Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai mulai menunjukkan gejala kutukan sumber daya alam (SDA) di tengah melimpahnya cadangan komoditas strategis.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai deindustrialisasi, ketergantungan terhadap komoditas, serta praktik perburuan rente menjadi sinyal bahwa pengelolaan sumber daya alam nasional masih menghadapi persoalan mendasar.

Didik mengatakan Indonesia saat ini berada di persimpangan antara menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai berkah atau justru berubah menjadi kutukan ekonomi. Menurutnya, arah tersebut akan ditentukan oleh kualitas institusi, tata kelola, dan sistem politik dalam mengelola kekayaan alam.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Tidak tahu nanti bagaimana nasibnya," katanya dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?, Senin (29/6/2026).

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi dan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Kesimpulan tersebut, kata dia, sejalan dengan berbagai literatur ekonomi politik modern.

Dia mencontohkan Norwegia, Australia, dan Kanada sebagai negara yang berhasil memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkat dukungan kelembagaan dan kebijakan yang kuat. Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam yang berujung pada kemiskinan, lemahnya diversifikasi ekonomi, hingga rapuhnya institusi negara.

Didik mengutip hasil riset ekonom Indef Nailul Farih yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Berdasarkan riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif terhadap negara berpendapatan tinggi dan menengah, tetapi justru berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah yang memiliki kualitas institusi lemah.

Dia menjelaskan teori New Institutional Economics menempatkan institusi sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan SDA. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, kualitas tata kelola, serta birokrasi yang efektif menjadi fondasi agar kekayaan alam mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," ujarnya.

Dalam paparannya, Didik menilai Indonesia telah memperlihatkan sejumlah gejalapartial resource curseatau kutukan sumber daya sebagian. Gejala tersebut tercermin dari terus menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto selama beberapa dekade terakhir, meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit, serta masih kuatnya praktik perburuan rente di sektor sumber daya alam.

Menurut dia, praktik perburuan rente muncul melalui berbagai persoalan, mulai dari perizinan, penangkapan kepentingan oleh oligarki, hingga ketidakpastian regulasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam apabila tidak diikuti perbaikan tata kelola.

Didik menambahkan teori kutukan sumber daya alam menjelaskan bahwa melimpahnya penerimaan dari sektor komoditas dapat memicu korupsi, memperkuat oligarki politik, menurunkan produktivitas sektor nonkomoditas, serta memunculkan konflik perebutan rente apabila institusi negara tidak berfungsi secara efektif.

Sebaliknya, negara yang berhasil mengelola kekayaan alam umumnya ditopang demokrasi yang kuat, kelembagaan yang transparan, pengelolaan dana kekayaan negara yang akuntabel, investasi pada pendidikan, dan struktur ekonomi yang terdiversifikasi.

Oleh karena itu, Didik menilai agenda utama Indonesia bukan sekadar meningkatkan produksi atau hilirisasi komoditas, melainkan memperkuat kualitas institusi agar kekayaan sumber daya alam benar-benar menjadi mesin pembangunan jangka panjang.

"Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," katanya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang secara otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kualitas institusi daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

"Kalau Anda datang ke Korea, kanan kirinya batu-batu, tidak ada sumber daya alam. Tetapi sekarang pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi. Jadi institusinya yang menjadi penting," ujarnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah pusat mengingatkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak boleh terus-menerus terjebak dalam pola ekstraktif yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam tanpa nilai tambah.

Ketergantungan pada komoditas mentah dinilai harus segera diputus melalui strategi hilirisasi yang terintegrasi dan berbasis industri.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 di Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).

"Ketergantungan pada sumber daya alam harus segera diurai melalui transformasi ekonomi dan hilirisasi strategis yang terintegrasi," kata Akhmad Wiyagus beberapa waktu lalu.

Pejabat eselon I Kemendagri ini juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan.

Transformasi sosial melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan penguatan kompetensi digital, menurutnya, menjadi jalan terjal yang tak bisa ditawar.

"Intervensi kebijakan harus difokuskan pada transformasi sosial untuk mendongkrak daya saing SDM (Sumber Daya Manusia), baik melalui revitalisasi pendidikan vokasi maupun penguatan kompetensi digital," ucapnya.

Di sisi lain, dia menegaskan, pencapaian target ambisius pemerintah pusat menuntut sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah.

"Kita mematok target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6,3 hingga 7,8%. Di sisi lain, angka kemiskinan harus ditekan hingga sekitar 6% dan kemiskinan ekstrem wajib kita tuntaskan hingga 0%," tegasnya.

Sejalan dengan target tersebut pemerintah juga membidik tingkat pengangguran terbuka di bawah 5% melalui ekspansi lapangan kerja formal.

Langkah ini dinilai krusial untuk mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional 2027, terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga menyentuh angka 0%.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat bahwa rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio Indonesia paling rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang (emerging market) di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan pemutakhiran data World Revenue Longitudinal Database (WoRLD) yang dirilis Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 4 Maret 2026, penerimaan perpajakan Indonesia hanya mencapai 10,08% terhadap PDB pada 2024. Laporan itu juga mencatat bahwa tax ratio Indonesia juga masih sangat tergantung terhadap komoditas.

Secara historis rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia mengalami masa puncaknya pada periode commodity boom, yang mana rekor tertinggi sempat menyentuh angka lebih dari 18,13% dari PDB pada 2008—dengan tax ratio sebesar 12,16%.

Sebaliknya, pada 2020, rasio pendapatan negara terhadap PDB anjlok menjadi 10,67%—menjadi titik terendah dalam catatan WoRLD IMF. Sejalan dengan itu, tax ratio juga hanya tercatat sebesar 8,32%.

