MOSKOW - Polisi di Monako dan negara tetangganya, Prancis, meluncurkan perburuan terhadap seorang tersangka yang diyakini telah meledakkan bom rakitan di pusat kerajaan Mediterania yang kaya raya itu, yang menyebabkan beberapa orang terluka parah.

Di antara mereka yang terjebak dalam ledakan, yang terjadi pada pukul 21.00 (19:00 GMT) pada hari Senin, adalah tiga warga negara Ukraina, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengkonfirmasi pada hari Selasa.

Ketiganya adalah anggota satu keluarga, kata kementerian tersebut, mengutip informasi yang diterima dari layanan darurat setempat. Kementerian tidak menyebutkan nama mereka tetapi mengatakan Kyiv sedang memeriksa kewarganegaraan mereka.

Ketiganya diyakini sebagai oligarki kelahiran Ukraina, Vadym Yermolaiev, pasangannya, dan putranya yang berusia 13 tahun, menurut laporan media Prancis.

Dipahami bahwa wanita tersebut berada dalam kondisi kritis sementara Yermolaiev dan putranya diyakini mengalami luka yang tidak terlalu serius.

Siapa Vadym Yermolaiev? Taipan Ukraina yang Terluka dalam Ledakan di Monako

1. Dinas Keamanan Ukraina Diduga Terlibat dalam Serangan

Surat kabar Prancis Le Figaro melaporkan bahwa para penyelidik sedang mempertimbangkan teori bahwa Dinas Keamanan Ukraina mengarahkan serangan terhadap Yermolaiev, salah satu pengusaha terkaya Ukraina yang pindah ke Monako pada tahun 2021. Yermolaiev dikenai sanksi Ukraina karena urusan bisnisnya di Krimea pada tahun 2023 setelah wilayah itu dianeksasi oleh Rusia.

Menurut surat kabar tersebut, serangan itu kemungkinan lebih merupakan "peringatan" daripada upaya yang disengaja untuk membunuhnya.

2. Monako Terguncang

Pangeran Albert II dari Monako menggambarkan insiden itu sebagai "kejahatan keji" dan "kejutan bagi seluruh komunitas Monako".

Seorang ajudan Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan polisi sedang berupaya "untuk menemukan pelakunya, yang telah melarikan diri".

Kerajaan kecil ini, yang dikenal dengan kasino, kapal pesiar mewah, keamanan ketat, dan gaya hidup mewah penduduknya yang super kaya, dikelilingi oleh Laut Mediterania di satu sisi dan Prancis di sisi lain, dan tidak ada pemeriksaan perbatasan antara kedua negara.

Sebuah ledakan dahsyat terjadi di pintu masuk sebuah gedung apartemen di pusat Monaco pada Senin malam setelah seorang pria terlihat meninggalkan sebuah paket di sana, kata jaksa penuntut umum Monaco, Stephane Thibault.

Le Figaro mengatakan gambar pengawasan video menunjukkan seorang pria mengenakan jaket hitam, celana panjang berwarna terang, sepatu putih, dan topi hitam yang sebagian menutupi wajahnya menjatuhkan ransel di pintu masuk gedung sesaat sebelum ledakan. Thibault mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa tersangka bertindak sendirian sebelum melarikan diri dengan berjalan kaki dan masih buron.

Alat peledak itu berisi baut dan peluru, kata Christophe Mirmand, menteri negara untuk Monaco, kepada penyiar berita Prancis LCI pada hari Selasa.

Pada hari Selasa, polisi berjaga-jaga di lokasi kejadian, dan area tersebut dikordon sementara sebuah helikopter berputar-putar di atasnya, lapor kantor berita AFP.

“Sejauh yang saya tahu, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah tindakan seperti itu terjadi di kerajaan ini,” kata Mirmand.

Tiga orang, termasuk seorang remaja, dilaporkan terluka dalam ledakan tersebut, lapor kantor berita Reuters.

Sebuah sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa pria yang terluka dalam serangan itu adalah Yermolaiev dan wanita yang terluka dalam serangan yang sama – pasangannya – terluka parah dari pinggang ke bawah. Wanita tersebut diperkirakan dalam kondisi kritis, sementara Yermolaiev awalnya diperkirakan dalam kondisi kritis tetapi sejak itu kondisinya stabil di rumah sakit.

Ketiga korban “tampaknya sedang pulang dengan tenang” ketika bom meledak, menurut rekaman pengawasan, kata Mirmand kepada wartawan.

“Mereka terjebak dalam ledakan saat mereka melewati ambang pintu gedung apartemen mereka,” katanya.

3. Menjalankan Bisnis Alkohol di Krimea

Yermolaiev adalah seorang jutawan yang tinggal di Monako dan dikenai sanksi oleh Kyiv pada Desember 2023 karena terus menjalankan bisnis alkoholnya di Krimea yang diduduki Rusia, menurut laporan dinas keamanan Ukraina.

Pada tahun 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan sanksi telah ditujukan kepada “mereka yang membantu agresi Rusia, mereka yang membantu mereka yang telah memilih jalan memalukan dengan berkolaborasi dengan negara teroris."

Yermolaiev membantah berkolaborasi dengan Rusia. “Kami mencoba untuk memulihkan investasi kami [di Krimea] tetapi tidak berhasil,” katanya kepada RBC Ukraina pada tahun 2024. “Pada akhir tahun 2015, kami telah menghentikan upaya tersebut. Manajemen perusahaan-perusahaan tersebut memberi tahu kami bahwa mereka diintimidasi dan ditekan untuk mendaftar ulang di bawah hukum negara agresor.” Ia mengklaim telah menasihati mereka untuk tidak melakukan hal itu. Bisnisnya di Krimea akhirnya disita oleh pasukan Rusia pada tahun 2023.

4. Orang Terkaya ke-45 Ukraina

Ia diyakini telah tinggal di Monaco, sebuah negara mikro dengan populasi 38.000 jiwa, sejak tahun 2021, tahun di mana ia berada di peringkat ke-45 dalam daftar orang Ukraina terkaya versi majalah Forbes dengan kekayaan bersih USD220 juta.

Pada tahun 2022, situs web Ukrainska Pravda menerbitkan investigasi tentang oligarki Ukraina yang tinggal di luar negeri yang menemukan bahwa Yermolaiev menjalani kehidupan mewah, mengendarai Bentley Flying Spur seharga USD300.000.

Yermolaiev lahir di Dnipro, Ukraina pada tahun 1968; mendirikan bisnisnya, Aleg Group, pada tahun 1995; dan memiliki kepentingan di bidang agribisnis, real estat, konstruksi, dan sektor peralatan medis, seperti yang dilaporkan surat kabar Kyiv Independent pada hari Selasa.

