Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebaiknya tidak berhenti pada isu tarif, melainkan diperluas ke kerja sama strategis di sektor transisi energi dan teknologi hijau.

Kolaborasi yang lebih dalam di bidang ini dinilai mampu mempercepat hilirisasi berbasis nilai tambah tinggi sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.

Saat dihubungi di Jakarta, Jumat, Yusuf mengatakan Indonesia memiliki keunggulan sumber daya nikel yang menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan yang besar, yakni energi surya dengan kapasitas hingga 3.200 gigawatt dan energi panas bumi sekitar 24 gigawatt.

Di sisi lain, AS dipandang unggul dalam teknologi, pembiayaan, dan ekosistem inovasi.

“Kolaborasi yang lebih dalam di bidang ini bisa mempercepat hilirisasi berbasis nilai tambah tinggi,” ujarnya.

AS sebelumnya terlibat aktif dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) bersama negara-negara maju G7, yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, serta Uni Eropa.

Kemitraan ini diumumkan pada KTT G20 Bali 2022 dengan tujuan mempercepat transisi energi bersih di Indonesia.

Melalui JETP, Indonesia dan mitra internasional berkomitmen menggalang pendanaan sekitar 20 miliar dolar AS dari sumber publik dan swasta untuk mendukung pengurangan emisi sektor ketenagalistrikan, peningkatan bauran energi terbarukan, dan pencapaian target nol emisi bersih pada 2050.

Namun, pada 2025, Amerika Serikat resmi menarik diri dari JETP.

Meski demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa mitra lainnya tetap berkomitmen melanjutkan pendanaan dan kerja sama dalam kerangka JETP.

Yusuf menilai pemerintah Indonesia dapat kembali mengeksplorasi peluang kerja sama di bidang transisi energi dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke AS pada Kamis (19/2).

Presiden Prabowo dijadwalkan terbang ke AS untuk menandatangani dokumen final kesepakatan tarif resiprokal Indonesia–AS bersama Presiden AS Donald Trump setelah penyusunan draf perjanjian rampung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) itu akan dilakukan bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia naik dari US$21,4 miliar menjadi US$21,8 miliar atau setara Rp368 triliun (asumsi kurs Rp16.875 per US$).
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan, dari total angka tersebut, pendanaan yang telah terealisasi mencapai US$3,4 miliar atau Rp57,39 triliun per Januari 2026.
Menurutnya, hal ini mencerminkan kemajuan nyata dari komitmen yang telah disepakati bersama mitra internasional. Komitmen pendanaan itu juga ditandai dengan penandatanganan dan capaian dua program unggulan JETP yang didukung Jerman.
Dua program tersebut yakni Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan Green Bond Development Facility (GBDF).
"Kedua program ini merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman, yang mencerminkan kemitraan strategis yang kuat serta kepercayaan bersama dalam mendorong transisi energi yang berkelanjutan,” kata Airlangga melalui keterangan resmi, Jumat (6/2/2026).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) itu menjelaskan, program GECS difokuskan pada penguatan infrastruktur transmisi listrik. Hal ini guna mendukung integrasi energi terbarukan skala besar.
Sementara itu, GBDF bertujuan memperkuat ekosistem pembiayaan hijau melalui pengembangan pasar obligasi hijau, sosial, dan berkelanjutan di Indonesia.
Airlangga menyebut, program GECS memperoleh dukungan pembiayaan pinjaman konsesional senilai 300 juta euro melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dan KfW Development Bank.
Dia menilai, program ini menjadi sangat penting mengingat Sulawesi tengah berkembang sebagai pusat pertumbuhan utama industri, termasuk kawasan pengolahan nikel dan mineral, smelter, serta ekosistem industri kendaraan listrik.
Sementara itu, GBDF merupakan kemitraan berbasis hibah antara KfW Development Bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Menurutnya, program ini berperan penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau Indonesia.
Hal ini khususnya melalui pengembangan pasar obligasi hijau dan berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kredibilitas penerbitan, serta penguatan kesadaran dan infrastruktur pasar untuk memperluas permintaan dan pasokan investasi berkelanjutan.
Airlangga pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atas penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah yang memastikan kredibilitas dan keberlanjutan pembiayaan proyek JETP.
Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia turut menghargai dukungan pemerintah Jerman serta kontribusi berkelanjutan dari seluruh mitra dalam International Partners Group (IPG) yang dipimpin bersama oleh Jerman dan Jepang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap proyek stratgeis Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat mendukung masa depan energi berkelanjutan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (TEH) dalam Seremoni Pencapaian Proyek JETP)Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (5/02/2026).

“Pada kesempatan ini, saya dengan senang hati menyaksikan sebuah upacara penting yang menandai dua program strategis JETP, yaitu Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan Green Bond Development Facility (GBDF). Kedua program ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman, yang mencerminkan kemitraan strategis yang kuat serta kepercayaan bersama dalam mendorong transisi energi yang berkelanjutan,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Jumat (6/2).

Menko Airlangga menyampaikan bahwa komitmen pendanaan JETP Indonesia sebesar USD21,4 miliar dan telah direalisasikan pendanaan hingga bulan Januari 2026 mencapai sekitar USD3,4 miliar. Hal ini mencerminkan kemajuan nyata dari komitmen yang telah disepakati bersama mitra internasional. Dalam seremoni tersebut juga telah disampaikan penambahan komitmen sekitar USD400 juta untuk menjadikan total komitmen pendanaan JETP Indonesia mencapai sekitar USD21,8 miliar.

