JAKARTA - Nadiem Makarim menyebut empat hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabaikan fakta-fakta persidangan. Terkait hal itu pihaknya akan melaporkan para hakim ke Komisi Yudisial (KY).

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim. Selain itu, Nadiem juga dikenakan denda sebesar Rp1 Miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan.

Selain itu, Nadiem juga dikenai pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 Miliar dengan ketentuan subsider 5 tahun kurungan.

"Dirinya divonis 15 tahun karena dituntut membayar uang pengganti yang tidak pernah ia miliki. Semua fakta pengadilan telah diabaikan," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Nadiem menyoroti sikap empat hakim yang memvonisnya bersalah, tidak berani menatap matanya secara langsung saat berbicara.

“Kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan, apakah kebenaran, apakah keadilan, masih ada artinya? Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun" katanya.

"Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah, itu tidak bisa melihat ke mata saya langsung. karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah," ujarnya.

Nadiem mengapresiasi keberanian satu hakim, yakni Hakim Andi Saputra, yang memberikan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Hakim Andi secara lugas membeberkan kebenaran berdasarkan fakta persidangan dan menyatakan Nadiem seharusnya bebas tanpa syarat.

“Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim, yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat,” kata Nadiem.

Terkait beban uang pengganti Rp809 miliar, Nadiem membantah keras tuduhan tersebut dengan menegaskan uang itu tidak pernah menyentuh dirinya sekalipun. Berdasarkan laporan hasil kekayaannya di akhir masa jabatan, Nadiem mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu dalam bentuk apa pun.

Nadiem juga menambahkan dokumen dan saksi di persidangan telah membuktikan dana tersebut tidak pernah keluar dari rekening PT AKAB (GoTo). Uang tersebut sepenuhnya milik PT AKAB dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook.

"Saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada sang istri, Franka, keluarganya, tim penasihat hukum, pengemudi ojek online (ojol) di seluruh Indonesia, guru-guru, serta tokoh masyarakat dan pakar hukum yang telah berani bersuara," paparnya.

Nadiem memastikan akan segera mengajukan banding demi kebenaran, anak-anak muda, profesional, dan semua orang jujur yang dikriminalisasi.

Salah satu penasihat hukum Dodi S Abdulkadir mengungkapkan keberadaan alat-alat bukti pembelaan telah dengan sengaja diingkari oleh hakim.

“Beberapa kali di dalam proses pembelaan, kami sudah menyampaikan alat bukti, yang kemudian diingkari keberadaan bukti tersebut. Yang apabila alat bukti tersebut dijadikan pertimbangan, maka tidak akan ada putusan terhadap Nadiem Makarim yang menyatakannya bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Dodi mengaku akan menempuh jalur hukum mengenai adanya obstruction of justice. "Tapi dengan sengaja, alat bukti tersebut tidak mau dipertimbangkan dengan alasan tidak pernah diperlihatkan di dalam pengadilan. Kita bisa putar di dalam proses persidangan, ada rekamannya. Semua alat bukti itu ada. Dan terhadap tindakan ini, maka kita akan menempuh jalur hukum sesuai dengan apa yang diatur di dalam perundang-undangan mengenai adanya obstruction of justice, menghalang-halangi keadilan. Jadi, kami akan melakukan tindakan hukum tersebut,” ujar Dodi.

Penasihat hukum lainnya, Ari Yusuf Amir memperingatkan putusan ini akan menjadi preseden buruk bagi negara, khususnya bagi pihak swasta atau pengusaha yang diangkat menjadi menteri.

“Pertama-tama, kami mengapresiasi untuk Hakim Andi Saputra, karena tadi secara cerdas dan jelas, beliau menyampaikan dissenting opinion yang betul-betul masuk di akal sehat. Kita apresiasi hakim seperti Andi Saputra dan semoga hakim-hakim seperti ini bisa banyak ke depannya. Perlu jadi garis bawah, ini akan jadi preseden jelek buat negara kita kepada menteri-menteri yang swasta. Ini jeleknya putusan ini. Jadi putusan ini tidak hanya terkena kepada Pak Nadiem, tapi akan terkena kepada menteri-menteri yang sekarang lagi menjabat.” jelasnya.

Menanggapi pernyataan Penuntut Umum yang menampik kriminalisasi perkara ini, Ari mempertegas apa yang hari ini terjadi adalah bentuk kriminalisasi.