Ia melepaskan kewarganegaraan Ukrainanya pada tahun 2017 dan memperoleh kewarganegaraan Siprus pada tahun 2019. Menurut laporan media.

5. Melepas Kewarganegaraan Ukraina

Dalam wawancara tahun 2024 dengan Forbes Ukraina, Yermolaiev mengatakan bahwa ia telah melepaskan kewarganegaraan Ukrainanya karena menginginkan "perlindungan internasional". Monako dianggap sebagai salah satu tempat teraman di dunia dengan jaringan pengawasan yang luas yang terdiri dari ribuan kamera keamanan yang mencakup sebagian besar ruang publik.

"Sistem peradilan Ukraina, terus terang, tidak ideal, dan sistem pajaknya tidak objektif," katanya kepada majalah tersebut.

Artem Romaniukov, mantan kepala regulator Pengawasan Sipil Dnipro dan sekarang seorang pejabat Kementerian Pertahanan, mengatakan kepada Kyiv Independent minggu ini bahwa Yermolaiev dianggap sebagai "salah satu oligarki lokal".

Namun, ia tidak dianggap sebagai salah satu orang paling berpengaruh di Ukraina. Analis politik Volodymyr Fesenko mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa Yermolaiev mencoba untuk "masuk ke panggung nasional" dan "jelas memiliki beberapa ambisi politik".

"Tetapi dia tidak pernah masuk ke jajaran oligarki teratas Ukraina," tambah Fesenko. "Saya bahkan akan mengatakan dia termasuk dalam tingkat kedua atau ketiga, bukan tingkat pertama.”

Setelah sanksi Ukraina diberlakukan terhadapnya, banyak asetnya dialihkan ke putrinya, Sofia Kononenko, menurut investigasi situs berita Ukraina Glavcom pada tahun 2025.

ANKARA - Ketika para pemimpin NATO berkumpul di Ankara pada 7-8 Juli, mereka akan melakukannya saat aliansi tersebut menghadapi salah satu transisi strategis terbesarnya sejak berakhirnya Perang Dingin.

Perang Rusia di Ukraina, tuntutan Presiden Donald Trump agar Eropa memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanannya sendiri, dan fokus Washington yang semakin meningkat pada persaingan dengan China sedang membentuk kembali masa depan NATO.

Alih-alih menggantikan Amerika Serikat, sekutu-sekutu Eropa semakin bersiap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar atas pertahanan konvensional benua tersebut, sementara Washington mengalihkan perhatiannya ke arah pencegahan strategis dan prioritas di luar Eropa.

Para analis mengatakan KTT Ankara dapat memberikan gambaran awal tentang apa yang sebagian orang sebut sebagai "NATO 3.0" – sebuah model yang berupaya mempertahankan aliansi transatlantik sambil mendefinisikan kembali keseimbangan tanggung jawab militer antara Eropa dan Amerika Serikat.

Kurangi Ketergantungan Eropa dari AS, Mampukah Turki Ingin Memperkuat NATO 3.0?

1. Terbangun setelah 40 Tahun?

Meskipun pemerintahan AS berturut-turut telah lama mendesak sekutu-sekutu Eropa untuk berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan, para analis mengatakan masa jabatan kedua Trump telah secara fundamental mengubah perhitungan Eropa.

Karl-Heinz Kamp, rekan peneliti di Pusat Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, mengatakan pemerintah Eropa menghabiskan waktu puluhan tahun membahas pembagian beban tanpa mengambil tindakan yang berarti.

"Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Eropa terbangun," katanya kepada Anadolu. "Eropa berjanji untuk berbuat lebih banyak dan melakukan pembagian beban yang adil untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade."

Pada KTT NATO tahun lalu di Den Haag, para anggota sepakat untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan keamanan menjadi 5% dari PDB pada tahun 2035.

Bagi banyak pemerintah Eropa, peningkatan ini juga merupakan sinyal politik kepada Washington bahwa Eropa akhirnya siap untuk memikul beban yang lebih besar untuk pertahanan kolektif.

Pada saat yang sama, beberapa negara tetap enggan, sebagian karena mereka memandang target tersebut sebagai prioritas pemerintahan Trump daripada konsensus di seluruh NATO, kata Dimitris Tsarouhas, peneliti senior Washington di ELIAMEP, kepada Anadolu.

Menurut Jason Davidson, peneliti senior di Transatlantic Security Initiative dari Atlantic Council, persepsi negara-negara terhadap Rusia sebagian besar menjelaskan laju kemajuan yang tidak merata.

"Sejauh ini kita telah melihat kemajuan yang beragam," kata Davidson.

Meskipun setiap anggota Uni Eropa di NATO memenuhi target pengeluaran pertahanan 2% sebelumnya untuk pertama kalinya pada tahun 2025, tingkat pengeluaran masih sangat bervariasi di seluruh aliansi. Negara-negara di sayap timur NATO terus menginvestasikan sebagian besar ekonomi mereka untuk pertahanan, dengan Polandia memimpin dengan 4,48% dari PDB.

"Sekutu seperti Polandia yang merasakan ancaman intens dari Rusia dan sepenuhnya berkomitmen pada peran AS yang berkelanjutan di Eropa telah melampaui target atau sedang menuju ke sana," kata Davidson. "Yang lain, seperti Italia, yang merasakan ancaman yang lebih kecil dari Rusia, hanya membuat sedikit atau tidak ada kemajuan."

2. Mewujudkan NATO 3.0

Bagi para analis, peningkatan pengeluaran pertahanan hanyalah satu bagian dari transformasi yang jauh lebih luas.

Semakin sering, mereka menggambarkan aliansi tersebut bergerak menuju apa yang dikenal sebagai "NATO 3.0" – redistribusi tanggung jawab yang terkelola daripada pelemahan hubungan transatlantik.

Di bawah model itu, sekutu Eropa akan menyediakan sebagian besar kekuatan militer konvensional yang dibutuhkan untuk mempertahankan benua, sementara Amerika Serikat akan mempertahankan tanggung jawab untuk pencegahan nuklir dan kemampuan strategis yang belum dapat ditiru oleh Eropa.

Paul Taylor, peneliti tamu senior di Pusat Kebijakan Eropa, mengatakan ini tidak boleh dilihat sebagai Eropa menggantikan Amerika Serikat.

"Eropa terutama bertanggung jawab atas pertahanan konvensional Eropa. Amerika Serikat terus menyediakan payung nuklir dan beberapa kemampuan konvensional yang tidak ditentukan," katanya.

Kemampuan tersebut kemungkinan akan mencakup intelijen, pengawasan dan pengintaian, pengangkutan udara strategis, kemampuan serangan jarak jauh, infrastruktur satelit, logistik, dan sistem komando dan kendali.