Selanjutnya, ditandai pula penandatanganan dan capaian dua program unggulan JETP yang didukung Pemerintah Jerman, yaitu Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan Green Bond Development Facility (GBDF). Program GECS difokuskan pada penguatan infrastruktur transmisi listrik guna mendukung integrasi energi terbarukan skala besar, sementara GBDF bertujuan memperkuat ekosistem pembiayaan hijau melalui pengembangan pasar obligasi hijau, sosial, dan berkelanjutan di Indonesia.

Program GECS memperoleh dukungan pembiayaan pinjaman konsesional senilai EUR300 juta melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dan KfW Development Bank. Program ini menjadi sangat penting mengingat Sulawesi tengah berkembang sebagai pusat pertumbuhan utama industri, termasuk kawasan pengolahan nikel dan mineral, smelter, serta ekosistem industri kendaraan listrik.

Sementara itu, GBDF merupakan kemitraan berbasis hibah antara KfW Development Bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Program ini berperan penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau Indonesia melalui pengembangan pasar obligasi hijau dan berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kredibilitas penerbitan, serta penguatan kesadaran dan infrastruktur pasar untuk memperluas permintaan dan pasokan investasi berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi pendanaan transisi energi lewat Just Energy Transition Partnership (JETP) mencapai 3,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp57,4 triliun hingga Januari 2026.

Dana yang dikucurkan tersebut berasal dari total komitmen pendanaan yang disepakati sebesar 21,8 miliar dolar AS atau Rp368 triliun.

Sebagaimana diketahui, komitmen pendanaan JETP untuk transisi energi Indonesia ditambah 400 juta dolar AS. Oleh karena itu, total komitmen pendanaan naik dari yang sebelumnya 21,4 miliar dolar AS menjadi 21,8 miliar dolar AS.

“Hal ini mencerminkan kemajuan nyata dari komitmen yang telah disepakati bersama mitra internasional,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Jerman sepakat untuk memasukkan dua proyek baru, yakni Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan Green Bond Development Facility (GBDF) untuk mendapatkan pendanaan lewat skema JETP.

Program GECS difokuskan pada penguatan infrastruktur transmisi listrik guna mendukung integrasi energi terbarukan skala besar, sementara GBDF bertujuan memperkuat ekosistem pembiayaan hijau melalui pengembangan pasar obligasi hijau, sosial, dan berkelanjutan di Indonesia.

“Kedua program ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman, yang mencerminkan kemitraan strategis yang kuat serta kepercayaan bersama dalam mendorong transisi energi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Program GECS memperoleh dukungan pembiayaan pinjaman konsesional senilai 300 juta euro melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dan KfW Development Bank. Airlangga memandang program ini penting mengingat Sulawesi Tengah berkembang sebagai pusat pertumbuhan utama industri, termasuk kawasan pengolahan nikel dan mineral, smelter, serta ekosistem industri kendaraan listrik.

Sementara itu, GBDF merupakan kemitraan berbasis hibah antara KfW Development Bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Program ini berperan penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau Indonesia melalui pengembangan pasar obligasi hijau dan berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kredibilitas penerbitan, serta penguatan kesadaran dan infrastruktur pasar untuk memperluas permintaan dan pasokan investasi berkelanjutan.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atas penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah yang memastikan kredibilitas dan keberlanjutan pembiayaan proyek JETP.

Pemerintah turut menghargai dukungan Jerman serta kontribusi berkelanjutan dari seluruh mitra dalam International Partners Group (IPG) yang dipimpin bersama oleh Jerman dan Jepang.

“Semoga kerja sama ini terus menghasilkan proyek-proyek nyata yang memperkuat sistem energi Indonesia, memobilisasi investasi hijau, serta mendukung masa depan energi Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan. Percepatan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar ketersediaan pembiayaan JETP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target net zero emission paling lambat tahun 2060,” tutup dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Dengan tambahan tersebut, total komitmen pendanaan JEPT naik dari 21,4 miliar dolar AS menjadi 21,8 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pendanaan transisi energi dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia akan bertambah sebesar 400 juta dolar AS.

Dengan tambahan tersebut, total komitmen pendanaan JEPT naik dari 21,4 miliar dolar AS menjadi 21,8 miliar dolar AS.

Airlangga ditemui di Jakarta, Kamis, mengungkapkan bank pembangunan asal Jerman, KfW Bankengruppe (KfW Bank), baru saja meneken komitmen investasi untuk dua proyek transisi energi.

"Jerman melalui pembiayaan KfW tadi komitmen menandatangani dua proyek, dan KFW itu komitmen untuk Solar Saguling (PLTS Terapung Saguling)," kata dia.

Selain itu, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa saat ini terdapat lebih dari 20 proyek yang masuk dalam daftar antrean untuk mendapatkan pendanaan JETP.

"Kita punya banyak proyeknya, on the list yang on the pipeline, lebih dari 20 proyek," ucapnya.

Adapun hingga saat ini, Indonesia sudah memperoleh komitmen pendanaan JETP sebesar 21,4 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, Indonesia telah memanfaatkan dana sekitar 3,1 miliar dolar AS.

Sejumlah proyek prioritas telah masuk dalam daftar JETP, baik yang telah siap didanai maupun yang masih menunggu persetujuan pendanaan.

Beberapa proyek yang segera berjalan dengan dukungan JETP antara lain PLTS Terapung Saguling, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di Legok Nangka, pengembangan jaringan transmisi di koridor Sulawesi, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sumatra Selatan, serta program de-dieselization.

Dari total pendanaan 21,4 miliar dolar AS itu, 11 miliar dolar AS dari International Partners Group (IPG) dan 10 miliar dolar AS dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Untuk mempercepat pengembangan energi bersih, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH). Satgas ini bertugas mempercepat implementasi JETP, termasuk pengembangan JETP 2.0, guna mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut negosiasi dagang dengan sejumlah negara mitra serta reformasi pasar modal menjadi andalan untuk meyakinkan peluang investasi di Indonesia kepada para investor hingga tingkat global.

