JAKARTA - Di tengah berbagai tantangan yang masih membayangi upaya konservasi gajah Sumatera, kelahiran seekor anak gajah betina di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) membawa harapan baru.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan pun memberikan nama “Nona Seroja” sebagai doa dan simbol optimisme bagi masa depan satwa dilindungi tersebut. Pemberian nama tersebut merupakan bentuk harapan agar kehidupan gajah Sumatera terus tumbuh dan berkembang di habitat alaminya.

Kelahiran anak gajah betina itu juga menjadi momentum penting di tengah berbagai upaya penyelamatan satwa liar dan perlindungan kawasan konservasi yang terus dilakukan di Tesso Nilo.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengaku merasa tersanjung ketika diminta untuk memberikan nama bagi anak gajah tersebut. Menurutnya, kesempatan itu merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang sarat makna.

“Sebelum menetapkan nama tersebut, saya juga menyampaikan dan meminta izin kepada Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni. Alhamdulillah beliau berkenan dan menyetujui nama yang kami usulkan,” kata Irjen Herry, Kamis (11/6/2026).

Irjen Pol Henry menjelaskan, nama Nona Seroja dipilih karena memiliki filosofi yang sangat erat dengan kondisi Tesso Nilo saat ini. Pemberian nama Nona Seroja karena seroja adalah bunga yang tumbuh dari lumpur yang keruh, tetapi mampu mekar dengan bersih, indah, dan menawan di atas permukaan air.

Lihat video: Prabowo Bertemu Raja Charles III di London, Bahas Konservasi Gajah!

“Sama seperti itu, anak gajah ini lahir di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Tesso Nilo, namun kehadirannya membawa harapan baru. Nona Seroja melambangkan kemurnian, ketahanan, dan keindahan. Ia menjadi pengingat bahwa di tengah segala kekacauan, alam selalu memberi kesempatan bagi harapan untuk tumbuh dan mekar,” ujarnya.

Menurut Irjen Pol Herry, kelahiran Nona Seroja menjadi bukti bahwa alam masih memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperbaiki dan menjaga kelestarian kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi gajah Sumatera.

“Beberapa waktu lalu kita berduka atas berbagai ancaman yang menimpa satwa liar di Tesso Nilo. Hari ini Allah SWT menghadirkan kabar gembira melalui kelahiran Nona Seroja. Ini simbol bahwa harapan untuk menjaga kelestarian Tesso Nilo masih hidup dan harus terus diperjuangkan bersama,” katanya.

Irjen Pol Henry menegaskan, menjaga kelestarian gajah Sumatera tidak cukup hanya dengan merawat dan melindungi habitatnya, tetapi juga harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan satwa liar.

Menurut Irjen Pol Henry, Polda Riau akan terus memperkuat upaya perlindungan satwa liar melalui pendekatan Green Policing yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari keamanan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Irjen Pol Henry mengatakan, Polda Riau saat ini juga tengah melanjutkan pengembangan penyidikan kasus perdagangan satwa liar dilindungi berupa gading gajah dengan menerapkan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri, menyita, dan merampas aset hasil kejahatan sehingga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memutus rantai kejahatan perdagangan satwa liar dari sisi finansial.

“Kami tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga akan mengikuti aliran uangnya. Kejahatan terhadap satwa liar adalah kejahatan terhadap masa depan lingkungan. Karena itu, melalui pendekatan Green Policing dan Green Financial Crime, kami berkomitmen memutus rantai kejahatan ini sampai ke akar-akarnya, termasuk aset dan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut baik nama yang diberikan Kapolda Riau kepada anak gajah tersebut. Menurut Raja Juli, nama Nona Seroja terdengar indah dan memiliki makna yang sangat dalam bagi semangat pelestarian satwa liar dan lingkungan hidup.

