Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menyelesaikan proses pembahasan revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yakni UU No.4/2023.

Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal menjelaskan bahwa secara resmi Komisi XI DPR telah memulai pembahasan revisi omnibus law ini mulai 4 Februari 2026 dalam rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, yang di antaranya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Kemudian, pembahasan di tingkat panja dimulai sejak 31 Maret 2026, dan dilanjutkan pada 1-2 April 2026, 6-7 April 2026, serta 2-3 Juni 2026, di mana Tim Penyusun dan Tim Sinkronisasi bekerja secara simultan .

Selama proses itu juga, Panja sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan lain seperti BI, OJK, LPS, Perbanas, Himbara, asosiasi serta pakar.

Dalam pembahasan, Panja membahas total 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM), dengan perincian 805 DIM Batang Tubuh dan 407 DIM Penjelasan.

"Berdasarkan hasil kerja tim penyusun dan tim sinkronisasi, telah tersusun draf RUU Perubahan UU P2SK yang terdiri 2 pasal romawi dan 105 angka perubahan, dengan total 145 pasal secara keseluruhan," jelas Hekal dalam rapat kerja Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini turut memerinci 17 pokok materi muatan yang yelah disepakati pada pembahasan panja, yaitu:

1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
2. Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);⁠
3. Kelembagaan Bank Indonesia (BI);⁠
4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR;⁠
5. Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;⁠
6. Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;⁠
7. Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;
8. Surat utang Danantara;
9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
11. Bursa mineral dan komoditas strategis;⁠
12. Aset kripto;⁠
13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;
14. Pusat finansial internasional Indonesia;
15. Penanganan piutang macet pada UMKM;
16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan
17. Bank dalam penyehatan.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun lalu mengatakan bahwa pembahasan revisi UU P2SK ini merupakan salah satu regulasi yang sangat teknis.

"Ini salah satu undang-undang yang pembahasannya sangat teknis, panjang, tetapi mengakomodasi banyak kepentingan," terang Misbakhun.

Adapun agenda selanjutnya adalah mendengar pendapat mini fraksi DPR. Apabila disetujui, maka nantinya RUU ini akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR esok hari, Kamis (4/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melantik 6 pejabat OJK yang akan mengisi posisi sebagai Kepala Departemen serta Kepala OJK Daerah pada Senin (2/3/2026).

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan momentum pelantikan tersebut merupakan bagian kesinambungan dan peningkatan kinerja organisasi serta penguatan integritas.

“Momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan penegasan komitmen institusi dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan, penguatan integritas, serta peningkatan kinerja organisasi,” kata Friderica, dikutip pada Selasa (3/3/2026).

Adapun, total sebanyak enam pejabat OJK dilantik. Perinciannya, Kristrianti Puji Rahayu sebagai Kepala OJK Institute dan Rudy Agus P. Raharjo sebagai Kepala Departemen Organisasi, SDM dan Budaya.

Kemudian, Parjiman sebagai Kepala OJK Provinsi Bali (KODS), Misran Pasaribu sebagai Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (KOSR), dan Sabar Wahyono sebagai Kepala Departemen Pelindungan Konsumen (DPLK).

Lalu, Indra Salfian sebagai Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DZPL).

Friderica mengharapkan para pejabat yang baru dilantik agar dapat mengemban amanah jabatannya dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan profesionalisme, dan keteladanan serta integritas yang teguh.

“Integritas harus menjadi fondasi utama, karena kepercayaan adalah modal terbesar lembaga ini,” ujarnya.

Melalui penguatan organisasi ini, OJK terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Berikut daftar pejabat OJK yang dilantik:

1.Kristrianti Puji Rahayu sebagai Kepala OJK Institute

2.Rudy Agus P. Raharjo sebagai Kepala Departemen Organisasi, SDM dan Budaya

3.Parjiman sebagai Kepala OJK Provinsi Bali (KODS)

4.Misran Pasaribu sebagai Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (KOSR)

5.Sabar Wahyono sebagai Kepala Departemen Pelindungan Konsumen (DPLK)

6.Indra Salfian sebagai Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DZPL).