JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah pada perdagangan Selasa (23/6/2026). Kurs rupiah turun 16 poin atau 0,09 persen ke level Rp 17.859 per dollar Amerika Serikat (AS).

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pelaku pasar saat ini menunggu hasil evaluasi dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Untuk diketahui MSCI Annual Market Classification Review akan dirilis MSCI pada 24 Juni 2026 waktu Indonesia.

“Pasar sebelumnya sempat mengalami tekanan setelah MSCI merilis Global Market Accessibility Review yang menurunkan penilaian indikator Information Flow Indonesia dari positif menjadi negatif,” ujar Ibrahim kepada wartawan, Selasa sore ini.

MSCI mencatat sejumlah persoalan, mulai dari transparansi struktur kepemilikan saham publik atau free float hingga indikasi aktivitas perdagangan yang dinilai terkoordinasi.

Selain itu, informasi perusahaan emiten juga dinilai kerap tidak tersedia secara lengkap dalam bahasa Inggris.

Di sisi lain, pasar juga terus mencermati rentetan persoalan yang menimpa sejumlah perusahaan manufaktur.

Mulai dari penghentian produksi, perumahan karyawan, keterlambatan pembayaran gaji, hingga relokasi investasi ke negara lain dinilai menjadi sinyal melemahnya daya saing industri manufaktur nasional.

Terdapat empat perusahaan yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya akibat memanasnya situasi global, yakni perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Salah satunya adalah perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang terancam melakukan PHK terhadap ribuan karyawan.

Kondisi yang tidak menentu membuat principal di Jepang memindahkan sebagian produksinya serta melakukan diversifikasi ke komponen kendaraan listrik.

Apabila relokasi benar terjadi, dampak langsung terhadap pabrikan kendaraan di dalam negeri akan bergantung pada tujuan produksi pabrik tersebut.

Jika memasok kebutuhan domestik, produsen kendaraan harus mencari pemasok pengganti.

Namun apabila mayoritas produksinya ditujukan untuk ekspor, dampaknya akan lebih besar terhadap penerimaan negara.

Sentimen pasar mulai membaik setelah Washington mengeluarkan izin umum selama 60 hari yang memungkinkan penjualan, pengiriman, dan impor minyak mentah serta produk minyak bumi Iran sebagai bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung dengan Teheran.

Langkah tersebut dilakukan setelah pejabat Amerika Serikat dan Iran melaporkan adanya kemajuan menuju kesepakatan perdamaian yang lebih luas serta perpanjangan kerangka kerja gencatan senjata sementara.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dalam unggahan di Truth Social pada Senin bahwa Iran akan setuju untuk menjalani inspeksi senjata guna memastikan “kejujuran nuklir”.

“Jika Iran tidak memenuhi kesepakatan mereka, atau jika mereka tidak berperilaku baik, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan,” kata Trump kepada wartawan.

Pengecualian sanksi yang juga mencakup layanan perbankan, asuransi, dan pengiriman terkait tersebut telah meningkatkan ekspektasi bahwa ekspor minyak Iran dapat meningkat dalam beberapa minggu mendatang.

Kondisi ini berpotensi menambah pasokan global di saat kekhawatiran atas gangguan distribusi melalui Selat Hormuz mulai mereda.

Para pejabat Iran pada Senin menggambarkan pembicaraan terbaru sebagai proses yang telah mencapai “kemajuan besar”.

Sementara itu, sejumlah laporan media menyebut Teheran telah memperoleh keringanan ekspor minyak dan produk petrokimia seiring berlanjutnya diskusi menuju kesepakatan akhir yang diharapkan dapat tercapai dalam waktu 60 hari.

Prospek kembalinya tambahan pasokan minyak Iran ke pasar global untuk sementara menutupi risiko geopolitik yang masih membayangi kawasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Iran disebut telah meminta bantuan kepada Rusia dan China setelah negaranya dibombardir.

Menurut laporan DSM, menyusul "Perang 12 Hari" dengan Israel pada Juni 2025, pemerintah Iran mempercepat negosiasi dengan Rusia dan China untuk pengadaan sistem rudal canggih.

Menurut laporan terbaru dari Financial Times, pembicaraan ini berlanjut bahkan setelah embargo senjata internasional diberlakukan kembali pada bulan September.

Iran dilarang melakukan perdagangan senjata legal selama bertahun-tahun, sebagai bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk memaksa negara tersebut bernegosiasi mengenai program nuklirnya.

Pada tahun 2015, lima anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran yang, di antara ketentuan lainnya, akan mengakhiri embargo senjata setelah jangka waktu delapan tahun.

Ketika embargo berakhir pada Oktober 2023, Iran bergerak cepat untuk menandatangani perjanjian senjata, memesan pesawat tempur Rusia dan pendahulu rudal balistik dari China.

Namun, isu nuklir masih jauh dari terselesaikan, terutama dengan keluarnya Washington secara tiba-tiba dari kesepakatan tersebut pada tahun 2018 di bawah pemerintahan Trump pertama.