“Saya setuju dengan nama yang diberikan Kapolda Riau. Nona Seroja adalah nama yang indah, cantik, dan memiliki makna yang dalam. Nama itu mencerminkan harapan, kelembutan, sekaligus ketangguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Semoga Nona Seroja tumbuh sehat dan menjadi simbol optimisme bagi masa depan konservasi gajah Sumatera,” ujar Raja Juli.

Ia menambahkan, kelahiran anak gajah tersebut menjadi pengingat bahwa upaya menjaga kawasan konservasi dan melindungi satwa liar harus terus dilakukan secara konsisten oleh seluruh pihak.

“Kehadiran Nona Seroja adalah kabar bahagia bagi Indonesia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan ia dan gajah-gajah lainnya dapat hidup aman di habitatnya. Konservasi bukan hanya menjaga satwa, tetapi menjaga masa depan generasi yang akan datang,” kata Menhut.

Bisnis.com, PEKANBARU — Seekor anak gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) berjenis kelamin betina lahir di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, dari induk gajah jinak bernama Ria yang berusia 55 tahun.

Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Heru Sutmantoro mengatakan anak gajah tersebut ditemukan di kawasan hutan sekitar satu kilometer dari Pos Jaga Resort Konservasi Gajah Sumatra (KGS) Camp Elephants Flying Squad, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Kelahiran anak gajah itu pertama kali diketahui oleh mahout atau pawang gajah, Erwin Daulay, pada Rabu (10/6/2026) sekitar pukul 07.30 WIB saat hendak memindahkan Ria dari lokasi ikatan menuju area penggembalaan.

Saat tiba di lokasi, Erwin mendapati Ria telah bersama seekor anak gajah yang baru lahir. Berdasarkan kondisi di lapangan, bayi gajah tersebut diperkirakan lahir sekitar pukul 04.00 WIB.

Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Kepala Resort dan tim medis TNTN. Tim dokter hewan yang dipimpin drh. Teguh Iman Notonegoro selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap induk dan anak gajah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan anak gajah dalam kondisi sehat, aktif, tidak mengalami cacat fisik, serta telah mampu menyusu secara normal.

Secara klinis, anak gajah tersebut memiliki tinggi badan 93 sentimeter, panjang badan 104 sentimeter, lingkar dada 112 sentimeter, suhu tubuh 37,8 derajat Celsius, dan detak jantung normal.

Heru mengatakan anak gajah tersebut merupakan anak kelima dari Ria yang lahir di Camp Elephants Flying Squad TNTN hasil perkawinan dengan gajah liar.

"Sebelumnya, Ria telah melahirkan empat ekor anak gajah yang diberi nama Tesso, Tino, Harmoni, dan Domang," ujarnya.

Saat ini, kondisi induk dan anak gajah masih dipantau oleh tim mahout dan dokter hewan untuk memastikan proses pemulihan pascakelahiran berjalan baik.

Heru menyampaikan dalam delapan tahun terakhir Elephant Flying Squad TNTN mencatat empat kelahiran anak gajah dari dua induk gajah jinak, yakni Lisa dan Ria.

Menurutnya, kelahiran tersebut menunjukkan peran kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sebagai habitat penting bagi konservasi gajah sumatra.

Sebagai informasi, Gajah Sumatra berstatus Critically Endangered (CR) atau kritis menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) sejak 2011. Satwa ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Dengan kelahiran tersebut, jumlah gajah di Camp Elephants Flying Squad TNTN bertambah menjadi delapan ekor yang terdiri atas tiga gajah dewasa, dua gajah remaja, dan tiga anak gajah.

"Kelestarian Gajah Sumatera merupakan tanggung jawab bersama. Kelahiran anak gajah yang sehat ini menjadi kabar baik sekaligus harapan baru bagi upaya konservasi satwa dilindungi di Taman Nasional Tesso Nilo," tutup Heru.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam menyiapkan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga terdampak.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau.

“Kami baru saja menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan terkait relokasi TNTN. Usulan-usulan yang disampaikan dalam dialog tadi kami terima dan akan kami diskusikan,” ujar SF Hariyanto, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.

Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di kawasan TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Namun, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.

Dengan demikian, masih dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan. Meski demikian, pelaksanaannya masih memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati,” jelasnya.

SF Hariyanto juga mengapresiasi peran masyarakat dalam mendukung proses relokasi, termasuk warga yang telah menyerahkan sertifikat sebagai bentuk komitmen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.

Ia memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa gangguan.

“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat telah membuka ruang kesepahaman dalam penyelesaian konflik di kawasan TNTN.

“Masyarakat menuntut kepastian relokasi. Pada prinsipnya pemerintah sudah siap dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat TNTN Wendri turut mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam membangun komunikasi. Ia berharap proses penyelesaian konflik dapat berjalan lebih transparan dan melibatkan pemerintah pusat secara langsung.

“Kami ingin ada komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk melalui pertemuan virtual. Harapannya ada kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.

Pemprov Riau optimistis, melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif, penyelesaian konflik di kawasan TNTN dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menyatakan setidaknya dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan alternatif untuk mendukung percepatan pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menjelaskan pendataan penguasaan lahan di kawasan TNTN menunjukkan sekitar 10.600 hektare dikuasai oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Hingga kini, relokasi yang telah berjalan baru mencapai 633 hektare dengan 227 KK yang telah dipindahkan.

"Masih tersisa kebutuhan 9.966 hektare lahan alternatif yang telah dipetakan. Tindak lanjutnya membutuhkan keputusan di tingkat nasional, dan pihak daerah siap mengawal implementasinya," ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Sebagai Ketua Tim Percepatan Pemulihan TNTN (TP2TNTN), SF Hariyanto menekankan bahwa pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kepastian hukum, kehati-hatian, dan stabilitas sosial.

Pendekatan yang ditempuh tidak hanya melalui pengamanan kawasan, tetapi juga penyediaan lahan alternatif yang sah secara hukum.

Pada tahap awal 2026, seluas 2.557 hektare lahan yang secara sukarela diserahkan kembali oleh masyarakat siap untuk direforestasi. SF Hariyanto optimistis pendekatan persuasif akan mendorong lebih banyak masyarakat mengikuti langkah serupa.

"Insyaallah, dengan pendekatan persuasif, dialog yang terbuka, serta kepastian solusi yang adil, ke depan akan semakin banyak masyarakat yang secara sukarela mengikuti langkah serupa," ujarnya.

Ke depan, TP2TNTN akan menjalankan tiga fokus secara paralel, yakni pengamanan dan penertiban kawasan secara terpadu, penyediaan lahan alternatif dengan kepastian hukum, serta reforestasi berbasis zonasi dan pengawasan berkelanjutan. Pemulihan TNTN ditargetkan tuntas pada 2028 dengan sasaran pemulihan sekitar 66.704 hektare.

SF Hariyanto menegaskan seluruh tahapan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, baik dari sisi kebijakan maupun pembiayaan.

"Pemulihan harus berjalan terukur dan terkendali. Tujuan kami adalah Tesso Nilo kembali menjadi kawasan konservasi yang utuh dan berfungsi optimal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan resmi memulai program reforestasi di Taman Nasional Tesso Nilo sebagai bagian dari langkah pemulihan ekosistem hutan di Provinsi Riau pada Selasa (3/3/2026). Peluncuran reforestasi yang berlangsung pada Selasa (3/3/2026) itu dilakukan langsung oleh dan dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Dalam sambutannya, Menhut menegaskan bahwa pemulihan Tesso Nilo merupakan prioritas nasional karena kawasan ini memiliki nilai ekologis yang sangat penting.

“Kita tidak bisa menunda lagi upaya pemulihan. Tesso Nilo adalah habitat penting bagi gajah sumatra dan berbagai satwa lainnya. Jika kita tidak bergerak sekarang, maka kita mempertaruhkan masa depan ekosistem Sumatra bagian tengah,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sambutannya, dikutip Rabu (4/3/2026).