Hal tersebut di antaranya disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari pertama Indonesia Economic Summit (IES) yang diselenggarakan Indonesia Business Council (IBC), Selasa (3/2/2026).

Di depan para pengusaha nasional maupun global yang hadir pada forum tersebut, Airlangga memaparkan berbagai indikator makro ekonomi Indonesia maupun kemajuan dalam negosiasi perdagangan. Dia menyebut sebagian besar free trade agreement ini sudah diselesaikan, termasuk dengan Amerika Serikat (AS) yang mana sejumlah barang dari Indonesia dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan sebelumnya yaitu 19%.

"Sebagian besar negosiasi perdagangan telah diselesaikan, dengan Kanada, dengan UE, dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), dan kami sedang dalam proses menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat," ungkap Airlangga di Hotel Shangri-La, Jakarta, dikutip dari siaran pers, Selasa (3/2/2026).

Tidak hanya itu, Menko Perekonomian sejak 2019 tersebut memaparkan bahwa bersama negara-negara G20, Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$21,4 miliar. Sebesar US$3,5 miliar di antaranya sudah dimanfaatkan.

Australia, lanjut Airlangga, juga menyatakan rencananya berinvestasi di Indonesia. Mitra investasi dari negara tetangga lain di tingkat regional, seperti Sarawak Air Malaysia juga diajak untuk berkolaborasi dalam membuka konektivitas transportasi guna mendukung destinasi pariwisata di luar Jakarta dan Bali.

Selain itu, Indonesia dengan Singapura bekerja sama dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus dan program digital. “Ini berarti ada banyak modal dalam pipeline yang siap untuk diinvestasikan di Indonesia," terang mantan Menteri Perindustrian itu.

Selain negosiasi dagang, Airlangga turut memaparkan agenda reformasi pasar modal yang baru saja diluncurkan Indonesia. Hal ini dilakukan usai ultimatum Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) terhadap penurunan (downgrade) rating pasar saham RI yang memicu trading halt dua kali berturut-turut.

Agenda reformasi pasar modal itu, tuturnya, fokus pada empat pilar, yaitu efisiensi, transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum. "Hingga pagi ini, pasar modal telah kembali ke zona hijau, yang menandakan respons pasar yang positif," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid dalam sambutannya menekankan kehadiran IES 2026 menjadi platform strategis untuk membangun kepercayaan investor di tengah dunia yang penuh dengan 'multiple layers of unknowns' (ketidakpastian yang berlapis).

“Tujuan kami adalah memastikan Indonesia tetap atraktif, kompetitif, dan produktif. Fokus kami tertuju pada tiga pilar utama yakni Kepastian (Certainty), Kapabilitas (Capability), dan Modal (Capital),” tegas Arsjad.

Terdapat berbagai inisiatif yang dilakukan dalam IES 2026, salah satunya peluncuran Business 57+ (B57+) Asia-Pacific Regional Chapter. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas ekonomi antarnegara Islam dan mitra strategisnya, dengan Indonesia diposisikan sebagai simpul utama kerja sama di kawasan Asia-Pasifik.

Presiden Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) Abdullah Saleh Kamel dalam sambutannya menyampaikan, peluncuran B57+ merupakan inisiatif kolektif yang didedikasikan untuk masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

”Dunia usaha, investasi, perdagangan, dan keuangan, dapat memainkan peran utama dalam memajukan masyarakat kita. Visi ini sejalan dengan komitmen para pemimpin politik di negara-negara seperti Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Turki, dan Pakistan yang secara aktif berupaya memberdayakan sektor swasta melalui reformasi legislatif dan infrastruktur digital,” kata Abdullah.

Adapun Chief Economist IBC Denni Purbasari mengatakan, Indonesia menjadi daya tarik untuk meraih investasi global lantaran merupakan negara demokrasi dengan penduduk muda yang besar. Posisi itu diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil di sekitar 5,1% sampai 5,2%.

“Komitmen pemerintah terhadap openness dan reform, kestabilan ekonomi makro dan politik, menjadi faktor yang menarik bagi investor asing untuk masuk, baik melalui direct investment maupun portofolio,” kata Denni.

Sejumlah program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesehatan, menambah peluang kemitraan antara pelaku bisnis dalam negeri dengan investor global.

Menurut Denni, sektor yang menarik tidak hanya terkait rantai pasok kendaraan listrik. Sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan, energi terbarukan, kesehatan, jasa keuangan bahkan pendidikan turut dinilai menjadi sektor yang menarik.

Sebagai informasi, IES adalah forum ekonomi tahunan yang diselenggarakan IBC untuk membedah tren ekonomi, prioritas strategis, dan arah masa depan Indonesia dalam rantai pasok global.

IES 2026 menghadirkan delegasi dari lebih dari 50 negara untuk mendiskusikan peluang investasi dan tantangan ekonomi struktural Indonesia di tengah dinamika pasar global.

Forum yang diselenggarakan pada 3 dan 4 Februari 2026 itu mempertemukan pemimpin pemerintahan, dunia usaha, investor global, dan organisasi internasional dari berbagai negara seperti Singapura, Australia, Jepang, Inggris, China hingga negara-negara Eropa dan Asia Tengah.

IBC melihat bahwa kehadiran delegasi internasional yang luas menunjukkan bahwa minat investor global terhadap pasar Indonesia tetap ada.

Berbagai bencana ekologi yang disebabkan krisis iklim telah terjadi di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bencana ekologi menjadi sinyal bahwa krisis iklim benar-benar telah terjadi. Salah satu penyebab krisis iklim adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) dari penggunaan energi fosil. Upaya transisi energi menjadi sangat penting untuk segera dilakukan.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki peran penting dalam transisi energi. Indonesia adalah pengekspor batu bara, yang emisinya menyebabkan krisis iklim. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi negara yang sangat tergantung dengan energi fosil. Dengan demikian, keberhasilan transisi energi Indonesia, bukan hanya berdampak positif bagi upaya mitigasi GRK secara internasional tapi juga nasional.