Kekhawatiran, kata Taylor, bukanlah tujuan akhirnya, tetapi kecepatan transisinya.

Pembatalan rencana pengerahan brigade lapis baja AS ke Polandia, pengabaian rencana pengerahan rudal jarak jauh di Jerman, dan pengurangan kontribusi AS terhadap perencanaan kekuatan NATO telah memperkuat kekhawatiran bahwa Washington dapat mengurangi peran militernya lebih cepat daripada yang dapat dikompensasi oleh sekutu Eropa.

Otonomi strategis atau kematangan strategis?

Transisi telah juga menghidupkan kembali perdebatan panjang mengenai arsitektur keamanan masa depan Eropa.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar diskusi tersebut berpusat pada konsep otonomi strategis.

Kamp berpendapat bahwa bahkan frasa tersebut sarat dengan muatan politik.

Menurut pandangannya, hal itu secara tradisional dikaitkan dengan ambisi Prancis untuk kemerdekaan yang lebih besar dari Washington, sekaligus menyiratkan kepemimpinan Eropa di bawah Paris daripada pembagian beban yang sebenarnya.

"Prancis tidak pernah menyediakan dana untuk mencapai otonomi strategis ini," katanya.

Riho Terras, wakil ketua Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Eropa dan mantan komandan Angkatan Pertahanan Estonia, percaya bahwa Eropa seharusnya fokus untuk menjadi "matang secara strategis."

"Tidak mungkin lagi untuk hanya mengandalkan Amerika Serikat untuk keamanan kita, seperti yang telah kita lakukan selama beberapa dekade," katanya kepada Anadolu.

Namun ia menolak saran bahwa Eropa harus berupaya menggantikan NATO atau membentuk militernya sendiri.

"Tentara Eropa adalah ide yang buruk," katanya. "Ini adalah proyek yang berisiko memecah belah NATO daripada memperkuat keamanan Eropa."

Kamp juga menentang pembentukan struktur politik baru.

"Kita tidak membutuhkan struktur baru untuk pengambilan keputusan di Eropa," katanya. "Kita sudah memilikinya, dan itu adalah NATO."

Tsarouhas juga menolak gagasan pemutusan hubungan sepenuhnya dengan Washington.

"Ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit, dan dilema yang sulit harus dihadapi," katanya. "Masalah terbesar Eropa bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi kurangnya kepemimpinan politik yang berani."

Pemutusan hubungan sepenuhnya dari Amerika Serikat, tambahnya, "bukanlah hal yang mungkin karena secara praktis tidak mungkin dan akan merugikan Eropa secara permanen."

3. Turki Memainkan Peranan Penting

Para analis mengatakan bahwa Turki, negara tuan rumah, kemungkinan juga akan memainkan peran yang semakin penting dalam arsitektur pertahanan yang berkembang.

Taylor mengatakan bahwa Uni Eropa sendiri tidak dapat menyediakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang efektif karena aturan konsensus dan karena beberapa aktor keamanan terpenting Eropa berada di luar blok tersebut.

Ia berpendapat bahwa Eropa membutuhkan struktur pertahanan permanen yang beroperasi bersama NATO dan Uni Eropa.

Kerangka kerja tersebut, katanya, harus mencakup Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia, bekerja sama dengan Turki, yang telah menjadi pusat manufaktur senjata utama.

"Apa yang terjadi, misalnya, jika Washington memutuskan bahwa serangan terbatas Rusia ke wilayah Baltik bukanlah 'perang Amerika'?" kata Taylor, dengan alasan Eropa harus mampu mengambil keputusan politik yang cepat dalam skenario seperti itu.

"Turki adalah mitra penting, maka jelas kita perlu menempatkan mereka di inti," tambah Taylor, juga menyoroti peran Ankara di wilayah Laut Hitam dan pentingnya bagi Ukraina.

4. AS Masih Mendominasi Militer Turki

Meskipun anggaran pertahanan dan momentum politik meningkat, para analis memperingatkan bahwa Eropa masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyamai kemampuan militer utama Amerika.

Pengangkutan udara strategis, pengumpulan intelijen, komunikasi satelit, pengisian bahan bakar udara, logistik, dan komando dan kendali tetap menjadi area di mana militer Eropa terus sangat bergantung pada Amerika Serikat.

“Bisakah kita menggantikan kemampuan militer AS satu lawan satu? Tidak, kita tidak bisa, atau setidaknya tidak sekarang, karena akan membutuhkan biaya yang sangat besar,” kata Kamp.

Terras setuju.

“Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin global dalam komunikasi satelit, intelijen, dan beberapa kemampuan militer strategis. Eropa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat yang sebanding,” katanya.

Taylor juga berpendapat bahwa otonomi strategis harus dipahami sebagai proses bertahap daripada tujuan tetap.

“Itu bukan sesuatu yang Anda capai setelah beberapa tahun peningkatan pengeluaran militer, dan saat ini – tidak, Eropa belum mencapai apa pun yang mendekati otonomi strategis,” katanya.

Terlepas dari kesenjangan kemampuan tersebut, Taylor berpendapat bahwa Eropa tidak lagi memiliki kemewahan untuk menunda upaya tersebut.

“Kita tidak punya pilihan,” katanya. “Bahkan jika itu tidak realistis, kita harus melakukannya, karena Tuan Trump telah memaksa kita.”

MOSKOW - Ukraina mengatakan bahwa mereka menghantam salah satu pusat komunikasi satelit terbesar Rusia untuk kedua kalinya dalam waktu lebih dari seminggu. Itu dilakukan saat Kyiv meningkatkan serangan drone jarak jauh untuk menekan Kremlin agar mengakhiri perang yang telah berlangsung selama empat tahun.

Pusat Komunikasi Satelit Dubna di utara Moskow, sekitar 500 km (310 mil) dari perbatasan Ukraina, digunakan untuk pengumpulan intelijen dan koordinasi pasukan bersenjata Rusia yang berperang di Ukraina, kata Presiden Volodymr Zelensky.

Rusia belum mengkonfirmasi bahwa pusat komunikasi Dubna telah diserang, tetapi gubernur wilayah Moskow, Andrey Vorobyov, mengatakan sebuah drone telah menghantam "gedung administrasi" di kota tersebut tanpa ada korban jiwa yang dilaporkan.

Vorobyov juga mengatakan seorang bayi berusia enam bulan meninggal pada hari Selasa setelah sebuah drone jatuh ke sebuah rumah di Yegoryevsk, tenggara Moskow, menjebak orang-orang di bawah reruntuhan. Petugas penyelamat mengeluarkan dua orang dewasa dan dua anak, tetapi bayi tersebut meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, kata Vorobyov di saluran Telegram-nya.

