Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat dijadwalkan kembali beroperasi mulai 17 September 2026 berdasarkan kesiapan yang disampaikan Angkasa Pura.

"Informasi dari Angkasa Pura untuk Bandara Husein Sastranegara Bandung itu, mereka (Angkasa Pura) sudah siapkan untuk tanggal 17 September beroperasi," kata Lukman dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Lukman mengatakan Kementerian Perhubungan bersama Angkasa Pura (InJourney Airports) telah melakukan pengecekan terhadap kondisi bandara tersebut untuk memastikan kesiapan operasional sebelum dibuka kembali.

Hasil peninjauan menunjukkan Bandara Husein saat ini masih melayani penerbangan menggunakan pesawat baling-baling atau propeller, sehingga diperlukan sejumlah penyesuaian sebelum kembali melayani pesawat jet.

Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dari kategori lima menjadi kategori tujuh agar memenuhi standar operasional pesawat jet.

Selain itu, kondisi landasan pacu juga akan diperbaiki melalui pelapisan ulang perkerasan karena selama beberapa waktu terakhir tidak lagi digunakan untuk operasional pesawat jet.

Kementerian Perhubungan juga menyiapkan penyempurnaan berbagai sistem pendukung di bandara, termasuk sistem penanganan bagasi, pemeriksaan sinar-X (X-ray), serta sistem pencahayaan agar seluruh fasilitas memenuhi standar keselamatan.

Di sisi operasional, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan surat pemberitahuan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan pesawat jet.

Lukman menambahkan pemerintah saat ini mulai memetakan pembagian rute dan menunggu usulan dari maskapai penerbangan mengenai tujuan yang akan dilayani sebelum menetapkan rencana operasional sesuai kebutuhan pasar.

"Kita lagi lakukan pembagian rute dan kita akan melihat permintaan dari airline itu mau ke mana aja sih rutenya. Kalau sudah ada permintaan baru kita bisa membuat satu rencana untuk pengoperasian sesuai dengan kondisi yang ada," kata Lukman.

Di sisi lain PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mempercepat kesiapan operasional Bandara Husein Sastranegara guna mendukung optimalisasi penerbangan domestik serta internasional di Bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi mengatakan langkah itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026.

“Persiapan yang dilakukan mengacu kepada Surat Dirjen Perhubungan Udara, di mana ditekankan aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan harus memenuhi persyaratan agar optimalisasi berjalan baik dan lancar," kata Pahlevi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6/).

Berdasarkan surat tersebut, Bandara Husein Sastranegara dapat melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri dengan pesawat jet dan propeller.

Selain itu, bandara tersebut juga dapat melayani angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri.

"Adapun kondisi operasional saat ini Bandara Husein Sastranegara melayani penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan jenis pesawat propeller untuk rute intra Pulau Jawa," ujarnya pula.

Ia mengatakan perseroan telah membentuk Tim Operational Readiness Activation and Transition (ORAT) untuk menjalankan langkah-langkah persiapan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 39 lokasi pembangunan bandar udara baru untuk memperkuat konektivitas nasional, memperluas akses transportasi udara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah.

"Saat ini, Indonesia memiliki 257 bandar udara yang beroperasi. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandar udara baru," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal itu saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) Tahun 2026 di Jakarta.

Lukman mengungkapkan rencana tersebut telah tercantum dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional, sehingga total Rencana Induk Bandar Udara Nasional mencakup 296 bandar udara.

"Jaringan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan konektivitas yang merata hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujarnya.

Menurut Lukman, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan jaringan bandar udara yang andal untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung sektor pariwisata, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

Ia menjelaskan pembangunan bandar udara di Indonesia telah dilakukan pada berbagai kondisi geografis yang kompleks, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil.

Pembangunan bandar udara di berbagai karakteristik wilayah berhasil mengatasi tantangan geografis melalui penerapan teknologi rekayasa dan inovasi konstruksi, sekaligus menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur kebandarudaraan.

"Ke depan, pembangunan bandar udara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim," jelas Lukman.

Lebih lanjut, Lukman menekankan keberhasilan pembangunan bandar udara tidak terlepas dari peran para ahli di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, pengawasan, hingga pengoperasian bandar udara.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung transformasi kebandarudaraan nasional.

