Bisnis.com, SURABAYA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,15% atau 27 poin ke level Rp17.744 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan, Senin (25/5/2026). Depresiasi rupiah tersebut dikhawatirkan banyak pihak bakal berdampak pada roda perekonomian nasional, salah satunya adalah industri perbankan Tanah Air.

Pakar Perbankan Universitas Airlangga (UNAIR) Andi Estetiono menjelaskan bahwa pelemahan rupiah membawa dampak langsung terhadap tiga risiko utama perbankan dan harus diantisipasi sesegera mungkin, yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit.

"Kenaikan dolar AS terhadap rupiah tentu berdampak terhadap perbankan, bukan hanya dampak terhadap harga atau inflasi," tegas Andi, Senin (25/5/2026).

Dari sisi likuiditas perbankan, khususnya likuiditas valas, Andi menjelaskan terdapat kecenderungan seseorang memilih mengamankan aset dengan mencairkan simpanan rupiah di bank, dan menyimpannya dalam dolar AS.

Kemungkinan selanjutnya adalah masyarakat mencairkan tabungan valas dolar AS milik mereka untuk memperoleh keuntungan sesaat, maupun konversi ke aset lain seperti emas atau aset lainnya yang dianggap aman.

“Ini tergantung dari persepsi dan respons dari masing-masing masyarakat terhadap kondisi saat ini. Yang jelas, LDR Valas dan Rasio Likuiditas Valas Perbankan perlu dipantau secara ketat," ucapnya.

Kemudian, terkait risiko pasar, Andi membeberkan bahwa apabila sebuah bank menempuh kebijakan posisi valas terbuka, maka berpotensi akan terkena revaluasi. Bila terjadi net short valas pada perbankan, maka rugi selisih kurs langsung tercatat, yang secara otomatis berdampak pada laba rugi.

Lalu risiko ketiga, ia menyebut hal tersebut akan mengarah pada sektor kredit. Khususnya, bagi para nasabah yang memiliki pinjaman dalam bentuk dolar AS, yang menjalankan aktivitas usaha di dalam negeri dengan pendapatan rupiah akan kesusahan untuk membayar bunga dan cicilan. Peluang terjadinya kredit bermasalah perbankan atau NPL disebutnya akan meningkat.

"Ini kan berat, ya. Artinya, dia mendapatkan penghasilan rupiah, tapi harus mengangsur atau membayarnya dalam bentuk dolar AS. Sehingga ketiga risiko tersebut perlu dimitigasi dengan baik oleh industri perbankan,” jelasnya.

Menurutnya, perbankan nasional akan merespons penahanan dana likuiditas melalui penyesuaian tingkat suku bunga simpanan. Kebijakan ini dijalankan untuk menjaga kepercayaan segenap nasabah dan menjaga likuiditas bank. Bank cenderung menaikkan tingkat bunga simpanan, tetapi untuk bunga pinjaman akan cenderung sulit bila langsung dinaikkan.

“Akibatnya Net Interest Margin (NIM) atau selisih bunga antara pinjaman terhadap simpanan akan semakin menipis, yang artinya keuntungan bank semakin mengecil sehingga bank harus lebih efisien dalam operasionalnya," tuturnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Andi menyodorkan solusi agar manajemen dari masing-masing lembaga perbankan dalam negeri untuk dapat secara terus-menerus mengkomunikasikan kondisi pasar dengan transparan serta dapat menenangkan nasabah agar peristiwa krisis moneter yang mengguncang RI pada medio 1997-1998 tidak terulang kembali.

“Jangan sampai terjadi seperti tahun 1997-1998, kurs rupiah terhadap dolar AS pada bulan Juni 1998 mencapai lebih dari Rp16.000,” harapnya.

Sementara itu, dari sisi makro, Andi berharap pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, hingga LPS, untuk dapat secara intensif memantau ketat dan memberi dukungan bauran kebijakan strategis.

"Kebijakan yang dapat dijalankan antara lain adalah intervensi pasar, operasi moneter dan suku bunga, pengawasan bank, menjalankan makroprudensial, manajemen utang luar negeri, hingga menjaga keseimbangan APBN dan kepercayaan masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan yang berlebih," paparnya.

Selain itu, Andi juga mengajak kepada segenap masyarakat untuk dapat merespons kondisi melemahnya rupiah terhadap dolar AS yang terjadi dewasa ini dengan keadaan tenang dan tidak mengambil tindakan secara gegabah.

"Saran saya bagi masyarakat, bagaimana kita merespons kondisi saat ini dengan tenang dan bijak, tidak usah panik. Fokus saja pada pemenuhan kebutuhan bukan keinginan. Kalau mau investasi buat namanya portofolio investasi. Kita ingat sebuah istilah, jangan menyimpan telur dalam satu keranjang yang sama. Kalau keranjangnya jatuh, maka pecah semua telurnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andi menyatakan bahwa masyarakat sangat perlu untuk mempelajari pengelolaan keuangan dengan baik untuk menghadapi kondisi saat ini, terutama pada portofolio tabungan.

“Kelola keuangan kita dengan baik, portofolio ada di tabungan, sebagian deposito, sebagian logam mulia, atau saham, atau investasi langsung ke sektor riil yang tetap tumbuh dan aman, seperti kafe. Singkatnya, respons dan cara pandangan kita harus selalu positif dan mampu melihat hikmah dari setiap kejadian," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perintah Presiden Prabowo Subianto agar bank-bank milik pemerintah (Himbara) menerapkan bunga kredit maksimal 5 persen per tahun, dinilai berpotensi menekan kinerja Himbara.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, kebijakan tersebut memang terdengar menguntungkan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang membutuhkan pinjaman murah.