Di tempat lain, seorang wanita berusia 61 tahun tewas di wilayah Tver barat Rusia setelah sebuah "drone musuh," yang telah ditembak jatuh, menghantam sebuah rumah liburan musim panas, kata pihak berwenang setempat.

Wali Kota Moskow Sergey Sobyanin mengatakan pertahanan udara Rusia menembak jatuh lebih dari 60 drone setelah beberapa gelombang drone diluncurkan ke arah ibu kota Rusia mulai Senin malam. Secara keseluruhan, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mencegat atau menghancurkan 419 drone.

Ukraina telah meningkatkan tekanan pada Kremlin dengan serangan yang lebih dalam ke wilayah Rusia, terutama menargetkan kilang minyak, tetapi juga melakukan serangan drone skala besar di ibu kota Rusia dan St. Petersburg. Ketidakpuasan yang semakin meningkat telah disuarakan oleh sebagian warga Rusia karena perang perlahan-lahan merayap ke depan pintu mereka dan minggu lalu, Zelensky mengumumkan operasi 40 hari yang bertujuan untuk "memaksa" Rusia mengakhiri perang.

Militer Ukraina mengatakan pada hari Selasa bahwa serangan terhadap Moskow dan St. Petersburg dimungkinkan karena "koridor terbuka dalam sistem pertahanan udara musuh yang padat."

Operator militer Ukraina "secara sistematis menghancurkan" radar di wilayah perbatasan Rusia Bryansk yang memantau wilayah udara menuju ibu kota, tambahnya.

Ini adalah kali kedua Kyiv mengklaim serangan terhadap pusat komunikasi satelit Dubna setelah militer Ukraina mengatakan pada 22 Juni bahwa mereka telah menyerang fasilitas tersebut. Kantor berita negara Rusia TASS melaporkan bahwa mereka telah menjadi sasaran "serangan drone besar-besaran" selama insiden tersebut, tetapi mengatakan bahwa komunikasi dan siaran televisi tidak terpengaruh, dan tidak ada staf yang terluka.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam Kyiv atas serangan di wilayah Moskow, dan mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa "warga sipil menderita, anak-anak meninggal."

JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mendorong pembagian tanggung jawab penggunaan kontrasepsi yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat, setara, dan berkualitas.

Hingga saat ini, penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh perempuan. Berbagai metode kontrasepsi, seperti pil, suntik, implan, maupun IUD, sebagian besar digunakan oleh perempuan, sementara keterlibatan laki-laki dalam keluarga berencana masih relatif rendah.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kemendukbangga, Wahidin menyampaikan bahwa kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma bahwa keluarga berencana bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

"Selama ini beban penggunaan kontrasepsi lebih banyak berada di pihak perempuan. Padahal, keputusan mengenai perencanaan keluarga seharusnya diambil bersama. Peran laki-laki perlu diperkuat, tidak hanya dalam mendukung pasangan, tetapi juga dalam berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana," ujarnya dalam media briefing, Rabu (1/7/2026).

Data Kemendukbangga menunjukkan bahwa dari sekitar 76 juta keluarga di Indonesia terdapat sekitar 40 juta pasangan usia subur, dengan lebih dari 25 juta peserta aktif keluarga berencana.

Namun, penggunaan kontrasepsi oleh laki-laki masih sangat kecil dibandingkan perempuan. Saat ini pengguna kondom tercatat sekitar 920 ribu orang, sedangkan peserta Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi sekitar 31 ribu orang.

Sementara itu, pemerintah menargetkan peningkatan partisipasi KB pria secara bertahap hingga mencapai 3,15 persen pada tahun 2029, sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan keluarga berencana nasional.

Menurut Deputi KBKR, rendahnya partisipasi laki-laki tidak semata disebabkan oleh keterbatasan pilihan metode kontrasepsi, tetapi juga dipengaruhi oleh stigma sosial, minimnya informasi yang benar, serta anggapan bahwa keluarga berencana merupakan urusan perempuan.

"Masih banyak laki-laki yang beranggapan bahwa penggunaan kontrasepsi adalah tanggung jawab istri. Padahal keberhasilan program keluarga berencana membutuhkan komitmen bersama pasangan," katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendukbangga mengembangkan program "Ayah Idaman" yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Melalui program ini, sekitar 1.000 bidan akan memberikan edukasi kepada pasangan suami istri sejak masa kehamilan agar suami lebih aktif mendampingi istri, memahami kesehatan reproduksi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kontrasepsi pascapersalinan.

Program ini merupakan implementasi tema Hari Keluarga Nasional (Harganas) "Ayah Wajib Hadir", yang menempatkan ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping istri, pengasuh anak, dan mitra dalam setiap keputusan keluarga.

Kemendukbangga juga mengajak masyarakat menghilangkan stigma terhadap kontrasepsi pria, khususnya vasektomi. Metode tersebut hanya memutus saluran sperma sehingga tidak memengaruhi produksi hormon testosteron, gairah seksual, kemampuan ereksi, maupun kemampuan ejakulasi.

Selain memperluas edukasi kepada masyarakat, Kemendukbangga akan memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memperluas akses pelayanan KB pria, serta menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan komunitas untuk membangun pemahaman bahwa keluarga berencana merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui pendekatan tersebut, Kemendukbangga berharap semakin banyak laki-laki yang terlibat aktif dalam perencanaan keluarga sehingga beban penggunaan kontrasepsi tidak lagi bertumpu pada perempuan. Partisipasi yang lebih setara antara suami dan istri diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyatakan saat ini Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar-besaran di berbagai sektor menuju negara yang modern, makmur, dan berkeadilan. Menurut Prabowo, Indonesia kini berada di titik penting dalam perjalanan sejarah nasional meskipun di tengah situasi global yang masih diwarnai ketidakpastian, ketegangan, dan konflik.

“Bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik,” ujar Prabowo dalam pidato peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Polri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2026).

Ia menjelaskan transformasi yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menegaskan tujuan utama transformasi ini adalah membangun Indonesia sebagai negara modern yang berlandaskan keadilan dan kedaulatan rakyat. “Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan. Negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo pun menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan dan transformasi bangsa membutuhkan situasi yang tertib dan kondusif. “Peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan,” ucapnya.

Ia menambahkan, sejarah menunjukkan bahwa peradaban yang mampu bertahan dan berkembang adalah peradaban yang memiliki institusi kepolisian yang kuat dan profesional. Prabowo menyebut tak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat.

“Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul. Itulah peradaban yang langgeng yang bertahan lama, yang berhasil,” katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri yang terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. “Saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa,” pungkasnya.

