Bisnis.com, BALI - PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), memperkuat sinergi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam upaya mengembalikan kejayaan Kopi Arabika Kintamani sebagai salah satu komoditas unggulan nasional yang berdaya saing global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Panen Raya Komoditas Kopi di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Makmur Agrosolution, program pendampingan pertanian terintegrasi yang menghadirkan solusi budidaya berkelanjutan mulai dari penyediaan sarana produksi, edukasi pemupukan berimbang, pendampingan teknis, hingga peningkatan kapasitas petani.

Panen raya dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian RI, Dr. Drs. Jekvi Hendra, M.Si., PT Pusri Palembang yang diwakili VP Pengelolaan Pelanggan Bpk Arman Zainuddin dan Bpk Robin Radhian Lee mewakili PT Pupuk Indonesia (Persero), jajaran Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten di Bali, perangkat Desa Awan, pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Kintamani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta para petani kopi setempat.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga keberlanjutan Kopi Arabika Kintamani yang telah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG) sejak 2008. Selain meningkatkan produktivitas, kolaborasi ini juga bertujuan mempertahankan keaslian cita rasa khas kopi Kintamani yang dikenal memiliki karakter citrus dan telah diakui di pasar nasional maupun internasional.

Dr. Jekvi Hendra menegaskan pentingnya menjaga kemurnian varietas kopi yang sesuai dengan dokumen persyaratan Indikasi Geografis.

"Varietas seperti Lini S 795, B1 atau Kopyol, USDA 762, Kartika, dan Kobra telah terbukti menghasilkan karakter rasa khas Kopi Arabika Kintamani. Oleh karena itu, varietas tersebut perlu dipertahankan agar identitas dan kualitas kopi tetap terjaga," ujarnya.

Ia juga mengimbau kelompok tani dan subak abian untuk mengembangkan sumber benih lokal dari tanaman induk unggul yang terbukti produktif, serta memastikan proses pengolahan dan rantai pasok tetap berada di wilayah Kintamani guna menjaga konsistensi mutu produk.

Sejalan dengan hal tersebut, PT Pusri melalui Program Makmur Agrosolution menghadirkan pendampingan intensif melalui kegiatan demplot yang menunjukkan efektivitas penerapan rekomendasi pemupukan yang tepat dan berimbang.

VP Pengelolaan Pelanggan PT Pusri, Arman Zainuddin, menyampaikan bahwa Program Makmur Agrosolution dirancang untuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen secara berkelanjutan.

"Kami melihat Kopi Arabika Kintamani sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan reputasi yang sangat baik. Karena itu, Pusri melalui Program Makmur Agrosolution berupaya mendukung petani agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mempertahankan kualitas dan karakteristik khas kopi Kintamani," ujar Arman.

Dukungan juga diberikan oleh PT Pupuk Indonesia melalui penguatan ekosistem kopi secara menyeluruh, termasuk pemberdayaan UMKM dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Manfaat program ini telah dirasakan langsung oleh petani. Ketua Kelompok Tani Dapdap Putih Desa Awan, I Wayan Arsa, mengungkapkan bahwa penerapan rekomendasi budidaya dan pemupukan melalui demplot berhasil meningkatkan hasil panen secara signifikan.

"Sebelumnya produksi kopi di kebun saya sekitar 1,5 ton. Setelah mengikuti kegiatan demplot dan menerapkan rekomendasi yang diberikan, produksi meningkat menjadi sekitar 3 ton. Hasil ini tentu sangat membantu petani dalam meningkatkan pendapatan," ungkapnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani, PT Pusri optimistis Kopi Arabika Kintamani dapat terus berkembang sebagai komoditas unggulan nasional yang mampu bersaing di pasar global, sekaligus mempertahankan keaslian cita rasa yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Bali.

Bisnis.com, JAKARTA — Edisi perdana Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 akan segera berlangsung. Ajang ini diproyeksikan menjadi etalase besar yang mempertemukan produsen kopi lokal dengan berbagai peluang pasar.

Pameran kopi berskala nasional yang diinisiasi oleh Dyandra Promosindo, Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), serta didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) ini akan berlangsung di tiga kota sekaligus.