“Nah, jadi kalau dikatakan tadi oleh rekan jaksa penuntut umum tidak ada kriminalisasi, inilah bentuk kriminalisasi itu. Oleh karena itu, secara tegas kami akan mengambil tindakan hukum, selain daripada banding, kami akan membuat laporan. Laporan kepada Komisi Yudisial dan kepada penegak hukum lainnya untuk melaporkan hakim ini,” tegas Ari.

JAKARTA - Tim hukum PT MNC Asia Holding Tbk mengirim surat ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dan meminta untuk mengawasi jalannya persidangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Langkah ini diambil menyusul banyaknya kejanggalan dalam proses dan putusan persidangan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait sengketa jual beli Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Pengawasan KY dan MK dianggap krusial guna memastikan integritas dan independensi hakim dalam memutus sidang banding atas perselisihan NCD antara MNC Asia Holding dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Anggota Tim Hukum MNC Asia Holding Belliandry Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah proaktif dengan menyurati Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Pengawas.

"Kita dari awal sudah melihat memang di (putusan) tingkat pertama, di PN Pusat itu, banyak kejanggalan dari putusan yang dihasilkan. Jadi, kita minta KY juga memonitor perkara ini. Dari tim tergugat juga sudah bersurat ke KY, ke MA, ke Badan Pengawasan," kata Rudy, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pengawasan ketat di tingkat banding diperlukan agar preseden di tingkat pertama tidak terulang. Ia membeberkan dua poin utama yang dianggapnya sebagai kejanggalan dalam putusan hakim dan dinilai sangat merugikan kliennya.

Pertama, terkait penolakan bukti utama berupa surat komunikasi antara CMNP dan Unibank. Majelis hakim tingkat pertama menolak bukti tersebut dengan alasan hanya berupa fotokopi, padahal bukti yang sama pernah diakui dalam perkara CMNP sebelumnya.

"Nah, jadi aneh ya kalau itu dulu buktinya diakui, sekarang kita ajukan. Kita nggak mungkin punya aslinya, karena itu surat CMNP ke Unibank," ujarnya.

Yang lebih mengecewakan lagi, kata dia, bukti-bukti fotokopi yang diajukan CMNP justru dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kedua, tim hukum menyoroti adanya dokumen internal CMNP yang justru kontradiktif dengan gugatan mereka saat ini.

Dalam dokumen tersebut, CMNP secara tertulis mengakui transaksi jual beli dan menyatakan tidak bisa menagih lagi. Namun, fakta materiil ini justru diabaikan oleh majelis hakim di tingkat pertama.

Dengan adanya pengawasan dari KY dan MA, tim hukum MNC Asia berharap Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memeriksa perkara secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek formil tetapi juga aspek materiil.

"Harapannya, di tingkat banding, majelis hakim bisa melihat tidak hanya formilnya ya, tapi juga secara material. Aspek-aspek kejanggalan itu kenapa bisa terjadi," tuturnya.

Rudy menegaskan bahwa permohonan pengawasan ini bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan, melainkan upaya bersama untuk menjaga muruah pengadilan dari potensi intervensi dari pihak luar.

"Jadi, di satu sisi kita yakin hakimnya berintegritas, hakimnya juga bersih, tapi di sisi lain kami harap KY dan MA mengawasi sidang banding ini," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kudus berinisial SW menerima sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat. Hal itu usai Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali menggelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

SW terbukti menerima uang pembayaran objek lelang senilai Rp1,9 miliar lebih. “Menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) huruf e Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," ujar Ketua Sidang MKH Hamdi, Rabu (24/6/2026).

Pelanggaran etika berawal dari adanya laporan bahwa SW menerima uang sejumlah Rp1,9 miliar dan Rp150 juta pada 2022 saat masih menjabat Ketua PN Kudus. Uang tersebut seharusnya digunakan sebagai biaya pembayaran objek lelang berupa rumah.

Karena objek lelang tersebut dilakukan tanpa melalui mekanise lelang yang berlaku, sehingga uang tersebut dititipkan atau dikonsinyasikan kepada SW sebagai Ketua PN Kudus saat itu. Namun, SW tidak menyetorkan uang sesuai kesepakatan sebagai hasil pembayaran lelang ke bank sebagai pelunasan pembayaran objek lelang.