Namun, di balik itu ada risiko yang perlu diperhatikan.

"Menurut saya, kebijakan memaksa bank Himbara menyediakan kredit berbunga 5 persen bukanlah pendekatan yang sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Menurut dia, bunga kredit tidak ditentukan sesuka hati oleh bank.

Ada banyak komponen yang memengaruhinya, seperti biaya dana, risiko kredit macet, biaya operasional, hingga dana cadangan untuk menutup potensi kerugian.

Oleh karenanya, jika bunga kredit dipaksa turun tanpa memperbaiki struktur biaya di hulu, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan distorsi bagi perbankan.

"Ini seperti meminta warung menjual nasi lebih murah, tetapi harga beras, gas, sewa tempat, dan ongkos pegawai tidak ikut turun. Pada akhirnya, warung itu hanya punya tiga pilihan: mengurangi porsi, menurunkan kualitas, atau menanggung kerugian," jelasnya.

Achmad menambahkan, salah satu akar persoalan adalah masih tingginya biaya dana perbankan yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan, giro, dan deposito.

Selama biaya menghimpun dana tersebut masih relatif tinggi, ruang untuk menurunkan bunga kredit secara berkelanjutan menjadi terbatas.

Sementara pasar DPK Indonesia tidak sepenuhnya kompetitif.

Bank-bank besar bersaing memperebutkan dana dalam jumlah besar dari korporasi, institusi, pemerintah daerah, BUMN, dan nasabah prioritas.

"Mereka yang memiliki dana jumbo punya daya tawar tinggi untuk meminta bunga deposito lebih besar. Akibatnya, biaya dana bank tetap tinggi. Sementara nasabah kecil, yang hanya memiliki tabungan terbatas, tidak memiliki daya tawar serupa," ucapnya.

Achmad mengingatkan, jika bunga kredit dipatok 5 persen maka margin keuntungan bank bisa tergerus.

Hal ini berpotensi terjadi pada bank-bank Himbara seperti BRI, Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BSI.

Jika keuntungan bank menurun, dampaknya bisa meluas, mulai dari berkurangnya kemampuan menyalurkan kredit baru hingga terganggunya kesehatan keuangan bank.

Selain itu, Himbara tidak boleh diperlakukan sebagai kasir kebijakan negara.

Bank BUMN memang milik negara, tetapi mereka juga mengelola dana masyarakat, dana pensiun, investasi publik, dan stabilitas sistem keuangan.

Dia mengkhawatirkan bila bank BUMN terus-menerus dipakai sebagai instrumen komando, maka batas antara kebijakan publik dan kepentingan korporasi menjadi kabur.

Hal ini berbahaya karena kerugian atau penurunan kualitas aset bank pada akhirnya tetap akan kembali kepada publik, baik melalui dividen BUMN yang turun maupun kebutuhan penyertaan modal negara.

"Dari sisi risiko perbankan, instruksi bunga 5 persen juga dapat menciptakan moral hazard. Bank bisa terdorong menyalurkan kredit bukan berdasarkan kualitas debitur, tetapi berdasarkan target kebijakan," tambahnya.

Kemudian dia mengingatkan adanya potensi peningkatan risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) apabila penyaluran kredit lebih didorong oleh target kebijakan ketimbang prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, apabila kebijakan bunga kredit rendah ditempuh melalui skema subsidi, maka beban berpotensi bergeser ke anggaran negara.

Hal ini berarti pemerintah perlu menyiapkan ruang fiskal tambahan untuk menjaga agar bank tetap memperoleh imbal hasil yang wajar.

Namun jika skema subsidinya tidak transparan, ini bisa menjadi karpet tebal yang menutupi inefisiensi perbankan dan tidak menyelesaikan struktur pasar yang timpang.

"Jika selisih bunga ditanggung bank, persoalannya lebih serius. Bank Himbara akan dipaksa menyerap tekanan margin. Net Interest Margin (NIM) bisa tergerus karena pendapatan bunga turun, sementara biaya dana belum tentu ikut turun," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan dinilai perlu lebih selektif dalam menyalurkan kredit, dengan fokus pada kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan di tengah laju pertumbuhan kredit perbankan yang melandai pada Februari 2026.

Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit tumbuh 8,9% secara tahunan pada Februari 2026, melanjutkan tren positif bulan sebelumnya meskipun dengan laju yang lebih moderat. Kondisi ini menunjukkan permintaan kredit masih bertahan di tengah penyesuaian ekonomi domestik.

Likuiditas perekonomian juga masih memadai. Uang beredar dalam arti luas atau M2 tercatat mencapai Rp10.089,9 triliun atau tumbuh 8,7% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas ekonomi dan ekspansi kredit perbankan.

Namun, perlambatan pertumbuhan baik pada kredit maupun uang beredar menandakan adanya normalisasi likuiditas. Perbankan mulai lebih selektif dalam ekspansi guna menjaga kualitas aset di tengah dinamika risiko yang masih berkembang.

Analis dari Panin Sekuritas, Sarkia Adelia menilai pertumbuhan kredit di kisaran 8% mencerminkan intermediasi yang tetap sehat di tengah normalisasi likuiditas.