Rangkaian penyelenggaraan akan dimulai di Grand City Convention, Surabaya, pada 29—31 Mei 2026, kemudian berlanjut ke Tiara Convention Center pada 31 Juli—2 Agustus 2026. Seri terakhir dijadwalkan berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) pada 4—6 September 2026.

Ketua Umum Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) Daryanto Witarsa mengatakan Indonesia telah lama dikenal sebagai negara dengan cita rasa kopi yang kuat. Meski demikian, dia menilai upaya promosi kopi lokal masih perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Dia menambahkan, keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergengsi World of Coffee pada tahun lalu menjadi indikator bahwa industri kopi nasional tengah berada dalam fase pertumbuhan yang menjanjikan. Momentum tersebut, menurutnya, perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas eksposur dan memperkuat daya saing kopi Indonesia di tingkat global.

Daryanto mengatakan suksesnya Indonesia menjadi tuan rumah World of Coffee telah mendorong meningkatnya perhatian terhadap kopi Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Namun, perlu diketahui bahwa ajang tersebut bukan merupakan agenda tahunan yang dapat diselenggarakan secara rutin di Indonesia.

Oleh sebab itu, pihaknya berinisiatif menghadirkan pameran berskala nasional yang dapat digelar secara berkala. Dengan demikian, para produsen kopi lokal diharapkan tetap memperoleh eksposur dan panggung promosi yang berkelanjutan.

"Ini adalah momentum untuk menaikkan kelas perkopian Indonesia," katanya dalam acara launching ICX 2026 di Common Grounds, Menteng, Kamis, (26/2/2026).

Daryanto Witarsa mengatakan pada edisi perdana ini, pihaknya secara khusus mengusung tema Brewing Business, Shaping Lifestyle and Coffee Excellence. Tema ini dipilih untuk menegaskan posisi kopi yang kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai komoditas. Menurutnya, kopi telah berkembang menjadi penggerak ekonomi kreatif sekaligus bagian dari gaya hidup modern masyarakat Indonesia.

Kemudian, saat ini perkembangan industri kopi juga terlihat dari berbagai inovasi yang terus bermunculan, mulai dari teknik penyeduhan, praktik budidaya, hingga meningkatnya perhatian terhadap aspek kesehatan.

Nantinya, selama expo akan ada beberapa program kunci. Dimulai dari Indonesia Brewers Cup Championship (IBrC), kompetisi bergengsi yang menguji keterampilan manual brewing para barista terbaik Indonesia melalui sistem kualifikasi regional menuju babak final nasional.

Selain itu, terdapat Experience Area “Origin Trip”, program interaktif yang mengajak pengunjung menelusuri perjalanan kopi dari biji hingga menjadi minuman siap saji. Lalu, akan ada pula sesi workshop bertajuk The Coffee Lab SCAI Lecture dan terakhir akan ada Roaster Alley.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung menambahkan ada alasan khusus di balik pemilihan tiga kota untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan tahun ini. Surabaya dipilih sebagai gerbang perdagangan Indonesia Timur, Medan merepresentasikan kekuatan kopi Sumatra, dan Jakarta menjadi episentrum pertemuan industri, investor, serta konsumen urban.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa konsumsi kopi domestik terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan pasar dalam negeri sangat kuat dan berkembang.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa kopi bukan lagi semata komoditas ekspor. Namun, juga telah menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi kreatif nasional

Selain itu, katanya, secara data Indonesia secara konsisten juga masuk lima besar produsen kopi dunia. Produksi nasional mencapai ratusan ribu ton per tahun, dengan jutaan petani menggantungkan hidup pada sektor ini.

“Nama-nama seperti Kopi Gayo, Toraja, Flores, Kintamani, hingga Mandailing sudah dikenal luas di pasar global. Tak hanya unggul dari sisi volume, specialty coffee Indonesia juga memiliki reputasi sangat baik karena kualitas dan cerita asal-usulnya,” kata Nixon.

Dia pun berharap ajang pameran ICX dapat menjadi platform kolaboratif yang menghubungkan petani, roaster, barista, pelaku UMKM, brand lifestyle, hingga institusi keuangan dalam satu ekosistem terintegrasi.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana yang berlokasi di Jalan Raya Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Kamadana dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tertanggal 18 Februari 2026.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Kamadana, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja.