SW mengakui adanya penerimaan tersebut dan menyatakan uang yang diterimanya digunakan untuk membangun CV pribadi, pembayaran kredit rumah, dan kegiatan di kantor.

Selain itu, sepanjang tahun 2020 SW juga dilaporkan karena menerbitkan penetapan yang tidak terdaftar di buku register PN Kudus di mana nomor penetapannya sama, tetapi para pihaknya berbeda. SW juga pernah dilaporkan menguasai harta waris secara tidak prosedural. SW juga kerap menerima pihak berperkara di ruang kerjanya secara pribadi.

Ketika menjabat Ketua PN Baturaja, SW dilaporkan menerima sejumlah uang terkait pengurusan perkara. Menurut hasil laporan dari pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA, SW mengakui telah menerima Rp200 juta pada tahun 2018, tetapi tidak mengingat sisa jumlah lainnya.

Akibatnya, SW dijatuhi sanksi berupa hakim nonpalu 6 bulan di tahun 2023. Namun, karena alasan kesehatan (stroke), SW ditetapkan sebagai Hakim Yustisial di PN Jakarta Selatan.

Dalam pembelaannya, SW berniat mengembalikan uang yang diterima, tetapi pelapor minta dibayarkan secara lunas. SW berencana mengganti uang tersebut melalui pinjaman bank.

Namun, pengajuannya ditolak karena tidak memperoleh rekomendasi Ketua PN Jakarta Selatan dengan pertimbangan kondisi kesehatan SW dan masih menunggu putusan MKH.

SW mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat dan berharap agat majelis dapat menerima pembelannya. SW menyatakan tetap bersedia mengembalikan uang yang telah diterimanya, meskipun belum mengetahui cara untuk melunasinya.

Terlapor yang didampingi oleh tim pembela dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) meminta majelis memberikan putusan yang proporsional dalam putusannya karena alasan keadaan kesehatan terlapor.

Dalam pertimbangan hukumnya, MKH menganggap tidak ada keterangan yang bernilai baru dan hal yang meringankan dalam sidang MKH. Sementara hal yang memberatkan adalah perbuatan terlapor tidak sesuai dengan KEPPH dan belum mengembalikan uang yang diterima.

MKH kemudian memutus untuk menguatkan Memorandum Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KM.WAS/98/M/7/2023 tanggal 23 Juli 2023.

“Perbuatan terlapor melanggar Keputusan Bersama MA dan KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH yakni berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berperilaku adil, berperilaku jujur, bersikap profesional,” ujar Hamdi.

JAKARTA - Sebanyak 36 calon hakim agung telah merampungkan tahapan seleksi kesehatan yang digelar Komisi Yudisial (KY). Tahapan itu juga diikuti oleh empat calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) serta dua calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA.

Setelah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan asesmen kepribadian, para peserta selanjutnya akan memasuki tahap klarifikasi rekam jejak sebagai bagian dari proses seleksi calon hakim agung tahun 2026. Adapun tahap seleksi kesehatan berlangsung pada 3-5 Juni 2026 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sementara asesmen kepribadian dilaksanakan pada 3-4 Juni 2026 di Gedung KY, Jakarta.

Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Andi Muhammad Asrun, mengatakan para peserta menjalani serangkaian tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian, dan penelusuran rekam jejak. "Pemeriksaan kesehatan untuk mengukur kondisi kesehatan jasmani (fisik) dan rohani (jiwa) peserta guna memastikan mereka memiliki stamina, kestabilan emosi, serta kelayakan fisik sebagai hakim agung dan hakim ad hoc di MA,” kata Asrun dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

“Sementara asesmen kepribadian meliputi berbagai tahapan yang bertujuan menilai potensi psikologis, integritas, dan kompetensi para calon hakim sebelum memasuki proses seleksi berikutnya," sambungnya.

Selain itu, KY akan melaksanakan klarifikasi terhadap 36 calon hakim agung dan 6 calon hakim ad hoc di MA Tahun 2026 guna memperoleh kebenaran data dan informasi mengenai rekam jejak para calon. Menurut Asrun, klarifikasi tersebut mencakup informasi yang berasal dari masyarakat, hasil penelusuran rekam jejak, serta hasil penelaahan harta kekayaan yang diperoleh melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahapan ini dilakukan untuk menelusuri integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter para calon. "Klarifikasi rekam jejak ini dilakukan untuk memvalidasi informasi yang masuk ke KY," lanjutnya.