Lukman mendorong agar IABI terus memperkuat perannya sebagai organisasi profesi yang mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi, inovasi, serta kolaborasi para ahli bandar udara Indonesia, termasuk mengembangkan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Dia juga berharap IABI menjadi rumah besar bagi para ahli bandar udara Indonesia, melahirkan SDM yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

"Serta mampu berkontribusi tidak hanya dalam pembangunan bandar udara di Indonesia, tetapi juga pada berbagai proyek kebandarudaraan di tingkat regional maupun global," kata Lukman.

Melalui penyelenggaraan Munas IABI Tahun 2026, Kemenhub berharap kolaborasi antara pemerintah, akademisi, operator bandar udara, industri, dan organisasi profesi semakin erat dalam membangun ekosistem kebandarudaraan yang inovatif, aman, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), Alvin Lie mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk mempertemukan para pakar kebandarudaraan dan penerbangan.

Alvin mengatakan pihaknya mengumpulkan para pakar untuk berdiskusi tidak hanya mengenai pengembangan bandar udara, tetapi juga berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi industri penerbangan saat ini.

"Kami berharap dari forum ini lahir berbagai gagasan dan solusi yang dapat berkontribusi dalam memperbaiki ekosistem penerbangan Indonesia," ujar Alvin Lie.

Munas IABI Tahun 2026 juga menjadi momentum peralihan kepengurusan organisasi dari Ketua Umum IABI periode 2016–2026 Moh. Iksan Tatang kepada M. Pramintohadi Soekarno sebagai Ketua Umum IABI untuk masa bakti 2026–2029.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyatakan hingga kini belum ada permintaan dari pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali penerbangan internasional di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

"Terkait internasional seperti disampaikan Pak Menteri (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi), memang belum ada permintaan, jadi belum ada permintaan sampai dengan hari ini. Biasanya diminta oleh Pemda," kata Lukman dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Lukman, usulan pengoperasian rute internasional umumnya diajukan pemerintah daerah, sehingga Kementerian Perhubungan belum memproses tahapan lanjutan karena permintaan resmi tersebut belum diterima hingga sekarang.

Apabila permintaan diajukan, Kementerian Perhubungan akan menyampaikan seluruh persyaratan operasional internasional, termasuk dukungan layanan Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ) beserta instansi terkait lainnya.

Selain dukungan bea cukai, imigrasi, dan karantina, pengoperasian penerbangan internasional juga memerlukan keterlibatan Kementerian Pertahanan serta penyempurnaan berbagai fasilitas bandara sesuai ketentuan yang berlaku.

Lukman menjelaskan pemerintah juga mempertimbangkan efektivitas pengoperasian bandara internasional karena dari 38 bandara berstatus internasional, hingga kini baru 17 bandara yang benar-benar melayani penerbangan internasional.

Sebanyak 21 bandara lainnya masih belum beroperasi untuk penerbangan internasional, sehingga kondisi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan tambahan bandara berstatus internasional di Indonesia.

"Jadi saat ini saja yang 38 (bandara) itu baru 17 yang beroperasi (melayani internasional). Jadi ada 21 yang sampai dengan hari ini belum beroperasi internasional. Jadi baru 17," jelasnya.

Ia menambahkan keputusan mengenai pengoperasian penerbangan internasional di Bandara Husein nantinya akan mempertimbangkan kebutuhan pasar, termasuk adanya permintaan maskapai serta potensi rute internasional yang akan dilayani.

"Nah ini juga menjadi pertimbangan ketika menambah internasional padahal di sini ada Jakarta, ada Halim, ada Kertajati internasional juga. Tapi kita lihat apakah ada permintaan terkait rute internasional," katanya.

Adapun Kemenhub menyebutkan 17 bandara yang ditetapkan sebagai bandara internasional hingga saat ini meliputi Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh; Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara; Bandara Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatra Barat.

Selanjutnya Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau; Bandara Hang Nadim, Banten, Kepulauan Riau; Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten; Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, DKI Jakarta; Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Kemudian Bandara Kulonprogo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta; Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur; Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali; Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah, NTB; Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur

Berikutnya Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan; Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara; Bandara Sentani, Jayapura, Papua; dan Bandara Komodo, Labuan Bajo, NTT.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi keluhan warga mengenai kenaikan harga plastik di Indonesia sebagai imbas dari eskalasi perang Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.

