Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memperketat impor sejumlah komoditas strategis melalui penerbitan regulasi baru guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Kebijakan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 diterbitkan untuk mendukung program swasembada pangan dan substitusi impor barang pertanian.

Adapun, Permendag Nomor 11 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025.

“Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/4/2026).

Budi menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas tersebut meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan (termasuk dalam kelompok komoditas beras), serta buah pir (termasuk dalam kelompok hortikultura).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan dengan penambahan ruang lingkup pengaturan tersebut, para importir wajib memenuhi ketentuan Persetujuan Impor (PI) dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

Dalam hal ini, importir harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis, kemudian mengajukan Persetujuan Impor secara elektronik melalui Sistem Indonesia Nasional Single Window (SINSW) sebelum melakukan impor.

Adapun, dia menyampaikan proses perumusan beleid ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengacu pada amanat Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

Setiap usulan penyesuaian kebijakan, ujar Budi, termasuk usulan pembatasan impor berasal dari kementerian dan lembaga teknis serta para pemangku kepentingan.

“Selanjutnya, usulan tersebut dibahas melalui koordinasi lintas kementerian. Usulan dilengkapi denganregulatory impactanalisis, forum konsultasi publik, hingga proses harmonisasi dan pengundangan. Kemudian, proses sosialisasi peraturan ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi dari hulu ke hilir,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemendag juga telah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 11 Tahun 2026 secara daring pada 28 April 2026 yang diikuti pelaku usaha, baik importir produsen maupun importir umum.

Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha menjelaskan, pengaturan ini bertujuan menjaga stabilitas harga, mendorong produksi petani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Andri menambahkan pengaturan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan produsen dalam negeri.

Dia menyampaikan salah satu komoditas komoditas yang diatur adalah kacang hijau dan kacang tanah. Dia menyebut penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas ini disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume.

“Oleh karena itu, peraturan ini ditujukan untuk mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden,” ujar Gilang.

Dia menegaskan bahwa mulai 8 Mei 2026, importir wajib mengantongi PI dengan rekomendasi teknis untuk komoditas tertentu, serta memenuhi persyaratan tambahan seperti neraca komoditas untuk beras pakan dan bukti kepemilikan cold storage untuk impor buah pir.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW Kemenkeu Erwin Hariadi menyampaikan implementasi beleid ini juga diikuti penyesuaian pada sistem digital.

Dia memastikan pengajuan PI untuk komoditas yang diatur dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dapat dilakukan melalui SINSW sejak aturan tersebut mulai berlaku pada 8 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan total alokasi kuota impor daging sapi sepanjang 2026 mencapai 280.000 ton, dengan porsi terbesar diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan penugasan impor kepada BUMN telah sepenuhnya diterbitkan. Begitu pula dengan kuota impor untuk pelaku swasta juga mulai direalisasikan.

“Semuanya sudah keluar, semua penugasan BUMN 250.000 [ton] sudah keluar semua. Swasta 30.000 [ton] kuota itu ya alokasinya, ada beberapa yang ajukan yang sudah lengkap, sudah keluar permohonan izinnya,” kata Tommy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jumat (23/1/2026).

Tommy menegaskan bahwa saat ini proses importasi daging sapi tinggal menunggu tahap realisasi impor. Adapun, BUMN yang mendapat penugasan impor daging sapi tersebut adalah anggota ID Food, yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Lebih lanjut, Tommy menyampaikan penetapan penugasan itu tidak hanya diputuskan oleh Kemendag, melainkan melalui neraca komoditas (NK).

Selain daging sapi beku, Tommy menyebut penerbitan persetujuan impor (PI) sapi bakalan atau sapi muda berusia 1—2 tahun, hampir sepenuhnya mencapai kuota yang ditetapkan pemerintah.

“Sapi bakalan, pemegang PI ada banyak dan hampir sudah keluar semua. Kan alokasinya 700.000 [ekor], sekarang sudah penerbitan izinnya sudah hampir ke angka 700.000 [ekor] untuk bakalan,” terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya tidak mendapatkan penugasan impor daging kerbau beku sepanjang 2026.Rizal menuturkan impor daging beku telah diarahkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk ditangani oleh PT Berdikari.

“Kemarin kuotanya [impor daging kerbau beku] sudah diberikan ke BUMN dalam hal ini fokusnya ke Berdikari, jadi Bulog tidak mengimpor mengimpor daging beku. Bulog fokus dengan beras minyak, gula untuk support kebutuhan masyarakat,” terang Rizal dalam konferensi pers di Bulog Business District, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan alokasi kuota pengadaan daging ruminansia dari luar negeri, yakni sapi dan kerbau, untuk memenuhi kebutuhan sepanjang 2026. Dengan proyeksi konsumsi tahunan mencapai 794,3 ribu ton, impor dinilai masih diperlukan guna menutup kebutuhan nasional tersebut.