WARSAWA - Kesepakatan "MiG untuk drone" yang direncanakan antara Polandia dan Ukraina telah runtuh, dengan Menteri Pertahanan Warsawa Władysław Kosiniak-Kamysz menuduh Kyiv mundur dari janji untuk berbagi teknologi drone sebagai imbalan untuk jet tempur Polandia.

Berbicara kepada saluran TV Polandia Polsat News, Kosiniak-Kamysz mengatakan bahwa Warsawa menawarkan Kyiv "pendekatan yang sangat adil dan berbasis kemitraan: MiG sebagai imbalan untuk drone."

"Awalnya Ukraina menerimanya tetapi tidak menindaklanjutinya, jadi tidak ada MiG untuk Ukraina karena tidak ada drone atau kemampuan drone untuk Polandia," tambahnya.

Menteri Pertahanan Polandia mengakui bahwa Ukraina memiliki kemampuan drone militer canggih dan keahlian operasional yang luas untuk dibagikan dengan mitranya.

"Mereka benar-benar sangat mahir dalam hal itu. Mereka setuju untuk melakukan ini, tetapi kemudian menarik diri dari kesepakatan tersebut," kata Kosiniak-Kamysz.

Kyiv belum berkomentar tentang klaim tersebut.

Polandia sebelumnya mentransfer 14 MiG-29 ke Ukraina pada tahun 2023, menjadi negara pertama yang memasok Kyiv dengan jet tempur setelah Rusia melancarkan invasi skala penuhnya pada tahun 2022.

Polandia menyetujui transfer sembilan jet tempur MiG-29 ke Ukraina pada bulan Januari.

Ini adalah pesawat yang rencananya akan dipensiunkan oleh Polandia, karena negara tersebut secara bertahap menghentikan penggunaan pesawat era Soviet dan menggantinya dengan F-16 dan F-35 rancangan AS.

Pada bulan April, Ukraina mengumumkan bahwa mereka akhirnya membuka ekspor senjatanya ke pasar global, dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy mengklarifikasi bahwa ini akan berlaku untuk negara-negara yang telah mendukung Ukraina.

Melansir EuroNews, Zelenskyy lebih lanjut menyatakan bahwa ekspor tersebut akan berbentuk apa yang disebut "Kesepakatan Drone" — perjanjian khusus tentang produksi dan pasokan drone Ukraina, rudal, amunisi, dan jenis persenjataan, peralatan militer, dan perangkat lunak lain yang dibutuhkan, serta "penyediaan keahlian kami dan pertukaran teknologi yang dibutuhkan oleh Ukraina."

Pada waktu yang hampir bersamaan, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengumumkan peluncuran proyek baru untuk membangun armada drone modern dengan keahlian teknis Ukraina.

“Armada drone Polandia akan didukung oleh keahlian teknis dan pengetahuan dari teman-teman Ukraina kami,” kata Tusk.

Tidak jelas apakah jet MiG-29 yang dihentikan penggunaannya merupakan bagian dari kesepakatan apa pun antara Kyiv dan Warsawa.

Namun, hubungan antara kedua negara tetangga tersebut telah memburuk secara signifikan sejak saat itu.

Menteri pertahanan Polandia tidak berkomentar apakah perselisihan diplomatik antara kedua negara telah memengaruhi kesepakatan "MiG ditukar dengan drone".

Namun, ia sekali lagi mengkritik Keputusan Ukraina untuk menamai sebuah unit militer untuk menghormati Tentara Pemberontak Ukraina (UPA) era Perang Dunia II.

Di Ukraina, UPA secara luas dikenang atas perannya dalam melawan kekuasaan Soviet dan memperjuangkan kemerdekaan Ukraina.

Di Polandia, kelompok ini terutama dikaitkan dengan tragedi Volyn tahun 1943–1945, di mana puluhan ribu warga Polandia tewas di wilayah yang sekarang menjadi Ukraina barat, yang saat itu berada di bawah pendudukan Nazi.

Kekerasan tersebut juga merenggut nyawa ribuan warga Ukraina dalam serangan balasan yang dilakukan oleh pasukan Polandia.

Keputusan Zelenskyy menuai kecaman luas di Polandia, sementara Presiden Karol Nawrocki mencabut penghargaan tertinggi Polandia, Orde Elang Putih, dari rekan sejawatnya di Ukraina.

Setelah keputusan ini, Zelenskyy mengembalikan penghargaan tersebut ke Warsawa dan melewatkan Konferensi Pemulihan Ukraina yang diadakan di Gdansk pekan lalu.

Mengomentari perselisihan tersebut, Kosiniak-Kamysz mengatakan bahwa Ukraina akan menghadapi kesulitan signifikan dalam bergabung dengan Uni Eropa jika menghormati kelompok-kelompok seperti UPA dan Organisasi Nasionalis Ukraina (OUN).

"Dengan (Stepan) Bandera, Ukraina tidak akan bergabung dengan Uni Eropa," kata menteri Polandia itu, merujuk pada pendiri sayap radikal OUN, OUN-B.

JAKARTA - Perkembangan Artificial Intelligence (AI) tidak lagi sekadar menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi, mengonsumsi informasi, hingga membangun kepercayaan terhadap media.

Pembahasan tersebut menjadi fokus utama dalam acara bertajuk The 3rd Mercu Buana International Conference on Communication Science (MICoCS) yang diselenggarakan Universitas Mercu Buana di Hotel Mercure, Nusa Dua, Bali, Senin (29/6/2026).

Konferensi internasional itu kedatangan akademisi komunikasi dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan China untuk membahas masa depan ilmu komunikasi di era kecerdasan buatan.

Menurut Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunimasi FIKOM Universitas Mercu Buana Dr. Heri Budianto

tema kegiatan kali ini adalah transformasi komunikasi di era AI, konferensi ini mengupas berbagai tantangan baru mulai dari perubahan perilaku audiens, industri media digital, komunikasi lintas budaya, hingga pentingnya inklusi digital.

Saat membuka acara, Ketua MICoCS 2026 Assoc. Prof. Dr. Afdal Makkuraga Putra, menegaskan keberhasilan komunikasi di masa depan tidak cukup bergantung pada kecanggihan teknologi semata.

“Autentisitas, transparansi algoritma, hubungan emosional dengan audiens, serta penguatan literasi digital menjadi faktor yang menentukan terciptanya ekosistem komunikasi yang sehat, inklusif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat,” terang Afdal, melalui siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Salah satu narasumber MICoCS, Dr. Ayesha Ashfaq dari University of the Punjab, Pakistan, menyoroti bagaimana algoritma AI telah mengubah pola konsumsi berita masyarakat.