Menanggapi kepanikan yang muncul di kalangan konsumen pasar tradisional, Pramono mengimbau agar warga tidak merespons situasi ini secara reaktif.

"Sehingga dengan demikian nggak perlu panic buying karena semua kebutuhan utama itu stoknya lebih dari cukup," ujar Pramono di Pasar Gardu Asem, Jakarta Pusat, Senin (6/4).

Pramono memberikan jaminan bahwa ketahanan rantai pasok pangan dan barang pokok lainnya di wilayah Jakarta sangat aman untuk menghadapi ketidakpastian kondisi global saat ini.

Pramono juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selalu turun tangan mengawasi pergerakan harga demi menjaga stabilitas ekonomi ibu kota.

"di Jakarta sampai dengan hari ini kami memantau harian, inflasinya masih terjaga dengan baik," ujar Pramono.

Kenaikan harga dan kelangkaan plastik yang dipicu gangguan pasokan global, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz yang mendorong biaya logistik dan energi, mulai dirasakan industri dalam negeri.

Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga produk makanan dan minuman dalam kemasan.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyebut tekanan terhadap industri semakin berat akibat kenaikan biaya bahan baku, energi, serta fluktuasi nilai tukar.

"Jadi saya kira dampaknya sangat luar biasa ya. Pertama, tentunya yang paling cepat itu adalah kenaikan nilai tukar ya. Nilai tukar rupiah dan energi, ini sangat berat sekali buat industri. Karena kita banyak sekali yang harus beli dalam dolar AS. Ini yang paling berat," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, terutama plastik.

Pasalnya, pasokan bahan baku plastik selama ini banyak berasal dari Timur Tengah.

Namun, produsen di kawasan tersebut dilaporkan tidak dapat berproduksi atau mengalami penurunan produksi secara signifikan sehingga ketersediaan plastik di pasar menjadi sangat berkurang.

Menurut Adhi, industri hulu plastik di dalam negeri juga mengalami penurunan produksi hingga sekitar sepertiga kapasitas. Bahkan, sejumlah pemasok dilaporkan tidak dapat berproduksi karena keterbatasan bahan baku.

Di tengah kondisi tersebut, harga plastik melonjak signifikan. Ia menyebut kenaikan harga di tingkat produsen berkisar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa mencapai dua kali lipat akibat keterbatasan stok.

"Saya dapat info juga bahkan beberapa pedagang plastik itu menaikkan harga bisa sampai 100 persen karena mereka merasa stoknya terbatas, sementara dibutuhkan," kata Adhi.

Kenaikan harga dan kelangkaan ini dinilai akan berdampak langsung pada harga produk kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki daya tahan stok terbatas.

"Sudah pasti naik (harga produk kemasan), karena ini mau tidak mau. Apalagi kalau perusahaan kecil, industri kecil menengah itu ketahanan industri itu kan rentan, mereka stoknya tidak banyak. Begitu mereka stoknya habis, mau enggak mau mereka langsung harga naik karena sangat tidak mungkin sekali ini jadi berat," ujarnya.

Ia mengingatkan kondisi ini berpotensi mendorong inflasi serta berdampak pada ketahanan pangan, karena keterbatasan kemasan dapat menghambat distribusi produk.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini tidak terlepas dari dampak konflik global, khususnya di Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan baku.

"Jadi ini bagian dari dampak dari perang ya. Kita itu bahan baku plastik salah satunya adalah nafta. Nafta itu 60 persen kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita terdampak dari bahan baku yang harus kita impor dari Timur Tengah," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan ketergantungan terhadap impor bahan baku dari kawasan tersebut membuat Indonesia ikut terdampak ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi. Kondisi ini kemudian berimbas pada kenaikan harga plastik di dalam negeri.

Untuk mengatasi hal tersebut, Budi mengatakan pemerintah mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan menstabilkan harga di pasar.

"Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pelaku industri serta perwakilan Indonesia di luar negeri guna membuka akses terhadap pemasok baru.

