Bisnis.com, MALANG — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi telah menjatuhkan vonis pidana kepada dua terdakwa berinisial “DPO” dan “ADA” pada Kamis (16/4/2026), karena keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan melalui PT SJM yang merugikan negara Rp16,7 miliar.

Dalam keterangan pers yang diterima Jumat (26/6/2026), disebutkan tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi sepanjang kurun waktu 2023.

Modus kejahatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar untuk masa pajak Januari hingga Agustus 2023.

Akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, "DPO" dan "ADA" telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp16.709.736.939 atau Rp16,7 miliar.

Perbuatan ini melanggar ketentuan dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim PN Banyuwangi menjatuhkan vonis, yakni terdakwa “DPO” dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan 15 hari dan denda sebesar Rp8,1 miliar.

Sedangkan terdakwa “ADA”, dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp24.317.370.180 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa apabila kedua terdakwa tidak membayar denda paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda mereka dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka hukuman denda akan diganti dengan pidana kurungan (subsider) selama 534 hari untuk terdakwa "DPO" dan 730 hari untuk terdakwa "ADA".

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa langkah penegakan hukum yang masif ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect). Tindakan tegas ini merupakan peringatan bagi Wajib Pajak lainnya agar tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. (K24)

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan bersama wajib pajak.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Rumah Jabatan Bupati Jembrana.

Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Darmawan, menjelaskan bahwa implementasi Tim Bersama akan dilakukan melalui mekanisme kerja yang mengintegrasikan pendataan, pertukaran data, pengawasan, dan edukasi perpajakan.

Tim tersebut dipimpin oleh Kepala KPP Pratama Tabanan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana dengan dukungan Subtim Pendataan dan Pendaftaran, Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data, Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama, serta Subtim Edukasi dan Dukungan Teknis.

"Kami meyakini bahwa peningkatan penerimaan pajak bukan semata-mata soal pengawasan. Yang lebih penting adalah membangun kepatuhan melalui edukasi dan pemanfaatan data yang berkualitas. Karena itu, tim bersama dibentuk agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja dalam satu langkah, saling berbagi data, saling menguatkan, dan bersama-sama memberikan pembinaan kepada wajib pajak," jelas Darmawan dikutip dari keterangan pers, Kamis (25/6/2026).

Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa implementasi tim bersama akan dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pendataan wajib pajak (canvassing), pertukaran dan pengolahan data hasil canvassing, penyusunan daftar sasaran pengawasan bersama, pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak, hingga penyelenggaraan edukasi dan penyuluhan perpajakan.

“Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk membangun kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pendekatan yang mengedepankan pembinaan, sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyambut baik adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana masih menjadi yang terendah di Provinsi Bali. Saya sangat berharap pembentukan tim bersama ini dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga uang tersebut dapat dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan daerah," ujar Kembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan ada lagi pemeriksaan atau pengejaran terhadap wajib pajak yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II.

Purbaya mengaku terjadi keresahan di kalangan dunia usaha dan masyarakat, menyusul mencuatnya rencana Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang berniat membedah kembali data dan kepatuhan peserta program pengampunan pajak tersebut.

"Ini cuma klarifikasi saja karena ada keributan di luar yang berhubungan dengan tax amnesty. Katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi. Jadi, itu tidak akan dilakukan," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dia menjamin bahwa harta yang sudah didaftarkan secara sukarela dalam program pengampunan pajak tidak akan diutak-atik atau digali kembali oleh otoritas fiskal. Ke depannya, kepatuhan wajib pajak hanya akan diukur berdasarkan pembayaran pajak dari aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi seperti biasa.

Terkait dengan rencana pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya yang sempat menimbulkan kegaduhan, Purbaya menyatakan tidak segan untuk memberikan teguran keras.

"Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (5/5/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam waktu dekat fiskus akan melakukan pemeriksaan wajib terhadap peserta PPS.

"Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap," katanya, Selasa (5/5).