KY juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat secara tertulis terkait rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA, khususnya mengenai integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon.

Masukan tersebut dapat disampaikan paling lambat 5 Agustus 2026 melalui surat elektronik ke [email protected] atau dikirim ke Kantor Komisi Yudisial di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat.

"KY juga menegaskan bahwa peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi," pungkas Asrun.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) telah memecat Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Makassar berinisial YN usai terbukti menerima suap.

Ketua Sidang MKH Yanto mengatakan YM terbukti melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diklasifikasikan pada pelanggaran berat.

“Oleh karena itu dijatuhkan sanksi berat kepada terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Yanto dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/5/2026).

Putusan tersebut dijatuhkan setelah YM terbukti menerima suap sebesar Rp 1 miliar untuk memenangkan perkara kasasi dan meminjam uang sebesar Rp 90 juta kepada pelapor tanpa dikembalikan.

Yanto menambahkan, YM terbukti telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) soal prilaku hakim.

“Rekomendasi penjatuhan sanksi dari Bawas MA sudah seharusnya dikuatkan. Terlapor terbukti melanggar butir KEPPH huruf C butir 2, yaitu pengaturan tentang berperilaku jujur, dan huruf C angka 7 tentang butir menjunjung tinggi harga diri,” pungkas Yanto

Berdasarkan komisiyudisial.go.d, praktik ini bermula pada pertemuan terlapor YM dengan pelapor pada Maret 2024. Kala itu terlapor YM menjanjikan dan menyanggupi untuk memenangkan perkara di MA.

Hanya saja, setelah enam kali uang dikirimkan dengan total Rp 1 miliar dan satu kali peminjaman uang Rp 90 juta ke bank atas nama terlapor YM, pelapor mengetahui bahwa YM ternyata tidak pernah mengurus terkait perkara yang dimaksud.

Sebab, nomor register dan nama majelis hakim yang dirilis pada SIPP MA tidak sesuai dengan laporan hakim YM ke pelapor. Atas dasar hal ini, pelapor melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Tinggi Makassar, Polda Makassar, Badan Pengawasan (Bawas) MA, dan KY.

Di sidang, YM mengakui dan sadar tidak mampu untuk mengurus perkara di tingkat kasasi. Dalam pengakuannya, terlapor menyanggupi untuk pengurusan perkara kasasi karena terdesak membutuhkan uang.

YM juga mengakui telah menerima Rp720 juta. Uang tersebut digunakan untuk membantu membayar kerugian bisnis umroh ibunya. Sebab, sebanyak 60 jemaah travel umroh ibu terlapor tidak bisa kembali ke tanah air dikarenakan ditipu oleh salah satu agen penjualan tiket pesawat.

Sisanya, YM gunakan untuk menyelesaikan persoalan pribadi dan bermain judi online. Di hadapan majelis hakim, YM pun mengakui perilakunya telah meruntuhkan kehormatan hakim dan peradilan.

Adapun, YM telah beritikad baik mengembalikan uang pelapor. Meskipun belum seluruhnya dibayarkan, YM berkomitmen akan menyelesaikan dengan mencicil pengembalian uang tersebut. Sementara, uang pinjaman senilai Rp 90 juta telah dilunasi oleh ibu YM dalam bentuk uang tunai dan sertifikat dari beberapa aset.

Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi pertimbangan meringankan di hadapan majelis. MKH telah merinci berdasarkan bukti dan fakta sidang tidak ada hal yang meringankan terlapor dan tidak ditemukan fakta baru untuk membatalkan hasil pemeriksaan Bawas MA.

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya melayangkan surat ke Mahkamah Agung (MA) hingga Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi sidang dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook.

Dia menjelaskan alasan pengajuan surat tersebut karena menilai ketidakadilan terhadap putusan majelis hakim pada Selasa (21/4/2026) untuk segera menghadirkan seluruh saksi maupun ahli dari pihak terdakwa pada Rabu (22/4/2026) dan Kamis (23/4/2026).

"Oleh karena itu, hari ini, tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Dodi, hari ini secara resmi kami sudah membuat surat. Kami sudah membuat surat yang kami tunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan DKI, Ketua Mahkamah Agung, lalu Ketua Muda Pengawasan, Ketua Komisi Yudisial, dan Ketua Komisi 3 DPR RI," katanya saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Dia kembali menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak Nadiem telah disepakati dihadirkan pada Senin dan Selasa pekan depan.