Perbandingan dengan Negara Asia Tenggara

Sebagai perbandingan, rasio pajak Thailand mampu menyentuh 15,95% terhadap PDB pada tahun yang sama. Disusul oleh Filipina sebesar 15,36%, Vietnam sebesar 12,96%, dan Malaysia di level 12,47% terhadap PDB.

Bahkan, jika disandingkan dengan raksasa ekonomi Asia lainnya maka kapasitas pemungutan pajak Indonesia masih tampak jauh tertinggal. India mencatatkan tax ratio sebesar 18,11% terhadap PDB, sementara China berada di level 12,97%.

Rendahnya rasio pajak ini berimbas langsung pada rasio pendapatan negara secara keseluruhan (total revenue to GDP ratio). Total pendapatan negara Indonesia tercatat hanya 12,84% terhadap PDB, terendah di antara negara setara utama: China (25,6%), Filipina (21,2%), Thailand (21,2%), India (20,9%), Vietnam (18,4%), dan Malaysia (16,6%).

Merinci data IMF tersebut, struktur penerimaan pajak Indonesia pada 2024 secara umum masih ditopang oleh dua komponen utama. Pertama, pajak penghasilan dan laba (income and profit tax) yang menyumbang 4,80% terhadap PDB; jauh lebih rendah dari Malaysia (8,56%), India (6,79%), Thailand (6,08%), Filipina (5,80%), dan Vietnam (5,38%), meski masih lebih baik dari China (4,11%).

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau sales & production tax, mencatatkan kontribusi sebesar 4,63% terhadap PDB. Realisasi ini juga jauh tertinggal dibandingkan India (9,66%), Thailand (8,92%), Filipina (7,63%), dan Vietnam (6,27%), meski masih lebih baik dari Malaysia (2,8%).

Ketiga, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau other revenue (non-tax) Indonesia mencapai 2,62% terhadap PDB. Angka itu menjadi yang terendah di antara negara setara seperti Vietnam (5,80%), Thailand (4,22%), Malaysia (4,19%), China (3,82%), Filipina (3,10%), dan India (2,78%).

Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Salah satu tantangan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang masih jauh dari ekspektasi. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu Minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki masa satu tahun pada hari ini, Senin (20/10/2025).

Pada momentum ini, Ekonom Senior sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan peningkatan mesin pertumbuhan ekonomi apabila ingin lepas dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada 2045.

Dia menjelaskan Indonesia selama ini bergantung kepada komoditas-komoditas sumber daya alam seperti batu bara, minyak mentah (CPO), dan mineral. Padahal, menurutnya, komoditas merupakan model pembangunan lama sehingga pemerintah perlu mempercepat transformasi ke arah ekonomi manufaktur, jasa, dan berbasis inovasi teknologi.

“Kita harus ambil sumber daya alam itu sebagai bonus, bukan itu menjadi utamanya. Itu tambahan saja, jangan itu menjadi andalan,” ujar Raden dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia mengungkapkan bahwa cita-cita menuju negara maju harus disertai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas 5%. Masalahnya, pendapatan nasional per kapita (GNI per kapita) Indonesia tumbuh hanya 3,8%.

Raden membandingkan pertumbuhan GNI per kapita Vietnam maupun China sekitar 6,2%. Menurutnya, agar GNI per kapita dapat tumbuh sejajar dengan Vietnam atau China, ekonomi Indonesia idealnya tumbuh di kisaran 6%–8% per tahun.

Pertumbuhan tinggi tersebut, sambungnya, tidak akan mungkin tanpa lompatan produktivitas. Dia menggarisbawahi bahwa produktivitas menjadi “mesin utama” yang menentukan daya saing dan peningkatan pendapatan masyarakat.

"Kalau produktivitas kita tinggi, gaji bisa tinggi, harga turun, profit naik. Jadi menguntungkan juga buat dunia usaha, menguntungkan juga buat tenaga kerja kita, dan pertumbuhan kita ada. Ini yang disebut creative destruction,” jelasnya.

Raden memaparkan bahwa mesin ekonomi nasional harus terus dimodernisasi agar efisien dan adaptif terhadap perubahan teknologi global. Dia mengutip teori pemenang Nobel Ekonomi 2025 yaitu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt yang menekankan pentingnya creative destruction, mengganti mesin lama dengan mesin baru melalui inovasi.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan strategi yang mencakup tiga hal utama. Pertama, modernisasi ekonomi secara berkelanjutan.

Kedua, deregulasi dan debottlenecking untuk menghilangkan hambatan birokrasi. Ketiga, memitigasi risiko sosial dan teknologi agar kelompok rentan tidak tertinggal dalam transisi digital.

"Ibarat saluran darah, kita itu pastikan tidak ada lemak-lemak di situ, karena begitu ada lemak-lemak di situ maka salurannya enggak jalan. Macet itu. Hilangkan lemak-lemak itu. Itu yang dilakukan dengan deregulasi. Itu yang dilakukan dengan transformasi,” tegasnya.

Raden menilai, momentum global saat ini menjadi peluang langka bagi Indonesia. Kesepakatan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) disebutnya sebagai jendela kesempatan yang harus dimanfaatkan maksimal sebelum tertutup.

Dia juga menyebut bahwa pemerintah mulai mengarahkan transformasi ke sektor berbasis teknologi dan inovasi, termasuk melalui pembentukan Satuan Tugas Artificial Intelligence di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk memodernisasi sektor pertanian dan industri.

Pada akhirnya, kata Raden, selain 'mesin ekonomi' yang kuat, kualitas pembuat kebijakan juga harus terjaga agar arah kebijakan tetap konsisten dan berorientasi jangka panjang.

“Landasannya adalah institusi, kelembagaan kita juga harus kuat. Mungkin itulah menurut saya menjadi persyaratan kita untuk bisa nanti di 2045,” tutupnya.