Pernyataan orang tertinggi di otoritas pajak tersebut mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran oleh peserta pengampunan pajak. Musababnya, dalam praktiknya PPS menjanjikan tidak adanya pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi selama 2016-2020, kecuali ditemukan data baru mengenai harta yang belum dilaporkan.

Dengan demikian, rencana pemeriksaan terhadap peserta tersebut diduga kuat dilandasi oleh adanya harta yang tidak diungkap, termasuk setelah warsa 2021 atau setelah program tersebut berakhir.

Selain soal harta yang belum diungkap, pemeriksaan juga bisa dilakukan apabila peserta tidak melakukan repatriasi harta, serta tidak menginvestasikan harta tersebut ke instrumen yang disediakan pemerintah.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, DJP pun berwenang memberikan sanksi tambahan berupa pengenaan PPh Final dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar atas harta yang tidak direpatriasi.

"Kami melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang lengkap hartanya," tegas Bimo.

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mencatat total Wajib Pajak (WP) yang sudah melapor SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan adalah 179.064 Wajib Pajak atau 110,44% dari target yang ditetapkan.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan di batas akhir pelaporan SPT Tahunan, DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

"Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung masa transisi implementasi sistem Coretax, sekaligus mempertimbangkan periode libur hari raya pada bulan Maret 2026," jelas Judiana dikutip Kamis (30/4/2026).

Judiana menjelaskan untuk memudahkan WP, di Coretax ada penambahan fitur baru pada aplikasi M-Pajak yang memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melapor SPT Tahunan. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, penghasilan berasal dari satu pemberi kerja, serta SPT berstatus nihil dan normal (bukan pembetulan).

M-Pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak hanya dengan menggunakan telepon selular.

Selain itu, terdapat fitur Coretax Form pada sistem Coretax yang dapat digunakan ketika Wajib Pajak mengalami kendala jaringan internet dalam melapor SPT Tahunan. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan sekaligus mendorong kepatuhan Wajib

Fitur Coretax Form dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha, maupun pekerjaan bebas. Penggunaan fitur ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak dengan SPT berstatus nihil serta tidak menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Judiana mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk selalu waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

"Modus yang sering digunakan yaitu meminta share screen atau mengarahkan Wajib Pajak untuk mengakses tautan tertentu guna memperoleh data sensitif Wajib Pajak. Kanwil DJP Nusra menegaskan bahwa DJP tidak pernah meminta data rahasia seperti password maupun OTP kepada Wajib Pajak," kata Judiana.

Di tengah penyesuaian pola kerja melalui skema Work From Home (WFH), seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap buka melalui layanan tatap muka di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Selain itu, Wajib Pajak juga dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan non-tatap muka, seperti Kring Pajak melalui telepon dan layanan WhatsApp KPP untuk melakukan konsultasi perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga internasional baik menyoroti kinerja pemungutan pajak yang dianggap sebagai biang keladi dari lunturnya kredibilitas fiskal pemerintah.

Sorotan teranyar datang dari tiga lembaga pemeringkat global yakni Moody's, S&P dan Fitch. Menariknya, dari 3 lembaga tersebut, hanya S&P yang masih mempertahankan prospek atau outlook stabil. Dua lainnya yaitu Moody's dan Fitch telah menurunkan outlook dari stabil ke negatif.

Penurunan outlook itu merupakan imbas dari kekhawatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah. Kinerja setoran pajak, yang menjadi tumpuan pendapatan negara dianggap tidak sejalan dengan beban belanja pemerintah.

Sekadar contoh, pelebaran defisit APBN 2025 yang menembus 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) telah mempersempit ruang fiskal pemerintah. Defisit itu melebar dari target UU APBN 2025 yakni 2,53%. Pemicunya, setoran pajak tidak sesuai ekspektasi hanya Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target tahun 2025.