Menurutnya perubahan mendadak tidak bisa dilakukan karena pihaknya telah membuat janji terhadap saksi dan ahli.

"Sesuai dengan kesepakatan di awal, sidang Senin (dan) Selasa, kami menyiapkan saksi-saksi untuk Senin dan Selasa depan. Tapi tiba-tiba hakim mengatakan untuk Senin depan tidak ada (pemeriksaan) saksi, langsung pemeriksaan Terdakwa," ucapnya.

Dia menambahkan ada ketimpangan atas sejumlah aspek. Dari data yang ditampilkan, dia mengklaim bahwa dalam hal jumlah agenda pembuktian persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan kesempatan 11 kali sedangkan pihaknya 3 kali.

Kemudian rentang waktu sidang, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan 3 bulan sedangkan pihaknya 2 minggu. Jumlah saksi dari Jaksa Penuntut Umum sebanyak 55 kali sedangkan pihaknya 12 orang. Terakhir, jumlah ahli dari Jaksa Penuntut Umum 7 orang sedangkan pihaknya 1 orang.

Dia mengatakan bahwa hakim seharusnya mengedepankan prinsip keadilan untuk pihak Pemohon dan Termohon.

Selain itu, dia mengungkapkan kondisi Nadiem masih butuh perawatan yang intensif karena masalah kesehatan, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter. Namun menurutnya hakim mengabaikan hal tersebut.

"Apa yang mau dikejar dalam persidangan ini? Kalau memang keinginan hakim adalah hanya untuk menghukum Nadiem, ya enggak perlu sidang lagi dong. Kalau memang tujuannya itu. Kan kita ingin mencari keadilan, kita buktikan di persidangan," tandasnya.

JAKARTA - Sidang permohonan praperadilan Menteri Agama 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas ( Gus Yaqut ) atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan tahun 2024 bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gus Yaqut meminta keadilan dengan menguji status hukumnya sebagai tersangka bisa dilepaskan karena diduga tidak sesuai prosedur hukum.

Pada sidang kedua Selasa (3/3/2026), hakim tunggal yang mengadili perkara Nomor: 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL memberikan pesan tegas kepada para pihak, Gus Yaqut sebagai Pemohon dan KPK sebagai termohon agar tidak melakukan lobi-lobi atau manuver yang berpotensi mempengaruhi independensi hakim yang memutus perkara tersebut.

"Pernyataan ini patut diapresasi sebagai sikap dan komitmen terbuka jaminan kepada para pihak yang berperkara juga kepada publik bahwa putusan yang akan diambil benar-benar atas pertimbangan hukum," kata Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj, Kamis (5/3/2026).

Namun demikian, pernyataan sepihak dari hakim pengadilan perlu juga diyakinkan dengan melibatkan pihak eksternal untuk turut serta secara aktif menjaga marwah proses praperadilan Gus Yaqut.

Hal itu dapat dilakukan dengan melibatkan Komisi Yudisial (KY), lembaga negara yang diberi mandat oleh konstitusi mengawasi lembaga dan proses hukum di peradilan. Menurut dia, KY perlu menerjunkan tim pemantau.

"Dengan keterlibatan KY secara aktif dan nyata, praperadilan diharapkan berjalan fair, berintegritas, adil sesuai dengan rule of law tidak ada pihak yang terabaikan hak-haknya serta sesuai KUHAP," kata Mustolih.

Keterlibatan KY sangat penting dalam memantau jalannya persidangan demi persidangan yang secara maraton digelar sampai satu minggu penuh hingga putusan. Mengingat perkara ini mendapat perhatian yang sangat luas dari masyarakat.

"Momen ini juga menjadi pembuktian bagi Komisi Yudisial (KY) untuk bekerja dan membuktikan eksistensinya, terlebih baru beberapa bulan lalu dilantik pimpinannya oleh Presiden," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatatkan tren positif tindak lanjut rekomendasi BPK hingga semester II-2025 oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK) di atas 85 persen.

"Pemeriksaan BPK menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan yang bermanfaat bagi satuan kerja yang diperiksa,” kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada kedua instansi tersebut secara terpisah, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

BPK melaporkan sebanyak 263 rekomendasi dari total 305 rekomendasi atau 86,23 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi oleh KY.

