Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi hingga bulan ketiga 2026. Pada periode ini, sebanyak 6 BPR/BPRS telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga kuartal I/2026, LPS telah menetapkan status simpanan sebesar Rp1.462,68 miliar untuk 34.498 rekening. Rincian penetapan status simpanan layak bayar (SLB) yakni 34.493 rekening atau setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

Kemudian, nominal simpanan layak bayar mencapai Rp1.462,67 miliar. Jumlah itu setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

“Atas penetapan status SLB tersebut, sampai dengan kuartal I/2026, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp299,09 miliar atas 33.707 rekening kepada nasabah pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026,” tulis LPS dalam Laporan Kelembagaan LPS Kuartal I/2026 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026).

Lembaga itu menuturkan, pembayaran dilakukan dengan memperhitungkan batas maksimum penjaminan sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank.

Selain itu, LPS juga melakukan set-off terhadap kewajiban nasabah kepada bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Hingga Maret 2026, LPS menangani sejumlah BPR/BPRS berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR). Terdapat 6 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK pada periode tersebut.

Adapun LPS masih melaksanakan likuidasi atas 18 BPR/BPRS yang Cabut Izin Usaha (CIU) pada 2023 sampai dengan 2026. Selanjutnya sampai dengan akhir Maret 2026, terdapat 4 BPR/BPRS selesai dilikuidasi dengan rata-rata penyelesaian selama 20 bulan.

Simpanan Bank Umum Tumbuh

Sepanjang kuartal I/2026, LPS mencatat jumlah bank mencapai 1.577 bank. Rinciannya, 105 bank umum dan 1.472 BPR/BPRS. Merujuk data simpanan per Maret 2026, total simpanan di bank umum mencapai Rp10.250,32 triliun atau tumbuh 12,92% secara tahunan (year on year/YoY).

Pada periode yang sama, jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 661.582.240 rekening dengan pertumbuhan termoderasi 7,01% YoY.

Sementara itu, total simpanan di BPR/BPRS tercatat sebesar Rp180,46 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 15.599.310 rekening hingga posisi Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian dokumen polis yang mulai dilakukan industri asuransi jiwa belakangan ini menjadi momentum penting bagi nasabah untuk lebih memahami hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan dalam produk asuransi yang dimiliki.

Langkah penyesuaian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pedoman Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penyesuaian mencakup Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), klausul polis, formulir klaim, hingga pedoman operasional perusahaan asuransi.

Meski demikian, penyesuaian dokumen tersebut tidak mengubah manfaat perlindungan yang diterima nasabah. Fokus utama perubahan justru berada pada penguatan transparansi informasi dan kejelasan mekanisme perlindungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Pengamat Asuransi sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Barkah Taim mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa polis asuransi merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar seluruh hubungan perlindungan antara nasabah dan perusahaan asuransi.

“Dalam asuransi, seluruh hal yang berkaitan dengan polis dan tata kerja pertanggungan memang harus tercantum secara jelas di dalam dokumen polis dan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi,” ujarnya, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Menurut dia, kejelasan klausul penting untuk memastikan proses perlindungan dan penyelesaian klaim berjalan lebih adil serta mengurangi potensi kesalahpahaman di kemudian hari.

Abitani menjelaskan salah satu prinsip utama dalam asuransi jiwa adalah utmost good faith atau itikad baik. Prinsip tersebut mewajibkan nasabah memberikan informasi yang jujur dan lengkap sejak awal pengajuan polis, termasuk terkait riwayat kesehatan maupun profil risiko.

Di sisi lain, perusahaan asuransi juga wajib menjelaskan isi polis secara transparan dan tidak menafsirkan klausul secara sepihak.

“Pembatalan polis perlu dinyatakan secara lebih tegas agar tidak dilakukan secara sepihak dan serta-merta tanpa proses yang jelas,” katanya.

