Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kinerja perekonomian nasional pada triwulan III 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang kuat, meski fondasi ekspansinya belum merata antarkomponen.

Pernyataan itu disampaikan setelah Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan pada Kamis (27/11), yang membahas perkembangan ekonomi terkini.

Misbakhun dikutip dari keterangan diterima di Jakarta, Jumat (28/11) malam menilai pola itu menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang berada dalam fase menjaga momentum, bukan akselerasi penuh.

"Pertumbuhan 5 persen memang solid, tetapi fondasi ekspansinya belum merata. Konsumsi masih melambat dan pemerintah perlu memastikan bahwa dorongan fiskal bekerja lebih awal dan lebih efektif," tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen (year on year/yoy) pada triwulan III. Pertumbuhan itu ditopang oleh permintaan domestik, kinerja ekspor yang menguat serta mulai pulihnya belanja pemerintah.

Namun secara kuartal, sejumlah indikator menunjukkan perlambatan, termasuk konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi -0,56 persen (quarter-to-quarter/q-to-q).

Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti penguatan ekspor sebagai sinyal positif dari upaya pemerintah memperdalam hilirisasi industri. Data BPS menunjukkan ekspor barang dan jasa tumbuh kuat pada triwulan III, sejalan dengan meningkatnya kinerja subsektor industri pengolahan.

Indikasi lain datang dari data Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang berada di level 51,2 pada Oktober 2025, serta PMI-BI yang mencapai 51,66, menandakan aktivitas industri berada dalam fase ekspansi.

"Indikasi dari data perkembangan manufaktur menunjukkan bahwa hilirisasi mulai memberikan kontribusi terhadap nilai tambah ekspor, menandakan kebijakan hilirisasi mulai berbuah. Ini adalah arah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas," ujarnya.

Ia menilai perbaikan di sektor industri perlu diperdalam agar manfaat pertumbuhan semakin merata.

"Pertumbuhan berkualitas adalah pertumbuhan yang memberi pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Karena itu, kebijakan hilirisasi perlu diperdalam untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan formal bagi seluruh lapisan masyarakat," ucap Misbakhun.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SINGARAJA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap perbankan bisa meningkatkan kinerja perekonomian.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S. Hidayat menjelaskan sebagai lembaga independen amanat undang-undang, LPS mendorong pembukaan rekening, pengurangan risiko perbankan dan membangun kepercayaan publik terhadap perbankan.

"Trust [kepercayaan] masyarakat ke bank tinggi akan membuat bank bisa menjalankan fungsi intermediasi maksimal, menyalurkan kredit produktif sehingga mendorong ekonomi," jelasnya dalam LPS Goes To Campus, Edukasi dan Literasi Keuangan, dengan tema Peluang dan Tantangan Pengembangan Bali Utara di Auditorium Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Kamis (30/10/2025).

Bambang menjelaskan LPS hadir sebagai respons atas penguatan sistem perbankan setelah krisis moneter pada 1997/1998. Menurutnya krisis menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun.

Untuk mengembalikan kepercayaan tersebut, saat itu pemerintah kemudian menyelenggarakan penjaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran Bank Umum dan BPR yang kemudian disebut blanket guarantee. Akan tetapi blanket guarantee mengembalikan kepercayaan masyarakat, namun membebani anggaran negara dan berpotensi menimbulkan moral hazard.

LPS kemudian hadir sebagai lembaga independen berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang menjamin simpanan nasabah di bank, kemudian UU ini diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 (UUP2SK) yang memperluas wewenang LPS yakni menjamin dana nasabah yang ditempatkan di bank, polis asuransi dan asuransi syariah.

"Di UUP2SK LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan (SSK), menjamin polis asuransi, dan menyelesaikan permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK," jelas Bambang.

Bambang juga menjelaskan syarat dana nasabah yang dijamin LPS yakni tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS yakni 3,50% untuk Bank Umum, 6% untuk BPR, dan 2% valas.

LPS juga mencatat kondisi perbankan di Bali masih tumbuh dengan cepat, terlihat dari jumlah rekening yang mencapai 9,6 juta rekening dan menempati peringkat nasional. Nominal dana nasabah di rekening mencapai Rp191,2 triliun atau menempati peringkat ke-7 dengan pertumbuhan 10,63%.

Kemudian cakupan rekening yang dijamin penuh di Bali mencapai 99,88% di Bank Umum atau sejumlah 9.689.717 rekening, kemudian rekening yang dijamin sebagian sejumlah 11.388 rekening. Sedangkan di BPR simpanan nasabah yang dijamin penuh sejumlah 647.121 rekening atau 99,97% di BPR dan jumlah dana yang dijamin sebagian sejumlah 204 rekening.

Kemudian selama 2005 - 2024 jumlah bank yang dilikuidasi sejumlah 142 Bank, yakni 1 bank umum dan 141 BPR/BPRS. Sedangkan jumlah Bank yang diselamatkan ada 2, yakni 1 Bank Umum dan 1 BPR. Pada 2025 saja jumlah Bank yang dilikuidasi sebanyak 4 BPR/BPRS.

"Sementara di Bali jumlah BPR yang dilikuidasi ada 10 BPR, Bali menempati peringkat kelima secara nasional," kata Bambang.