Selain ketiga lembaga tersebut, isu kredibilitas fiskal dan setoran pajak juga disorot Bank Dunia (World Bank) dalam Country Program Evaluation Report pada tahun fiskal 2013-2023. Bank Dunia menilai selama 10 tahun pemerintah dianggap tidak optimal meningkatkan performa penerimaan pajak. Hal itu tampak dari angka rasio pajak Indonesia yang tergolong rendah untuk ukuran negara G20. Pada tahun 2025, tax ratio Indonesia turun ke 9,31% terhadap PDB.

Adapun kalau mengacu kepada kajian Bank Dunia, penyebab kinerja rasio pajak tidak sesuai ekspektasi karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. "Kesenjangan pendapatan disebabkan oleh rendahnya kepatuhan di kalangan wajib pajak di banyak sektor dan kebijakan pajak yang penuh dengan pengecualian dan ambang batas," terang Bank Dunia pada laporan yang diterbitkan Februari 2026 itu, dikutip Selasa (10/3/2026).

Meski demikian, lembaga internasional itu mengungkap pernah memberikan asistensi proyek kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaksanakan proyek bernama PINTAR, atau Project for Indonesian Tax Administration Reform. Namun, proyek itu dibatalkan pada 2012 silam.

Prospek Menurut Fitch

Di sisi lain, Fitch memperkirakan penerimaan negara tidak akan naik signifikan dari tahun lalu sehingga semakin membatasi ruang fiskal. Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru lembaga pemeringkat, Fitch Ratings yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB. Namun, prospek atau outlook kredit Indonesia diturunkan dari kategori Stabil ke Negatif.

Fitch menilai keseluruhan penerimaan APBN 2026, yang dalam hal ini meliputi pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar 13,3% terhadap PDB pada 2026 dan 2027. Angka ini juga masih lebih rendah dari rata-rata median penerimaan negara-negara dengan sesama rating BBB.

Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menargetkan penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, serta PNBP Rp459,2 triliun.

"Kami memperkirakan pendapatan pemerintah umum/PDB rata-rata 13,3% selama tahun 2026 dan 2027 (median BBB: 25,5%) di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan," ujar Fitch melalui keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, penerimaan negara keseluruhan pada APBN 2025 lalu hanya terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7% terhadap target APBN yakni Rp3.005,1 triliun. Penerimaan pajak, yang juga merupakan penyumbang terbesar ke kas negara, mengalami shotfall sebesar Rp271,7 triliun lantaran hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun (dari target Rp2.189,3 triliun).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target, sedangkan PNBP Rp534,1 triliun atau melebihi target APBN. Dengan PDB Indonesia pada 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun, maka rasio keseluruhan penerimaan negara tahun lalu yakni 11,5% terhadap PDB.

Menurut Fitch, lemahnya penerimaan negara tahun lalu disebabkan berbagai hal. Mulai rendahnya penerimaan pajak, batalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pengalihan dividen BUMN dari pos PNBP ke Danantara, serta restitusi yang mencapai Rp361 triliun.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," ujar Fitch.

Apa Kata Purbaya?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menilai penurunan outlook kredit rating oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch disebabkan oleh anggapan bahwa adanya kelemahan struktural pada APBN.

Padahal, Purbaya mengeklaim pemerintah masih bisa melakukan ekspansi untuk pertumbuhan ekonomi tanpa harus mendorong defisit fiskal melewati batas 3% terhadap PDB.

"Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan [ekonomi], kita aman. Bahkan kita tertinggi kan di G20, tumbuhnya 5,11% tahun lalu. Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya defisitnya di atas 4%, Malaysia juga di atas 4% kalau enggak salah ya? Vietnam di atas 4 tuh. Tetapi kenapa yang di-incer Indonesia?," terangnya di kantor Kemenkeu, Jumat (6/3/2026).

Purbaya memahami kekhawatiran berbagai lembaga tersebut terhadap penerimaan negara. Namun, dia memastikan dengan pembenahan internal yang dilakukan olehnya terutama pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa membantu kinerja penerimaan negara tahun ini.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memaparkan bahwa penerimaan pajak pada Januari dan Februari 2026 sama-sama tumbuh 30% (yoy). Dia menilai ini menjadi indikasi awal perbaikan ekonomi.