“Perbankan saat ini cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit, dengan fokus pada kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan, yang justru menjadi fondasi positif bagi industri ke depan,” kata Sarkia dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Dia menambahkan bahwa bank dengan basis nasabah stabil dan pendekatan penyaluran kredit yang terukur akan memiliki keunggulan di fase ini.

Menurutnya, bank yang memiliki akses ke segmen berpenghasilan tetap serta didukung kemitraan strategis di sektor riil cenderung lebih resilien dalam menjaga kualitas aset. Dalam konteks ini, perbankan perlu mempertahankan pertumbuhan yang sehat tanpa mengorbankan profil risiko.

Dalam lanskap tersebut, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. berupaya mempertahankan pertumbuhan kredit secara konsisten dengan pendekatan yang lebih terukur. Perseroan menekankan keseimbangan antara ekspansi dan kualitas sebagai strategi utama.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kolaborasi dengan mitra bisnis untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran kredit. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan tanpa meningkatkan risiko secara signifikan.

Selain itu, perseroan terus mengembangkan inovasi produk yang menyesuaikan kebutuhan nasabah. Perubahan perilaku konsumen mendorong kebutuhan akan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif.

Dari sisi profil risiko, basis nasabah yang didominasi segmen pegawai tetap dinilai mampu menjaga kualitas kredit dalam jangka panjang. Pada sektor pembiayaan perumahan, perseroan juga memperluas kerja sama dengan pengembang properti.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kinerja industri perbankan Tanah Air masih dalam kondisi yang solid dan mencatatkan pertumbuhan positif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa revisi outlook negatif terhadap bank-bank besar di Indonesia, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch, bukan dikarenakan faktor fundamental kinerja perbankan tersebut, tetapi lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional serta pengaruh faktor eksternal dinamika makroekonomi global,” kata Dian dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Untuk diketahui, peringkat Lembaga/Institusi/Perusahaan pada suatu negara secara umum setara atau lebih rendah dibandingkan peringkat sovereign d negara tersebut.

Dian menambahkan, kondisi industri perbankan nasional pada dasarnya berada dalam kondisi yang positif. Hal ini tecermin dari pertumbuhan kredit pada Januari 2026 sebesar 9,96% (year on year/YoY) sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,48% (YoY).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kualitas kredit terjaga dengan NPL sebesar 2,14%, permodalan yang kuat sebesar 25,87%, serta likuiditas yang ample dengan rasio AL/NCD, AL/DPK dan LCR masing-masing sebesar 121,23%, 27,54%, dan 197,92%, jauh di atas threshold.

Dari sisi fundamental, kinerja bank-bank besar di Indonesia dan Himbara, saat ini berada pada level yang kuat dengan rasio permodalan dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko ke depan. Pertumbuhan kredit Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dan Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit double digit, masing-masing 13,34% dan 13,43%.

Di sisi pendanaan, pertumbuhan DPK untuk KBMI 4 dan Himbara masing-masing 16,32% dan 16,38%. Menurut Dian, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap kuat dan kondisi likuiditas berada pada level yang sangat terjaga.

Dian juga menyebut bahwa ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat. Rasio CAR Himbara pada Januari 2026 berada pada level 20,32%, sedangkan rasio CAR KBMI 4 pada level 22,33%, memberikan ruang ekspansi bisnis yang memadai sekaligus menjadi bantalan yang kuat dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan.

Kemudian dari aspek kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL Gross) berada pada kisaran kurang dari 1%—3%, dengan Loan at Risk (LaR) tetap terkendali dan didukung pembentukan cadangan yang memadai. Hal ini mencerminkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang prudent, khususnya dalam menjaga kualitas penyaluran kredit.

Sepanjang 2025, Bank KBMI 4 dan Himbara turut membukukan laba yang baik, mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, kualitas aset, dan penguatan manajemen risiko.

Di tengah ketidakpastian global, Himbara juga terus menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil dan peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

Optimistis Kembali ke Posisi Stabil

Dian mengatakan, penyesuaian terhadap outlook yang dilakukan pada prinsipnya merupakan penilaian dari lembaga pemeringkat dan tidak secara langsung akan memengaruhi kemampuan bank dalam mengakses sumber pendanaan.

Saat ini, dia mengungkapkan bahwa peringkat kredit bank KBMI 4 dan Himbara tetap pada level investment grade dan didukung oleh fundamental yang kuat.

Selain itu, struktur pendanaan perbankan nasional pada umumnya masih didominasi oleh DPK domestik sehingga ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, terutama pendanaan internasional, relatif terbatas.

“Dalam hal diperlukan, perbankan sudah memiliki perhitungan atas kebutuhan tersebut, termasuk perhitungan atas biaya dibandingkan manfaat yang akan dihasilkan serta opsi-opsi untuk mendapatkan pendanaan tersebut,” tuturnya.

Dian menegaskan, OJK menghormati metodologi dan pandangan setiap lembaga pemeringkat internasional serta memandang bahwa penyesuaian outlook ini bersifat sementara dan berpotensi untuk kembali berubah (reversible) seiring dengan membaiknya prospek perekonomian global dan domestik, serta penguatan fundamental ekonomi, khususnya indikator fiskal dan eksternal.

“Dengan perkembangan tersebut, outlook peringkat kredit ke depan berpeluang kembali ke posisi stabil maupun positif,” ujarnya.

Dia memastikan bahwa OJK terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai.

”OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan [KSSK], akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan, agar ketahanan sektor perbankan senantiasa tetap terjaga dalam menghadapi dinamika dan pertumbuhan perekonomian,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) kuartal I 2026 yang menunjukkan kinerja perbankan diperkirakan tetap solid di tengah kondisi ketidakpastian global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menuturkan keyakinan terhadap kinerja perbankan yang solid tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada kuartal I 2026 yang tercatat sebesar 56 atau berada pada zona optimistis. Optimisme tersebut didorong proyeksi pertumbuhan kinerja perbankan serta keyakinan bahwa bank masih mampu mengelola risiko di tengah ekspektasi peningkatan inflasi dan pelemahan nilai tukar.

Namun, survei juga menunjukkan prediksi melemahnya nilai tukar dan meningkatnya laju inflasi yang menekan Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada kuartal I 2026 sehingga berada pada zona pesimistis dengan nilai 45.

Keyakinan terhadap peningkatan laju inflasi didorong faktor musiman seperti bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan perayaan Tahun Baru Imlek yang meningkatkan harga barang dan jasa. Dian menyampaikan terdapat faktor low base effect dari tahun sebelumnya, yakni pada 2025 terdapat diskon tarif listrik yang tidak diberlakukan kembali pada kuartal I 2026.

Nilai tukar juga diperkirakan melemah seiring masih tingginya tensi geopolitik global. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terakselerasi yang didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat pada kuartal I 2026.

Survei SBPO dilakukan pada Januari 2026 dengan melibatkan 93 bank responden, dengan porsi total aset mencapai 94,17 persen dari total aset bank umum berdasarkan data Desember 2025.

Mayoritas responden meyakini risiko perbankan pada kuartal I 2026 masih dapat terjaga dan terkendali. Hal tersebut tercermin dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 atau berada pada zona optimistis. Optimisme ini didukung keyakinan bahwa kualitas kredit tetap terjaga, Posisi Devisa Neto (PDN) berada pada level rendah, serta aset dan tagihan valuta asing (valas) yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas (long position).

Risiko likuiditas juga diperkirakan tetap terjaga yang didorong ekspektasi alat likuid perbankan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masih akan tumbuh. Seiring dengan perkiraan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit, net cash flow pada kuartal I 2026 diperkirakan meningkat.

Selain itu, cash inflow juga diperkirakan meningkat seiring adanya dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mulai masuk pada kuartal I 2026.

Adapun ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada kuartal I 2026 juga berada pada level optimistis dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 67. Optimisme tersebut didorong ekspektasi pertumbuhan kredit seiring meningkatnya permintaan kredit serta didukung upaya bank dalam melakukan ekspansi kredit melalui pipeline yang tersedia.

Industri pengolahan sebagai sektor ekonomi yang paling mendominasi penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 6,60 persen (yoy) pada Januari 2026 dan diproyeksikan tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan kredit ke depan.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan pada kuartal I 2026 DPK juga akan tumbuh sejalan dengan upaya bank memperoleh sumber dana guna mendukung pertumbuhan kredit serta menjaga likuiditas.

“Hasil survei ini juga menunjukkan responden memiliki perhatian besar terhadap kondisi global yang dapat berlangsung lama (prolonged) dan bahkan memburuk, serta implikasinya terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Meskipun berbagai indikator perbankan saat ini berada pada posisi resilient, perbankan masih membutuhkan ekosistem bisnis yang vibrant agar dapat tumbuh dengan baik,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kinerja perbankan akan tetap solid dengan risiko yang terjaga. Hal itu tertuang dalam Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) kuartal I/2026.

Survei yang dilakukan pada Januari 2026 itu melibatkan 93 bank responden, yang porsi total asetnya mencapai sebesar 94,17% dari total aset bank umum berdasarkan periode data Desember 2025.

Adapun, keyakinan kinerja perbankan yang solid tecermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP). Pada kuartal I/2026, IBP tercatat sebesar 56 alias berada di zona optimistis.

“Optimisme tersebut didorong oleh proyeksi pertumbuhan kinerja perbankan, dan keyakinan bahwa bank masih akan cukup mampu mengelola risiko di tengah ekspektasi peningkatan inflasi dan pelemahan nilai tukar,” ungkap OJK dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Sebaliknya, Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada kuartal I/2026 berada di level 45 alias zona pesimis seiring adanya proyeksi pelemahan nilai tukar dan meningkatnya laju inflasi.

Keyakinan peningkatan laju inflasi didorong oleh faktor musiman seperti bulan Ramadan, hari raya Idulfitri dan perayaan Tahun Baru Imlek sehingga mengerek harga barang dan jasa.

Selain itu, OJK mengungkap adanya faktor low based effect dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun lalu terdapat diskon tarif listrik yang tidak diberlakukan kembali pada kuartal I/2026. Selanjutnya, nilai tukar diperkirakan melemah seiring dengan masih tingginya tensi geopolitik global.

Kendati begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terakselerasi didorong oleh perkiraan peningkatan konsumsi masyarakat pada kuartal I/2026.

Dari sisi risiko, mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada kuartal I/2026 masih dapat terjaga dan terkendali. Keyakinan itu tecermin dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 atau berada pada zona optimis seiring dengan keyakinan bahwa kualitas kredit tetap terjaga baik, Posisi Devisa Netto (PDN) pada level rendah dengan aset dan tagihan valuta asing (valas) yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas (long position).

Risiko likuiditas juga diperkirakan masih terjaga didorong ekspektasi alat likuid perbankan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masih akan tumbuh.