Reforestasi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penertiban dan pengembalian fungsi kawasan hutan yang selama ini mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan. Pemerintah menargetkan pemusnahan tanaman sawit secara bertahap dan penggantian dengan tanaman hutan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Pada tahap awal pada 2026, pemulihan difokuskan pada areal seluas 2.574 hektare. Sementara hingga 2028, total target pemulihan ditetapkan 66.704 hektare. Pada lokasi peluncuran, penanaman perdana dilakukan di areal bekas sawit seluas sekitar 400 hektare dengan 2.000 bibit tanaman hutan.

Menurut Raja Juli, program ini disusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dengan melibatkan berbagai institusi riset dan akademisi, sehingga jenis tanaman yang ditanam benar-benar mendukung ketersediaan pakan dan habitat satwa liar.

“Pemulihan ini dibangun di atas fondasi ilmiah yang kuat. Kami memastikan jenis yang ditanam memiliki fungsi ekologis, menjadi sumber pakan sekaligus naungan bagi satwa, khususnya Gajah Sumatera,” ujar Menhut.

Selain pendekatan ekologis, pemerintah juga memperkuat aspek tata kelola melalui penegakan hukum, pendekatan restorative justice, relokasi masyarakat secara persuasif dan bertahap, serta pembenahan status lahan agar clear and clean.

Raja Juli turut menekankan bahwa keberhasilan reforestasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

“Reforestasi ini bukan sekadar menanam pohon. Ini adalah komitmen bersama untuk mengembalikan keseimbangan alam dan memastikan anak cucu kita tetap mewarisi hutan yang lestari,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memastikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup melalui penyediaan peta jasa lingkungan hidup (JLH). Peta tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan serta pembangunan kembali ekosistem gajah.

“Kami mendukung penuh langkah ini demi penyelamatan lingkungan. Melalui peta JLH, KLH akan membantu memprioritaskan wilayah dengan nilai jasa lingkungan tinggi untuk rehabilitasi dan restorasi. Selain itu, dalam pembangunan ekosistem gajah atau pembuatan saltlick, kami dapat menyediakan data peta JLH pengatur air," kata Diaz.

Diaz menambahkan bahwa penguatan rehabilitasi dapat ditempuh melalui dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang dapat diakses KLH. Sebagaimana diketahui, degradasi di TNTN cukup signifikan dengan lebih dari 90% kawasannya diperkirakan telah mengalami kerusakan.

“Kami berkomitmen untuk menghijaukan kawasan Tesso Nilo karena tadinya ada 81.000 hektare, sekarang jadi tinggal sedikit, jadi kami mendukung program reforestasi ini,” kata Diaz.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kementerian Kehutanan menargetkan reforestasi atau penghutanan kembali lahan seluas 2.557 hektare di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sepanjang 2026.

Target tersebut disampaikan langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meluncurkan program pemulihan hutan di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Pada tahap awal, pemerintah langsung memulai penanaman kembali seluas 400 hektare. Proses reforestasi selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai total target di akhir tahun.

"Insyaallah, tahun ini Kemenhut akan mereforestasi 2.557 hektare. Ini bagian dari upaya memulihkan fungsi ekologis kawasan," ujarnya Selasa (3/3/2026).

Dirinya menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari peta jalan penyelesaian persoalan TNTN yang kini mulai terlihat arah dan tahapan kerjanya.

Program pemulihan ini melibatkan kolaborasi lintas 11 kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda, yang dinilai menjadi kunci percepatan rehabilitasi kawasan konservasi tersebut.

Selain penanaman kembali, pemerintah juga menyiapkan identifikasi lahan pengganti untuk relokasi melalui Dirjen terkait dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Pendekatan ini ditempuh guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

TNTN merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Riau yang selama bertahun-tahun mengalami tekanan deforestasi.