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Kamadana bersumber dari dana LPS," kata Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/2).

Kemudian, untuk nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Kamadana atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut.

Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Kamadana dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Jimmy mengimbau agar nasabah BPR Kamadana tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Selanjutnya, LPS juga mengingatkan masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

"Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank," ujarnya.

Kemudian, apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Kamadana nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 021-154.

Bisnis.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Pencabutan izin melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 pada 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan pencabutan izin usaha PT BPR Kamadana merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

"OJK telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola PT BPR Kamadana. Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan," kata Puji dalam keterangan resminya, Kamis (19/2/2026).

Permasalahan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha PT BPR Kamadana.

Sejak permasalahan tersebut terdeteksi, OJK telah melaksanakan seluruh kewenangan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, menetapkan sanksi administratif, pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tindak penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat.

Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai. Dengan kondisi tersebut di atas, pada 18 Desember 2024 status pengawasan PT BPR Kamadana ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Menindaklanjuti penetapan status BDP, PT BPR Kamadana telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun dalam pelaksanaannya PT BPR Kamadana tidak sepenuhnya mampu merealisasikan.

Dengan demikian selama masa BDP, upaya PT BPR Kamadana belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan permodalan.

Sehubungan dengan itu, pada 16 Desember 2025 OJK menetapkan status pengawasan PT BPR Kamadana menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, selama BDR, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Kamadana tidak berhasil melakukan penyehatan terhadap BPR. OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi dan tindakan pengawasan terhadap pejabat eksekutif yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R.4/ADK3/2026 tanggal 5 Februari 2026 Perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Kamadana, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Kamadana.

"Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Kamadana. Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Kamadana," kata Puji.

Dengan pencabutan izin usaha tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Puji menyebut OJK menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas.

OJK secara konsisten memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan senantiasa menjaga prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, terpercaya, dan memastikan perlindungan optimal bagi kepentingan nasabah dan masyarakat.

"Kami mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Puji.

Bisnis.com, MANGUPURA – Industri Kecil dan Menengah (IKM) kopi kintamani dan bambu di Kabupaten Bangli, Bali mendapat pendampingan secara intensif dari Kementerian Perindustrian selama dua tahun untuk membangun ekosistem kopi dan bambu dari hulu ke hilir.

Pembina Industri Ahli Madya Kemenperin M.Wahyu Fitirianto menjelaskan pada 2023 telah mengalokasikan dana alokasi khusus atau DAK Fisik senilai Rp9 miliar untuk pembangunan rumah produksi lengkap dengan peralatannya. Kemudian di tahun berikutnya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp3,5 miliar untuk pembinaan melalui DAK non fisik.

Wahyu menjelaskan alasan mendorong industri kopi kintamani karena potensi besar yang dimiliki Kopi Kintamani menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Menurutnya, kopi kintamani memiliki kualitas yang telah dikenal oleh penikmat kopi di Indonesia maupun dunia

Hasil evaluasi dari dua tahun pembinaan IKM kopi kintamani dan bambu, Wahyu menyebut hasilnya sudah sesuai target.

"Kami sudah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan selama dua tahun di Bangli, hasil evaluasi cukup baik, sentral kopi dan bambu bisa berjalan profesional," jelas Wahyu.

Sebagai upaya memperluas akses pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli menyelenggarakan Exhibition and Business Gathering Product Centra Coffee Kintamani & Centra IKM Bamboo Bangli yang diselenggarakan pada 1-3 November 2025 di Bali Collection, ITDC, Nusa Dua.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli Nasrudin menjelaskan Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan produk unggulan daerah serta memperluas jejaring kemitraan dan promosi produk IKM Kabupaten Bangli.

"Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bangli dalam memperkuat eksistensi Industri Kecil Menengah (IKM) agar mampu bersaing tidak hanya di tingkat regional dan nasional, tetapi juga di pasar internasional. Kopi Kintamani dari Kabupaten Bangli saat ini telah dipasarkan di UNCLE JOE – Toko Oleh-Oleh Premium yang berlokasi di Bali Collection Nusa Dua," kata Nasrudin.