Adapun MK, menunjukkan capaian tindak lanjut rekomendasi yang telah sesuai mencapai 98,16 persen, tanpa adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Capaian ini turut memperkuat konsistensi MK dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 19 kali berturut-turut sejak 2007.

Dalam kedua entry meeting tersebut, BPK mengingatkan bahwa pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih empat bulan ke depan dengan pendekatan profesional dan berbasis standar pemeriksaan.

"Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan," ungkap Nyoman.

Melalui pemeriksaan ini, pihaknya berharap seluruh satuan kerja dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta memastikan setiap rekomendasi menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sinergi yang telah terbangun antara BPK dengan KY dan MK diharapkan semakin memperkuat kinerja kelembagaan di lingkungan yudikatif.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial, Abdul Chair Ramadhan mengatakan segera menggelar pemeriksaan etik terhadap hakim Pengadilan Negeri Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap eksekusi lahan.

Abdul menyampaikan keputusan tersebut menunggu hasil sidang pleno yang digelar Komisi Yudisial.

"Ya nanti keputusan, keputusan dari hasil sidang pleno KY. Ya nanti terkuak apa dan bagaimana hasil daripada pemeriksaan," katanya saat menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026).

Dia menyampaikan ada tiga klaster keputusan pelanggaran etik di mana klaster terberat akan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak hormat.

Menurutnya, institusi KY menerapkan zero tolerance terhadap oknum hakim yang melanggar etik maupun hukum di Indonesia.

"Ya, intinya praktik demikian zero toleransi dan KY selalu optimal untuk melakukan pengenaan terhadap pedoman kode etik hakim," jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Andi Muhammad Asrun, mengatakan bahwa ke depannya KY gencar memberikan laporan masyarakat kepada KPK, seperti pemerasan oleh hakim.

"Ke depan, jadi akan banyak masuk laporan-laporan masyarakat berupa pemerasan atau permintaan yang dari oknum hakim maupun oknum peradilan, itu akan ditindaklanjuti," ucapnya.

Sebagai informasi, pada Jumat (6/2/2026), KPK mengungkapkan kasus suap oleh PT Karabha Digdaya (PT KD) kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.

Suap terkait sengketa lahan di mana PT KD ingin lahan seluas lebih dari 6 hektare segera dieksekusi setelah melakukan banding dan kasasi. Di saat yang bersamaan, masyarakat mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Ketua pengadilan bersama wakilnya memerintahkan jurusita berkomunikasi dengan tim legal PT KD untuk meminta "pelicin" seharga Rp1 miliar jika eksekusi ingin segera dilaksanakan.

Namun, PT KD hanya dapat memberikan Rp850 juta dan disepakati kedua belah pihak. Namun kegiatan tersebut terdeteksi KPK dan akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni:

1. I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok

2. Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok

3. Yohansyah Marunaya selaku Jurusita PN Depok

4. Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT KD

5. Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (6/2/2026) malam.

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menyesalkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Keduanya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, hal itu terjadi di tengah upaya negara menjamin kesejahteraan hakim.

"Kami juga sangat menyayangkan bahwa ini terjadi ketika negara sudah berupaya untuk memberikan kesejahteraan lebih terhadap peradilan, terhadap hakim tetapi ternyata masih terjadi persoalan ini (korupsi)," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Abhan yang dikutip Sabtu (7/2/2026).

"Artinya tentu ini bisa dicatatkan besar bahwa ternyata tidak hanya persoalan kesejahteraan yang memicu pada judicial corruption ini," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan wakil PN Depok, Bambang Setyawan (BBG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri PN Depok.

Penetapan tersangka ini setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Kamis, 5 Februari 2026 malam. Selain dua orang tersebut, dalam operasi senyap yang dimaksud KPK juga menangkap lima orang lainnya, yaitu Yohansyah Maruanaya (YOH) selaku juru sita PN Depok, Trisnado Yulrisman (TRI) selaku Direktur Utama PT. Karabha Digdaya (KD), Berliana Tri Kusuma (BER) selaku Head Corporate Legal PT KD, ADN dan GUN selaku pegawai PT. KD.