"Kita juga berkomunikasi dengan perwakilan kita di luar negeri untuk mencarikan supplier-supplier baru yang bisa memasok ke Indonesia. Karena ini kan tidak terjadi di Indonesia saja," kata Budi.

Menurutnya, gangguan pasokan bahan baku plastik tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami sejumlah negara lain seperti Singapura, China, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Beberapa produsen di negara tersebut bahkan mengalami kondisi force majeure yang turut memengaruhi pasokan global.

"Tapi kita untuk bahan baku terus kita lakukan sehingga produksi di dalam negeri tetap normal kembali dan pasokan plastik tetap terjaga dengan baik," ujarnya.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih bergantung pada impor plastik dan barang dari plastik di tengah kenaikan harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah. Nilai impor tersebut mencapai US$873,2 juta atau sekitar Rp14,84 triliun (asumsi kurs Rp17 ribu per dolar AS) pada Februari 2026.

Kenaikan harga dan kelangkaan plastik yang dipicu gangguan pasokan global, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz yang mendorong biaya logistik dan energi, mulai dirasakan industri dalam negeri. Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman menyebut tekanan terhadap industri semakin berat akibat kenaikan biaya bahan baku, energi, serta fluktuasi nilai tukar.

"Jadi saya kira dampaknya sangat luar biasa ya. Pertama, tentunya yang paling cepat itu adalah kenaikan nilai tukar ya. Nilai tukar rupiah dan energi, ini sangat berat sekali buat industri. Karena kita banyak sekali yang harus beli dalam dolar AS. Ini yang paling berat," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/3).

Ia menambahkan kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan bahan baku plastik yang selama ini banyak dipasok dari Timur Tengah. Gangguan produksi di kawasan tersebut menyebabkan pasokan berkurang signifikan di pasar.

Menurutnya, industri hulu plastik di dalam negeri juga mengalami penurunan produksi hingga sekitar sepertiga kapasitas. Dalam kondisi tersebut, harga plastik melonjak signifikan, bahkan di tingkat pedagang kenaikannya dilaporkan bisa mencapai hingga dua kali lipat.

"Saya dapat info juga bahkan beberapa pedagang plastik itu menaikkan harga bisa sampai 100 persen karena mereka merasa stoknya terbatas, sementara dibutuhkan," kata Adhi.

Kenaikan harga dan kelangkaan ini dinilai akan berdampak langsung pada harga produk kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan stok.

Sejumlah pedagang bahkan melaporkan lonjakan harga plastik sudah terjadi sejak sebelum Lebaran, dengan kenaikan mencapai sekitar Rp6.000 per pak dari sebelumnya sekitar Rp17 ribu menjadi Rp23 ribu. Kenaikan ini membuat biaya operasional meningkat dan margin keuntungan tergerus.

Keluhan serupa juga disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat meninjau pasar. Ia menyebut kenaikan harga plastik terjadi secara luas dan dirasakan hampir seluruh pedagang.

"Ini memang tidak hanya pedagang sini, hampir seluruhnya memang mengeluhkan soal harga plastik. Naiknya nggak kira-kira. Ini bukan naik, melonjak," kata Zulhas.

Kenaikan harga dan kelangkaan plastik yang dipicu gangguan pasokan global, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz yang mendorong biaya logistik dan energi, mulai dirasakan industri dalam negeri.

Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga produk makanan dan minuman dalam kemasan.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyebut tekanan terhadap industri semakin berat akibat kenaikan biaya bahan baku, energi, serta fluktuasi nilai tukar.

"Jadi saya kira dampaknya sangat luar biasa ya. Pertama, tentunya yang paling cepat itu adalah kenaikan nilai tukar ya. Nilai tukar rupiah dan energi, ini sangat berat sekali buat industri. Karena kita banyak sekali yang harus beli dalam dolar AS. Ini yang paling berat," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, terutama plastik. Pasalnya, pasokan bahan baku plastik selama ini banyak berasal dari Timur Tengah.

Namun, produsen di kawasan tersebut dilaporkan tidak dapat berproduksi atau mengalami penurunan produksi secara signifikan sehingga ketersediaan plastik di pasar menjadi sangat berkurang.