Pada 2022 silam, sempat muncul optimisme bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan melakukan transisi energi. Saat itu, Indonesia meluncurkan skema pendanaan transisi energi yang bernama JETP (Just Energy Transition Partnership) di ajang KTT G20. Tapi seiring berjalannya waktu, optimisme itu berangsur-angsur meredup. Potensi konflik kepentingan segelintir elite di industri fosil, baik migas dan batu bara, menyebabkan komitmen transisi energi berjalan mundur.

Potensi konflik kepentingan dalam kebijakan energi Indonesia pun mendapat sorotan di tingkat internasional. Tahun 2025, di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim Conference of the Parties (COP) 30 di Brasil, koalisi masyarakat sipil internasional memberikan Fossil of the Day Awards kepada Indonesia karena menempatkan pelobi industri fosil dalam daftar delegasi resmi.

Potensi konflik kepentingan itu diawali dengan penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Perubahan Iklim. Ia adalah adik kandung Prabowo Subianto. Rekam jejak Hashim Djojohadikusumo adalah seorang pebisnis di sektor industri ekstraktif. Catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan bahwa Hashim Djojohadikusumo sebagai pemilik Grup Arsari, perusahaan induk dari bisnis yang di antaranya bergerak di tambang timah dan energi terbarukan.

Dari awal sudah muncul kritik dari penggiat lingkungan hidup atas penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim tersebut. Kritik itu kemudian diredam dengan narasi bahwa penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai utusan khusus presiden untuk perubahan iklim dapat membawa harapan percepatan transisi energi. Narasi itu diperkuat dengan berbagai pidato Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo di forum internasional yang berjanji akan lebih ambisius dalam pengembangan energi terbarukan dan mempercepat penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dibandingkan era Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).

Seiring berjalannya waktu, narasi itu kehilangan relevansi. Bagaimana tidak, Hashim Djojohadikusumo di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia, pada awal Desember 2025 lalu, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia hanya akan melakukan phase-down (pengurangan), bukan phase-out (penghentian) energi fosil. Seperti halnya Presiden Prabowo Subianto yang sering menggunakan framing nasionalisme, kebijakan phase-down tersebut juga menggunakan framing ketahanan energi.

Hampir dalam waktu bersamaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengumumkan keputusan pemerintah membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sulit untuk tidak menduga bahwa pembatalan pensiun dini PLTU Cirebon-1 ini memperkuat kebijakan phase-down energi fosil yang ditegaskan Hashim Djojohadikusumo sebelumnya.

Baik Airlangga Hartarto dan Hashim Djojohadikusumo memberikan pesan kuat bahwa kepentingan bisnis energi fosil untuk terus mengakumulasi laba, lebih penting untuk diselamatkan daripada umat manusia dari ancaman bencana iklim. Ini tentu indikasi kuat bahwa transisi energi di Indonesia tengah berjalan mundur.

Potensi Konflik Kepentingan

Kebijakan phase-down energi fosil dan pembatalan pensiun dini PLTU Cirebon-1 pun menggunakan narasi yang sama, yaitu ketahanan energi dan ekonomi nasional. Pertanyaannya kemudian adalah benarkah kebijakan phase-down energi fosil dan pembatalan pensiun dini PLTU Cirebon-1 untuk ketahanan energi nasional atau ada kepentingan lain?

Pertanyaan itu penting karena pada 2025 media Bloomberg Technoz dan beberapa media ekonomi nasional lainnya memberitakan bahwa Arsari Group, perusahaan yang pernah dikaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo, telah menandatangani kesepakatan akuisisi hak partisipasi blok migas di Laut Natuna, yakni Blok Duyung. Langkah bisnis Arsari Group ini memperkuat sinyal bahwa transisi energi di Indonesia sedang berjalan mundur. Apakah ini bagian dari potensi konflik kepentingan dalam kebijakan energi dan iklim di Indonesia?

Sebagai Utusan Khusus, Hashim Djojohadikusumo adalah wajah Indonesia dalam kebijakan transisi energi Indonesia di tingkat internasional. Bagaimana publik bisa yakin bahwa narasi phase-down energi fosil adalah murni demi ketahanan energi nasional, dan bukan untuk menjamin kepentingan ekonomi elite yang bermain di bisnis energi fosil?

Lantas bagaimana dengan pembatalan pensiun dini PLTU Cirebon-1, apakah ada potensi konflik kepentingan di dalamnya? Riset dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa Sebanyak 20 proyek PLTU dari seluruh Indonesia telah ditelusuri oleh ICW. Sedikitnya 10 orang terkaya se-Indonesia berada di balik proyek pembangkit listrik.

Selain itu, PLTU batu bara adalah bagian dari hulu dari industri ekstraktif batubara. Data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan bahwa para pebisnis besar tambang dan energi, termasuk batu bara ada di lingkar kekuasaan politik. Para pebisnis besar itu selalu mendekat di lingkaran calon presiden setiap perhelatan pemilihan presiden (pilpres). Ini mengindikasikan besarnya potensi konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan publik, ketika para kandidat yang memiliki bisnis batu bara atau didukung oleh para pebisnis energi fosil itu terpilih menjadi presiden.

Potensi konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan bisnis, berpotensi mempengaruhi kewajiban profesional seorang pejabat publik. Ketika pembuat kebijakan juga pernah menjadi pemain besar di sektor bisnis ekstraktif yang seharusnya dikurangi perannya, maka objektivitas kebijakan tersebut akan dipertanyakan.