Apabila pajak khususnya bisa tumbuh rata-rata 30% pada tahun ini, maka target Rp2.357,7 triliun diperkirakan bisa tercapai. "Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30%. Artinya stabil di sana dan kami akan pastikan itu akan stabil terus ke depan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat bahwa rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio Indonesia paling rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang (emerging market) di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan pemutakhiran data World Revenue Longitudinal Database (WoRLD) yang dirilis Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 4 Maret 2026, penerimaan perpajakan Indonesia hanya mencapai 10,08% terhadap PDB pada 2024. Laporan itu juga mencatat bahwa tax ratio Indonesia juga masih sangat tergantung terhadap komoditas.

Secara historis rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia mengalami masa puncaknya pada periode commodity boom, yang mana rekor tertinggi sempat menyentuh angka lebih dari 18,13% dari PDB pada 2008—dengan tax ratio sebesar 12,16%.

Sebaliknya, pada 2020, rasio pendapatan negara terhadap PDB anjlok menjadi 10,67%—menjadi titik terendah dalam catatan WoRLD IMF. Sejalan dengan itu, tax ratio juga hanya tercatat sebesar 8,32%.

Perbandingan dengan Negara Asia Tenggara

Sebagai perbandingan, rasio pajak Thailand mampu menyentuh 15,95% terhadap PDB pada tahun yang sama. Disusul oleh Filipina sebesar 15,36%, Vietnam sebesar 12,96%, dan Malaysia di level 12,47% terhadap PDB.

Bahkan, jika disandingkan dengan raksasa ekonomi Asia lainnya maka kapasitas pemungutan pajak Indonesia masih tampak jauh tertinggal. India mencatatkan tax ratio sebesar 18,11% terhadap PDB, sementara China berada di level 12,97%.

Rendahnya rasio pajak ini berimbas langsung pada rasio pendapatan negara secara keseluruhan (total revenue to GDP ratio). Total pendapatan negara Indonesia tercatat hanya 12,84% terhadap PDB, terendah di antara negara setara utama: China (25,6%), Filipina (21,2%), Thailand (21,2%), India (20,9%), Vietnam (18,4%), dan Malaysia (16,6%).

Merinci data IMF tersebut, struktur penerimaan pajak Indonesia pada 2024 secara umum masih ditopang oleh dua komponen utama. Pertama, pajak penghasilan dan laba (income and profit tax) yang menyumbang 4,80% terhadap PDB; jauh lebih rendah dari Malaysia (8,56%), India (6,79%), Thailand (6,08%), Filipina (5,80%), dan Vietnam (5,38%), meski masih lebih baik dari China (4,11%).

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau sales & production tax, mencatatkan kontribusi sebesar 4,63% terhadap PDB. Realisasi ini juga jauh tertinggal dibandingkan India (9,66%), Thailand (8,92%), Filipina (7,63%), dan Vietnam (6,27%), meski masih lebih baik dari Malaysia (2,8%).

Ketiga, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau other revenue (non-tax) Indonesia mencapai 2,62% terhadap PDB. Angka itu menjadi yang terendah di antara negara setara seperti Vietnam (5,80%), Thailand (4,22%), Malaysia (4,19%), China (3,82%), Filipina (3,10%), dan India (2,78%).

Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Salah satu tantangan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang masih jauh dari ekspektasi. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu Minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur III telah mencapai Rp4,9 triliun atau 11,85% dari total target 2026 sampai dengan 5 Maret 2026.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Lindawaty, mengatakan capaian ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 30,39%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional atau peringkat ke-4 secara nasional serta menjadi yang tertinggi di wilayah Jawa Timur.

“Guna mencapai keseluruhan target dan menjaga agar gap penerimaan tidak melebar, kami akan terus memperkuat strategi gali potensi perpajakan dan senantiasa menjaga integritas pelayanan dengan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran,” ujarnya dikutip Jumat (6/3/2026).