Lihat video: Suasana PN Depok Mendadak Sepi usai OTT Hakim oleh KPK



Setelah melakukan pemeriksaan dan didapati kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan lima orang diantaranya sebagai tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang tersangka, sebagai berikut: EKA, BBG, YOH, TRI, dan BER," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Jumat (6/2/2026) malam.

Asep mengungkapkan, dal pemeriksaan lanjutan Tim KPK mendapatkan data dari PPATK, BBG juga diduga menerima gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp2,5 Miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026.

Setelah diumumkan sebagai tersangka, kelimanya langsung ditahan untuk 20 hari pertama pada 6-25 Februari 2026 di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK.

"Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 101 KUHAP 2026, KPK juga telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap seorang hakim," ujarnya.

Atas perbuatannya, terhadap EKA dan BBG bersama-sama dengan YOH; dan TRI bersama-sama dengan BER disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, terkait penerimaan lainnya yang dilakukan oleh BBG disangkakan telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menyesalkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi. KY menyesalkan bahwa tindak pidana korupsi ini terjadi justru di saat negara telah memberikan kesejahteraan lebih terhadap hakim.

Anggota Komisi Yudisial Abhan menjelaskan hal ini menandakan bahwa praktik korupsi bukanlah karena kesejahteraan. Menurutnya, praktik korupsi ialah persoalan integritas.

"Ini menjadi catatan, persoalan besar, ternyata bukan karena kesejahteraan yang memicu judicial corruption, tetapi persoalan integritas hakim," kata Abhan, dikutip Sabtu (7/2/2026).

Dia menegaskan KY akan berkomitmen untuk turut menuntaskan perkara ini dengan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun terkait kasus ini, lanjut Abhan, KY akan melakukan penanganan sesuai kewenangan yang diberikan konstitusi, yaitu penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH.

"KY akan berkoordinasi dengan KPK karena yang bersangkutan ada di tahanan KPK. Semoga secepatnya kami diberikan kesempatan oleh KPK untuk melakukan pemeriksaan (etik)," jelas Abhan.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri PN Depok. Penetapan tersangka ini setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (5/2/2026) malam.

Selain dua orang tersebut, dalam operasi senyap yang dimaksud KPK juga menangkap lima orang lainnya, yaitu Yohansyah Maruanaya selaku juru sita PN Depok, Trisnado Yulrisman selaku Direktur Utama PT. Karabha Digdaya (KD), Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD, ADN dan GUN selaku pegawai PT. KD.

Setelah melakukan pemeriksaan dan didapati kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan lima orang diantaranya sebagai tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengamakan seorang hakim atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok berinisial BS.

Wakil Ketua KY Desmihardi mengatakan mendukung penuh upaya KPK untuk memberantas korupsi di tubuh yudikatif.

"KY mendukung langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum dugaan kasus transaksional dalam penanganan perkara. KY sangat menyesalkan tindakan ini karena mencederai kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim," ungkap Desmihardi, dalam keterangan resmi Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, KY memiliki prinsip mewujudkan peradilan yang bersih dari tindakan korupsi.

KY, katanya, juga akan bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan proses pembersihan di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.

Dia menilai tindakan korupsi akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia.

Dia menilai praktik transaksional tidak hanya merusak integritas, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia.

KY dan MA dengan tegas akan menerapkan prinsip "zero tolerance”, yang berarti tidak ada tempat bagi pelanggaran atau penyimpangan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pelayanan transaksional.

"KY bersama MA siap menegakkan kode etik dan mengambil tindakan keras," tegas Desmihardi.

Dia mengatakan seharusnya tindakan tersebut tidak terjadi karena Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim karier hingga 280%.

Kebijakan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan hakim.

Peningkatan kesejahteraan ini seharusnya diikuti dengan komitmen moral hakim untuk menjaga integritas dan kemandirian.

"Namun, perbuatan terduga Waka PN Depok juga telah mengabaikan Instruksi Presiden Prabowo yang telah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan hakim dengan menaikan tunjangan hakim," tegas Desmihardi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaga antirasuah menggelar operasi senyap di wilayah Depok.

"Yang pasti memang benar ada penangkapan di wilayah Depok," kata Fitroh saat dikonfirmasi, Kamis (5/2/2026) malam.

Namun, detail konstruksi perkara belum disampaikan oleh KPK, termasuk siapa saja pihak yang diamankan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum pihak yang diamankan.