Seiring dengan perkiraan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan penyaluran kredit, net cashflow pada kuartal I/2026 diperkirakan meningkat. Selain itu, cash inflow juga diperkirakan meningkat seiring dengan adanya dana Pemerintah Daerah yang mulai masuk pada kuartal I/2026.

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada periode tersebut juga berada pada level optimis dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 67. Optimisme pertumbuhan pada kuartal I/2026 didorong oleh ekspektasi bahwa kredit masih akan tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan kredit serta didukung dengan usaha bank dalam melakukan ekspansi kredit pada pipeline yang tersedia.

Industri pengolahan sebagai sektor ekonomi yang paling mendominasi penyaluran kredit perbankan, pada Januari 2026 tumbuh sebesar 6,60% secara tahunan (year on year/YoY). Sektor ini diperkirakan tetap menjadi penggerak pertumbuhan kredit ke depan.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada kuartal I/2026, DPK juga diperkirakan tumbuh sejalan dengan usaha bank dalam memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit dan menjaga likuiditas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hasil survei tersebut turut menunjukkan bahwa responden memiliki concern yang besar terhadap kondisi global yang terus berlangsung untuk jangka waktu yang lama (prolonged), dan bahkan memburuk, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap kinerja ekonomi Indonesia.

“Meskipun berbagai indikator perbankan saat ini dalam posisi yang resilience, perbankan masih sangat membutuhkan ekosistem bisnis yang vibrant untuk dapat tumbuh dengan baik,” kata Dian dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, industri perbankan Indonesia dinilai tetap menunjukkan resiliensi yang kuat.

Namun demikian, sejumlah strategi antisipatif perlu dipersiapkan guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta keberlanjutan pertumbuhan ke depan.

Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi menjelaskan fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih berada pada level yang solid.

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

Hal ini tecermin dari pertumbuhan kredit per Januari 2026 yang mencapai 9,96 persen secara tahunan (YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63 persen secara tahunan (yoy).

Pada saat yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 10,8 persen secara tahunan (yoy). Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) juga masih terjaga di kisaran 2,14 persen.

Sementara itu, ketahanan permodalan industri perbankan pun tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,9 persen.

“Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ucap dia dalam keterangan resmi, Sabtu (7/3/2026).

Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi.

SHUTTERSTOCK/CREATIVE LAB Ilustrasi bank. Bank menyiapkan diri menghadapi lonjakan konsumsi akhir tahun dan menjaga kredit tetap tumbuh.

Di saat yang sama, ketidakpastian ekonomi juga menekan kinerja sektor usaha sehingga berpotensi meningkatkan risiko NPL, yang pada akhirnya menuntut perbankan untuk lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.

Untuk itu, Hery menyebutkan industri perbankan perlu memperkuat berbagai langkah mitigasi risiko guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

Beberapa protokol mitigasi spesifik harus dipersiapkan oleh perbankan.

Pertama, penguatan manajemen risiko dengan melakukan stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM, melakukan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta pengetatan disiplin kredit dan risk-based pricing.

Selain itu, perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Tak ada pilihan lain, perbankan harus memiliki bantalan arus kas yang cukup.

Kemudian, perbankan Indonesia harus mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing.

Menurut Hery, langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.

Senada dengan Hery, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah menuturkan, kondisi perbankan nasional dinilai masih cukup resilien, terutama dari sisi indikator permodalan.

Industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global.

“Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” tutup Deden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan baru terkait kewajiban penyampaian data transaksi kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi 27 bank dan lembaga penyelenggara kartu kredit dinilai dapat berisiko bagi bisnis perbankan.

Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, kebijakan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas data ekonomi dan keuangan yang dimiliki DJP.

Dengan basis data yang lebih komprehensif, DJP dapat melakukan pengawasan dan penagihan pajak secara lebih efektif serta dapat mendorong transparansi dari para wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

"PMK Nomor 8 2026 mengatur mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaiannya berkaitan dengan perpajakan ke DJP," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (5/3/2026).

Namun demikian, Trioksa mengingatkan, kebijakan keterbukaan data transaksi kartu kredit kepada otoritas pajak juga berpotensi menimbulkan respons yang beragam dari masyarakat, khususnya nasabah perbankan.

Dia menjelaskan, sebagian konsumen bisa saja merasa keberatan apabila seluruh data keuangan mereka dapat diakses oleh DJP, terutama jika berdampak langsung pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan.

Jika sebagian nasabah merasa tidak nyaman dengan keterbukaan data tersebut, mereka berpotensi mengalihkan penempatan dana maupun aktivitas pembiayaan ke perbankan lain maupun selain perbankan.

"Bisa saja konsumen akan mengalihkan penempatannya atau pinjamannya dari bank ke pilihan alternatif lain. Bila itu terjadi, maka ada potensi peningkatan risiko bagi bisnis bank," ucapnya.

Sementara itu, pengamat perbankan Paul Sutaryono mengungkapkan, penggunaan kartu kredit dalam transaksi keuangan saat ini cenderung menurun seiring berkembangnya layanan perbankan digital.

Masyarakat kini banyak yang beralih menggunakan layanan mobile banking untuk melakukan transaksi keuangan sehari-hari.

Selain itu, penggunaan kartu kredit juga mulai tergeser oleh kehadiran dompet elektronik dan layanan pembayaran digital, termasuk berbagai layanan paylater yang semakin populer digunakan.

