomi Australia di Asia Tenggara hingga 2040. Secara garis besar, kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan investasi Australia ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, nilai investasi Australia di Indonesia mencapai US$2,8 miliar dalam 5 tahun terakhir. Jumlah itu paling besar mengalir ke sektor pertambangan, perhotelan, dan layanan kesehatan.

Untuk mendorong strategi Invested, Australia sudah membentuk Indonesia Deal Team untuk mengidentifikasi, memfasilitasi, menjaring peluang di Indonesia dengan para investor Australia. Investor yang dimaksud termasuk industri dana pensiun Australia.

Thistlethwaite menyampaikan pengelola dana pensiun Australia terus mencari peluang-peluang baru untuk meningkatkan dana tersebut, termasuk di Indonesia.

Terkait dengan sektor-sektor potensial, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi Australia itu menyampaikan sektor renewable energy, teknologi, pengembangan mineral kritis, hingga infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan, hingga jalur kereta.

“Inilah beberapa proyek yang telah difasilitasi dan diinvestasikan oleh dana pensiun serta bank investasi Australia di Asia Tenggara. Dan kami kembali mencari peluang-peluang seperti itu untuk dapat didukung,” paparnya dalam pertemuan dengan sejumlah media asal Indonesia di Sydney, Australia, Senin (17/11/2025).

Thistlethwaite menilai Indonesia memiliki stabilitas dalam sistem politik dan lingkungan bisnis. Modal tersebut memberikan kepastian dan pemahaman tentang bagaimana lingkungan bisnis di Indonesia bekerja itu sangat krusial.

“Jadi semakin banyak pemimpin bisnis dan pemimpin politik yang dapat Anda bawa ke Australia untuk bertemu dengan bank investasi dan dana pensiun kami, menurut saya itu akan semakin baik,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menggarisbawahi tentang aspek tata kelola negara yang bebas korupsi sebagai faktor krusial yang mempengaruhi keputusan para investor untuk menanamkan modalnya. Thistlethwaite menegaskan bahwa proses yang terbuka dan transparan dapat menumbuhkan kepercayaan banyak pihak dan memperlancar hubungan bisnis dan investasi.

Dia juga sepakat bahwa dalam industri atau bisnis padat karya, biaya tenaga kerja merupakan faktor yang menarik. Sebagai negara yang sedang berkembang, lanjutnya, Indonesia dinilai menawarkan daya saing biaya ketika berbicara tentang tenaga kerja.

“Saya sering berbicara dengan banyak pelaku usaha Australia. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat banyak peluang baru yang menjanjikan dan bahwa kepercayaan mereka untuk berinvestasi di Indonesia semakin meningkat,” tuturnya.

Bisnis.com, SYDNEY — Dana pensiun Australia atau Australia Superannuation Pension Fund yang diestimasi senilai total 4,4 triliun dolar Australia yang setara dengan Rp48.065 triliun (kurs BI Rp10.924 per dolar Australia) berpotensi untuk ikut mengalir ke Indonesia dalam bentuk investasi ke berbagai proyek potensial dari infrastruktur hingga renewable energy.

Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia Matt Thistlethwaite MP menyampaikan Australia memiliki dana investasi dapen dengan nilai sekitar 4,4 triliun dolar Australia. Jumlah tersebut umumnya diinvestasikan ke dalam investasi di Amerika Utara dan Eropa.

Pemerintah Australia saat ini, lanjut Thistlethwaite, memiliki kebijakan yang bertajuk Invested yang menjadi panduan strategi ekonomi Australia di Asia Tenggara hingga 2040. Secara garis besar, kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan investasi Australia ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, nilai investasi Australia di Indonesia mencapai US$2,8 miliar dalam 5 tahun terakhir. Jumlah itu paling besar mengalir ke sektor pertambangan, perhotelan, dan layanan kesehatan.

Untuk mendorong strategi Invested, Australia sudah membentuk Indonesia Deal Team untuk mengidentifikasi, memfasilitasi, menjaring peluang di Indonesia dengan para investor Australia. Investor yang dimaksud termasuk industri dana pensiun Australia.

Thistlethwaite menyampaikan pengelola dana pensiun Australia terus mencari peluang-peluang baru untuk meningkatkan dana tersebut, termasuk di Indonesia.

Terkait dengan sektor-sektor potensial, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi Australia itu menyampaikan sektor renewable energy, teknologi, pengembangan mineral kritis, hingga infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan, hingga jalur kereta.