Untuk kebutuhan konsumsi, kuota impor sapi dan kerbau bakalan ditetapkan sebanyak 700.000 ekor yang seluruhnya dialokasikan kepada pelaku usaha swasta.

Jumlah tersebut diperkirakan setara dengan produksi daging sekitar 189,7 ribu ton. Selain itu, pelaku usaha swasta juga memperoleh penugasan impor daging lembu sebanyak 30.000 ton.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi/Kerbau per 6 Januari 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok awal daging sapi dan kerbau pada awal tahun masih mencapai 41,7 ribu ton.

Dengancarry overstok dari 2025 ke 2026 sebesar angka tersebut, kondisi pasokan nasional dinilai cukup solid, termasuk untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode Ramadan yang jatuh pada Februari—Maret 2026.

Selain itu, juga ditambah dengan proyeksi produksi domestik selama setahun sebesar 421,2 ribu ton, pasokan dari pemotongan sapi dan kerbau bakalan sekitar 189,7 ribu ton, serta tambahan dari impor.

Dengan demikian, total ketersediaan daging sapi dan kerbau secara nasional diperkirakan mencapai 949,7 ribu ton. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi tahunan berada di level 794,3 ribu ton, mencakup konsumsi rumah tangga maupun non-rumah tangga.

Adapun, stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk daging sapi dan kerbau juga masih berada pada level aman. Hingga 22 Januari 2026, CPP daging sapi tercatat sekitar 8.000 ton dan daging kerbau sekitar 3.000 ton. Secara rinci, ID Food menguasai stok daging sapi dan kerbau sebesar 11.000 ton, sedangkan Perum Bulog memiliki stok sekitar 18 ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap terdapat 99 ton imporikan salem ilegal atau frozen pacific mackerel yang masuk ke Indonesia pada awal Januari 2026.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid K. Jusuf mengatakan 99 ton impor ikan salem ilegal itu dilakukan oleh PT CBJ yang masuk ke Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Adapun, penanganan importasi komoditas perikanan ilegal itu dilakukan pada 5 Januari 2026.

Halid menyampaikan, PT CBJ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar hasil perikanan, dan industri pembekuan ikan yang memiliki cold storage yang berlokasi di pelabuhan perikanan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

“Komoditas yang masuk itu adalah frozen pacific mackerel atau yang dikenal dengan ikan salem itu dengan total volumenya kurang lebih dari 99,972 ton, atau kurang lebih 100 ton,” kata Halid dalam konferensi pers Penanganan Importasi Komoditas Perikanan Ilegal di Kementerian KKP, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Halid menuturkan nilai valuasi kerugian yang diselamatkan dari impor ikan salem itu mencapai Rp4,48 miliar, yang terdiri dari aspek fiskal seperti potensi PPN, termasuk dari sisi nelayan sekitar.

“Kerugian ini meliputi aspek fiskal dari sisi potensi PPN, serta dampak pasar nelayan yang mempengaruhi harga ikan pelagis kecil dan multiplier efek ke sektor perdagangan dan pengolahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Halid mengungkap kronologi awal mula terendusnya impor ikan salem ilegal itu berasal dari laporan masyarakat tanpa adanya persetujuan impor (PI).

Adapun, pengiriman ini diduga dilakukan pada akhir 2025 dengan modus menggunakan PI yang sebenarnya sudah habis kuota sejak pertengahan tahun.

”Jadi komoditas ini masuk secara ilegal tanpa ada persetujuan impor kemudian juga tanpa ada rekomendasi komoditas impor ya RKI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya.

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menyatakan importasi tersebut dilakukan tanpa kuota yang dilakukan oleh PT CBJ melalui pintu pemasukan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Dari sana, Ditjen PSDKP melakukan pengamanan 4 kontainer di border bersama dengan KPU Bea dan Cukai.

Dalam hal ini, PT CBJ memperoleh kuota impor awal 2025 pada Januari 2025 sebesar 100 ton. Kemudian, pada Juni 2025, perusahaan mendapatkan perubahan menjadi 150 ton. Adapun, PT CBJ telah merealisasikan kuota pada Februari sebanyak 100 ton dan 50 ton pada Juli 2025.