"Boleh dikatakan, saat ini kartu kredit identik dengan orang tua sedangkan Gen milenial dan Z sudah akrab dengan smartphone sebagai market-friendly solution dalam melakukan transaksi keuangan," ungkapnya kepada Kompas.com, Kamis.

Belum lagi, dia juga menyoroti aspek perlindungan nasabah dalam kewajiban penyetoran data transaksi kartu kredit ini, mengingat bank memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data pelanggan.

Terkait hal ini, dia justru menunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kerahasiaan data nasabah yang disetorkan ke DJP tetap terlindungi.

"OJK wajib melindungi kepentingan nasabah. Hal itu sejalan dengan salah satu fungsi OJK yakni melindungi kepentingan nasabah bank," tukasnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 pada 11 Februari 2026.

Regulasi ini mewajibkan 23 bank dan 4 lembaga penyelenggara kartu kredit untuk melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah kepada DJP.

Bank yang diwajibkan di antaranya, BCA, BNI, Bank Mandiri, BSI, hingga BRI.

Khusus di sektor perbankan, data yang harus dilaporkan meliputi transaksi pembayaran kartu kredit yang dilakukan nasabah pada merchant.

Rinciannya antara lain identitas bank penerbit dan/atau bank acquirer, identitas merchant beserta nomor dan alamatnya, nilai transaksi, jumlah transaksi settlement, serta total transaksi yang dibatalkan.

Adapun penyampaian data transaksi kartu kredit dilakukan secara elektronik dan online sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Ia mengatakan momentum perayaan bagi umat Muslim tersebut biasanya mampu mendorong permintaan kredit perbankan. Namun, nilai penyaluran kredit pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026 diproyeksikan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

“Penyaluran kredit perbankan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026 diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan, meskipun tidak sekuat periode musiman pada tahun-tahun sebelumnya,” kata M Rizal Taufikurahman saat dihubungi, Senin (26/1/2026).

Ia menjelaskan, permintaan kredit pada periode tersebut biasanya banyak didorong oleh kebutuhan konsumsi rumah tangga dan peningkatan aktivitas usaha, sehingga meningkatkan kredit pada segmen konsumsi dan pembiayaan perdagangan.

“Namun, peningkatan tersebut berpotensi tertahan oleh sikap kehati-hatian perbankan dalam mengelola risiko, serta kecenderungan pelaku usaha dan masyarakat yang lebih berhitung dalam menambah kewajiban pembiayaan,” ujar dia.

Rizal menambahkan, di tengah penurunan tipis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 menjadi 123,5 dari 124 pada bulan sebelumnya, serta kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan pemerintah berperan penting untuk memperkuat permintaan kredit pada kuartal I 2026.

Selain mempercepat realisasi belanja negara, pemerintah juga perlu memperkuat program bantuan yang bersifat produktif serta meningkatkan dukungan fiskal bagi UMKM dan sektor usaha penyerap tenaga kerja agar dapat memperbaiki likuiditas dan prospek pendapatan masyarakat.

“Pada saat yang sama, koordinasi dengan otoritas moneter dan kebijakan makroprudensial perlu diarahkan untuk memberi ruang pembiayaan yang lebih kondusif bagi sektor produktif, sehingga pertumbuhan kredit tidak hanya bersifat temporer, tetapi berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih berkesinambungan,” katanya menambahkan.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kredit perbankan pada 2025 tumbuh sebesar 9,69 persen (year-on-year), masih berada dalam kisaran prakiraan BI sebesar 8–11 persen (yoy).

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06 persen (yoy), 4,52 persen (yoy), dan 6,58 persen (yoy).

BI juga mengajak para pelaku usaha melakukan ekspansi dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang tercatat mencapai Rp 2,44 kuadriliun pada Desember 2025, atau 22,12 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Bisnis.com, JAKARTA —Nilai tukar rupiahmelemah ke level terendah sepanjang sejarah. Lantas, bagaimana impaknya terhadap sektor perbankan Indonesia?

Rena Kwok,senior credit analystpada Bloomberg Intelligence, menjelaskan bahwa ambrolnya nilai tukar rupiah ke level terendah dalam sejarah yakni Rp16.988 per dolar AS dipicu oleh kembali mencuatnya kekhawatiran pasar terhadap otonomi bank sentral yang menambah tekanan pada isu fiskal yang telah selama ini menjadi sorotan.

Kendati begitu, Rena menegaskan bahwa pelemahan rupiah tersebut tidak serta-merta meningkatkan risiko langsung bagi sektor perbankan Indonesia. Hal itu tecermin dari posisi devisa neto (net open FX position) yang relatif rendah, yakni sekitar 7% pada kuartal II, serta struktur pinjaman dan simpanan valuta asing yang secara umum seimbang.

“Kondisi tersebut membuat risiko langsung dari pelemahan rupiah masih relatif terkendali bagi perbankan,” tulis Rena dalam laporannya, Selasa (20/1/2026).

Di sisi lain, dia mengingatkan adanya risiko tidak langsung yang berpotensi muncul apabila debitur berbasis ekspor mengalami tekanan keuangan akibat volatilitas nilai tukar. Tekanan tersebut dapat berdampak pada kualitas aset perbankan.

Namun, risiko terhadap kualitas aset tersebut diperkirakan akan sebagian teredam oleh tingkat pencadangan yang solid pada bank-bank besar di Indonesia, sehingga ketahanan sektor perbankan dinilai masih terjaga di tengah pelemahan rupiah.