Wajar bila publik internasional akan melihat Indonesia sedang bermain di “dua kaki”. Di satu sisi meminta dukungan pendanaan internasional untuk transisi energi, namun di sisi lain elite di lingkaran inti kekuasaan justru memperdalam ketergantungan pada energi fosil. Ini mengirimkan sinyal yang membingungkan bagi arah pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Jika risiko ini meningkat komitmen transisi energi Indonesia akan dinilai sekedar omon-omon alias lip service (omong kosong).

Menyelamatkan Komitmen Transisi Energi Indonesia

Tidak ada pilihan lain selain memperbaiki komitmen transisi energi Indonesia. Komitmen transisi energi harus dibersihkan dari munculnya potensi konflik kepentingan segelintir elite. Terkait dengan itu standar tata kelola yang baik harus diterapkan dalam kebijakan transisi energi Indonesia.

Selagi belum terlambat, setidaknya ada dua cara untuk memperbaiki komitmen transisi energi Indonesia. Pertama, Recusal (pengunduran diri). Hashim Djojohadikusumo, yang juga adik kandung Prabowo Subianto, harus berbesar hati untuk mengundurkan diri dari posisi utusan khusus presiden terkait perubahan iklim. Ini penting dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan karena hampir seluruh aspek perubahan iklim bersentuhan dengan bisnis industri ekstraktif. Pengunduran diri Hashim juga menjadi pijakan awal untuk menyelamatkan komitmen transisi energi Indonesia.

Kedua, memperkuat mandat yang berbasis sains, bukan kepentingan elite. Kebijakan iklim, termasuk transisi energi harus memiliki roadmap yang didelegasikan kepada lembaga teknokratis murni dengan transparansi data yang bisa diakses publik. Keterbukaan data dan informasi memungkinkan publik, sebagai pembayar pajak, untuk terlibat aktif sejak dalam perencanaan kebijakan iklim dan transisi energi. Ini diperlukan untuk meminimalisasi intervensi segelintir elite yang kebetulan berada di lingkar kekuasaan.

Tanpa mengakhiri potensi konflik kepentingan, komitmen transisi energi Indonesia berjalan mundur. Kita tidak bisa mengandalkan niat baik elite politik yang tampaknya sudah menormalisasi potensi konflik kepentingan ini. Publik harus bersuara mendesak pengambil kebijakan di negeri ini untuk menyelamatkan komitmen transisi energi Indonesia.

Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) meluncurkan Laporan Tematik Transisi Energi Berkeadilan. Laporan ini merupakan dokumen teknis sebagai bagian dari pembaruan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan atau CIPP) Indonesia 2023.

Laporan yang diluncurkan pada 18 Desember 2025 ini menjadi panduan dalam memastikan peralihan menuju pembangkit listrik yang lebih bersih dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan inklusivitas bagi masyarakat yang terdampak oleh perubahan struktural di sektor energi.

Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Prioritas, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan penyelarasan kebijakan transisi energi dengan strategi ekonomi Indonesia secara lebih luas.

Peter Rajadiston, Minister-Counsellor Development Inggris di Indonesia, menyambut peluncuran laporan tersebut sebagai langkah penting menuju perencanaan yang lebih transparan dan berbasis bukti. Ia menegaskan kembali dukungan kuat Pemerintah Inggris terhadap transisi energi Indonesia. Ia juga menekankan energi bersih akan menjadi pilar utama Kemitraan Strategis Inggris–Indonesia, yang dijadwalkan akan diluncurkan pada Januari 2026.

Menurutnya, Inggris telah lama menjadi mitra Indonesia dalam transisi energi, melalui dukungan terhadap pengembangan kebijakan, penguatan kapasitas, dan kerja sama teknis.

"Seiring persiapan peluncuran Kemitraan Strategis Inggris–Indonesia, energi bersih dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi inti dari kemitraan tersebut. Energi bersih akan menciptakan lapangan kerja, menjaga kemajuan ekonomi, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional,” ujar Rajadiston, dalam siaran pers, Rabu (24/12).

Paul Butarbutar, Kepala Sekretariat JETP Indonesia, menyoroti peran studi ini dalam memperkuat implementasi Kerangka Transisi Energi Berkeadilan (Just Transition Framework) sebagai bagian dari pembaruan dokumen CIPP.

Acara peluncuran laporan tersebut juga ditandai dengan penyerahan Laporan Tematik Transisi Energi Berkeadilan dari Sekretariat JETP kepada Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kedutaan Besar Inggris.

Acara yang diselenggarakan di Jakarta ini dihadiri perwakilan dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), kelompok masyarakat sipil, serta lembaga pembangunan. Diskusi-diskusi yang berlangsung selama acara menyoroti penguatan pemahaman terhadap Kerangka Transisi Energi Berkeadilan Indonesia, khususnya Standar 9, yang mencakup diversifikasi dan transformasi ekonomi di wilayah-wilayah yang tengah menjalani transisi energi.

Pemaparan Studi Uji Coba Transisi Energi pada PLTP dan PLTB

Dalam rangkaian acara tersebut, turut diselenggarakan sesi pemaparan mengenai studi uji coba penerapan Kerangka Transisi Energi Berkeadilan pada proyek panas bumi (PLTP) di Dieng dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Jeneponto. Temuan dari studi ini menunjukkan sejumlah peluang, antara lain potensi pertumbuhan sektor jasa lokal dan pertambahan nilai pada rantai produksi pertanian.

Di sisi lain, studi ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, termasuk dampak terhadap ketenagakerjaan. Temuan awal tersebut menegaskan pentingnya konsultasi berkelanjutan dan perencanaan yang realistis di wilayah yang terdampak proses transisi energi bersih.