Target penerimaan sebesar Rp41,6 triliun pada tahun ini, dia menilai, bukan sekadar angka, tetapi wujud nyata gotong royong kita membangun bangsa.

“Kami menghargai setiap rupiah yang disetorkan dan waktu yang diluangkan wajib pajak untuk melaporkan SPT. Sebagai bentuk timbal balik atas dedikasi wajib pajak, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang tulus, profesional, dan bersih,” tegasnya.

Menurutnya, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan ini diyakini akan menjadi katalisator utama dalam mendorong tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan yang makin baik ini menjadi modal krusial bagi pencapaian target penerimaan negara. Target tersebut meningkat 3,05% dibandingkan target tahun sebelumnya dan 28,99% lebih tinggi dibandingkan realisasi 2025.

Dia menegaskan pula, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III terus mengintensifkan imbauan kepada seluruh wajib pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan, untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum batas waktu berakhir.

Pelaporan lebih awal diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak sekaligus menghindari kendala penumpukan akses sistem pada 31 Maret (Orang Pribadi) dan 30 April (Pajak Badan).

Hingga 28 Februari 2026, Kanwil DJP Jawa Timur III mencatat sebanyak 342.880 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan. Dari jumlah tersebut, 84.031 wajib pajak berasal dari wilayah Malang Raya dan Kota Batu.

Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, didukung oleh berbagai layanan dan kampanye simpatik yang dilakukan Kanwil DJP Jawa Timur III.

Sebagai bentuk komitmen mempermudah pelaporan, kata Lindawaty, Kanwil DJP Jawa Timur III aktif melakukan layanan ‘jemput bola’ ke berbagai instansi untuk mendampingi pegawai melaporkan SPT secara kolektif. Untuk masyarakat dengan mobilitas tinggi, tersedia pojok pajak di Mal Olympic Garden (MOG) Malang dan layanan khusus akhir pekan (weekend service).

Dalam rangka menyemarakkan momen pelaporan pajak sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, Kanwil DJP Jawa Timur III juga menggelar kampanye simpatik bertajuk "Ngabuburit Spectaxcular". Kegiatan ini dirancang sebagai ajang pengisian SPT Tahunan secara bersama-sama dalam suasana yang hangat dan inklusif.

Acara ini juga memfasilitasi pemberdayaan ekonomi melalui bazaar UMKM binaan serta aksi sosial pembagian ratusan takjil dan voucher belanja UMKM kepada wajib pajak. Sebanyak 300 wajib pajak turut hadir di Kanwil DJP Jawa Timur III untuk melaporkan SPT Tahunan mereka.

“Kepatuhan pajak tidak akan tercipta jika kita hanya menunggu di balik meja. Negara harus proaktif menjemput wajib pajak dan mempermudah setiap langkah mereka untuk berkontribusi. Itu yang sedang kami coba lakukan,” tegas Lindawaty.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya terhadap lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Istana Wakil Presiden, Jumat (27/2/2026) bersama Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dan jajaran Pengurus Pusat.

Dalam audiensi itu, IKPI menekankan urgensi kehadiran payung hukum setingkat undang-undang untuk memperjelas posisi, tanggung jawab, dan standar profesi konsultan pajak di Indonesia. Wapres Gibran menilai penguatan regulasi profesi akan berdampak positif terhadap kualitas kepatuhan wajib pajak dan sistem perpajakan nasional.

“Profesi konsultan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung sistem perpajakan yang sehat. Penguatan regulasi akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme,” demikian pandangan Wapres Gibran dalam forum tersebut.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menyambut baik dukungan Wakil Presiden terhadap wacana UU Konsultan Pajak. Ia menegaskan bahwa lahirnya UU Konsultan Pajak bukan semata untuk kepentingan organisasi, melainkan demi kepentingan sistem perpajakan nasional secara menyeluruh.

“Sudah saatnya profesi konsultan pajak memiliki payung hukum yang kuat dan komprehensif. Undang-undang ini penting untuk memastikan standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi berjalan lebih terstruktur,” ujar Vaudy.