“Inilah beberapa proyek yang telah difasilitasi dan diinvestasikan oleh dana pensiun serta bank investasi Australia di Asia Tenggara. Dan kami kembali mencari peluang-peluang seperti itu untuk dapat didukung,” paparnya dalam pertemuan dengan sejumlah media asal Indonesia di Sydney, Australia, Senin (17/11/2025).

Thistlethwaite menilai Indonesia memiliki stabilitas dalam sistem politik dan lingkungan bisnis. Modal tersebut memberikan kepastian dan pemahaman tentang bagaimana lingkungan bisnis di Indonesia bekerja itu sangat krusial.

“Jadi semakin banyak pemimpin bisnis dan pemimpin politik yang dapat Anda bawa ke Australia untuk bertemu dengan bank investasi dan dana pensiun kami, menurut saya itu akan semakin baik,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menggarisbawahi tentang aspek tata kelola negara yang bebas korupsi sebagai faktor krusial yang mempengaruhi keputusan para investor untuk menanamkan modalnya. Thistlethwaite menegaskan bahwa proses yang terbuka dan transparan dapat menumbuhkan kepercayaan banyak pihak dan memperlancar hubungan bisnis dan investasi.

Dia juga sepakat bahwa dalam industri atau bisnis padat karya, biaya tenaga kerja merupakan faktor yang menarik. Sebagai negara yang sedang berkembang, lanjutnya, Indonesia dinilai menawarkan daya saing biaya ketika berbicara tentang tenaga kerja.

“Saya sering berbicara dengan banyak pelaku usaha Australia. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat banyak peluang baru yang menjanjikan dan bahwa kepercayaan mereka untuk berinvestasi di Indonesia semakin meningkat,” tuturnya.

Bisnis.com, SINGAPURA - BPJS Ketenagakerjaan kembali membuktikan profesionalitas dalam mengelola dana investasi dengan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Asian Local Currency Bond Award 2025. Edwin M. Ridwan, CFA, FRM selaku Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan hadir secara langsung menerima penghargaan yang bertempat di Singapura.

Pencapaian ini merefleksikan kepercayaan komunitas investor global dan regional terhadap kapabilitas BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana triliunan rupiah milik jutaan pekerja Indonesia. Pengakuan internasional ini memperkuat positioning BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu investor terkemuka sejajar dengan institusi pengelola dana lainnya di regional Asia.

Dua penghargaan prestisius yang berhasil diraih BPJS Ketenagakerjaan di ajang Asian Local Currency Bond Award 2025:

• Penghargaan Pertama: Edwin M. Ridwan, CFA, FRM selaku Direktur Pengembangan sebagai "The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds for 2025" kategori Pension Funds di Indonesia, sebuah pengakuan atas keahlian dan strategi pengelolaan investasi yang solid.
• Penghargaan Kedua: BPJS Ketenagakerjaan meraih predikat "Top Investment House for 2025" kategori Pension Funds di Indonesia, menegaskan posisinya sebagai institusi pengelola dana pensiun terbaik di tanah air.

Dalam keterangannya Edwin menyampaikan penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja keras seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga kepercayaan peserta dan mengelola dana dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta tata kelola yang baik.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat strategi investasi yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan, agar dana pekerja yang kami kelola dapat memberikan hasil optimal sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan nasional,” ungkap Edwin.

Diketahui dana investasi BPJS Ketenagakerjaan per periode September 2025 sebesar Rp 863,95 triliun, mengalami peningkatan 11,22 persen dari tahun sebelumnya di September 2024. Untuk hasil investasi sejumlah 43,94 triliun setara dengan 7,12 persen per tahun.

Asian Local Currency Bond Award merupakan ajang penghargaan prestisius yang diselenggarakan sejak tahun 2000 oleh The Asset Benchmark Research dan The Asset Magazine Hong Kong. Kredibilitas penghargaan ini didukung oleh metodologi penilaian komprehensif melalui survei dan riset terhadap investor fixed income dari sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi di Asia, meliputi China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.

Komitmen Berkelanjutan untuk Perlindungan Pekerja

Penghargaan ini menjadi bukti konkret bahwa pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan dijalankan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mampu memberikan imbal hasil yang optimal kepada peserta.

