JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mengusulkan belasan ribu guru agama honorer yang mengabdi di sekolah negeri agar diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Nasaruddin juga mengusulkan agar guru madrasah yang tak diangkat ASN dapat insentif Rp1,5 juta.

Usulan itu disampaikan Nasaruddin saat bertemu pimpinan DPR RI dan sejumlah kementerian/lembaga terkait pada Selasa (30/6/2026). Nasaruddin mengaku telah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco ya, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kementerian dalam negeri dan juga Kementerian PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu dan disebutkan beberapa, dijelaskan beberapa simulasi," kata Nasaruddin saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Nasaruddin menilai, persoalan guru di bawah Kemenag tak terlalu kompleks seperti di Kemendikdasmen yang menyangkut keuangan pemerintah daerah. "Tetapi alhamdulillah tadi pagi kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi VIII ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi VIII ini," katanya.

Nasaruddin menyampaikan, pihaknya menyampaikan sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan guru non-ASN pada pimpinan DPR RI. "Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta ya. Begitu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucap Nasaruddin.

Lihat video: Guru Honorer Madrasah Kepung DPR, Tuntut Diangkat Jadi PPPK dan ASN



Bahkan, kata Nasaruddin, pihaknya juga mengusulkan agar 18 ribu guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah negeri dapat diangkat menjadi PPPK atau ASN.

"Itu kami juga salah satu solusi yang kami usulkan, kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," kata Nasaruddin.

JAKARTA - Ratusan guru madrasah dari sekolah swasta di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Sambil membawa atribut aksi seperti bendera, dan spanduk serta poster bernadakan protes, ratusan guru madrasah itu membawa beberapa tuntutan kepada wakil rakyat.

Koordinator Aksi Hasbullah mengatakan bahwa dalam aksi tersebut mereka melayangkan empat tuntutan. Tuntutan yang pertama adalah kesejahteraan guru madrasah baik negeri maupun swasta. Ia mengungkapkan, guru madrasah hari ini terkesan didiskriminasi oleh sistem pendidikan nasional dan undang-undang.

“Kami merasa didiskriminasi oleh sistem pendidikan nasional, oleh undang-undang ASN sehingga pada kesempatan kali ini kami minta penghapusan diskriminasi terutama terkait dengan kesejahteraan” ungkap Hasbullah saat diwawancarai di lokasi aksi.



Sementara tuntutan kedua yang dilayangkan adalah meminta DPR untuk mendampingi Kementerian Agama dan Badan Kepegawaian Nasional untuk membuka seluas-luasnya peluang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



“Yang kedua, kami juga guru Madrasah Swasta meminta agar DPR bersama Kementerian Agama serta BKN membuka Buka seluas-luasnya, membuka selebar-lebarnya, kesempatan untuk diangkat menjadi P3K dan ini adalah tuntutan utama kami,” ujar dia.

Kemudian tuntutan ketiga adalah revisi terhadap Undang-Undang ASN, Sisdiknas yang memuat pasal-pasal diskriminasi terhadap guru madrasah, mereka juga meminta agar tunjangan bagi guru madrasah swasta segera dicairkan.

“Kami juga ingin adanya revisi terhadap Undang-Undang ASN, Undang-Undang Sisdiknas yang memuat pasal-pasal diskriminasi terhadap guru madrasah. Kami minta tunjangan bagi guru swasta yang selama ini dicairkan tiga bulan sekali rutin dicairkan setiap satu bulan,” tutur Hasbullah.

Lebih lanjut, Hasbullah menegaskan bahwa aksi unjuk rasa kali ini bukanlah yang pertama melainkan sudah kesekian kalinya. Hal tersebut juga berdasarkan hasil kajian mendalam yang telah dilakukan oleh para guru madrasah.

“Ya, kita bukan kali ini saja menyampaikan pendapat. Ini adalah rangkaian dari kami, rangkaian dari sekian kajian kami terhadap berbagai hal yang mengarah kepada diskriminasi guru madrasah,” tegas dia.

Jika aspirasi dan tuntutan tidak dipenuhi, ia menekankan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak guru madrasah hingga tuntutan dipenuhi. “Kami kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan terus berjuang agar memang pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang akan datang guru madrasah diperhatikan oleh negara,” pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memutuskan menaikkan insentif bagi tenaga pendidik non-ASN guru honorer sebesar Rp500.000 per bulan, di atas ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan Rp300.000.