Menurutnya, regulasi yang jelas akan memperkuat posisi konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Dengan standar yang tegas dan pengawasan yang akuntabel, kualitas pendampingan kepada wajib pajak akan semakin baik.

Vaudy juga menekankan bahwa konsultan pajak memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga penerimaan negara.

“Kami ingin memastikan bahwa anggota IKPI berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan dan membantu optimalisasi penerimaan pajak. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peran itu akan semakin efektif,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, IKPI turut memaparkan pentingnya penguatan literasi perpajakan serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi profesi. Vaudy menyampaikan bahwa IKPI siap terlibat aktif dalam berbagai program edukasi dan pendampingan wajib pajak.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong reformasi kelembagaan profesi konsultan pajak. Dengan dukungan Wapres dan komitmen IKPI, wacana pembentukan UU Konsultan Pajak diharapkan dapat segera masuk dalam agenda pembahasan lebih lanjut, sebagai bagian dari penguatan fondasi sistem perpajakan Indonesia yang modern, adil, dan berintegritas.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan target ambisius dalam hal mengejar rasio penerimaan perpajakan atau tax ratio menjadi sampai dengan 12% terhadap PDB.

Target ambisius itu ditetapkan kendati tax ratio pada 2025 hanya 9,31% terhadap PDB. Itu pun semakin turun dari 2024 sebesar 10,08% terhadap PDB.

Kendati demikian, Purbaya menilai pemerintah sudah memiliki fondasi yang baik dari sisi perekonomian. Hal itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang tumbuh 5,39% (YoY), atau merupakan pertumbuhan secara tiga bulanan tertinggi pascapandemi.

Selain itu, dia pun menyatakan kementeriannya terus melakukan pembenahan internal melalui rotasi dan perombakan pejabat. Utamanya pada dua unit Kemenkeu yang mengurus soal penerimaan negara seperti Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Minggu lalu kan [Ditjen] Pajak kami ganti orang-orangnya, sebelumnya [Ditjen] Bea Cukai. Sekarang kami gunakan Coretax yang lebih efektif," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Di sisi lain, dia turut memperketat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) agar tidak ada lagi penggelapan maupun kongkalikong dengan otoritas pajak.

Salah satu caranya, terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, dengan menetapkan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) guna mendeteksi praktik underinvoicing.

Adapun Purbaya mengakui sulit untuk mengejar tax ratio yang ideal untuk menutupi kebutuhan APBN. Pada tahun ini saja, pemerintah menetapkan target penerimaan negara termasuk pajak Rp3.153,6 triliun.

Namun, kebutuhan belanja tetap tinggi yakni Rp3.842,7 triliun sehingga masih terjadi defisit Rp689,1 triliun (2,68% terhadap PDB). Akhirnya, pemerintah harus melakukan pembiayaan untuk menutup gap tersebut baik dengan menerbitkan SBN dan lain-lain.

"Ada rigidity [kekakuan] untuk mengubah tax ratio. Puluhan tahun enggak berubah-ubah kan. Idealnya berapa, saya enggak tahu. Kami bisa naik ke level sekarang, menuju 11%-12%. 11,5% itu udah aman sekali, tetapi biasanya emang enggak gampang. Perlu extra effort, makanya ini saya sakit-sakit," terangnya dengan suara bindeng.

Bisnis.com, PEKANBARU — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp22,16 triliun pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, DJP Riau meminta dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau guna memperkuat sinergi optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Permintaan dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil DJP Riau dengan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto. Audiensi ini menjadi forum penguatan kerja sama antara DJP dan Pemprov Riau dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan daerah.

Kepala Kanwil DJP Riau Ardiyanto Basuki menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Riau sepanjang tahun 2025. Dia mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak di Riau pada 2025 mencapai Rp15,81 triliun atau 89,10% dari target Rp17,75 triliun.

Secara tahunan, penerimaan pajak neto 2025 mengalami kontraksi 6,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Ardiyanto menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya restitusi pada sejumlah jenis pajak serta penyesuaian kebijakan administrasi perpajakan yang mulai berlaku pada tahun pajak 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2024.

“Aturan tersebut mengatur pengadministrasian Wajib Pajak Cabang dan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara terpusat sesuai NPWP tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak,” jelasnya, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).

Menghadapi target 2026 yang lebih tinggi, Ardiyanto menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam pertukaran dan pemanfaatan data, pengawasan Wajib Pajak bersama, serta edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program dan kebijakan Kanwil DJP Riau. Pemprov Riau, kata dia, siap memperkuat sinergi lintas perangkat daerah guna memastikan implementasi kerja sama berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Setiap program yang disampaikan DJP akan kami tindak lanjuti secara konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut juga dibahas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Kerja sama ini mencakup pertukaran data, pengawasan bersama, koordinasi kebijakan pajak daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kanwil DJP Riau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebagai fondasi penerimaan negara dan daerah.

“Kami berharap hubungan baik antara Kanwil DJP Riau dan Pemprov Riau, termasuk seluruh OPD di bawahnya, terus terjaga agar upaya pengumpulan penerimaan pajak pusat dan daerah dapat dilakukan secara optimal,” pungkas Ardiyanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengonversi sebanyak 4.000 Account Representative (AR) menjadi Fungsional Pemeriksa Pajak guna mengejar target penerimaan pajak yang naik signifikan pada 2026.

Berdasarkan UU No. 17/2025 tentang APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak senilai Rp2.693,7 triliun. Angka itu naik 40,47% dibandingkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun pada tahun lalu.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan basis penerimaan pajak berdasarkan pengaduan sukarela sekitar Rp1.790 triliun. Selain basis itu, sambungnya, otoritas pajak akan melakukan ekstensifikasi dengan proyeksi Rp560 triliun.

Untuk itu, Bimo menekankan transformasi peran AR menjadi pemeriksa sangat krusial untuk meningkatkan decentralized taxing capacity atau kapasitas pemajakan di tingkat regional.

Pasalnya, kewenangan AR selama ini terbatas pada pengawasan dan imbauan sehingga tidak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memiliki kekuatan eksekusi tagihan.

"AR ini tidak bisa menetapkan SKP. Kalau nanti mereka kita naikkan, difungsionalisasikan sebagai pemeriksa rumpun AR, mereka akan bisa menerbitkan SKP untuk pemeriksaan sederhana kantor maupun pemeriksaan sederhana lapangan, yang selama ini ini ter-neglect-kan [ditelantarkan]," ungkap Bimo di Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa strategi ini merupakan respons atas rendahnya rasio kepatuhan pembayaran masa (monthly payment) wajib pajak. Berdasarkan data DJP, tingkat kepatuhan rutin penyetoran pajak tercatat sangat rendah, yakni hanya berkisar 18% dari total wajib pajak yang seharusnya melakukan pembayaran.

Kondisi ini, sambung Bimo, menunjukkan bahwa ketergantungan pada kepatuhan sukarela semata tidak lagi cukup untuk mengejar target pertumbuhan double digit atau tepatnya 22,9% pada tahun ini.

"Tentu kita uji kepatuhannya dengan penggalian potensi, reminder, counseling, naik dikit kita audit, naik dikit kalau memang bandel terpaksa serius non-compliance, kita masukkan ke penegakan hukum," tegasnya.

Sinergi Data & Syarat RKAB

Selain memperkuat sumber daya manusia di internal, otoritas pajak juga memperketat pengawasan melalui integrasi data dengan 170 instansi, lembaga, asosiasi, dan pemerintah daerah.

Salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah kewajiban tax clearance bagi pelaku usaha pertambangan. Bimo menyebut, DJP tengah merancang regulasi bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM yang menjadikan status kepatuhan pajak sebagai syarat mutlak permohonan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

"2026 insyaallah kami sedang men-drafting regulasi yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tax clearance, untuk sebagai syarat perpanjangan atau permohonan baru RKAB," jelas Bimo.