Selain sesi pemaparan, pembahasan berlanjut dengan diskusi panel yang menghadirkan para narasumber antara lain, Dina Nurul Fitria, anggota Dewan Energi Nasional (DEN); Sahat Simangunsong yang mewakili Direktorat Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Hendra Iswahyudi, Pelaksana Tugas Direktur Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM.

Para panelis menegaskan transisi energi Indonesia harus dipandang sebagai proses pembangunan yang berkeadilan dan terintegrasi, yang menyeimbangkan ketahanan energi dengan tujuan dekarbonisasi. Mereka juga menekankan pentingnya pengarusutamaan prinsip transisi berkeadilan dalam kerangka kebijakan energi nasional, termasuk ketentuan terkait keadilan sosial, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan mitigasi risiko transisi seperti aset-aset yang kehilangan nilai ekonomi (stranded assets).

Berkaca dari pembelajaran proyek panas bumi, tenaga bayu, dan energi terbarukan terdesentralisasi, diskusi panel juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan pengembangan energi terbarukan dengan kondisi ekonomi lokal, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan hasil pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Acara peluncuran ditutup dengan pidato oleh Farah Heliantina, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang diwakili oleh Analis Kebijakan Senior, Dwi Septi Cahyawati. Dalam pidatonya, ia menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memastikan transisi energi menghasilkan dampak yang inklusif dan berkeadilan.

“Transisi berkeadilan harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal seiring dengan berkembangnya sistem energi. Diversifikasi dan transformasi ekonomi memberikan peluang bagi seluruh wilayah untuk maju bersama dan berbagi manfaat dari masa depan energi Indonesia,” kata Farah.

Belém di Brasil kini kembali ke ritme kesehariannya. Kota yang sebulan lalu dipenuhi delegasi, negosiator, dan pakar dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) telah meninggalkan hiruk-pikuk pertemuan global tersebut. Di tengah lambannya kemajuan dan berlarutnya perbedaan pandangan antarnegara, Indonesia menjadi sorotan usai menerima predikat “Fossil of the Day”, sebuah sindiran atas ketertinggalan komitmen dalam agenda iklim global.

Transisi energi di Indonesia sejak awal memang tidak sederhana. Meski negeri ini kaya potensi energi terbarukan, perekonomian nasional masih sangat bergantung pada batu bara, baik dari sisi lapangan kerja, kepentingan ekonomi, maupun pengaruh politik. Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership atau JETP), yang diluncurkan pada 2022 dengan antusiasme tinggi, dipandang sebagai penopang kemajuan transisi energi nasional. Namun, hingga kini JETP masih menghadapi tantangan serius dalam menegakkan aspek keadilan. Padahal, keadilan bukan sekadar kata, melainkan roh utama kemitraan ini, yang kini berisiko terpinggirkan dalam praktik implementasinya.

Titik Buta dalam Transisi Energi

Pengembangan energi terbarukan memang krusial, tetapi transisi energi memiliki titik buta mendasar. Transisi bukan sekadar mengganti batu bara dengan sumber energi yang lebih bersih, melainkan juga menyangkut manusia, wilayah, dan keberlanjutan mata pencaharian. Daerah penghasil batu bara selama ini sangat bergantung pada royalti untuk membiayai sekolah, fasilitas kesehatan, dan layanan publik dasar. Di Kalimantan Timur, misalnya, sekitar 62% pendapatan pemerintah provinsi masih bersumber dari sektor batu bara. Ribuan pekerja menggantungkan hidup pada rantai nilai batu bara, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar tambang dan pembangkit listrik selama puluhan tahun menyerap manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

Transisi yang berkeadilan seharusnya melindungi kelompok-kelompok ini. Namun, dalam praktik saat ini, prinsip keadilan belum benar-benar diimplementasikan untuk memastikan pekerja yang terdampak memiliki jaring pengaman yang kuat dan peningkatan kapasitas agar tetap relevan dalam mendukung program transisi energi. Meski tercantum dalam berbagai dokumen, konsep keadilan belum secara nyata membentuk arah kebijakan yang memiliki daya dorong yang efektif untuk memastikan prinsip keadilan bisa berjalan. Hal ini disebabkan karena Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), yang memuat kerangka keadilan dalam implementasi JETP, belum dilembagakan sebagai sebuah kebijakan yang mengikat.

Tantangan ini diperumit oleh pandangan sejumlah penyandang dana utama dalam kelompok kerja JETP yang tidak menganggap biaya yang timbul akibat pekerja batu bara yang terdampak sebagai bagian dari tanggung jawab program. Padahal, rantai pasok batu bara sangat panjang, mencakup pertambangan, pencampuran, penimbunan, pengadaan, logistik, hingga distribusi ke pembangkit listrik atau pasar ekspor. Walaupun pengembangan energi terbarukan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, banyak di antaranya tidak sesuai dengan keterampilan pekerja batu bara yang terdampak, sehingga proses peralihan menjadi semakin sulit direalisasikan.

Tanpa perencanaan yang matang, distribusi beban dan manfaat transisi energi berisiko menjadi timpang. Wilayah penghasil batu bara dapat mengalami penurunan pendapatan, para pekerja kesulitan membangun kembali mata pencaharian, dan masyarakat sekitar menghadapi tekanan sosial.

Tantangan Kelembagaan dan Sinkronisasi Target

Transisi berkeadilan juga menuntut institusi yang kuat dan stabil untuk mampu merencanakan kebijakan jangka panjang serta mengoordinasikan lintas sektor. Namun, struktur tata kelola JETP di Indonesia masih menjadi tantangan. Sekretariat JETP belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator. Basis hukum ini jauh lebih lemah dibandingkan Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden, sehingga kewenangannya terbatas.