“Risiko terhadap kualitas aset tersebut diperkirakan akan sebagian teredam oleh tingkat pencadangan yang solid pada bank-bank besar,” pungkasnya.

Berdasarkan dataBloomberg, rupiah ditutup melemah 0,40% atau 68 poin ke level Rp16.995 per dolar AS pada Senin (19/1/2026). Adapun pada saat bersamaan, indeksdolar ASjuga melemah 0,19% menuju level 99,20.

Direktur PT Traze Andalan Futures sekaligus pengamat ekonomi, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan tekanan pada rupiah datang dari sisi internal. Kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Indonesia mencuat setelah data menunjukkan defisit anggaran tahun lalu mendekati batas hukum 3%, sementara penerimaan pajak masih belum menunjukkan penguatan signifikan.

“Kondisi ini menambah tekanan terhadap pergerakan mata uang rupiah,” ujar Ibrahim dalam keterangan resminya, Senin (19/1/2026).

Di sisi eksternal, meski indeks dolar AS tidak menunjukkan penguatan hari ini, ancaman tarif Presiden ASDonald Trumpsebesar 10% hingga 25% terhadap negara-negara Eropa menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global. Kondisi tersebut, lanjut Ibrahim, telah memicu kehati-hatian para investor terhadap mata uang pasar berkembang atauemerging markets.

Di sisi lain, sentimen internal juga datang dari sorotan terhadap independensi Bank Indonesia (BI) menjadi sorotan usai Presiden Prabowo Subianto mencalonkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. Djiwandono sebagai kandidat anggota Dewan Gubernur BI.

Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede, pencalonan Tommy pada dasarnya akan dinilai pasar bukan hanya dari kapasitas pribadi, tetapi terutama dari sinyal kelembagaan yang ditimbulkannya.

Kendati Tommy tidak berasal dari bank sentral sebelumnya, tetapi dia memiliki pengalaman analisis pasar keuangan dan dunia usaha. Belum lagi, sejak 2024 dia telah menjabat Wamenkeu serta memahami dinamika kebijakan fiskal.

Di sisi lain, keterkaitan politik yang kuat seperti afiliasi di partai politik membuat isu independensi lebih sensitif. Sebab, menurutnya pelaku pasar khawatir kebijakan moneter dapat lebih mudah dipengaruhi agenda jangka pendek, terutama ketika pemerintah mengejar target pertumbuhan tinggi dan ruang fiskal dipersepsikan menipis.

"Kekhawatiran ini menjadi lebih relevan saat arus keluar dana asing dari aset berdenominasi rupiah sedang besar, khususnya dari surat utang negara dan instrumen BI, sehingga rupiah melemah dan tekanan pasar mudah membesar bila ada sedikit saja keraguan terhadap konsistensi kebijakan BI," terang Josua kepadaBisnis, Selasa (20/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut perbankan cenderung “cari aman” dengan memarkir dana pada instrumen berimbal hasil pasti ketimbang agresif menyalurkan kredit.

BCA menegaskan bahwa pertumbuhan kredit perseroan terjaga dan sejalan dengan dinamika perekonomian nasional. Hingga November 2025, kredit BCA secara bank only tercatat tumbuh sehat mencapai Rp921 triliun.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan perseroan tetap optimistis dapat mencapai target pertumbuhan kredit hingga akhir 2025, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan, termasuk terhadap fasilitas kredit yang belum ditarik.

“Pada saat yang bersamaan, BCA juga mengelola undisbursed loan secara pruden. Ditopang likuiditas yang memadai, kami berkomitmen menyalurkan kredit yang berkualitas ke berbagai segmen dan sektor dengan penerapan manajemen risiko yang disiplin,” kata Hera kepada Bisnis, Selasa (6/1/2025).

Dari sisi likuiditas, loan to deposit ratio (LDR) BCA tercatat sebesar 75,6% pada sembilan bulan pertama 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 75,1%.

Sementara itu, posisi permodalan BCA juga tetap solid dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) mencapai 29,9%.

“Posisi permodalan ini kami pandang sangat memadai untuk mengantisipasi potensi risiko sekaligus menopang pertumbuhan usaha secara berkelanjutan dalam jangka panjang,” tambah Hera.

Sementara itu, Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menilai secara industri kondisi likuiditas perbankan saat ini relatif lebih longgar dibandingkan akhir tahun lalu. Hal ini tercermin dari posisi LDR perbankan yang umumnya berada di bawah 90%.

Menurut Ganda, pelonggaran likuiditas tersebut antara lain dipengaruhi oleh penempatan dana pemerintah sekitar Rp200 triliun di bank-bank milik negara.

Di sisi lain, indikator kesehatan perbankan seperti CAR dan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) juga masih terjaga stabil, masing-masing di kisaran 26% dan di bawah 3%.

Terkait faktor yang menahan ekspansi kredit, Ganda menilai hal tersebut merupakan kombinasi antara strategi kehati-hatian perbankan dalam menjaga kualitas aset serta sikap pelaku usaha yang masih cenderung menahan ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi.

“Menghadapi 2026, bank cenderung tetap selektif dalam penyaluran kredit. Fokus sektor tidak akan berubah drastis dibandingkan 2025, dengan tetap mengandalkan sektor ritel, perdagangan, dan sektor-sektor lain yang relatif resilien,” ujarnya.

Seiring dengan hal ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai stagnasi penyaluran kredit perbankan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah likuiditas.