Menurutnya, sistem rekomendasi berbasis AI kini berperan besar menentukan informasi yang diterima pengguna melalui media sosial maupun platform digital.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memunculkan tantangan baru berupa filter bubble, echo chamber, serta meningkatnya risiko penyebaran misinformasi.

"Viralitas bukan lagi ukuran utama kredibilitas sebuah informasi. Karena itu, transparansi algoritma dan peningkatan literasi AI menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital," paparnya.

Kemudian, Prof. Dr. Gerald Goh Guan Gan dari Multimedia University, Malaysia menilai kesenjangan digital pada era AI tidak hanya berkaitan dengan akses internet atau perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut persoalan yang lebih kompleks seperti bias algoritma.

Sementara itu, Dr. Liu Hao dari Zhejiang Business Technology Institute, China, memaparkan hasil penelitiannya mengenai efektivitas komunikasi digital dalam membangun citra destinasi wisata melalui media sosial.

Penelitiannya menemukan pengalaman nyata yang dibagikan kreator konten jauh lebih efektif dibandingkan promosi formal dalam membangun keterlibatan audiens.

Lalu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Prof. Dr. Ahmad Mulyana memperkenalkan Mulyana Model, sebuah model konseptual yang menjelaskan transformasi industri makna pada era digital melalui perspektif mediamorfosis.

Mulyana menjelaskan ekonomi digital kini ditandai oleh berkembangnya ekonomi perhatian (attention economy), ekonomi kreator, monetisasi data, hingga kapitalisme platform.

konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik sebagai langkah memperkuat integrasi rantai pasok nasional, meningkatkan efisiensi dan konektivitas distribusi.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menyampaikan konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara.

“Kami menyambut baik proses konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi," kata Achmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pelindo melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva, bersama sejumlah entitas logistik BUMN melaksanakan penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta, Selasa (30/6).

Langkah strategis itu merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah melalui BPI Danantara dalam mendorong transformasi sektor logistik nasional.

"Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif,” ujar Achmad.

Achmad menambahkan Pelindo berkomitmen untuk mengawal proses transisi tersebut agar berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

"Ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi dan kompetitif," ucapnya.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, Aurelius Altius Rosimin menyampaikan konsolidasi logistik BUMN merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membangun perusahaan BUMN yang lebih fokus, efisien, sehat dan berdaya saing.

“Melalui konsolidasi kapabilitas, aset dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara,” ujar Aurelius.

Pada tahap awal konsolidasi, struktur kepemilikan saham perusahaan konsolidasi terdiri atas 74,47 persen Pelindo Group, 9,24 persen PT Pos Indonesia (Persero), 9,37 persen PT Krakatau Bandar Samudera, dan 6,92 persen entitas lainnya.

Sebagai pemegang saham mayoritas pada tahap awal konsolidasi, Pelindo memegang peran strategis dalam mengawal proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional.

Peran tersebut menjadi bagian dari komitmen Pelindo untuk memastikan proses transisi berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan sekaligus memperkuat sinergi antarpelaku logistik BUMN.

Prosesi penandatanganan dihadiri oleh jajaran pimpinan BPI Danantara, pemegang saham, Direksi BUMN, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses konsolidasi logistik nasional.

Sebagai bagian dari proses konsolidasi, tujuh entitas logistik BUMN akan bergabung dalam satu entitas sebagai fondasi pembentukan holding logistik nasional.

Ketujuh entitas tersebut meliputi PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) dari Pelindo Group, PT Pos Logistik Indonesia (POSLOG), PT Sarana Bandar Logistik (SBL), PT KBN Prima Logistik (KPL), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL).

Dalam proses tersebut, PT Multi Terminal Indonesia ditunjuk sebagai entitas penerima penggabungan atau surviving entity.

Sebagai bagian dari Pelindo Group, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL) mendukung penuh implementasi konsolidasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat integrasi layanan logistik nasional.

Sejalan dengan fokus perusahaan sebagai penyedia solusi logistik terintegrasi dan pengelola kawasan, PSL memandang konsolidasi ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi layanan sekaligus memperluas konektivitas antara pelabuhan, kawasan industri dan hinterland.

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Faruq Hidayat, mengatakan sebagai bagian dari Pelindo Group dan pemegang saham PT MTI, PSL akan mengoptimalkan perannya dalam mendukung implementasi konsolidasi, khususnya melalui penguatan layanan port-related logistics dan konektivitas port-to-hinterland.

Menurut dia, langkah konsolidasi itu membawa harapan besar bagi dunia logistik Indonesia, termasuk bagi PSL. Perusahaan siap memperkuat sinergi layanan logistik melalui konektivitas yang semakin terintegrasi, mulai dari pelabuhan hingga kawasan hinterland.

Konsolidasi logistik BUMN diharapkan memperkuat jaringan distribusi nasional melalui integrasi layanan yang lebih efisien, mengoptimalkan aset dan operasional, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing dunia usaha nasional.

Ke depan, konsolidasi logistik BUMN diharapkan menjadi katalis dalam mewujudkan ekosistem logistik nasional yang semakin efisien, terintegrasi dan kompetitif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MOSKOW - Di jalan-jalanMoskow, para pengemudi yang kesal menunggu dengan sabar bensin dalam antrean panjang mobil dan truk di tengah kekurangan nasional yang akut. Banyak yang telah menghabiskan sepanjang hari, kata mereka kepada CNN, mengemudi berkeliling mencari bahan bakar — hal yang luar biasa di ibu kota salah satu produsen energi terbesar di dunia dan tidak terduga di kota yang telah lama terlindungi dari dampak perang Ukraina.

Namun kini, untuk pertama kalinya dalam konflik yang telah berlangsung selama lima tahun, kenyataan pahit dari apa yang masih terus disebut Kremlin sebagai "operasi militer khusus" telah menjadi sesuatu yang mustahil untuk diabaikan begitu saja oleh warga Rusia biasa.

Dalam sebulan terakhir, kampanye drone Ukraina yang belum pernah terjadi sebelumnya telah luar biasa dalam skala dan dampaknya.

Rusia Sedang Dibakar Ukraina, Putin Tidak Akan Gentar

1. Drone Ukraina Membanjiri Rusia

Pada satu malam pekan lalu, Rusia melaporkan telah mencegat 660 drone di 12 wilayah — salah satu serangan Ukraina terbesar sejak Rusia melancarkan invasi skala penuhnya pada tahun 2022.

