Bisnis.com, JAKARTA — Praktik impor perikanan ilegal masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan berdampak langsung terhadap nelayan lokal serta ketahanan ekonomi sektor kelautan nasional.

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilaisejumlah kasus penindakan menunjukkan masih terbukanya celah masuk produk perikanan ilegal.

“Arus produk perikanan ilegal bukan hanya datang sebagai impor gelap dari luar, tetapi juga berasal dari hasil tangkapan ilegal di laut yang kemudian disamarkan dalam rantai perdagangan,” kata Marcellus kepadaBisnis, Selasa (13/1/2026).

Dia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari praktik ilegal, unreported, and unregulated fishing yang masih marak di perairan Indonesia.

Selain itu, Marcellus menyoroti masih banyaknya wilayah dan pulau di Indonesia yang belum memiliki pelabuhan resmi, yang kerap menjadi pintu masuk utama produk perikanan ilegal ke dalam negeri.

Alhasil, dia menyebut pelabuhan jalur tikus itu membuat ikan impor ilegal masuk dengan harga lebih murah dan menekan harga ikan tangkapan nelayan lokal. Terlebih, sambungnya, produk ilegal tidak menanggung bea masuk, biaya karantina, maupun standar sertifikasi, sehingga menciptakan persaingan tidak seimbang.

“Nelayan kita sudah menghadapi biaya produksi tinggi dan ketidakpastian cuaca, lalu harus bersaing dengan produk yang masuk tanpa aturan,” lanjutnya.

Bahkan, Marcellus menilai, kebocoran ini membuat potensi ekonomi laut nasional tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat pesisir.

Apalagi, dia menyampaikan maraknya impor perikanan ilegal terjadi akibat kombinasi lemahnya pengawasan di pintu masuk, celah koordinasi antarinstansi, serta insentif ekonomi yang masih menguntungkan pelaku.

Di samping itu, sambung dia, sistem pengawasan administrasi yang belum terintegrasi secara real-time turut membuka peluang manipulasi dokumen dan penyelundupan.

“Selama selisih keuntungan dari jalur ilegal masih besar, maka godaan untuk menyelundupkan produk akan terus ada,” ungkapnya.

Kendati begitu, Marcellus menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terpadu berbasis teknologi digital, meningkatkan integrasi data antarinstansi, serta menegakkan hukum secara konsisten hingga menyentuh aktor utama di balik jaringan impor ilegal.

Untuk itu, dia menyebut perlu ada hukuman yang tegas, denda berat, pembekuan izin usaha, hingga pidana korporasi yang diterapkan secara konsisten agar tercipta efek jera nyata.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap China menjadi negara asal utama importasi komoditas perikanan ilegal yang masuk ke Indonesia, terutama melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Halid K. Jusuf mengatakan temuan tersebut merupakan hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan pihaknya terhadap aktivitas impor perikanan ilegal sepanjang 2025.

“Asal impor biasanya dari China,” ujar Halid dalam konferensi pers Penanganan Importasi Komoditas Perikanan Ilegal di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Halid menuturkan, pada 2025 KKP sempat menangani kasus importasi ilegal yang berkaitan dengan bahan baku pakan ikan. Penanganan dilakukan di sejumlah pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya, dengan total temuan sekitar 30 kontainer.

Menurut Halid, impor komoditas perikanan umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang masih belum tercukupi, seperti ikan salmon dan ikan kembung.

“Biasanya ikan yang diimpor itu ikan salmon untuk kebutuhan tertentu dan ikan kembung untuk pemindangan. Ketersediaan ikan kembung di dalam negeri masih sangat kurang sehingga dilakukan importasi,” ujarnya.

Berdasarkan pengawasan importasi sektor perikanan yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi komoditas (RK) kementerian, KKP mencatat potensi nilai ekonomi yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp9,3 miliar.

Selain menindak impor ilegal, KKP juga memperketat pengawasan terhadap importasi perikanan yang legal, terutama dalam aspek distribusi dan peruntukannya.

“Jadi tidak hanya ilegal, yang legal kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, distribusinya tidak sesuai, itu pun kami lakukan pengawasan,” tuturnya.