Menurutnya, fenomena lazy bank atau bank yang lebih memilih memarkir dana di instrumen aman seperti surat berharga negara (SBN), merupakan masalah struktural yang telah berlangsung lama dan berkaitan erat dengan melemahnya kepercayaan dunia usaha.

Bhima merespons pernyataan Purbaya yang menepis anggapan bahwa tingginya fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) mencerminkan lemahnya permintaan kredit dan menilai perbankan cenderung enggan menyalurkan kredit karena lebih nyaman mengejar kepastian imbal hasil melalui instrumen keuangan.

“Ini seperti kucing dan tikus. Bank banyak parkir di SBN selain karena imbal hasilnya tinggi, juga karena risiko dunia usaha meningkat. Akhirnya bank jadi lazy bank, malas menyalurkan kredit ke sektor riil,” ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Namun dari sisi dunia usaha, Bhima menilai rendahnya penarikan komitmen kredit juga tidak lepas dari menurunnya kepercayaan terhadap arah kebijakan fiskal.

Pelaku usaha, kata dia, belum sepenuhnya yakin terhadap efektivitas belanja negara, termasuk sejumlah program pemerintah yang dinilai boros anggaran tetapi berdampak ekonomi terbatas.

Pelaku usaha, kata dia, belum sepenuhnya yakin terhadap efektivitas belanja negara, termasuk sejumlah program pemerintah yang dinilai boros anggaran tetapi berdampak ekonomi terbatas.

Selain itu, Bhima mempertanyakan kebijakan penambahan likuiditas sekitar Rp200 triliun kepada perbankan, padahal fenomena kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit telah berlangsung dalam satu dekade terakhir. Dalam periode tersebut, perbankan dinilai lebih memilih memarkir dana ketimbang menyalurkannya ke sektor produktif.

“Kalau dari awal sudah tahu bank cenderung malas menyalurkan kredit, tambahan likuiditas bukan jawabannya. Apalagi pada akhirnya Rp76 triliun ditarik kembali untuk kebutuhan cashflow APBN,” katanya.

Dia juga menyoroti faktor non-ekonomi yang dinilai ikut menekan iklim usaha, mulai dari masuknya pendekatan militeristik ke sektor ekonomi hingga kebijakan yang kurang transparan. Kondisi tersebut, menurut Bhima, menciptakan climate of fear di kalangan pengusaha dan mempersempit ruang sektor swasta.

Dari sisi kebijakan fiskal, Celios mendorong evaluasi menyeluruh pada 2026, termasuk efisiensi anggaran daerah, sentralisasi fiskal di pemerintah pusat, serta lambatnya pencairan belanja negara. Bhima menilai kesalahan kebijakan fiskal pada 2025 tidak seharusnya dilanjutkan.

Dia juga memandang stimulus fiskal masih bersifat parsial dan belum menyasar kelas menengah yang menyumbang lebih dari 68% konsumsi rumah tangga nasional. Menurutnya, stimulus yang tidak menyentuh basis konsumsi utama akan sulit mendorong permintaan kredit dan pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) kuartal IV/2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan dari survei yang dilakukan pada Oktober 2025 terhadap 102 bank dengan nilai aset mencapai 99,25% dari total aset bank umum itu menunjukkan optimisme responden bahwa kinerja perbankan akan tetap solid hingga akhir tahun ini.

"Keyakinan tersebut tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan [IBP] pada triwulan IV-2025 yang tercatat sebesar 66 [zona optimis]," ujar Dian dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11/2025).

Dian menjelaskan ekspektasi perbaikan kondisi makroekonomi domestik menjadi alasan utama responden menyatakan bahwa kinerja perbankan tetap baik, didukung keyakinan bahwa perbankan cukup mampu mengelola risiko yang dihadapi.

Prediksi membaiknya kondisi makroekonomi domestik menyebabkan Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada kuartal IV/2025 kembali ke level optimis yaitu sebesar 63.

Hal ini, lanjut Dian, terutama didorong oleh prakiraan akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi domestik seiring penurunan BI Rate serta ditopang oleh penguatan nilai tukar Rupiah.

Konsumsi masyarakat yang biasanya meningkat pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru diyakini akan mampu mendongkrak permintaan terhadap barang dan jasa. "Selain itu, stimulus 8+4+5 dari Pemerintah diperkirakan juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Di sisi lain, inflasi juga diperkirakan akan turut meningkat sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi ini. Seiring dengan kondisi makroekonomi yang diperkirakan membaik, Dian menyebutkan mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada kuartal IV/2025 masih terjaga dan terkendali.

Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 atau berada pada zona optimis seiring dengan keyakinan bahwa kualitas kredit tetap terjaga baik dan Posisi Devisa Netto (PDN) tetap rendah dengan aset dan tagihan valuta asing (valas) yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas (long position).

Di sisi lain, net cashflow perbankan diproyeksikan menurun dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun demikian, cash outflow perbankan juga diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya penarikan dana untuk kebutuhan operasional nasabah serta pembayaran belanja pemerintah daerah yang biasanya cukup besar pada akhir tahun.

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada kuartal IV/2025 juga berada pada level optimis dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 78.

"Optimisme pertumbuhan pada triwulan IV-2025 didorong oleh ekspektasi bahwa kredit masih akan tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan kredit serta didukung dengan usaha bank dalam melakukan ekspansi kredit pada pipeline yang tersedia," ujar Dian.