Target-target tersebut, jauh dari acak, dipilih dengan cermat: kilang minyak, terminal minyak, kapal angkatan laut, pabrik senjata jauh di dalam wilayah Rusia. Ini adalah kampanye yang dirancang untuk menguras ekonomi perang Rusia, meningkatkan biaya ekonomi dan politik bagi Kremlin untuk melanjutkan perangnya.

Dan itu berhasil.

Di seluruh Rusia, media independen telah mendokumentasikan antrean kendaraan yang semakin panjang yang menunggu di stasiun pengisian bahan bakar karena kekurangan bahan bakar — pemandangan yang lebih disukai pihak berwenang untuk disembunyikan. Di Krimea, yang dianeksasi dari Ukraina pada tahun 2014, penjualan bahan bakar dihentikan karena semenanjung tersebut berada di bawah keadaan darurat.

Bahkan bagi Kremlin, yang sering meremehkan kemunduran yang menyakitkan, kenyataan pahit ini menjadi sulit untuk dihindari.

2. Krisis Energi Melanda Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin memimpin pertemuan darurat pada akhir pekan dan mengungkapkan bahwa cadangan bensin nasional telah berkurang hingga tingkat yang mengkhawatirkan.

“Anda sangat menyadari bahwa masalah bagi pengemudi dan bisnis masih berlanjut,” kata Putin kepada para pejabat senior yang berkumpul, mengakui apa yang telah diremehkan oleh pihak berwenang selama berminggu-minggu.

“Sayangnya, masih ada antrean di SPBU juga,” tambahnya.

Warga Rusia merasakan tekanan di SPBU karena serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak memicu kekurangan bahan bakar di seluruh negeri, termasuk di ibu kota, Moskow. Zahra Ullah dari CNN melaporkan dari luar sebuah SPBU di Moskow.

Ada indikasi lain bahwa Kremlin merasakan tekanan. Putin mengungkapkan bahwa larangan total ekspor diesel sedang dipertimbangkan — setelah wakil perdana menterinya sendiri mengatakan kepada wartawan bahwa larangan seperti itu tidak diperlukan. Pemimpin Rusia itu mengkonfirmasi bahwa gugus tugas sekarang sedang bekerja untuk mengatasi masalah bahan bakar.

Putin juga memperingatkan bahwa sektor pertanian berisiko dan mengatakan Rusia harus “mengurangi seminimal mungkin dampak serangan teroris terhadap target sipil dan infrastruktur kita” — sebuah perubahan yang diungkapkan dengan hati-hati bagi seorang pemimpin yang sebelumnya menganggap serangan pesawat tak berawak Ukraina tidak relevan.

3. Karma Rusia

Ironisnya, selama bertahun-tahun, penghancuran sistematis infrastruktur energi Ukraina — pembangkit listrik, gardu induk, pembangkit pemanas — telah menjadi salah satu strategi perang Rusia yang paling disengaja, yang dirancang untuk menghancurkan moral warga sipil dengan membuat kehidupan sehari-hari menjadi tidak tertahankan. Ukraina tampaknya kini telah membalikkan logika tersebut, dan Rusia mulai merasakan dampak langsung dari strategi itu sendiri.

Namun, hal ini memicu harapan di antara para kritikus Barat terhadap Moskow.

4. UE Yakin Rusia Kalah

Pada KTT Kelompok Tujuh di Prancis awal bulan ini, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sangat tegas. “Situasi berbalik untuk Ukraina,” tegasnya. “Situasi di tahun 2026 sangat berbeda dari tahun 2025. Kelelahan Rusia terlihat jelas. Inilah saatnya untuk meningkatkan dukungan kita.”

Para pejabat Barat mengatakan kampanye Ukraina telah mencekik pasokan bahan bakar dan pengiriman militer Rusia, menghambat upaya Moskow di medan perang.

Dalam laporan baru-baru ini, Dewan Hubungan Luar Negeri mencatat bahwa peningkatan operasi drone secara langsung berkontribusi pada keberhasilan Ukraina merebut kembali 78 mil persegi wilayah pada bulan Februari dan membalikkan tren keuntungan Rusia yang telah menjadi ciri khas medan perang sepanjang tahun 2025.

Bahkan nada bicara Presiden AS Donald Trump tampaknya telah berubah.

5. Trump Dorong Kesepakatan dengan Rusia

Pada KTT G7, ia mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia “harus membuat kesepakatan.” Beberapa hari kemudian, kembali ke Washington dan berbicara dari Ruang Oval, ia menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai sosok yang "berani" dan seseorang yang "berkinerja cukup baik" dalam perang — kata-kata yang jauh lebih hangat dari seorang presiden yang menghabiskan sebagian besar tahun lalu secara terbuka menekan Kyiv untuk bernegosiasi dari posisi yang lemah.

Zelensky, sendiri, telah secara eksplisit menyatakan apa yang menurutnya dapat dicapai oleh kampanye drone-nya. Dengan dukungan yang tepat, Ukraina dapat "dengan cepat menciptakan kondisi di mana Rusia akan dipaksa untuk memilih perdamaian," katanya.

6. Putin Tidak Kenal Kompromi

Namun, mungkin keliru untuk menyimpulkan bahwa masalah Rusia saat ini akan memaksa Kremlin untuk menyerah, setidaknya belum dan mungkin tidak dalam waktu dekat.

Putin selama beberapa dekade telah membangun citra yang relatif rapuh sebagai pemimpin yang tidak kompromi — sebuah fakta yang membuat penyerahan diri, penarikan diri, atau bahkan kompromi di Ukraina sangat tidak mungkin dan sulit baginya untuk dilakukan.

Dengan lebih dari satu juta orang tewas dan terluka dalam invasi Putin, menurut perkiraan terbaik Barat, dan klaim kedaulatan atas empat wilayah Ukraina yang masih belum sepenuhnya dikuasainya, setiap penyelesaian yang tidak dapat digambarkan di Moskow sebagai kemenangan yang menentukan berisiko memicu ketegangan politik internal yang serius.

Para pendukung garis keras di lingkaran Putin masih mengatakan kepadanya bahwa seluruh wilayah Donbas di Ukraina dapat dan harus direbut. Argumen itu tidak hilang hanya karena kilang minyak Rusia terbakar.

Dan meskipun kekurangan bahan bakar yang saat ini dialami negara itu sangat nyata, hal itu tidak boleh disalahartikan sebagai tanda menyerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 39 lokasi pembangunan bandar udara baru untuk memperkuat konektivitas nasional, memperluas akses transportasi udara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah.

"Saat ini, Indonesia memiliki 257 bandar udara yang beroperasi. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandar udara baru," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal itu saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) Tahun 2026 di Jakarta.

Lukman mengungkapkan rencana tersebut telah tercantum dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional, sehingga total Rencana Induk Bandar Udara Nasional mencakup 296 bandar udara.