Kegiatan ini diharapkan dapat membuka peluang transaksi dan kontrak bisnis antara pelaku IKM Bangli dan para potential buyers. Sebagai upaya membidik pasar ekspor, kopi kintamani dan bambu juga telah mengikuti pameran ekspor, dan sejumlah buyer potensial dari luar negeri telah menjalin komunikasi.

Bisnis.com, DENPASAR – Restoran yang berada di kawasan konservasi atau Taman Wisata Alam (TWA) penelokan, Kintamani, Kabupaten Bangli dibongkar setelah banyak diprotes publik.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bali, Ratna Hendratmoko menjelaskan pembongkaran merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan dan kesepakatan berdasarkan hasil pertemuan bersama antara Balai KSDA Bali dengan Pemerintah Kabupaten Bangli, Dinas LHK Provinsi Bali, dan Desa Adat Kedisan, serta hasil pelaksanaan temu media pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025 di Bangli.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembongkaran bangunan kedai makanan dan minuman yang berada di TWA Penelokan, sebagai perwujudan komitmen Saudara I Ketut Oka Sari Merta, dan didampingi oleh Balai KSDA Bali.

Pembongkaran dimulai pada Selasa (21/10/2025), yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai KSDA Bali.

Pembongkaran ini dilakukan oleh Saudara I Ketut Oka Sari Merta, dengan melibatkan 7 orang pekerja, 10 orang Masyarakat Peduli Api (MPA), dan juga 19 orang pegawai Balai KSDA Bali yang berasal dari seluruh petugas Resor KSDA lingkup Seksi KSDA Wilayah II, serta unsur Pecalang Desa Adat Kedisan, Polsek Kintamani, Kodim Bangli, Bhabinkamtibmas Desa Kedisan.

Kegiatan pembongkaran diliputi dalam suasana kegotongroyongan.

Bendesa Adat Kedisan juga ikut serta dalam pembongkaran dan menyampaikan apresiasi pembongkaran ini, dan meyakinkan masyarakat untuk terus menjaga kelestarian alam TWA Penelokan.

"Seluruh pegawai Balai KSDA Bali harus menggunakan momentum ini, sebagai momen introspeksi diri, meningkatkan kompetensi diri, baik penguasaan regulasi dan sensitivitas terhadap kondisi sosial masyarakat," jelas Hendratmoko dikutip Rabu (22/10/2025).

Setelah pembongkaran, akan dilakukan pemulihan ekosistem melalui penanaman, dan area tersebut yang berada di ruang publik blok pemanfaatan TWA Penelokan, tetap menjadi salah satu objek wisata alam yang dapat dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat Desa Kedisan.

Balai KSDA Bali mengusulkan lokasi ini sebagai obyek wisata alam dengan nama Amerta Kedisan Hidden Hill.

Kepala Balai KSDA Bali juga berharap pembongkaran ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Balai KSDA Bali berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di Bali.

Bisnis.com, DENPASAR – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) angkat suara terkait polemik bangunan di tengah kawasan konservasi di Penelokan, Kintamani, Kabupaten Bangli.

Bangunan tersebut dinilai oleh publik tidak layak berada di tengah kawasan konservasi, karena bisa berdampak negatif terhadap kawasan. Kepala Balai KSDA Bali Ratna Hendratmoko menjelaskan bangunan tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) yang dikelola oleh BKSDA. Di mana bangunan tersebut juga berada dalam kawasan blok pemanfaatan.

"Blok Pemanfaatan adalah bagian dari TWA yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya. Blok Lainnya adalah blok yang ditetapkan karena adanya kepentingan khusus guna menjamin efektivitas pengelolaan kawasan konservasi," jelas Hendratmoko dikutip dari siaran pers, Senin (13/10/2025).

Hendratmoko menyebut dalam pengelolaan pariwisata pada blok pemanfaatan di TWA Panelokan dilakukan melalui pembagian menjadi ruang usaha dan ruang publik. Ruang usaha adalah bagian dari blok pemanfaatan TWA karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengusahaan pariwisata alam bagi usaha penyediaan sarana wisata alam.