Kondisi tersebut membuat Sekretariat JETP tidak memiliki kekuatan untuk memastikan Kementerian atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengikuti jalur transisi yang disepakati, maupun menjamin keselarasan antara rencana nasional dan komitmen internasional. Pada praktiknya, keputusan Sekretariat sangat bergantung pada dinamika internal pemerintah Indonesia dan International Partners Group.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah target yang tidak tertanam dalam kebijakan nasional. JETP menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 34% pada 2030. Namun, target ini tidak tercermin dalam dokumen kebijakan yang mengikat seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). PLN sebagai aktor utama sektor ketenagalistrikan tetap berpegang pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang belum sepenuhnya mencerminkan ambisi JETP. Akibatnya, Indonesia seolah menjalankan dua jalur transisi secara paralel: tampak progresif di tingkat internasional, namun cenderung mencari aman di tingkat domestik.

Mengubah JETP Menjadi Aksi Nyata

Transisi energi bukan lagi pilihan bagi Indonesia. Ketergantungan berkelanjutan pada bahan bakar fosil diperkirakan dapat menyebabkan sekitar 156 ribu kematian dini dan kerugian ekonomi hingga USD 109 miliar akibat polusi udara dari 2026 hingga pembangkit terakhir berhenti beroperasi pada 2050. Peralihan menuju energi bersih menjadi keniscayaan. Namun, mengabaikan aspek keadilan justru berpotensi memicu resistensi, memperlebar ketimpangan, dan melemahkan kepercayaan publik.

Paket pendanaan JETP senilai US$19,6 miliar menghadirkan peluang penting di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan transisi energi Indonesia. Agar benar-benar transformatif, tata kelola dan pembiayaan JETP harus lebih koheren. Sekretariat dan kerangka keadilan perlu diperkuat secara hukum, sementara target JETP harus terintegrasi penuh ke dalam kebijakan nasional yang mengikat. Pembiayaan juga tidak boleh hanya terfokus pada proyek pembangkit skala besar, tetapi perlu menjangkau inisiatif energi terbarukan berbasis komunitas agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih awal oleh wilayah penghasil batu bara dan daerah dengan akses energi terbatas.

Pada saat yang sama, dimensi manusia tidak boleh terpinggirkan. Pekerja dan masyarakat lokal membutuhkan program peningkatan keterampilan dan penguatan kapasitas agar mampu beralih ke lapangan kerja hijau yang mulai tumbuh. Wilayah yang selama ini bergantung pada batu bara memerlukan strategi diversifikasi ekonomi yang terstruktur, disertai perlindungan sosial yang memadai. Hal ini menuntut koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan tim JETP untuk menyempurnakan rencana transisi serta memastikan sumber daya dialokasikan secara tepat di tingkat tapak. Di sisi lain, setiap proyek energi terbarukan juga harus menerapkan standar perlindungan sosial dan lingkungan yang ketat agar transisi energi tidak sekadar mengganti sumber energi, tetapi juga menghindari reproduksi ketimpangan lama.

Pada akhirnya, pasca-COP30, pertanyaan tentang keadilan dalam transisi energi Indonesia masih terbuka. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan apakah JETP mampu menjadi instrumen perubahan yang adil, atau justru menambah jurang ketimpangan. Satu hal yang jelas, keadilan tidak bisa ditempatkan di akhir proses; ia harus menjadi fondasi sejak langkah pertama.

Laporan Just Energy Transition Partnership (JETP) menyebut Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$ 31 miliar (Rp 518,2 triliun, kurs Rp 16.720/US$) pada tahun 2030, dan total US$ 92 miliar (Rp 1.538 triliun) pada tahun 2050, untuk membiayai peralihan ke energi yang lebih ramah lingkungan di sektor pembangkit listrik mandiri (captive power).

Sektor pembangkit listrik mandiri, yang mencakup pembangkit listrik yang dikembangkan oleh industri untuk penggunaan sendiri, telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, khususnya di kawasan industri nikel.

Sekretariat JETP Indonesia memperkirakan kapasitas pembangkit listrik mandiri mencapai 25,9 GW pada tahun 2024. Lebih dari 75% dari pembangkit listrik mandiri ditenagai oleh batu bara. Hampir 11 GW kapasitas saat ini berada dalam berbagai tahap pengembangan, dan sebagian besar proyek tersebut juga akan menggunakan batu bara.

Menurut laporan JETP, investasi yang diperkirakan hingga tahun 2030 difokuskan pada penerapan energi terbarukan dan penyimpanan baterai, yang dipimpin oleh tenaga surya fotovoltaik dan tenaga air. Laporan tersebut juga merekomendasikan peralihan ke gas sebagai bahan bakar dalam beberapa kasus, membuat sistem lebih efisien dan meningkatkan integrasi energi terbarukan.

“Akibatnya, pada tahun 2030, energi terbarukan diproyeksikan akan mencakup 34% dari pembangkit listrik mandiri, meningkat dari 9% pada tahun 2024, dengan pangsa ini meningkat menjadi 55% pada tahun 2040 dan lebih dari 80% pada tahun 2050,” kata laporan JETP, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (18/12).

JETP menambahkan adopsi energi terbarukan akan mencapai pengurangan emisi karbon sebesar 75% pada tahun 2030 dibandingkan dengan skenario dasar.

Sektor Pembangkit Listrik Mandiri Awalnya Dikecualikan dari Strategi Dekarbonisasi

Sektor pembangkit listrik mandiri awalnya dikecualikan dari rencana kebijakan dekarbonisasi Indonesia tahun 2023 di bawah JETP, yang dibentuk sebagai inisiatif pendanaan yang didukung G7 untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi karbon. Awal tahun ini, Amerika Serikat (AS) menarik diri dari kesepakatan JETP dengan Indonesia, Afrika Selatan, dan Vietnam.