Dalam praktik asuransi jiwa, terdapat mekanisme contestable period yang umumnya berlangsung selama dua tahun sejak polis diterbitkan. Pada periode itu, perusahaan asuransi dapat melakukan klarifikasi apabila ditemukan informasi risiko yang sebelumnya tidak diungkapkan nasabah.

Namun, mekanisme tersebut tidak otomatis membuat klaim ditolak. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menawarkan penyesuaian premi atau solusi lain sesuai tingkat risiko yang ditemukan.

Selain itu, nasabah juga memiliki hak untuk mempelajari isi polis melalui free look period, biasanya selama 14 hari setelah polis diterima.

“Dalam periode ini nasabah dapat memastikan bahwa isi polis sesuai dengan penjelasan yang diberikan. Jika tidak sesuai, polis dapat dibatalkan dan premi dikembalikan,” jelas Abitani.

Pakar asuransi itu menilai masih banyak masyarakat membeli produk asuransi tanpa memahami detail perlindungan, pengecualian polis, maupun prosedur klaim. Kondisi tersebut kerap memicu sengketa saat pengajuan klaim dilakukan.

Karena itu, penyesuaian dokumen polis dinilai dapat menjadi momentum peningkatan literasi asuransi di Indonesia, terutama terkait pentingnya membaca isi polis secara menyeluruh sebelum menyetujui kontrak perlindungan.

Selain memperjelas hak dan kewajiban nasabah, industri asuransi juga mulai memperkuat standar komunikasi kepada tenaga pemasar dan mitra distribusi agar penjelasan produk kepada calon nasabah lebih seragam dan transparan.

Menurut Abitani, peningkatan literasi keuangan tetap menjadi tantangan utama industri asuransi nasional.

“Ke depan, peningkatan literasi keuangan, khususnya mengenai asuransi, tetap perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam polis,” ujarnya.

Saat ini berbagai perusahaan asuransi jiwa telah memasuki tahap implementasi penyesuaian dokumen sesuai arahan regulator. Proses tersebut mencakup peninjauan internal, validasi substansi, hingga penyelarasan dengan ketentuan resmi dari OJK dan asosiasi industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nagajayaraya Sentrasentosa.

Persetujuan ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-68 D.03/2025 tanggal 8 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa, yang berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman No. 85, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

"Pencabutan izin usaha tersebut merupakan keputusan dan permohonan dari pemegang saham dengan mempertimbangkan belum terpenuhinya modal inti minimum sesuai ketentuan yang berlaku," tulis pengumuman OJK, Selasa (28/10/2025).

OJK menyampaikan bahwa prosedur pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham mengacu pada Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan melalui dua tahapan, yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha.

"Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Fransisca Ornella Sari dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa pada tanggal 15 Oktober 2025 di Kantor OJK Kediri," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Fransisca Ornella Sari menyampaikan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa telah diselesaikan oleh pemegang saham.

Sehubungan dengan keputusan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham dimaksud, pertama, OJK telah meminta Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa untuk membubarkan badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan efektifnya pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham oleh OJK, Pemegang saham Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban BPR yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

Ketiga, seluruh kredit BPR Nagajayaraya Sentrasentosa akan dialihkan kepada Pemegang Saham termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pelunasan kredit oleh debitur di kemudian hari.

Jakarta, CNBC Indonesia — Jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tutup bertambah lagi, kali ini atas permintaan pemegang saham sendiri. BPR itu adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantas melakukan pencabutan izin usaha BPR itu melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Pencabutan itu dilakukan atas permintaan Pemegang Saham (Self Liquidation) dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada tanggal 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal.

Pada kesempatan tersebut, Hadiyanto menyampaikan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat telah diselesaikan oleh Pemegang Saham.

Selanjutnya, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari yang terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

Adapun, BPR Artha Kramat menjadi BPR keempat yang gulung tikar tahun ini. Sebelumnya, OJK telah mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Perseroda (BPR Syariah Gayo Perseroda), PT Bank Perekonomian Rakyat Disky Surya Jaya, PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, PT BPRS Gebu Prima.