Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak ketentuan implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax guna memuluskan aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 1/2026, otoritas fiskal memberikan fleksibilitas penggunaan nilai buku dan kompensasi kerugian fiskal bagi perusahaan pelat merah yang melakukan restrukturisasi atas mandat pemerintah.

Dalam beleid yang ditandai dan diundangkan pada pada 22 Januari 2026 itu, Kemenkeu menegaskan bahwa penyesuaian kebijakan diperlukan untuk mendukung transformasi dan pencapaian misi BUMN.

"Bahwa untuk mendukung transformasi BUMN dan pencapaian misi BUMN melalui restrukturisasi, perlu dilakukan penyesuaian kembali kebijakan di bidang perpajakan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta," bunyi pertimbangan dalam PMK tersebut, dikutip Jumat (23/1/2026).

Terdapat sejumlah poin krusial dalam regulasi anyar ini. Pertama, terkait perluasan penggunaan nilai buku. Aturan sebelumnya, yaitu PMK No. 81/2024, penggunaan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha memiliki persyaratan ketat, seperi kewajiban penawaran umum perdana (IPO) atau investasi asing.

Kini, dalam PMK 1/2026, pemerintah menambahkan kriteria baru. Pasal 392 ayat (6) huruf e menegaskan bahwa fasilitas ini bisa diberikan kepada Wajib Pajak BUMN yang menerima tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), sepanjang pemekaran usaha tersebut dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN.

Kedua, Pasal 392 ayat (7) juga mengakomodasi skema pemekaran usaha tanpa likuidasi atau pemecahan usaha bagi BUMN penerima PMN tersebut.

Aturan ini juga 'memutihkan' restrukturisasi BUMN yang telah berjalan. Dalam Pasal 392 ayat (7) huruf b dan Pasal 392 ayat (8) huruf b, pemerintah mengizinkan penggunaan nilai buku untuk pemisahan atau pengambilalihan usaha terkait restrukturisasi BUMN yang dilakukan terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021.

Syaratnya, pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara jual beli dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri BUMN.

Konsekuensinya, syarat dokumen administrasi ikut direvisi. Pasal 394 ayat (4) dan (5) menegaskan bahwa wajib pajak BUMN kini wajib melampirkan sursat persetujuan dari kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN (Menteri BUMN) sebagai syarat pengajuan permohonan.

Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum bagi BUMN yang dinamis melakukan aksi korporasi, pemerintah menambahkan Pasal 405 ayat (4).

Pasal ini memberikan perlindungan bagi wajib pajak yang sebelumnya telah mendapatkan izin penggunaan nilai buku, kemudian melakukan restrukturisasi lagi setelah PMK ini berlaku. Mereka dikecualikan dari sanksi penghitungan kembali nilai pengalihan harta ke harga pasar, sepanjang tetap memenuhi persyaratan tujuan bisnis.

Kementerian Keuangan juga menyisipkan Pasal 406A yang memberikan mandat kepada Menteri Keuangan untuk melakukan evaluasi atas ketentuan penggunaan nilai buku ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak peraturan diundangkan.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal II ayat (2) PMK 1/2026 tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap terdapat 99 ton imporikan salem ilegal atau frozen pacific mackerel yang masuk ke Indonesia pada awal Januari 2026.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid K. Jusuf mengatakan 99 ton impor ikan salem ilegal itu dilakukan oleh PT CBJ yang masuk ke Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Adapun, penanganan importasi komoditas perikanan ilegal itu dilakukan pada 5 Januari 2026.

Halid menyampaikan, PT CBJ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar hasil perikanan, dan industri pembekuan ikan yang memiliki cold storage yang berlokasi di pelabuhan perikanan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

“Komoditas yang masuk itu adalah frozen pacific mackerel atau yang dikenal dengan ikan salem itu dengan total volumenya kurang lebih dari 99,972 ton, atau kurang lebih 100 ton,” kata Halid dalam konferensi pers Penanganan Importasi Komoditas Perikanan Ilegal di Kementerian KKP, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Halid menuturkan nilai valuasi kerugian yang diselamatkan dari impor ikan salem itu mencapai Rp4,48 miliar, yang terdiri dari aspek fiskal seperti potensi PPN, termasuk dari sisi nelayan sekitar.

“Kerugian ini meliputi aspek fiskal dari sisi potensi PPN, serta dampak pasar nelayan yang mempengaruhi harga ikan pelagis kecil dan multiplier efek ke sektor perdagangan dan pengolahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Halid mengungkap kronologi awal mula terendusnya impor ikan salem ilegal itu berasal dari laporan masyarakat tanpa adanya persetujuan impor (PI).

Adapun, pengiriman ini diduga dilakukan pada akhir 2025 dengan modus menggunakan PI yang sebenarnya sudah habis kuota sejak pertengahan tahun.

”Jadi komoditas ini masuk secara ilegal tanpa ada persetujuan impor kemudian juga tanpa ada rekomendasi komoditas impor ya RKI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya.

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menyatakan importasi tersebut dilakukan tanpa kuota yang dilakukan oleh PT CBJ melalui pintu pemasukan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Dari sana, Ditjen PSDKP melakukan pengamanan 4 kontainer di border bersama dengan KPU Bea dan Cukai.

Dalam hal ini, PT CBJ memperoleh kuota impor awal 2025 pada Januari 2025 sebesar 100 ton. Kemudian, pada Juni 2025, perusahaan mendapatkan perubahan menjadi 150 ton. Adapun, PT CBJ telah merealisasikan kuota pada Februari sebanyak 100 ton dan 50 ton pada Juli 2025.

Kemudian, PT CBJ melakukan order sebesar 100 ton pada Desember 2025, dengan asumsi masih memiliki kuota sebanyak 100 ton berdasarkan PI perubahan. Namun, perusahaan menilai PI perubahan tersebut merupakan PI baru.

“Mereka sengaja melakukan importasi dengan kuota 100 ton yang itu diindikasikan adalah sebuah pelanggaran terhadap kegiatan importasi perikanan yang dilakukan oleh pelaku usaha,” lanjutnya.

Atas temuan itu, KKP saat ini mengenakan sanksi administratif sebagai salah satu pilihan di dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar peraturan perundangan di sektor kelautan dan perikanan.

“Kami mengedepankan pengenaan sanksi administratif yang tentunya di dalam rangkaian pengenaan sanksinya itu secara bertahap,” pungkasnya.