"Dan ini juga terkait dengan ketersediaan bahan baku, terutama plastik. Plastik ini dari Timur Tengah itu banyak memasok bahan baku untuk industri plastik. Dan mereka menyatakan tidak bisa produksi atau berkurang jauh produksinya. Dan ini menyebabkan ketersediaan plastik di pasar menjadi sangat berkurang," ujarnya.

Menurut Adhi, industri hulu plastik di dalam negeri juga mengalami penurunan produksi hingga sekitar sepertiga kapasitas. Bahkan, sejumlah pemasok dilaporkan tidak dapat berproduksi karena keterbatasan bahan baku.

Di tengah kondisi tersebut, harga plastik melonjak signifikan. Ia menyebut kenaikan harga di tingkat produsen berkisar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa mencapai dua kali lipat akibat keterbatasan stok.

"Saya dapat info juga bahkan beberapa pedagang plastik itu menaikkan harga bisa sampai 100 persen karena mereka merasa stoknya terbatas, sementara dibutuhkan," kata Adhi.

Kenaikan harga dan kelangkaan ini dinilai akan berdampak langsung pada harga produk kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki daya tahan stok terbatas.

"Sudah pasti naik (harga produk kemasan), karena ini mau tidak mau. Apalagi kalau perusahaan kecil, industri kecil menengah itu ketahanan industri itu kan rentan, mereka stoknya tidak banyak. Begitu mereka stoknya habis, mau enggak mau mereka langsung harga naik karena sangat tidak mungkin sekali ini jadi berat," ujarnya.

Ia mengingatkan kondisi ini berpotensi mendorong inflasi serta berdampak pada ketahanan pangan, karena keterbatasan kemasan dapat menghambat distribusi produk.

Menurutnya, pemerintah perlu segera melakukan intervensi melalui koordinasi yang kuat antara sektor hulu hingga hilir, termasuk para pelaku usaha dan pedagang, agar tidak terjadi praktik yang memperburuk situasi.

Adhi mengingatkan dampak dari kondisi ini tidak hanya terbatas pada industri, tetapi juga berpotensi memicu inflasi tinggi, mengganggu ketersediaan pangan akibat keterbatasan kemasan, serta memengaruhi ketahanan pangan nasional.

Dalam kondisi tersebut, konsumen dinilai akan menjadi pihak yang paling terdampak karena harus menanggung kenaikan harga.

Ia berharap pemerintah segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menyinkronkan kebijakan dari hulu ke hilir, sehingga solusi yang diambil tidak membebani pihak tertentu.

"Kita berharap juga pemerintah mendukung kebijakan fiskal. Misalnya yang paling cepat adalah dalam situasi force majeure saat ini bea masuk bahan baku khususnya plastik dan bahan baku lainnya bisa segera ditangguhkan atau ditanggung pemerintah atau ditanggungkan agar tidak mengurangi beban yang sudah berat saat ini," jelas Adhi.

Ia juga menilai perlunya penyelarasan regulasi untuk menekan biaya-biaya yang masih dapat dikurangi agar beban industri tidak semakin berat di tengah tekanan yang ada saat ini.

PT KAI membatalkan perjalanan 23 kereta api (KA) yang melintas di wilayah Daop 4 Semarang di wilayah pantura Jawa Tengah pada hari ini, Senin (19/1).

Pembatalan dilakukan imbas banjir yang masih menggenangi jalur rel antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengungkapkan genangan banjir sebenarnya sudah berada di bawah kepala rel. Namun, pembatalan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan.

"PT KAI mohon maaf atas terganggunya rencana perjalanan para calon penumpang," ujar Lukman dalam keterangan resmi, seperti dikutip Antara.

Ia merinci perjalanan KA yang batal antara lain KA Argo Bromo Anggrek, KA Argo Merbabu, KA Ciremai, KA Menoreh. Kemudian, KA Kamandaka, KA Tegal Bahari, KA Kaligung, KA Argo Muria, KA Argo Merbabu, KA Sembrani, KA Ambarawa Ekspres, serta KA Tawangjaya.

