Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dan PM Australia Anthony Albanese telah menandatangani traktat terkait dengan keamanan bersama. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono membeberkan manfaat dari traktat tersebut.

Dia menjelaskan bahwa traktat Australia-Indonesia merupakan ekstensi kerja sama keamanan dengan Australia pada 2006. Sebelumnya, Indonesia dan Australia telah menjalin perjanjian formal terkait keamanan pada 2006 di Lombok, atau disebut sebagai Traktat Lombok 2006.

"Terkait untungnya bagi Indonesia apa, negara kita tidak bisa lepas dari dukungan dan keterkaitan situasi global. Terlebih lagi situasi regional. Apa yang terjadi di kawasan dunia saling memengaruhi. Ada kepentingan nasional dalam menjaga integritas wilayah kedaulatan," ujar Sugiono dalam pertemuannya dengan media pada Jumat (6/2/2026).

Dia menjelaskan yang menjadi program pemerintah secara umum adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sementara, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu suasana stabil, tenang, sejuk, dan damai.

"Itu kenapa kita penting membuat kerja sama-kerja sama supaya apa yang menjadi tujuan terlaksana," kata Sugion.

Nantinya, kata dia, implementasi dari traktat adalah adanya forum konsultasi bilateral kedua negara. Isu terkait keamanan kemudian dibahas di forum tersebut.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo dan PM Albanese telah menandatangani traktat di Istana Negara pada Jumat (6/2/2026). Traktat Australia-Indonesia yang ditandatangani adalah terkait komitmen menjaga keamanan bersama.

"Hari ini saya menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama meningkatkan komitmen traktat keamanan bersama, mencerminkan tekad kedua negara kerja sama erat menjaga keamanan nasional masing-masing," kata Prabowo di Istana Negara pada Jumat (6/2/2026).

Dia mengatakan penandatanganan traktat juga sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap perdamaian.

"Indonesia dan Australia ditakdirkan hidup berdampingan, atas dasar saling percaya dan beritikad baik," kata Prabowo.

Dia mengatakan kerja sama juga akan dijalankan dengan semua pihak dan tidak ingin ada musuh manapun.

PM Albanese mengatakan traktat juga mencerminkan persahabatan yang erat, kemitraan, dan kepercayaan yang mendalam antara kedua negara. Dia juga mengatakan traktat tersebut juga menjadi bukti kepemimpinan Presiden Prabowo yang kuat dan komitmen pribadinya untuk mempromosikan keamanan di kawasan, bahkan di seluruh dunia.

"Australia dan Indonesia berbagi salah satu perbatasan maritim terpanjang di dunia, yang secara alami menjadikan kita mitra dekat. Namun hari ini, kita lebih dari sekadar mitra, kita adalah teman dekat," ujar PM Albanese.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani traktat dengan Perdana Menteri (PM) AustraliaAnthony Albanese. Kedua negara akan menjalin kerja sama terkait dengan keamanan.

Presiden Prabowo dan PM Albanese menandatangani traktat di Istana Negara pada Jumat (6/2/2026). Traktat Australia-Indonesia yang ditandatangani adalah terkait komitmen menjaga keamanan bersama.

"Hari ini saya menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama meningkatkan komitmen traktat keamanan bersama, mencerminkan tekad kedua negara kerja sama erat menjaga keamanan nasional masing-masing," kata Prabowo di Istana Negara pada Jumat (6/2/2026).

Dia mengatakan penandatanganan traktat juga sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap perdamaian.

"Indonesia dan Australia ditakdirkan hidup berdampingan, atas dasar saling percaya dan beritikad baik," kata Prabowo.

Dia mengatakan kerja sama juga akan dijalankan dengan semua pihak dan tidak ingin ada musuh manapun.

Selain di bidang keamanan, Prabowo juga mengatakan kedua negara menjajal kerja sama terkait agenda prioritas di bidang pertanian. Indonesia mengundang Australia untuk menjalin kemitraan di bidang pertanian guna mendorong ketahanan pangan.

Indonesia juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis, termasuk tembaga, bauksit, hingga emas.

"Kami pun mendorong investasi di pertambangan mineral kritis Australia. Danantara siap kerja sama dengan mitranya di Australia," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Ancaman Presiden AS Donald Trump soal kemungkinan aksi militer terhadap Kolombia memicu respons keras Presiden Gustavo Petro, meski pemerintah menegaskan kerja sama keamanan dengan Washington tetap berlanjut.

Dalam unggahan panjang di platform X, Petro mengatakan bahwa setiap prajurit Kolombia kini telah menerima perintah, yakni setiap komandan pasukan keamanan yang lebih memilih bendera AS dibandingkan bendera Kolombia akan segera dicopot dari institusi.

Dia juga mengaku telah meminta rakyat untuk membela presiden dari setiap tindakan kekerasan ilegal. “Jika Anda menahan seorang presiden yang diinginkan dan dihormati oleh banyak rakyat saya, Anda akan melepaskan jaguar rakyat," kata Petro dilansir dari New York Times pada Selasa (6/1/2026).

Trump sebelumnya menyebut pasukan militer AS di kawasan Karibia dapat digunakan terhadap Kolombia dan negara lain, serta menuding Petro terlibat dalam produksi kokain.

Pernyataan Petro muncul dua hari setelah Presiden Venezuela Nicolás Maduro ditangkap pasukan AS dan dibawa ke New York, tempat dia dan istrinya menghadapi dakwaan federal terkait perdagangan narkoba dan tuduhan lainnya.

Saat ditanya di pesawat Air Force One pada Minggu malam apakah militer AS dapat melakukan operasi terhadap Kolombia, Trump menjawab, “Kedengarannya bagus bagi saya.”

Selama lebih dari empat dekade, Kolombia menjadi pilar utama strategi pemberantasan narkotika AS di luar negeri serta sekutu penting di kawasan Amerika Latin.

Namun, hubungan Trump dan Petro kerap diwarnai ketegangan. Petro diketahui memblokir penerbangan deportasi, turun ke jalan di Manhattan untuk menyerukan tentara AS membangkang perintah, serta menuduh AS melakukan pembunuhan melalui serangan kapal di Pasifik timur.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Kolombia Pedro Sánchez enggan menanggapi langsung pernyataan Trump. Dia menyatakan tetap berkomunikasi secara rutin dengan AS terkait upaya pemberantasan narkotika dan menegaskan kedua negara masih memiliki hubungan yang sangat erat.

Sánchez menambahkan, kemungkinan operasi militer AS terhadap Kolombia tidak pernah muncul dalam percakapannya baru-baru ini dengan diplomat senior AS di Bogotá maupun para penasihat militer Amerika.

Menurutnya, pertukaran informasi Kolombia dengan militer dan aparat penegak hukum AS, termasuk Angkatan Laut, Penjaga Pantai, Drug Enforcement Administration (DEA), Federal Bureau of Investigation (FBI), serta Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), tetap berlangsung tanpa gangguan.

Sánchez melanjutkan, angkatan bersenjata Kolombia tetap fokus pada melindungi kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah negara.

Dia juga mengungkapkan Kolombia telah mengerahkan lebih dari 30.000 personel militer di perbatasan dengan Venezuela untuk mengantisipasi potensi destabilisasi, lonjakan migran, atau konfrontasi dengan kartel narkoba yang dinilainya sangat mungkin akan berada di bawah tekanan lebih besar dan mencoba menyakiti rakyat Kolombia.

Sánchez menggambarkan situasi di Venezuela pasca-penggulingan Maduro relatif tenang, meski mengakui belum melakukan kontak dengan pejabat politik maupun militer Venezuela dalam beberapa hari terakhir.