"Reforestasi yang ditargetkan tahun ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekosistem kawasan, meningkatkan daya serap karbon, serta melindungi habitat satwa dan tumbuhan yang ada di dalamnya," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengamankan sembilan orang terkait praktik jual beli lahan ilegal dan pengerusakan fasilitas satgas di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Ekspos perkara dipimpin Wakil Kepala Polda Riau Hengky Hariyadi, didampingi Pangdam XIX Tuanku Tambusai Agus Hadi, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Sutikno, serta jajaran Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Riau.

Wakapolda menegaskan, langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menjaga kawasan konservasi dari praktik perambahan dan tindakan anarkis.

“Bersama Satgas TP 2 TNTN, kami menjerat para tersangka dengan dua konstruksi tindak pidana, yakni pelanggaran Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam serta tindak pidana pengerusakan barang secara bersama-sama,” kata Hengky Hariyadi, Rabu (21/1/2026).

Dari sembilan tersangka, enam orang berinisial BS, HS, JS, HP, DB, dan SS ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan fasilitas Satgas PKH. Mereka diduga merusak tenda personel satgas yang ditempati anggota TNI di Blok 10 Dusun Toro, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang berada dalam kawasan TNTN.

Menurut Hengky, aksi pengerusakan tersebut dipicu oleh penolakan terhadap keberadaan Satgas PKH di kawasan konservasi. Dalam kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa balok kayu, besi, serta flashdisk yang berisi rekaman aktivitas pengrusakan.

“Para tersangka dijerat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara,” tegasnya.

Penyidikan disebut masih terus dikembangkan, termasuk kemungkinan penambahan pasal maupun tersangka baru.

Selain kasus pengrusakan, Ditreskrimsus Polda Riau juga mengungkap praktik perambahan dan jual beli lahan di kawasan TNTN. Tiga tersangka berinisial HN, BA, dan HP diamankan karena diduga menguasai secara ilegal sekitar 270 hektare lahan kawasan konservasi untuk perkebunan kelapa sawit. Pelapor dalam perkara ini adalah Kepala Balai TNTN dengan tiga laporan polisi.

Ketiga tersangka tersebut dijerat Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Barang bukti yang diamankan antara lain kuitansi pembayaran, surat hibah, SKGR, serta surat keputusan Kementerian Kehutanan terkait penetapan kawasan Tesso Nilo sebagai taman nasional.

Pangdam XIX Tuanku Tambusai Agus Hadi menyampaikan bahwa pascapenertiban oleh Satgas PKH, pengelolaan kawasan TNTN kini berada di bawah Tim Percepatan dan Pemulihan TNTN (TP 2 TNTN) yang diketuai Gubernur Riau. Upaya pemulihan kawasan, kata dia, dilakukan secara bertahap, terkoordinasi, dan mengedepankan pendekatan humanis.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Sutikno menegaskan pentingnya sinergi antara penyidik dan penuntut umum dalam menyamakan persepsi penegakan hukum, terutama di tengah masa transisi regulasi.

Dia juga mengimbau masyarakat yang masih menguasai kebun sawit di kawasan konservasi agar menghentikan aktivitas dan mendukung program pemulihan.

“Penegakan hukum akan terus berjalan demi kepentingan lingkungan dan kepastian hukum. Sinergi TNI, Polri, kejaksaan, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pemulihan kawasan berjalan optimal dan masyarakat dapat hidup aman dan tenang,” pungkas Sutikno.

Yang di TNTN kami beri waktu tiga bulan untuk menumbangkan dengan pola mengasih racun. Kami sudah beri teguran pada 15 orang itu untuk segera memusnahkan

Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada pihak-pihak yang menguasai lahan yang telah ditanami kelapa sawit di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, untuk menumbangkan tanaman tersebut secara mandiri.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Pekanbaru, Kamis, mengatakan pihaknya sudah memberikan teguran kepada mereka yang menguasai lahan tersebut. Dia menyarankan untuk menumbangkan sawit itu dengan pola memberi racun.

"Yang di TN Tesso Nilo kami beri waktu tiga bulan untuk menumbangkan dengan pola mengasih racun. Kami sudah beri teguran pada 15 orang itu untuk segera memusnahkan," katanya.

Selanjutnya relokasi ke lahan pengganti juga sudah disiapkan seluas 630 hektare tahun 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi dan Pelalawan. Diharapkannya ini bisa segera dilakukan dengan pendekatan yang humanis pada warga yang direlokasi maupun sekitar lahan pengganti.

"Kita sudah bersurat juga kepada Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menambah lahan pengganti segera mungkin," sebutnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI tengah menyiapkan lahan pengganti dengan pola skema perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan untuk relokasi warga di Kawasan TNTN.

"Kemenhut sedang menyiapkan lahan pengganti dengan pola perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan. Perlu ada kelompok masyarakat untuk dicarikan lahan pengganti," katanya.

Pada pola tersebut, lanjutnya, juga diatur bahwa tanaman untuk perhutanan sosial juga tidak boleh sawit. Oleh karena itu akan dimulai dulu dengan relokasi pemilik lahan yang tidak ditanami sawit di TN Tesso Nilo.

Pihaknya mengidentifikasi sekitar 70 ribu hektare lebih lahan yang sudah ditanami di TN Tesso Nilo, dimana ada 51 ribu yang ditanami sawit dan selebihnya 20 ribu non-sawit.

"Ini akan terus dihitung ulang datanya sesuai kepemilikan, diharapkan dari data awal tidak ada perubahan. Relokasi ini ketentuannya juga dari Kemenhut ada batasan lima Hektare," ujarnya.

Saat ini, tambahnya, progres pendataan semua lahan yang sudah dikuasai Satuan Tugas PKH sebanyak 7 ribu hektare diserahkan. Juga ada sebanyak 227 Kepala Keluarga (KK) yang telah direkomendasi dengan lahan seluas 600 hektare.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap pemerintah kembali menguasai 4,09 juta hektare (Ha) kawasan hutan yang sebelumnya dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan.

Nusron menyebut, penertiban itu dilaksanakan oleh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam upaya menyelamatkan aset negara dari praktik penyalahgunaan.

"Pemerintah telah menguasai kembali 4,09 juta hektare lahan hutan dari praktik penyalahgunaan lahan. Pemerintah juga melakukan pemulihan lingkungan melalui restorasi Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 hektare sebagai habitat penting gajah, harimau Sumatra, dan satwa endemik lainnya," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/1/2026).

Dari total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan sebagai kawasan hutan konservasi guna menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim dan perlindungan ekosistem jangka panjang.

Selain penyelamatan kawasan hutan, Satgas PKH juga berhasil mengamankan aset negara dengan nilai total mencapai Rp6,62 triliun.

Nusron menambahkan, nilai tersebut terdiri atas Rp4,28 triliun yang merupakan hasil rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi, serta Rp2,34 triliun yang berasal dari penagihan denda administratif atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Sementara itu, pascabencana hidrologi yang terjadi di sejumlah wilayah, Satgas PKH turut mempercepat pelaksanaan audit di tiga provinsi. Berdasarkan laporannya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

Adapun, pencabutan izin tersebut mencakup 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di kawasan hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Selain itu, izin juga dicabut terhadap 6 perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah mengembalikan 900.000 hektare lahan menjadi kawasan hutan konservasi dalam periode setahun terbentuk.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan ratusan ribu lahan yang sudah jadi hutan konservasi itu berasal dari penguasaan kembali 4,09 juta hektare lahan dari perkebunan sawit ilegal.

"Dari total luasan tersebut, pemerintah mengembalikan lahan sebesar 900.000 hektare menjadi hutan konservasi guna mendukung keanekaragaman hayati dunia," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, salah satu area yang telah menjadi hutan konservasi itu adalah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Total, area yang telah dilakukan restorasi TNTN itu mencapai 81.793 hektare.