Dan dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, AS meluncurkan babak dialog baru dengan Iran sepanjang paruh pertama tahun 2025.

Pembicaraan ini menghasilkan sedikit hasil konkret. Pada 12 Juni 2025, IAEA menyatakan Iran melanggar komitmen nuklirnya. Israel meluncurkan Operasi Rising Lion pada hari berikutnya.

Selama dua minggu berikutnya, pesawat Israel (dan kemudian Amerika) akan menyerang situs militer dan nuklir, menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur Iran.

Khawatir dengan perang tersebut – dan deklarasi IAEA – negara-negara “E3” (Prancis, Jerman, dan Inggris) membuka dialog mereka sendiri dengan Teheran, berharap untuk menyelamatkan semacam kesepakatan, namun tanpa hasil.

Sebaliknya, E3 mengeluarkan pernyataan pada akhir Agustus yang menyatakan Iran melanggar komitmen nuklirnya.

Pernyataan itu memicu ketentuan 'snapback' dari Resolusi 2231 yang membatasi keringanan sanksi dan memulihkan embargo senjata, yang kembali berlaku pada akhir September.

Baik Moskow maupun Beijing menolak legalitas pemberlakuan kembali sanksi tersebut.

“Kami tidak mengakui pemberlakuan kembali sanksi itu,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, kepada wartawan beberapa hari setelah sanksi diberlakukan kembali.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga mengatakan bahwa Tiongkok “dengan tegas menentang pembatasan sepihak dan ilegal.”

Oleh karena itu, alih-alih mengurangi penjualan senjata, kedua pemasok senjata tersebut terus menegosiasikan kesepakatan dengan Iran.

Dan Iran, yang babak belur akibat perang, berupaya untuk mengisi kembali persenjataannya dan memperkuat dukungan politik dari luar negeri.

Minta Bantuan Alutsista, lanjut halaman 2..

Apa Bentuk Bantuannya?

FT melaporkan pada 22 Februari bahwa, beberapa minggu setelah Perang 12 Hari, Iran membuka dialog dengan Moskow untuk sistem anti-pesawat 9K336 'Verba' yang dioperasikan dari bahu.

Pada bulan Desember, kedua pihak telah menandatangani perjanjian pengadaan senilai €495 juta ($584 juta) yang akan mencakup pengiriman 500 unit peluncur dan 2.500 rudal 9M336 dalam tiga gelombang selama tahun 2027-2029.

Laporan tersebut menambahkan bahwa beberapa unit mungkin telah tiba lebih awal di Iran.

Verba, seperti sistem pertahanan udara portabel lainnya, digunakan untuk menargetkan objek di ketinggian rendah seperti helikopter dan drone. Sistem ini dapat mencapai target pada ketinggian antara 10 dan 4.500 meter , hingga jarak 6,5 kilometer.

Rusia telah memasok Verba kepada pasukannya sendiri dan dilaporkan juga kepada Armenia.

Pada 24 Februari, laporan mengungkapkan bahwa Iran sedang menegosiasikan perjanjian senjata terpisah dengan Beijing untuk pasokan rudal anti-kapal CM-302, versi ekspor dari YJ-12.

Sumber media tersebut mengungkapkan bahwa Teheran memulai pembicaraan untuk rudal tersebut pada tahun 2024, dan negosiasi menjadi lebih intensif selama bulan-bulan musim panas tahun 2025. Kedua pihak dilaporkan 'hampir' mencapai kesepakatan.

Tidak diketahui berapa banyak rudal CM-302 yang ingin dibeli Iran – atau kapan akan dikirimkan – tetapi pengoperasian rudal tersebut akan meningkatkan kemampuan pertahanan pantai Iran.

Rudal ini bergerak dengan kecepatan supersonik dan dapat mengenai target sejauh 290 kilometer, menjadikannya ancaman bagi kapal perang dan pelayaran pada umumnya, terutama di Teluk Persia yang padat dan Selat Hormuz di dekatnya.

Sementara kesepakatan Verba dengan Rusia tampaknya telah mencapai tahap penandatanganan kontrak, negosiasi untuk CM-302 masih berlangsung, menurut sumber Reuters.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Beijing pada akhirnya dapat membatalkan penjualan CM-302 ke Iran, mengingat konteks politik di kawasan Timur Tengah, di mana AS siap untuk melakukan aksi militer potensial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Amerika Serikat Jeffrey Sachs menilai konflik antara Amerika Serikat dan Iran bukan semata soal senjata nuklir, melainkan terkait kepentingan geopolitik di Timur Tengah. Ia menyebut isu nuklir kerap dijadikan alasan, sementara akar persoalan dinilai lebih dalam.

Dalam pernyataannya di Analyst News, Sachs mengatakan perang terhadap Iran tidak mencerminkan kepentingan nasional Amerika Serikat.