"Jaringan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan konektivitas yang merata hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujarnya.

Menurut Lukman, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan jaringan bandar udara yang andal untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung sektor pariwisata, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

Ia menjelaskan pembangunan bandar udara di Indonesia telah dilakukan pada berbagai kondisi geografis yang kompleks, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil.

Pembangunan bandar udara di berbagai karakteristik wilayah berhasil mengatasi tantangan geografis melalui penerapan teknologi rekayasa dan inovasi konstruksi, sekaligus menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur kebandarudaraan.

"Ke depan, pembangunan bandar udara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim," jelas Lukman.

Lebih lanjut, Lukman menekankan keberhasilan pembangunan bandar udara tidak terlepas dari peran para ahli di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, pengawasan, hingga pengoperasian bandar udara.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung transformasi kebandarudaraan nasional.

Lukman mendorong agar IABI terus memperkuat perannya sebagai organisasi profesi yang mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi, inovasi, serta kolaborasi para ahli bandar udara Indonesia, termasuk mengembangkan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Dia juga berharap IABI menjadi rumah besar bagi para ahli bandar udara Indonesia, melahirkan SDM yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

"Serta mampu berkontribusi tidak hanya dalam pembangunan bandar udara di Indonesia, tetapi juga pada berbagai proyek kebandarudaraan di tingkat regional maupun global," kata Lukman.

Melalui penyelenggaraan Munas IABI Tahun 2026, Kemenhub berharap kolaborasi antara pemerintah, akademisi, operator bandar udara, industri, dan organisasi profesi semakin erat dalam membangun ekosistem kebandarudaraan yang inovatif, aman, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), Alvin Lie mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk mempertemukan para pakar kebandarudaraan dan penerbangan.

Alvin mengatakan pihaknya mengumpulkan para pakar untuk berdiskusi tidak hanya mengenai pengembangan bandar udara, tetapi juga berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi industri penerbangan saat ini.

"Kami berharap dari forum ini lahir berbagai gagasan dan solusi yang dapat berkontribusi dalam memperbaiki ekosistem penerbangan Indonesia," ujar Alvin Lie.

Munas IABI Tahun 2026 juga menjadi momentum peralihan kepengurusan organisasi dari Ketua Umum IABI periode 2016–2026 Moh. Iksan Tatang kepada M. Pramintohadi Soekarno sebagai Ketua Umum IABI untuk masa bakti 2026–2029.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perekonomian rakyat (BPR) yang tersebar di Pulau Sumatera untuk bergabung ke dalam PT BPR Mangatur Ganda (Sumatera Utara), sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Kelima BPR tersebut antara lain PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatera Selatan), PT BPR Lipatganda (Lampung), dan PT BPR Tahuan Ganda (Lampung).

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatera,” kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Triyoga menambahkan bahwa penerapan tata kelola, manajemen risiko dan aspek kepatuhan yang kuat, serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan lembaga keuangan jasa (LJK) lainnya.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, total aset BPR hasil penggabungan diproyeksikan akan melebihi Rp400 miliar. Selanjutnya, modal inti berada di atas Rp135 miliar serta rasio permodalan (KPMM) di atas 50 persen.

Indikator tersebut menjadi salah satu keunggulanBPR dalam melakukan inovasi produk, optimalisasi teknologi informasi serta penguatan sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Adapun persetujuan penggabungan dari OJK tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Triyoga menambahkan bahwa penggabungan tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BPR hasil penggabungan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Menurut OJK, aksi korporasi penggabungan itu menjadi salah satu wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah serta menjadi BPR yang sehat dan tangguh.

Hal itu juga sejalan dengan salah satu pilar pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2024-2027 yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah, ujar dia.

OJK pun terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri.

Langkah terebut bertujuan untuk menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Selain itu, OJK juga mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

MOSKOW - Sejak Presiden AS Donald Trump memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025, ia berjanji untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina.

Ia telah bertemu dengan Putin dan Volodymyr Zelenskyy dalam pertemuan terpisah untuk membahas pengakhiran perang, tetapi sejauh ini, upaya-upaya ini belum membuahkan hasil.

Pada bulan Mei, para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman dan Polandia bertemu Zelenskyy di Kyiv dalam sebuah demonstrasi persatuan sehari setelah Putin menjamu sekutunya dalam parade Hari Kemenangan di Lapangan Merah yang merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.

Putin telah sangat menentang keterlibatan para pemimpin Eropa dalam pembicaraan gencatan senjata.

“Bagaimana Uni Eropa atau negara-negara anggota Uni Eropa dapat berperan sebagai mediator ketika mereka secara langsung membantu negara yang sedang berkonflik dengan kita?” Ia bertanya kepada para jurnalis di St. Petersburg bulan ini.

Perundingan gencatan senjata sebagian besar terhenti karena desakan Rusia untuk mempertahankan wilayah yang telah direbutnya di Ukraina. Ukraina menyatakan bahwa mereka tidak siap untuk menyerahkan wilayah apa pun.

Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan pesan yang beragam tentang kapan – atau dengan siapa – ia mungkin siap untuk melanjutkan pembicaraan.

Pada hari Selasa, Putin mengatakan Moskow siap untuk melanjutkan pembicaraan. Namun, ia menyatakan bahwa pembicaraan tersebut akan didasarkan pada apa yang diusulkan pada negosiasi yang diadakan di Istanbul pada tahun 2022, termasuk tuntutan Rusia agar Ukraina menyerahkan wilayah timur Donbas, yang saat ini sebagian besar berada di bawah pendudukan Rusia.

Pada hari Minggu, Putin mengatakan Moskow mengharapkan dimulainya kembali upaya diplomatik yang dipimpin Washington untuk mengakhiri perang. Ia mengatakan utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner juga diharapkan mengunjungi Moskow setelah "fase panas" perang AS-Israel di Iran diselesaikan.

Namun, ia juga mengakui bahwa pertemuannya dengan Trump di Alaska pada bulan Agustus tidak menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang dan menyarankan bahwa dalam perdamaian yang akan datang Dalam upaya tersebut, sekutu Rusia, Belarus, dapat membantu.

Lesser mengatakan penolakan Putin untuk membatasi penggunaan rudal jarak jauh merupakan indikasi lebih lanjut dari keengganannya untuk terlibat dalam negosiasi serius untuk mengakhiri atau membatasi perang, setidaknya dalam kerangka kerja yang telah ditetapkan kondisi saat ini.

“Rusia tidak ingin memberi sinyal kelemahan dalam hubungannya dengan Ukraina, tetapi juga dalam konteks hubungan dengan NATO,” katanya.