Kebijakan ini menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan daerah.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan insentif tersebut dapat ditingkatkan hingga mencapai Rp1 juta per bulan, bergantung pada ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Mudah-mudahan kemampuan APBD kita selalu siap untuk men-support semuanya, terutama guru-guru kita, karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan sepanjang masa," kata Rudy Mas'ud usai memimpin Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/11/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap kondisi kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari standar kelayakan.

Dia berharap kenaikan insentif ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap motivasi dan kinerja para pendidik.

Rudy menegaskan, peningkatan insentif bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen nyata yang akan diwujudkan sesuai kapasitas fiskal daerah.

"Itu target kita. Mohon doanya, kalau APBD kita cukup. Mudah-mudahan bisa diangkat sampai Rp1 juta," tegasnya.

Selain itu, dia turut menyoroti urgensi perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Rudy mengungkapkan bahwa telah terjalin kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menerapkan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekolah.

Adapun dia menuturkan pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif tanpa menimbulkan kriminalisasi terhadap guru yang menjalankan fungsi pendisiplinan.

"Para guru adalah penjaga moral bagi anak-anak kita dan mereka yang membentuk karakter generasi kita. Kalau ingin hidup dimuliakan, maka muliakanlah guru-guru kita semuanya," pungkasnya.

JAKARTA - Kabar gembira bagi guru honorer . Pemerintah akan menaikkan tunjangan guru honorer dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 pada 2026 dengan mekanisme pencairan langsung ke rekening guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam pidatonya pada Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 mengatakan, pemerintah dibawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah menyediakan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Pada 2025, jelas Abdul Mu'ti, pemerintah mengalokasikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu kali gaji pokok untuk guru ASN.

"Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer

langsung ke rekening guru," katanya pada pidato HGN 2025, Selasa (25/11/2025).

Menurut Mu'ti, pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan bagi guru mungkin belum sesuai dengan harapan. Namun pemerintah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

"Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000," ujar Mendikdasmen.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, per 21 November bantuan insentif untuk guru honorer telah disalurkan kepada 346.238 guru dengan anggaran sebanyak Rp733,99 miliar.

Mendikdasmen melanjutkan, selain kenaikan tunjangan insentif, Kemendikdasmen juga mengurangi tugas administratif guru dikurangi, kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam, kemudian ada satu hari belajar guru dalam sepekan.

"Kebijakan tersebut dimaksudkan agar guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional, melaksanakan tugas pembelajaran, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri," pungkas Mendikdasmen.

JAKARTA - Ribuan guru madrasah dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/10/2025). Mereka meminta kejelasan nasib yang berpihak kepada guru madrasah, khususnya di madrasah swasta terutama perihal kenaikan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Umum Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama menyampaikan aksi kali ini merupakan langkah terakhir untuk memperjuangkan keadilan bagi para tenaga pendidik madrasah di seluruh Indonesia.

"Kita sudah sampaikan dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi 8, dengan Komisi 10 DPR RI, dengan Badan Legislasi sudah, kita sudah ke Kementerian Agama juga sudah, kita sudah ke MenPan juga sudah, dan hari ini titik terakhir, final, aspirasi kita sederhana," kata Heri kepada wartawan di Medan Merdeka Selatan, Kamis (30/10/2025).

Heri menjelaskan, hingga saat ini guru madrasah belum memiliki kuota formasi ASN maupun PPPK, berbeda dengan guru di sekolah umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Diketahui para guru madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

"Kita sama-sama lembaga pendidikan, dasar hukumnya sama, undang-undang sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, tapi perlakuannya berbeda, di madrasah tidak ada kuota untuk angkatan P3K, ASN, tidak ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Heri menegaskan bahwa para guru madrasah ingin diperlakukan sama seperti guru-guru di sekolah formal lainnya.

"Ketika di sana ada kuota P3K, ada kuota ASN, di madrasah juga dibuat dong kuotanya. Apalagi jumlah madrasah swasta ini terbesar, ketimbang di sekolah," ungkapnya.

4 Tuntutan Utama Guru Madrasah:

1. Terbitkan SK PPPK bagi guru inpassing madrasah swasta

2. Hitung masa kerja inpassing

3. Bayar tunggakan tahun 2012-2014 dan 2018-2019

4. Terbitkan SK inpassing bagi guru yang sudah bersertifikat.