Kemudian, PT CBJ melakukan order sebesar 100 ton pada Desember 2025, dengan asumsi masih memiliki kuota sebanyak 100 ton berdasarkan PI perubahan. Namun, perusahaan menilai PI perubahan tersebut merupakan PI baru.

“Mereka sengaja melakukan importasi dengan kuota 100 ton yang itu diindikasikan adalah sebuah pelanggaran terhadap kegiatan importasi perikanan yang dilakukan oleh pelaku usaha,” lanjutnya.

Atas temuan itu, KKP saat ini mengenakan sanksi administratif sebagai salah satu pilihan di dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar peraturan perundangan di sektor kelautan dan perikanan.

“Kami mengedepankan pengenaan sanksi administratif yang tentunya di dalam rangkaian pengenaan sanksinya itu secara bertahap,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam perizinan berusaha di bidang impor. Salah satu temuan yang signifikan adalah potensi kebocoran impor besi, baja dan turunannya yang mencapai Rp894,94 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK penerbitan PI komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak berdasar pada Pertimbangan Teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

BPK menemukan adanya jumlah kode HS pada dokumen PI lebih banyak dari jumlah kode HS pada Pertek, sehingga alokasi impor pada dokumen PI lebih besar dari alokasi impor sesuai Pertek.

"Akibatnya, terdapat realisasi impor yang tidak didukung Pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar," bunyi temuan BPK yang dikutip Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk memberikan pembinaan kepada Tim Pemroses dan untuk selanjutnya lebih cermat dalam memeriksa dokumen persyaratan dan alokasi impor berdasarkan Pertek.

Selain temuan tersebut, beberapa masalah signifikan yang ditemukan adalah kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI), hingga banyaknya pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan namun tidak disanksi.

Adapun perizinan berusaha di bidang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor beserta aturan perubahannya. Kemendag merupakan instansi yang menerbitkan dokumen perizinan impor.

Akan tetapi, kegiatan perizinannya dari hulu ke hilir melibatkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang melibatkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setelah pengajuan di SINSW, Kemendag akan memproses lebih lanjut pengajuan izin impor itu dan menerbitkan perizinannya melalui Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan (Inatrade).

Pada hasil pemeriksaan BPK selama 2023 sampai dengan semester I/2024, terdapat beberapa masalah signifikan. Pertama, kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI) sebab perhitungan past performance pada proses persetujuan PI yang tidak akurat. BPK merekomendasikan Kemendag untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem Inatrade.

Sebagai informasi, past performance merujuk pada kemampuan importir dalam merealisasikan alokasi PI yang telah diterbitkan untuk pos tarif/kode harmonized system (HS) tertentu. Proses tersebut dilakukan secara manual karena Inatrade belum dapat digunakan untuk menghitung alokasi impor secara otomatis

"Akibatnya terdapat realisasi impor yang melebihi alokasi impor yang seharusnya sebesar 47.418 number of pair (NPR) dan 371.103 piece (PCE)."

Selain itu, BPK juga mencatat pengendalian atas kewajiban pelaporan realisasi impor bagi importir dengan syarat hanya laporan surveyor (LS) belum memadai. Importir barang tertentu dengan syarat hanya LS wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara elektronik melalui SINSW.

"Namun, data yang dilaporkan SINSW tersebut belum dapat ditampilkan pada sistem Inatrade. Akibatnya, importir yang belum memenuhi kewajiban pelaporan realisasi impor belum dapat dikenakan sanksi," bunyi hasil pemeriksaan BPK itu.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk berkoordinasi dengan LNSW untuk menghubungkan menu pelaporan realisasi LS secara host to host dari SINSW ke sistem Inatrade, serta membuat sistem pengenaan sanksi secara otomatis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 250 ton beras impor ilegal asal Thailand masuk ke Indonesia, tepatnya di wilayah Sabang, Aceh.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat. Bahkan, Amran juga mengungkap importir tersebut tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak. Adapun, importir tersebut adalah PT Multazam Sabang Group (MSG).

“Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Atas laporan itu, Amran menyatakan Kementan langsung menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG.

“Hari ini kami sampaikan bahwa itu kami segel, dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” imbuhnya.

Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

“Nanti keputusan di pengadilan [terkait apakah beras impor ilegal dikembalikan atau dimusnahkan], itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar,” jelasnya.

Di sisi lain, Amran menambahkan, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

Lebih lanjut, Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan.

Apalagi, dia juga menyebut importasi beras tersebut tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

“Kalau sudah Panglima Tertinggi, seluruh Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor, karena stok kita banyak, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.