Perusahaan, sambung Lukman, terus melakukan berbagai upaya percepatan normalisasi jalur agar perjalanan kereta api dapat kembali berjalan secara bertahap

Lukman juga memastikan pengembalian 100 persen biaya pembelian tiket KA yang dibatalkan keberangkatannya.

Dengan kondisi banjir yang semakin surut, jalur rel antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi sudah bisa dilewati dengan kecepatan terbatas 10 km per jam.

Namun demikian, sejumlah perjalanan KA masih harus menyesuaikan pola operasinya sampai kondisi prasarana dinyatakan aman.

Jalur KA di Pantura Jawa Tengah terputus sejak Minggu (18/1) menyusul banjir yang melanda wilayah Pekalongan.

Berdasarkan data sementara KAI, hingga Minggu sore, nilai pengembalian dana (refund) tiket kereta api akibat gangguan perjalanan imbas banjir di Pekalongan mencapai Rp3,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam bentuk rupiah senilai Rp193 juta dan 850 gram saat menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.

Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan penyitaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pengkondisian proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Lampung Tengah.

"Dengan rincian Rp135 juta diamankan dari kediaman pribadi AW [Ardito Wijaya, Bupati Lampung Tengah] dan Rp58 juta diamankan dari rumah RNP [Ranu Hari Prasetyo, adik Ardito]. Logam mulia seberat 850 gram yang diamankan dari kediaman RNP," kata Mungki, Kamis (11/12/2025).

Penyitaan juga sebagai barang bukti atas kasus tersebut. Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor untuk menangani (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar.

"Sehingga total aliran uang yang diterima AW mencapai kurang lebih Rp5,75 miliar, yang diantaranya diduga digunakan untuk Dana operasional Bupati sebesar Rp500 juta dan Pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp5,25 miliar," ungkap Mungki.

Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni:

1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya

2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

6. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang batal menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan atau 2026.

Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo ) Adhi Lukman mengapresiasi keputusan Purbaya, karena menyadari hal tersebut akan berdampak terhadap ekonomi.

Meski demikian, Adhi tetap mendukung langkah pemerintah dalam mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Namun, dirinya meyakini bahwa cukai MBDK bukan solusi dari mengurangi penyakit tidak menular (PTM).

"Kami sangat sepakat bahwa MBDK itu bukan cara untuk mengurangi PTM tersebut," tuturnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, Senin (8/12/2025).

Dari sisi dunia usaha, Adhi menegaskan dukungannya untuk terus melakukan upaya pengurangan PTM, baik dari sisi formulasi produk hingga edukasi kepada konsumen. Namun, Adhi tidak memerinci terkait upaya edukasi apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan konsumen yang terdampak minuman manis.

Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat, khususnya terhadap barang-barang yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya belum akan menerapkan cukai MBDK, meski sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan.

Hal tersebut dirinya sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Purbaya mengaku cukai MBDK belum akan dijalankan lantaran kondisi ekonomi belum membaik.

"Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat," tuturnya di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Adapun untuk menambal kurangnya penerimaan dari cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Keduanya direncanakan mulai berlaku 2026.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menerangkan, pihaknya memasukkan target penerimaan total Rp23 triliun dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara.

"[Bea keluar emas] Rp3 triliun setahun, batu bara Rp20 triliun. Yang emas sudah [masuk target APBN], yang batu bara belum karena tarifnya masih didiskusikan," ungkapnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan batal memungut cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun depan.

Menurut Purbaya, keputusan ini diambil karena kondisi perekonomian yang belum terlalu baik dibandingkan tahun sebelum pandemi.

"Untuk minuman manis dalam kemasan, kenapa saya tidak presentasikan sekarang, memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12).

Purbaya baru akan mengenakan cukai MBDK apabila ekonomi bisa tumbuh minimal 6 persen. Tanpa diminta, ia memastikan akan langsung datang dan melapor kepada anggota Komisi XI sebagai mitra kerjanya di DPR.

"Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat. Kalau doa Anda manjur, mendoakan saya berhasil, kita akan pungut di second half. Artinya, ekonomi tumbuh di atas 6 persen," kata Purbaya.

Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik kabar pembatalan wacana tersebut. Pasalnya, keputusan itu memberi kepastian bagi pelaku industri di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

"Terkait MBDK ya. Ini terus berulang isu-isu ini. Tapi saya kira clear, jadi kita sangat apresiasi Menteri Keuangan," ujar Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Adhi Lukman dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan.

Adhi menilai keputusan tersebut menunjukkan pemerintah melihat persoalan MBDK secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tetapi juga dari dampaknya terhadap daya beli dan aktivitas perekonomian nasional.

"Karena Menteri Keuangan kita melihat lebih komprehensif. Di mana secara kenyataan bahwa ini akan berpengaruh terhadap perekonomian. Tapi di samping itu kita tidak berhenti di situ saja," terangnya.

Meski pembatalan cukai MBDK disambut baik, dunia usaha menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyakit tidak menular (PTM) melalui pendekatan di sektor kesehatan.

Upaya tersebut dilakukan melalui reformulasi produk, edukasi konsumen, serta berbagai langkah lain di sisi produksi dan distribusi.

"Kita tetap berupaya bagaimana kita harus mendukung dari pemerintah dalam bidang kesehatan untuk mendukung pengurangan penyakit tidak menular atau PTM ya. Ini yang harus kita dukung sama-sama. Dan tentunya dari dunia usaha, kita sekarang terus melakukan upaya-upaya itu," ujarnya.

Adhi menambahkan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak seharusnya dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, bukan lewat instrumen cukai. Karena itu, edukasi kepada konsumen dipandang sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman masyarakat dalam mengatur pola konsumsi sehari-hari.

Rencana pemungutan MBDK awalnya tercantum dalam RAPBN 2026. Setorannya ditarget dapat mencapai Rp7 triliun per tahun.

Namun, jauh sebelumnya, rencana pungutan sudah beberapa kali batal diterapkan. Alasan pertama karena covid-19. Kedua, ekonomi belum pulih 100 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu lapangan padel yang berlokasi di Taman Villa Meruya, Kembangan, Jakarta Barat mengalami insiden atap ambruk saat terjadi hujan deras dan angin kencang pada Minggu (26/10/2025).

Dilansir Antara, pemilik Anwa Racquet Club Wawa Lukman pun menepis dugaan ambruknya atap sarana olahraga itu diakibatkan kelalaian teknis pihak pengelola. Dia menyebutkan insiden tersebut terjadi karena hujan deras disertai angin kencang.

"Ini murni musibah, bukan maunya kami. Hujan terlalu besar, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Wawa di lokasi kejadian.

Dia juga memastikan tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah mengevakuasi peserta pertandingan serta para penonton dari lokasi.

“Begitu kejadian, langsung kami tutup. Tidak boleh ada yang masuk. Setelah kondisi agak tenang, baru barang-barang di dalam kami suruh cepat keluar, takut terjadi sesuatu,” katanya.

Dia bersyukur karena seluruh peserta, termasuk para atlet dan penonton berhasil keluar dengan selamat. Lebih lanjut, Wawa mengatakan bahwa lapangan padel miliknya telah mengantongi izin resmi operasional sejak dibuka empat bulan lalu. "Tempat ini berizin. Kalau tidak, tidak mungkin bisa berdiri sebesar ini dan digunakan untuk turnamen nasional," kata dia.

Pihaknya akan segera mengevaluasi insiden itu dan memperbaiki struktur lapangan agar kejadian serupa tidak terulang. Oleh karena itu, lapangan itu akan ditutup sampai waktu yang belum ditentukan.

“Kami akan memperbaiki lebih kuat lagi. Sekarang masih proses investigasi polisi, jadi belum bisa kami sentuh dulu. Tapi yang pasti, kami bertanggung jawab dan akan bangun lagi,” ucapnya.

Terkait kerugian yang diakibatkan insiden itu, Wawa enggan membeberkan nilai pastinya. Namun, dia mengakui biaya pembangunan fasilitas tersebut cukup besar.

Dia juga berterima kasih kepada panitia The Prime Open Tournament yang tetap bersikap tenang dan kooperatif pasca-insiden. "Kami apresiasi panitia Prime, mereka luar biasa. Walaupun sedih, mereka tetap berbesar hati dan tidak memperkeruh suasana. Itu sangat kami hargai," tutup Wawa.