Laporan Skenario Pembangkit Listrik Mandiri JETP bukanlah dokumen yang mengikat, tetapi biasanya diproduksi dalam koordinasi dengan pejabat pemerintah.

Indonesia, salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, telah mendapatkan komitmen lebih dari US$ 20 miliar (Rp 334,33 triliun) dalam janji pendanaan di bawah skema JETP, tetapi implementasinya berjalan lambat.

"Karena dana JETP hanya mewakili sebagian kecil dari total kebutuhan investasi, mewujudkan prospek tersebut bergantung pada mobilisasi pendanaan yang jauh lebih besar dari berbagai sumber modal," kata laporan itu.

Secara terpisah, Sekretariat JETP memperkirakan dibutuhkan investasi sebesar US$ 97 miliar (Rp 1.621,5 triliun) untuk dekarbonisasi sektor listrik utama Indonesia yang terhubung ke jaringan listrik pada tahun 2030.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan permintaan prioritas proyek dari para mitra Just Energy Transition Partnership (JETP) kepada Indonesia. Ia menyebut tiga kelompok proyek yang dinilai penting untuk segera dipercepat. Mitra internasional meminta percepatan solar rooftop, pengembangan lanjutan energi terbarukan, serta percepatan pengadaan dan tender proyek energi bersih yang dinilai memiliki dampak cepat terhadap bauran energi nasional.

“Mereka meminta agar pertama prioritisasi daripada Solar Rooftop. Yang kedua terkait dengan rencana lanjutan daripada renewable energy yang lain,” ujar Airlangga.

Sejalan dengan permintaan tersebut, komitmen pendanaan JETP untuk Indonesia juga meningkat. Komitmen awal yang mencapai US$ 20 miliar kini bertambah menjadi US$ 21,4 miliar, mencerminkan kepercayaan negara mitra dan lembaga keuangan global terhadap arah transisi energi Indonesia.

Airlangga menyampaikan bahwa sebagian komitmen itu telah masuk ke Indonesia. Total dana yang dimobilisasi melalui skema JETP mencapai US$ 3,1 miliar, atau sekitar Rp 51,8 triliun, dari total komitmen yang telah diperbarui. Dana tersebut mulai bergerak ke sejumlah proyek energi bersih yang telah memenuhi kesiapan teknis.

“Dan dana yang dari US$ 20 billion (komitmen awal JETP ke RI) yang sudah dimobilisasi adalah US$ 3,1 miliar,” katanya.

Ia juga menjabarkan proyek-proyek yang berada dalam pipeline pendanaan JETP. Sejumlah proyek telah disiapkan sebagai bagian dari implementasi transisi energi, mulai dari pengembangan jaringan transmisi hingga pembangkit energi terbarukan.

“Beberapa project yang sudah ada adalah Green Corridor Sulawesi, program De-dieselisasi, kemudian program Geothermal di Sumatera, kemudian dengan kombinasi AZEC juga ada project Waste to Energy,” jelasnya.

JETP sendiri merupakan skema pendanaan internasional yang dirancang untuk membantu negara berkembang mempercepat peralihan dari pembangkit fosil khususnya PLTU batu bara ke energi terbarukan. Negara-negara anggota International Partner Group (IPG) seperti Jepang, Jerman, Inggris, Kanada, Italia, Prancis, Denmark, dan Uni Eropa menyediakan pendanaan, pinjaman lunak, serta dukungan teknis. Lembaga seperti GFANZ, ADB, World Bank, KfW, dan GIZ turut terlibat dalam penyediaan pembiayaan dan bantuan teknis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia kini meningkat menjadi US$21,4 miliar.

Peningkatan komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama para duta besar negara anggota International Partner Group (IPG), perwakilan Uni Eropa, lembaga keuangan internasional, dan mitra transisi energi lainnya di Jakarta, Jumat (6/12/2025).

“Dana untuk Indonesia komitmennya 20 miliar dan sekarang sudah meningkat menjadi 21,4 miliar, di mana 11 miliar dari IPG dan 10 miliar dari GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero),” ujarnya.

Airlangga menyampaikan bahwa tambahan komitmen tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan mitra internasional terhadap proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia.

Ia menyebut tiga kelompok proyek yang diminta JETP, mulai dari prioritisasi solar rooftop, rencana lanjutan pengembangan energi terbarukan, hingga percepatan proses pengadaan dan tender untuk proyek-proyek energi bersih. Ketiga sektor ini dinilai memiliki dampak cepat terhadap bauran energi nasional.

“Mereka meminta agar, pertama, prioritisasi solar rooftop. Yang kedua terkait dengan rencana lanjutan dari renewable energy lainnya yang sudah masuk dalam RUPTL PLN,” ucapnya.

Oleh karenanya, Airlanggan mendorong agar proses proyek di RUPTL tender segera dibuka untuk menopang rencana besar yang memasukkan 52,9 EBT. Permintaan mitra internasional tersebut menegaskan bahwa proyek-proyek yang memiliki tingkat kesiapan tinggi harus segera diproses agar aliran dana JETP dapat digunakan secara efektif.

Pada saat yang sama, Airlanggan juga membocorkan beberapa proyek yang sudah mendapat lampu hijau juga dinilai sejalan dengan arah permintaan mitra.

"Proyek antara lain proyek Saguling ya untuk Floating PV. Kemudian Geothermal antara lain Legok... Muara Laboh. Kemudian yang untuk PLTSA contohnya Legok Nangka. Dan kemudian juga ada transmission di Sumatera... Sulawesi Corridor. Kemudian pembangkit listrik tenaga angin ya itu di Sulawesi Selatan. Di-dieselisasi juga dilakukan," tutupnya.