Edwin juga menyampaikan “Keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian institusional, melainkan cerminan dari dedikasi BPJS Ketenagakerjaan di dalam menjalankan amanah untuk terus memberikan perlindungan sosial yang berkualitas bagi seluruh pekerja Indonesia, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengelolaan dana jaminan sosial yang diperhitungkan di tingkat Asia,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajer investasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) menyatakan ketertarikannya untuk mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Untuk diketahui, kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2024. Landasan itu mengatur perusahaan dapat mengajukan izin DPLK apabila nilai asset under management (AUM) paling sedikit sebesar Rp25 triliun dalam tiga tahun terakhir.

“Iya tertarik. Kami melihat kebutuhan pengelolaan pensiun yang mumpuni cukup tinggi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang merasa kekurangan vehicle untuk mempersiapkan dana pensiunnya,” ungkap Direktur BPAM Eri Kusnadi kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Bagi BPAM, katanya, peluang pertumbuhan pasar pensiun di Indonesia sangat menarik. Pasalnya, data menunjukkan kesiapan pensiun di Indonesia masih kurang ideal.

“Baik dari jumlah orang yang belum mempunyai dana pensiun maupun yang sudah punya, jumlah dana pensiunnya biasanya masih belum ideal,” tuturnya.

Adapun, menurutnya manajer investasi tentu akan menghadapi sejumlah tantangan karena ini merupakan suatu bisnis yang baru bagi industri. Tantangan terdiri atas kesiapan infrastruktur dari pemain, edukasi dan sosialisasi, serta memberikan variasi produk yang baik.

Sebagai informasi, Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengungkapkan sudah ada beberapa manajer investasi yang mengajukan izin kepada regulator untuk mendirikan DPLK.

Meski begitu, kedua asosiasi ini tidak menyebut angka pasti perusahaan aset manajemen yang sudah mengajukan izin. Yang jelas, saat ini belum ada manajer investasi yang telah mendapatkan izin dan beroperasi sebagai DPLK baru.

Merespons hal tersebut, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila berujar sampai saat ini belum ada pengajuan ke OJK.

“Sampai saat ini belum ada pengajuan ke OJK dari MI untuk mendirikan DPLK. Kami memang mendorong untuk manajer investasi dengan minimal AUM tertentu untuk mendirikan DPLK,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Iwan menambahkan dorongan itu ditujukan supaya DPLK dapat menciptakan produk baru untuk penetrasi pasar dan juga untuk menerapkan expertise dalam mengelola dana pensiun sesuai dengan durasi sampai masa pensiun.Untuk diketahui, pada akhir 2024 OJK mencatat setidaknya ada 14 manajer investasi yang sebenarnya sudah memiliki nilai AUM di atas Rp25 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Dinamika pasar obligasi, khususnya pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dinilai berpengaruh terhadap portofolio investasi di industri dana pensiun.

Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno berpendapat penurunan imbal hasil (yield) SBN berdampak terhadap valuasi portofolio investasi dana pensiun, terutama pada aset yang diklasifikasikan sebagai Available for Sale (AFS).

Menurutnya, setiap penurunan 25 basis poin pada yield umumnya akan meningkatkan nilai pasar SBN secara proporsional, tergantung pada durasi surat berharga tersebut.

“Dengan komposisi SBN yang besar di portofolio dana pensiun, pergerakan yield ini dapat memberikan dampak positif pada kenaikan nilai wajar dan memperkuat hasil investasi secara keseluruhan,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Kendati demikian menurutnya, dampak dari penurunan yield bagi instrumen Hold to Maturity (HTM) tidak dapat terlihat langsung pada laba rugi, karena dicatatnya pada nilai amortisasi.

Sementara itu, Humas Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Syarifudin Yunus berpandangan penurunan yield SBN tidak berpengaruh besar terhadap valuasi portofolio investasi dana pensiun.

“Pengaruhnya tidak signifikan karena SBN tetap dapat meningkatkan valuasi jangka pendek atas portofolio dana pensiun. Utamanya untuk antisipasi terhadap pembayaran manfaat pensiun kepada peserta,” jelasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penempatan aset dana pensiun di SBN per Juli 2025 menyentuh Rp138 triliun atau naik 2,76% secara (year on year/YoY).

Adapun, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sudah melandai ke bawah level 6%. Sejalan dengan potensi penguatan pasar obligasi, yield SUN masih memiliki ruang penurunan ke depan.

Pada perdagangan Selasa (21/10/2025), yield SBN tenor 10 tahun naik tipis ke level 5,96%. Level itu sudah turun lebih dari 100 basis poin dari posisi 6,99% pada akhir 2024.