Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar modal memiliki peran strategis sebagai motor penggerak investasi yang mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah mengatakan perubahan iklim kini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga merambah aspek sosial dan ekonomi, bahkan menjadi risiko sistemik bagi stabilitas keuangan.

“Perubahan iklim bukan semata risiko lingkungan, namun berkembang menjadi risiko ekonomi dan risiko keuangan yang mengancam stabilitas,” ujarnya saat menjadi keynote speaker dalam Sustainable Finance Fest 2026 di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Deden menegaskan, transisi menuju keuangan berkelanjutan merupakan upaya mitigasi risiko iklim yang bersifat kolektif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bagi industri jasa keuangan, langkah tersebut bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa proses transisi perlu dilakukan secara hati-hati dengan tata kelola yang baik. Menurutnya, risiko akibat stagnasi justru dapat lebih besar dibandingkan risiko dalam proses perubahan.

“Yang dibutuhkan adalah keberanian yang prudent untuk berinovasi dalam merancang produk keuangan hijau dan berkelanjutan, namun tetap disertai kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” jelasnya.

Deden juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berperan aktif dalam mendorong transformasi sektor keuangan. Ia menekankan pentingnya menjadi investor yang tidak hanya mengejar imbal hasil, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari investasi yang dilakukan.

“Setiap rupiah yang diinvestasikan adalah suara untuk masa depan yang lebih baik bagi manusia dan bumi,” katanya.

Dalam mendorong ekosistem keuangan berkelanjutan, OJK telah menerbitkan berbagai kebijakan, seperti taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia dan panduan manajemen risiko iklim.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK R. Joko Siswanto menyampaikan bahwa regulasi tersebut bertujuan mengubah paradigma pelaku industri dari sekadar kepatuhan menjadi kesadaran.

“Nantinya, pasar atau publik yang akan menghukum atau mengapresiasi pelaku usaha dalam menjalankan praktik berkelanjutan,” ujarnya.

Dari sisi pasar modal, Kepala Divisi Pengembangan 2 Bursa Efek Indonesia (BEI) Ignatius Denny Wicaksono menegaskan bahwa bursa berperan sebagai penghubung antara investor dan instrumen investasi hijau.

Menurutnya, pasar modal dapat menjadi motor utama dalam menavigasi investasi berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), sekaligus mempercepat aliran dana ke sektor berkelanjutan.

“Tugas kita adalah menavigasi ESG investment, yaitu bagaimana caranya supaya investor berinvestasi ke sektor yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

BEI telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong investasi hijau, antara lain melalui peningkatan keterbukaan informasi, kerja sama dengan lembaga pemeringkat ESG, peluncuran enam indeks ESG, serta pengembangan beragam produk investasi berkelanjutan.

Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, memaparkan bahwa transisi sektor keuangan ke arah yang lebih berkelanjutan perlu memperhatikan aspek-aspek sosial.

Transisi energi kerap mengabaikan dampak sosialnya, seperti hilangnya lapangan kerja di sektor energi dan pertambangan. Ketika pensiun dini PLTU, misalnya, pemangku kepentingan perlu memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang ikut hilang.

"Ketimpangan manfaat juga perlu menjadi perhatian. Banyak investasi hijau yang hanya menguntungkan korporasi, sementara masyarakat lokal justru menanggung dampaknya—baik dari sisi mata pencaharian maupun konflik lahan," tutur Victoria.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendorong pembentukan generasi muda yang tangguh dan berwawasan keberlanjutan melalui Kuliah Umum yang diberikan oleh Direktur Utama BTN, yang dirangkai dengan Pembekalan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Tahun 2025 di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang pada awal Desember lalu.

Bertempat di Gedung Serba Guna Muladi Dome Kampus Undip Tembalang, acara bertema "Membangun Generasi Tangguh, Cerdas, dan Berintegritas untuk Indonesia Emas 2045" ini diikuti ratusan mahasiswa penerima KIP-K.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu menyampaikan kuliah umum bertajuk "Green Financing in the Digital Era for a Sustainable Economy". Ia menekankan peran strategis perbankan nasional dalam mendukung transisi ekonomi hijau di tengah ancaman perubahan iklim sebagai risiko global terbesar.

"BTN terus mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam strategi bisnis, termasuk melalui pembiayaan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur hijau, dan program inovatif seperti 'Bayar Angsuranmu Pakai Sampahmu'," kata Nixon di Semarang, Senin (1/12).