Sedangkan ruang publik adalah bagian dari blok pemanfaatan di TWA karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengunjung, pengelolaan dan pengusahaan pariwisata alam bagi usaha penyediaan jasa wisata alam serta sarana pendukung wisata alam.

Dalam pemberitaan yang viral, bangunan yang dimaksud berada di dalam ruang publik pada blok pemanfaatan TWA Panelokan, dibangun oleh I Ketut Oka Sari Merta, yang merupakan pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) dengan Sertifikat Standar: 23082200271370004 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 7 Oktober 2024.

"Saudara I Ketut Oka Sari Merta adalah warga Desa Batur Tengah, yang merupakan masyarakat di sekitar kawasan TWA Panelokan," ujar Hendratmoko.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa penyediaan jasa makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan atau minuman yang difasilitasi oleh UPT dan/atau pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Herdatmoko menjelaskan ketentuan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 51 Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan pariwisata alam di SM,TN, TAHURA, dan TWA, diatur bahwa pemegang izin memiliki hak seperti pemegang perizinan berusaha penyediaan jasa wisata alam berhak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha dan memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan pemahaman Saudara I Ketut Oka Sari Merta, dalam merealisasikan izin jasa wisata alam dan menjalankan usahanya, perlu membuat bangunan yang akan digunakannya sebagai fasilitas penyediaan makanan dan minuman," kata Hendratmoko.

Bangunan tersebut akan diserahkan kepada BKSDA Bali melalui mekanisme kerja sama hibah. Saat peninjauan lapangan oleh petugas BKSDA Bali, kondisi yang sudah terbangun sampai saat ini yaitu: bangunan restoran ukuran 10,9 x 10 Meter, toilet dan dapur ukuran 7,4 x 4,8 Meter, area taman depan 14,3 x 36 Meter, area parkir 11,7 x 38,7 Meter.

Saat ini, BKSDA Bali tengah menyiapkan alternatif solusi kolaboratif, alternatif jalan tengah mekanisme penyelesaian melalui skema kerja sama hibah. Dalam skema ini, bangunan yang terlanjur berdiri dan belum memiliki legalitas akan ditempuh melalui proses hibah kepada negara sehingga statusnya dapat ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Selanjutnya BKSDA Bali akan menentukan nilai sewa mendasarkan pada nilai kewajaran, yang kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan penyewaan aset negara secara sah dan transparan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 51 huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KSA.3/3/2019, yang memberikan hak kepada pemegang izin usaha pariwisata alam untuk memanfaatkan fasilitas pariwisata alam milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi yang adil, akuntabel, serta tetap mengedepankan prinsip tertib administrasi, transparansi, dan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Sebagai alternatif penyelesaian lainnya, BKSDA Bali juga akan melakukan evaluasi terhadap izin jasa wisata alam yang dimiliki oleh saudara I Ketut Oka Sari Merta, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi.

Evaluasi ini mencakup peninjauan kembali ruang lingkup kegiatan, kelengkapan dokumen administrasi, serta keselarasan antara rencana usaha dan daya dukung kawasan. Selain itu, BKSDA Bali akan mendorong dilakukannya kajian sosial secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat dan pemangku kepentingan setempat.

Kemudian pelibatan masyarakat adat diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kearifan lokal serta memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatan kawasan berjalan selaras dengan prinsip konservasi, budaya, dan keberlanjutan lingkungan. BKSDA Bali mengedepankan prinsip konservasi, asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kebersamaan (kolaboratif), salah satunya adalah dengan alternatif solusi berbagi ruang usaha berbasis kelompok masyarakat.

"BKSDA Bali mengakui bahwa dalam proses pembangunan kedai makanan dan minuman oleh saudara I Ketut Oka Sari Merta di kawasan TWA Penelokan terdapat keterlambatan dalam pemenuhan aspek administrasi, khususnya terkait dukungan dan persetujuan dari masyarakat sekitar," ujar Hendratmoko.

Saat ini, BKSDA Bali bersama pihak terkait akan melakukan langkah-langkah penataan dan penyelarasan agar seluruh persyaratan administrasi dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. BKSDA Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap bentuk pemanfaatan kawasan konservasi berjalan secara transparan, partisipatif, dan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.