Tak hanya itu, DJP juga menggandeng Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum untuk menyempurnakan basis data Beneficial Ownership. Langkah ini ditujukan untuk mendeteksi ketidakwajaran dalam aksi korporasi yang kerap digunakan sebagai modus penghindaran pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) akan terus melakukan ekstensifikasi penerimaan negara dengan memperluas jangkauan pengawasan kepada basis pajak yang belum terdata. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk mengejar target penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun pada 2026.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi sepanjang 2025, Kamis (8/1/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi instrumen yang kuat untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan baik untuk wajib pajak (WP) terdaftar maupun belum terdaftar.

Sebab, sebelumnya aturan pengawasan kepatuhan wajib pajak hanya ada dalam tataran Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak. PMK yang diteken langsung oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa diyakini memiliki kekuatan lebih besar dari surat edaran yang bersifat internal untuk kalangan fiskus.

"Kami naikkan supaya ada kepastian hukum, supaya ada konsistensi tata cara pengawasan dan juga penguatan landasan pelaksanaan. Mudah-mudahan dengan pengaturan di level PMK terjadi keseragaman treatment di dalam pengawasan," terangnya, dikutip Minggu (11/1/2026).

Sebagai informasi, pada PMK yang diundangkan pada 31 Desember 2025 lalu itu, pengawasan kepatuhan WP disasarkan kepada WP terdaftar, WP belum terdaftar, serta pengawasan wilayah. Hal tersebut diatur pada pasal 3 ayat (1).

Kemudian, pada pasal 3 ayat (5), pengawasan terhadap WP belum terdaftar meliputi pengawasan dalam pemenuhan kewajiban pendaftaran untuk memeroleh NPWP atau aktivasi NIK sebagai NPWP; pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memeroleh nomor identitas tempat kegiatan usaha; serta pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selanjutnya, pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan (PBB) atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya; pembayaran dan/atau penyetoran pajak; pemotongan dan/atau pemungutan pajak; pelaporan surat pemberitahuan; dan perpajakan lainnya.

Pada pelaksanaan pengawasan WP belum terdaftar, Bimo mengeklaim otoritas pajak kini memiliki basis dan akses data yang semakin luas. Menurutnya, hal itu memberikan kewenangan otoritas untuk memberikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), alias 'Surat Cinta', tidak terbatas kepada WP terdaftar saja.

Akan tetapi, ke depan otoritas juga bisa memberikan SP2DK kepada entitas yang sudah memenuhi persyaratan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang meskipun belum terdaftar di sistem internal DJP.

"Itu ekstensifikasi. Jadi, apabila memang dari jangkauan pengawasan kami menemukan bahwa subyek atau entity itu sudah memenuhi persyaratan subyektif maupun obyektif berdasarkan amanat Undang-Undang Perpajakan, maka kami akan lakukan pengiriman SP2DK atas informasi dan data yang kami punya," kata Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan target penerimaan negara secara umum senilai Rp3.153,6 triliun pada UU APBN 2026. Porsi terbesar adalah penerimaan perpajakan senilai Rp2.693,7 triliun.

Khusus untuk penerimaan pajak, otoritas menargetkan setoran mencapai Rp2.357,7 triliun. Itu mencakup di antaranya pajak penghasilan (PPh) Rp1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,2 triliun, serta pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun.

Selanjutnya, pendapatan pajak lainnya yaitu Rp126,93 triliun, dan pendapatan pajak perdagangan internasional Rp92,4 triliun.

Sebelumnya, pada UU APBN 2025, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun sehingga target pajak tahun ini meningkat 7,69% (YoY). Ini menjadi tantangan karena baseline pertumbuhan lebih rendah akibat realisasi penerimaan pajak 2025 mengalami shortfall Rp271,7 triliun. Dengan demikian, target penerimaan pajak 2026 naik menjadi 22,9%.