Nixon menjelaskan, program tersebut tidak hanya mengurangi timbunan limbah rumah tangga, tetapi juga meringankan beban biaya masyarakat penerima KPR bersubsidi melalui penukaran sampah terpilah menjadi poin pembayaran.

Selain itu, BTN juga terus mengembangkan inisiatif keberlanjutan lainnya, antara lain pembiayaan rumah rendah emisi, layanan BTN Digital Store yang sepenuhnya paperless, serta penguatan ekosistem keuangan hijau nasional.

Di kesempatan yang sama, BTN mewujudkan dukungan terhadap Undip dengan menyerahkan sejumlah bantuan berupa 1 unit ambulans Toyota Hiace Commuter, 100 tanaman buah dalam pot untuk penghijauan kampus, serta 1 unit mobil Toyota Rush untuk operasional kampus.

Di kegiatan yang sama, juga dihadirkan narasumber Kepala UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin, dan Etika Mahasiswa (LKDPDEM), Annastasia Ediati yang membawakan materi bertajuk "Mindful KIPK's Student: Membangun Kesehatan Mental untuk Generasi Emas KIP-K"; serta dosen Sekolah Vokasi sekaligus alumni Bidikmisi UNDIP, Abdullah Malik Islam Filardi yang membagikan kisah prestasi dan perjalanan akademiknya.

Keterlibatan dalam acara Undip ini pun mempertegas posisi BTN sebagai mitra strategis perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia unggul, yang juga mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank terbesar Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) memastikan komitmennya untuk mendukung pembiayaan transisi energi di Indonesia melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP), meski inisiatif ini sempat menghadapi ketidakpastian setelah ditinggalkan Amerika Serikat karena perubahan arah kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Head of Sustainable Finance Asia Pacific MUFG Bank, Colin Chen, mengemukakan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar penting dalam bisnis pembiayaan berkelanjutan. Di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat ke-5 dalam bisnis keuangan hijau MUFG dan ke-2 di antara negara-negara Asean.

“Kami meyakini bahwa posisi ini tidak bisa dikesampingkan. Komitmen kami terlihat dari penerbitan obligasi biru pertama di Indonesia, obligasi hijau untuk BUMN, dan pinjaman terkait keberlanjutan [sustainability-linked loan] dan kredit sosial,” kata Colin, Selasa (14/10/2025).

MUFG juga menempati posisi strategis sebagai satu-satunya bank Jepang yang bergabung dalam konsorsium JETP Indonesia. Inisiatif yang lahir pada 2022 dan menaungi International Partners Group (IPG) ini mulanya dipimpin Amerika Serikat dan Jepang untuk memobilisasi pembiayaan transisi senilai US$20 miliar untuk proyek energi bersih dan rendah karbon. Namun, AS hengkang pada 2025 dan posisi kepemimpinannya kini dipegang oleh Jerman.

Colin mengakui pembicaraan awal JETP merupakan momentum yang menantang karena belum ada agenda yang ditetapkan dan kondisi yang diselimuti ketidakjelasan. Terlebih, konsorsium ini melibatkan banyak entitas dari berbagai negara.

Colin menekankan bahwa tantangan utama dalam pembiayaan berkelanjutan di kawasan bukanlah pada aspek teknis, melainkan pada sinkronisasi antara dimensi energi dan sosial dalam setiap kebijakan dan proyek yang dijalankan.

“Dalam setiap diskusi kami dengan pemerintah Indonesia, kami selalu menekankan pentingnya memasukkan aspek sosial dan energi secara bersamaan. Tanpa itu, pembangunan tidak akan berkelanjutan,” ujarnya. Colin menambahkan bahwa pendekatan parsial atau sektoral tidak akan cukup untuk menciptakan dampak yang berarti.

Menurutnya, proses menuju sistem pembiayaan hijau yang utuh memerlukan waktu dan kesiapan untuk belajar dari kesalahan. Ia menilai arah kebijakan Indonesia sudah berada di jalur yang tepat, meskipun implementasinya akan berjalan bertahap.

MUFG sendiri tercatat telah terlibat dalam pembiayaan proyek panas bumi (geothermal). Proyek ini telah memasuki tahap pembiayaan ulang (refinancing) pada tahun ini dan merupakan salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian MUFG.

Selain proyek panas bumi, Colin mengemukakan bahwa MUFG turut terlibat dalam pembicaraan proyek Energy Transition Mechanism (ETM) yang berisi skema pembiayaan untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

“Jika mekanisme itu berjalan dengan baik, ia akan menjadi blueprint bagi proyek-proyek transisi energi berikutnya, sejalan dengan komitmen Indonesia menuju target Net Zero,” kata dia.