"Salah satu fokus utama dari pemulihan ini adalah restorasi Taman Nasional Tesso Nilo yang mencakup area seluas 81.793 hektare," imbuhnya.

Selain itu, Anang juga mengungkap bahwa pihaknya telah menindak puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.

Kini, pemerintah pun telah mencabut izin 28 korporasi tersebut. Perinciannya, 22 entitas pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total area mencapai 1.010.592 hektare.

Tak hanya itu, pencabutan izin juga dilakukan terhadap 6 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

"Pemerintah akan terus konsisten melakukan penertiban agar seluruh usaha berbasis sumber daya alam tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," pungkas Anang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKN bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKN telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), dia melanjutkan bajwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN.

Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU).

Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Daftar PBPH yang dicabut izinnya:

1. PT Aceh Nusa Indrapuri
2. PT Rimba Timur Sentosa
3. PT Rimba Wawasan Permai
4. PT Minas Pagai Lumber
5. PT Biomass Andalan Energi
6. PT Bukit Raya Mudisa
7. PT Dhara Silva Lestari
8. PT Sukses Jaya Wood
9. PT Salaki Summa Sejahtera
10. PT Anugerah Rimba Makmur
11. PT Barumun Raya Padang Langkat
12. PT Gunung Raya Utama Timber
13. PT Hutam Barumun Perkasa
14. PT Multi Sibolga Timber
15. PT Panel Lika Sejahtera
16. PT Putra Lika Perkasa
17. PT Sinar Belantara Indah
18. PT Sumatera Riang Lestari
19. PT Sumatera Sylva Lestari
20. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
21. PT Teluk Nauli
22. PT Toba Pulp Lestari Tbk.

6 Badan Usaha Non Kehutanan

1. PT Ika Bina Agro Wisaesa
2. CV Rimba Jaya
3. PT Agincourt Resources
4. PT North Sumatra Hydro Energy
5. PT Perkebunan Pelalu Raya
6. PT Inang Sari

Bisnis.com, PEKANBARU — Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan (PDK) Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM), Munafrizal Manan, menegaskan bahwa penanganan persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dilakukan dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesejahteraan dan tempat tinggal masyarakat.

Munafrizal menjelaskan, langkah koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat antara Komisi XIII DPR RI dengan masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap skema penyelesaian dan relokasi di kawasan TNTN. KemenHAM kemudian turun langsung untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak melanggar hak warga.

“Pertama, kami memastikan apakah skema penyelesaian di TNTN ini berdampak terhadap pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat. Dari paparan yang kami terima, skema yang dibuat berbasis sukarela, tidak berdasarkan paksaan, dan jumlah masyarakat yang bersedia mengikuti skema tersebut terus bertambah,” ujarnya dikutip Selasa (23/12/2025).

Dia menambahkan, pemerintah berkomitmen agar proses penyelesaian tidak menimbulkan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, warga tidak boleh secara tiba-tiba kehilangan sumber penghidupan maupun hak atas tempat tinggal akibat kebijakan penertiban kawasan hutan.

“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang mendadak kehilangan penghidupan atau tempat tinggalnya. Ini menjadi perhatian utama kami dalam mengawal kebijakan ini,” ujarnya.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan dialog langsung dengan masyarakat, Munafrizal menyebutkan bahwa sebagian warga secara sadar dan sukarela memilih mengikuti skema penyelesaian yang disiapkan pemerintah. Bahkan, sejauh ini masyarakat masih dimungkinkan untuk tetap memetik hasil tanam selama proses berjalan.

“Kami pastikan ini adalah kehendak mereka sendiri. Dari sisi kesejahteraan, sejauh ini tidak terdampak karena masyarakat masih dapat memanfaatkan hasil tanamnya,” pungkasnya.