Adapun pada 5 Januari 2026, KKP mengungkap terdapat 99 ton impor ikan salem ilegal atau frozen pacific mackerel yang masuk ke Indonesia.

Impor ikan salem ilegal itu dilakukan oleh PT CBJ yang masuk ke Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

PT CBJ diketahui merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar hasil perikanan dan industri pembekuan ikan. Perusahaan tersebut memiliki fasilitas cold storage dan berlokasi di kawasan pelabuhan perikanan Penjaringan, Jakarta Utara.

Sejalan dengan pencegahan importasi ilegal itu, negara terhindar dari potensi kerugian dengan nilai valuasi mencapai Rp4,48 miliar. Nilai tersebut mencakup aspek fiskal seperti potensi pajak pertambahan nilai (PPN), serta dampak ekonomi terhadap nelayan lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap terdapat 99 ton imporikan salem ilegal atau frozen pacific mackerel yang masuk ke Indonesia pada awal Januari 2026.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid K. Jusuf mengatakan 99 ton impor ikan salem ilegal itu dilakukan oleh PT CBJ yang masuk ke Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Adapun, penanganan importasi komoditas perikanan ilegal itu dilakukan pada 5 Januari 2026.

Halid menyampaikan, PT CBJ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar hasil perikanan, dan industri pembekuan ikan yang memiliki cold storage yang berlokasi di pelabuhan perikanan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

“Komoditas yang masuk itu adalah frozen pacific mackerel atau yang dikenal dengan ikan salem itu dengan total volumenya kurang lebih dari 99,972 ton, atau kurang lebih 100 ton,” kata Halid dalam konferensi pers Penanganan Importasi Komoditas Perikanan Ilegal di Kementerian KKP, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Halid menuturkan nilai valuasi kerugian yang diselamatkan dari impor ikan salem itu mencapai Rp4,48 miliar, yang terdiri dari aspek fiskal seperti potensi PPN, termasuk dari sisi nelayan sekitar.

“Kerugian ini meliputi aspek fiskal dari sisi potensi PPN, serta dampak pasar nelayan yang mempengaruhi harga ikan pelagis kecil dan multiplier efek ke sektor perdagangan dan pengolahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Halid mengungkap kronologi awal mula terendusnya impor ikan salem ilegal itu berasal dari laporan masyarakat tanpa adanya persetujuan impor (PI).

Adapun, pengiriman ini diduga dilakukan pada akhir 2025 dengan modus menggunakan PI yang sebenarnya sudah habis kuota sejak pertengahan tahun.

”Jadi komoditas ini masuk secara ilegal tanpa ada persetujuan impor kemudian juga tanpa ada rekomendasi komoditas impor ya RKI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya.

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menyatakan importasi tersebut dilakukan tanpa kuota yang dilakukan oleh PT CBJ melalui pintu pemasukan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Dari sana, Ditjen PSDKP melakukan pengamanan 4 kontainer di border bersama dengan KPU Bea dan Cukai.

Dalam hal ini, PT CBJ memperoleh kuota impor awal 2025 pada Januari 2025 sebesar 100 ton. Kemudian, pada Juni 2025, perusahaan mendapatkan perubahan menjadi 150 ton. Adapun, PT CBJ telah merealisasikan kuota pada Februari sebanyak 100 ton dan 50 ton pada Juli 2025.

Kemudian, PT CBJ melakukan order sebesar 100 ton pada Desember 2025, dengan asumsi masih memiliki kuota sebanyak 100 ton berdasarkan PI perubahan. Namun, perusahaan menilai PI perubahan tersebut merupakan PI baru.

“Mereka sengaja melakukan importasi dengan kuota 100 ton yang itu diindikasikan adalah sebuah pelanggaran terhadap kegiatan importasi perikanan yang dilakukan oleh pelaku usaha,” lanjutnya.

Atas temuan itu, KKP saat ini mengenakan sanksi administratif sebagai salah satu pilihan di dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar peraturan perundangan di sektor kelautan dan perikanan.

“Kami mengedepankan pengenaan sanksi administratif yang tentunya di dalam rangkaian pengenaan sanksinya itu secara bertahap,” pungkasnya.