Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Liliek Prisbawono Adi resmi mengucapkan sumpah/janji jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026), menggantikan Anwar Usman yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Dalam pernyataannya usai pelantikan, Liliek menyampaikan rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Hari ini saya telah dilantik sebagai Hakim Konstitusi untuk menggantikan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman sebagai sebuah kebanggaan dan kebahagiaan,” ujarnya di hadapan awak media.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya kepada Ketua MA Sunarto yang telah memberikan kepercayaan untuk mengemban jabatan tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan saya kepercayaan untuk menduduki jabatan ini,” katanya.

Liliek menegaskan bahwa jabatan Hakim Konstitusi merupakan amanah besar yang menuntut integritas dan kapasitas tinggi dalam menjalankan tugas.

“Saya mohon doanya tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi,” ujarnya.

Dia menekankan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional dalam mengawal konstitusi negara. Dia juga meminta doa agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik dalam menjaga konstitusi di Republik Indonesia.

Lanjutkan Tongkat Estafet

Liliek menyatakan tidak ada pesan atau tugas khusus yang dititipkan kepadanya secara personal dalam menggantikan Anwar Usman, yang telah mengabdi sebagai hakim konstitusi selama 15 tahun.

“Secara spesifik tidak ada tugas khusus yang disampaikan kepada saya. Jadi saya hanya dalam posisi menggantikan Pak Anwar Usman,” jelasnya.

Ke depan, dia menegaskan fokus utama sebagai Hakim Konstitusi adalah menjalankan fungsi kenegaraan sesuai amanat konstitusi.

“Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia itu yang pertama dan yang bersifat kenegarawan itu yang menjadi panduan bagi kami sebagai hakim konstitusi,” tandasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo secara resmi melakukan pelantikan terhadap Liliek Prisbawono Adi menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Keputusan tersebut resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung sehingga Liliek resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengamakan seorang hakim atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok berinisial BS.

Wakil Ketua KY Desmihardi mengatakan mendukung penuh upaya KPK untuk memberantas korupsi di tubuh yudikatif.

"KY mendukung langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum dugaan kasus transaksional dalam penanganan perkara. KY sangat menyesalkan tindakan ini karena mencederai kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim," ungkap Desmihardi, dalam keterangan resmi Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, KY memiliki prinsip mewujudkan peradilan yang bersih dari tindakan korupsi.

KY, katanya, juga akan bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan proses pembersihan di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.

Dia menilai tindakan korupsi akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia.

Dia menilai praktik transaksional tidak hanya merusak integritas, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia.

KY dan MA dengan tegas akan menerapkan prinsip "zero tolerance”, yang berarti tidak ada tempat bagi pelanggaran atau penyimpangan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pelayanan transaksional.

"KY bersama MA siap menegakkan kode etik dan mengambil tindakan keras," tegas Desmihardi.

Dia mengatakan seharusnya tindakan tersebut tidak terjadi karena Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim karier hingga 280%.

Kebijakan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan hakim.

Peningkatan kesejahteraan ini seharusnya diikuti dengan komitmen moral hakim untuk menjaga integritas dan kemandirian.

"Namun, perbuatan terduga Waka PN Depok juga telah mengabaikan Instruksi Presiden Prabowo yang telah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan hakim dengan menaikan tunjangan hakim," tegas Desmihardi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaga antirasuah menggelar operasi senyap di wilayah Depok.

"Yang pasti memang benar ada penangkapan di wilayah Depok," kata Fitroh saat dikonfirmasi, Kamis (5/2/2026) malam.

Namun, detail konstruksi perkara belum disampaikan oleh KPK, termasuk siapa saja pihak yang diamankan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum pihak yang diamankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa meyakini Adies Kadir punya kapasitas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) karena memiliki title sebagai profesor hukum.

Perlu diketahui, Adies menjadi calon hakim MK usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026. Padahal pada tahun 2025, DPR telah lebih dulu menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK guna gantikan Arief Hidayat.

Dia menjelaskan Adies telah melaksanakan fit & proper test dengan Komisi III, di mana setiap fraksi di komisi tersebut telah menyatakan setuju agar Adies menjadi calon hakim MK. Adapun Adies telah sah menjadi calon hakim konstitusional setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1/2026).

"Insyaallah akan menjaga kredibilitasnya, menjaga integritasnya dan akan mengedepankan profesionalismenya sebagai hakim konstitusi. Jadi kita yakin Pak Adies akan menjalankan amanah ini dengan penuh integritas," jelasnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Pernyataan itu sekaligus menjawab adanya beberapa hakim MK usulan DPR yang terlibat masalah hukum sehingga dikhawatirkan mencederai konstitusi. Saan meyakini bahwa kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Adies ketika menjabat sebagai hakim MK.

Selain itu, dia menyebut Adies memiliki jejak di bidang hukum selama menjabat di DPR, utamanya menjadi pimpinan di Komisi III.

"Karena Pak Adies juga memiliki latar belakang dari bidang hukum. Tapi simple aja, kenapa Pak Adies dari sekian banyak nama? Pak Adies Profesor Hukum, Doktor Hukum," sambung Saan.

Selain itu, mengenai nasib Inosentius, Saan menjelaskan bahwa telah disiapkan tugas khusus yang saat ini prosesnya sedang berlangsung. Hanya saja Saan belum menjelaskan tugas atau jabatan apa yang akan diemban oleh Inosentius.

Di sisi lain, dalam sidang paripurna tersebut, DPR mengangkat Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Adies Kadir.