“Ini bukan tentang senjata nuklir. Ini tentang hegemoni regional Israel di Timur Tengah. Israel ingin menjatuhkan rezim Iran, titik,” ujarnya dikutip Ahad (1/3/2026).

Sachs menilai narasi Washington berupaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir tidak sepenuhnya tepat. Ia menyinggung kesepakatan nuklir Iran yang sebelumnya telah dinegosiasikan, namun kemudian dibatalkan pada era Presiden Donald Trump.

“Gagasan bahwa ini untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir, itu sudah dinegosiasikan. Trump yang membatalkannya,” katanya.

Ia juga menyatakan Iran berulang kali menyampaikan keinginan untuk bernegosiasi. Namun menurutnya, Amerika Serikat tidak menerima tawaran tersebut.

“Amerika Serikat tidak menerima ‘ya’ sebagai jawaban karena ini bekerja untuk pemerintah Israel. Ini intinya,” ujar Sachs.

Lebih jauh, ia mempertanyakan mengapa kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah kerap sejalan dengan kepentingan Israel selama puluhan tahun terakhir. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya faktor politik domestik, tekanan kelompok tertentu, hingga dugaan kepentingan lain di balik kebijakan tersebut.

“AS tidak punya kepentingan apa pun untuk berperang dengan Iran saat ini. Jika perang itu terjadi, itu karena Israel mengatakan kepada Amerika Serikat apa yang harus dilakukan,” katanya.

Pernyataan Sachs muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan setelah serangan militer dan aksi balasan antara kedua pihak. Konflik tersebut memicu kekhawatiran pasar global, terutama terkait harga energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Bagi masyarakat internasional, eskalasi konflik bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga berdampak pada harga minyak, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia menguat dan bergerak di dekat level tertinggi enam bulan setelah Presiden AS Donald Trump memberi ultimatum maksimal 15 hari kepada Iran untuk mencapai kesepakatan nuklir, memicu kekhawatiran gangguan pasokan dari Timur Tengah.

Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (20/2/2026), harga minyak jenis Brent untuk pengiriman April naik 0,5% menjadi US$72,00 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Maret, yang akan berakhir pada Jumat, menguat 0,5% ke level US$66,78 per barel.

Kenaikan tersebut terjadi setelah Brent melonjak lebih dari 6% dalam dua sesi sebelumnya dan diperdagangkan di kisaran US$72 per barel, sedangkan WTI bertahan di sekitar US$67.

Trump menyebut 10 hingga 15 hari merupakan batas maksimum bagi kelanjutan negosiasi, memicu kekhawatiran pasar atas potensi konflik dan gangguan pasokan minyak global.

AS diketahui melakukan penumpukan militer terbesar di kawasan sejak 2003, menjelang invasi Irak. Langkah ini memunculkan spekulasi bahwa Trump dapat meluncurkan kampanye militer yang lebih luas dibandingkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu.

Sementara itu, laporan Wall Street Journal juga menyebut Gedung Putih mempertimbangkan serangan terbatas guna menekan Teheran kembali ke meja perundingan.

Kepala riset komoditas Westpac Banking Corp., Robert Rennie, menilai langkah tersebut lebih merupakan strategi peningkatan tekanan ketimbang sinyal serangan segera.

Sebagai anggota OPEC, Iran memproduksi lebih dari 3 juta barel minyak mentah per hari atau sekitar 3% dari total pasokan global, dengan mayoritas ekspor mengalir ke China. Namun, risiko utama bagi pasar minyak adalah potensi pemblokiran Selat Hormuz, jalur vital ekspor energi dari negara-negara Teluk Persia, oleh Iran.

Secara year-to-date, harga minyak telah melonjak sekitar seperenam seiring meningkatnya risiko gangguan pasokan dari kawasan tersebut, menggeser kekhawatiran sebelumnya terkait potensi surplus pasokan yang sempat menekan harga pada akhir 2025.

Konflik berkepanjangan dengan Iran berpotensi mendorong harga lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga bahan bakar di AS dan menjadi isu sensitif menjelang pemilu paruh waktu tahun ini.

Sementara itu, kepala badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa peluang diplomasi Iran terkait aktivitas nuklirnya kian menyempit. Lembaga tersebut tengah membahas proposal konkret dengan Teheran untuk melakukan inspeksi atas lokasi yang dibombardir tahun lalu.

Dari sisi struktur pasar, spread Brent untuk kontrak satu tahun melebar ke posisi backwardation terdalam sejak Juni, mengindikasikan pengetatan pasokan jangka pendek. Selisih enam bulan juga semakin dalam ke zona backwardation.

Selain itu, struktur opsi untuk Brent dan WTI menunjukkan bias bullish yang lebih kuat, mencerminkan ekspektasi kenaikan harga lebih lanjut.

Sentimen positif turut diperkuat data dari Energy Information Administration yang menunjukkan stok minyak mentah AS turun 9 juta barel—penurunan terbesar sejak awal September. Persediaan produk minyak olahan juga tercatat menyusut secara menyeluruh.