Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam menyiapkan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga terdampak.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau.

“Kami baru saja menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan terkait relokasi TNTN. Usulan-usulan yang disampaikan dalam dialog tadi kami terima dan akan kami diskusikan,” ujar SF Hariyanto, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.

Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di kawasan TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Namun, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.

Dengan demikian, masih dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan. Meski demikian, pelaksanaannya masih memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati,” jelasnya.

SF Hariyanto juga mengapresiasi peran masyarakat dalam mendukung proses relokasi, termasuk warga yang telah menyerahkan sertifikat sebagai bentuk komitmen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.

Ia memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa gangguan.

“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat telah membuka ruang kesepahaman dalam penyelesaian konflik di kawasan TNTN.

“Masyarakat menuntut kepastian relokasi. Pada prinsipnya pemerintah sudah siap dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat TNTN Wendri turut mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam membangun komunikasi. Ia berharap proses penyelesaian konflik dapat berjalan lebih transparan dan melibatkan pemerintah pusat secara langsung.

“Kami ingin ada komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk melalui pertemuan virtual. Harapannya ada kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.

Pemprov Riau optimistis, melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif, penyelesaian konflik di kawasan TNTN dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat.