Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) resmi meraih kontrak baru untuk menggarap proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 3 senilai Rp2,1 triliun.

Perseroan melalui Kerja Sama Operasi (KSO) PP-Waskita-WIKA bakal mengerjakan konstruksi jalan sepanjang 8,1 kilometer (km) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko menyampaikan bahwa kontrak baru tersebut mencakup pengadaan jasa layanan konstruksi Simpang Susun (SS) Magelang hingga SS Borobudur.

Adapun, lingkup pekerjaan emiten BUMN Karya ini meliputi pembangunan trase utama, trase akses Magelang, simpang susun, jembatan penyeberangan orang (JPO), terowongan bawah tanah, hingga pelat beton.

“Proyek ini sangat penting untuk mempercepat mobilitas sekaligus mendorong peningkatan sektor pariwisata,” ujar Ari dalam siaran pers, Selasa (23/6/2026).

Sebagai informasi, megaproyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen secara total dirancang memiliki panjang mencapai 75,12 km yang menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Semarang.

Apabila seluruh seksi jalan tol ini telah beroperasi penuh, waktu tempuh perjalanan darat Yogyakarta – Semarang diproyeksikan terpangkas signifikan dari semula 3 – 4 jam menjadi hanya sekitar 1 jam.

Ari menambahkan bahwa kehadiran infrastruktur tersebut juga ditargetkan dapat mengurai kepadatan volume kendaraan di jalur arteri utama, sekaligus mempermudah pergerakan armada logistik.

Dalam proses konstruksinya, WSKT bakal menerapkan inovasi digital dan teknis seperti metode curing automatic untuk menjaga kualitas beton, serta alat deflection warning system untuk memonitor pergerakan bekisting.

Guna memitigasi risiko gangguan lalu lintas di zona aktif, perseroan mengimplementasikan traffic management plan (TMP), optimalisasi jalur detour, hingga penggunaan alat otomatis Roboflagman.

Manajemen turut berkomitmen untuk menyelesaikan pengerjaan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini secara tepat waktu dengan mengutamakan aspek keselamatan dan mutu infrastruktur.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia resmi memulai hilirisasi aspal Buton (Asbuton) perdana yang dipusatkan di wilayah Karawang, Jawa Barat. Langkah strategis ini menandai babak baru pemanfaatan potensi komoditas lokal guna mewujudkan kemandirian sektor konstruksi dan mengurangi ketergantungan pada material impor.

Adapun, hilirisasi Asbuton tersebut merupakan bagian dari Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang digelar pada Rabu (29/4/2026). Dalam perkembangannya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian mempertegas kesiapan sektor infrastruktur dalam menyerap hasil hilirisasi komoditas domestik secara masif.

Dia mengatakan, akan menggunakan Asbuton perdana pada pilot project Jalan Tol Pemalang-Batang. Namun sayangnya Wilan belum memerinci kapan upaya tersebut akan dilaksanakan. “BPJT akan melaksanakan pilot project pengimplementasian Asbuton di jalan tol Pemalang – Batang bekerja sama dengan BUJT PT Pemalang – Batang Toll Road dalam waktu dekat,” jelas Wilan dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/5/2026).

Pengembangan hilirisasi Asbuton diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri, meningkatkan efisiensi, serta mendukung keberlanjutan pembangunan jalan dan jalan tol di Indonesia.

Pasalnya, ketersediaan Aspal Buton sebagai material dalam negeri akan memberikan dampak bagi industri jalan tol, baik dari sisi efisiensi biaya konstruksi maupun keberlanjutan rantai pasok.

Namun perlu digaris bawahi, tambah Wilan, penerapan Asbuton harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan seluruh aspek secara menyeluruh. Otoritas mengingatkan agar ekosistem produksi benar-benar matang sebelum dilakukan perluasan pemanfaatan di koridor jalan tol lainnya.

Adapun, beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni kesiapan teknologi, standar kualitas, kapasitas produksi, hingga kesesuaian spesifikasi teknis di lapangan. Hal ini mutlak diperlukan sehingga pemanfaatan Asbuton benar-benar dapat berjalan optimal dan memberikan hasil maksimal bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.

“Ketersediaan material konstruksi yang berkualitas, kompetitif, dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung layanan jalan tol yang andal, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Catatan dari Masyarakat Adat Buton

Di balik ambisi besar akselerasi proyek tersebut, penentuan lokasi fasilitas hilirisasi memicu tanggapan kritis dari daerah asal komoditas. Sultan Buton ke-40, Laode Muhammad Kariu, secara terbuka menyatakan keberatannya apabila proyek hilirisasi tersebut dilaksanakan di Karawang.

Pihak Kesultanan Buton melayangkan surat terbuka guna menyuarakan keresahan masyarakat adat setempat. Langkah ini diambil demi menjaga marwah serta memastikan dampak ekonomi dari kekayaan alam tersebut mengalir langsung ke daerah asalnya.

"Dengan hormat, perkenankan saya, Drs. Haji La Ode Muhammad Kariu, Sultan Buton beserta perangkat menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait hilirisasi Aspal Buton. Bahwa Aspal Buton merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menempati ruang dan tempat di bumi persada Pulau Buton yang memiliki sejarah dan kedaulatan bagi kesatuan masyarakat adat Kesultanan Buton." tulisnya.

Dia menegaskan bahwa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Oleh sebab itu, aspirasi lokal dari daerah penghasil utama sudah selayaknya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan hilirisasi.

Laode mengingatkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sejak 27 September 2022 ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, telah bertekad mendorong Buton kembali bangkit.

Kala itu, Jokowi menekankan wilayah Buton akan ditetapkan sebagai kawasan industri penghasil aspal yang potensial melalui instruksi hilirisasi produk tambang yang nantinya dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat Buton dan bangsa Indonesia.

Dalam relevansinya, pemerintah bahkan sempat merencanakan penghentian impor aspal dalam 2 tahun sejak akhir tahun 2022. Kebijakan tersebut sedianya mewajibkan kebutuhan aspal nasional disuplai secara penuh dari aspal Buton.

Sehubungan dengan hal itu, pihak Kesultanan meminta kepada Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo (Jokowi) untuk berkomitmen meneruskan dan menindaklanjuti kebijakan tersebut.

"Janganlah mengabaikannya dan membiarkan kesatuan masyarakat adat Kesultanan Buton menjadi dalam realita yang tidak pasti, berada di persimpangan jalan antara harapan dan kenyataan." tegas La Ode Muhammad Kariu.

Terakhir, dia menekankan Kesatuan Masyarakat Adat Kesultanan Buton meminta kepada Bapak Presiden untuk memindahkan hilirisasi aspal Buton di Karawang untuk dipusatkan dan dibangun di Pulau Buton.

Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja di Pulau Buton, sehingga memiliki nilai tambah khususnya bagi masyarakat Pulau Buton dan Indonesia pada umumnya.

Tantangan Implementasi Asbuton

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) Dwi Putranto mengungkapkan bahwa secara mutu Asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan dengan aspal minyak impor. Bahkan, kualitasnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia oleh para pengguna di pasar China.

Keunggulan kimiawi ini menyebabkan jalan yang menggunakan Asbuton lebih tahan terhadap kerusakan rutting (alur) dan cracking (retak). Hal ini berdampak langsung pada daya tahan atau usia pakai jalan yang menjadi lebih panjang dan efisien secara biaya perawatan.

"Secara mutu, asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor, bahkan digadang-gadang sebagai aspal terbaik di dunia [oleh pemakai di China]," jelas Dwi Putranto kepada Bisnis.

Menurutnya, Asbuton juga terbukti tangguh terhadap suhu ekstrem, mulai dari suhu tinggi di Indonesia hingga suhu beku di wilayah Harbin, China. Dari sisi aplikasi, penggunaan Asbuton pada umumnya serupa dengan aspal minyak impor sehingga tidak memerlukan perubahan radikal pada metode kerja kontraktor.

Terkait kesanggupan suplai, Dwi menyebut industri Asbuton olahan sebenarnya masih berada dalam kondisi under utility dengan utilisasi di bawah 5%. Artinya, masih banyak potensi produksi yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Adapun, yang masih menjadi persoalan, imbuh Dwi, adalah terbatasnya kapasitas pelabuhan di Pulau Buton. Selain itu, percepatan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sangat dibutuhkan agar pasokan bahan baku tidak terkendala di tingkat hulu.

Di sisi lain, rencana peningkatan pemakaian aspal lokal ini turut disambut baik oleh para pelaku konstruksi. Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.

Langkah pemerintah yang hendak meningkatkan penggunaan Asbuton hingga 30% dinilai sangat strategis menuju kemandirian material konstruksi nasional. Sektor hilir siap menyerap komoditas ini demi menekan biaya logistik infrastruktur.

"Saat ini, penggunaan Asbuton masih sekitar 4% dari konsumsi nasional, dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30% dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, secara arah kebijakan, ini langkah yang tepat dan visioner," ujar Andi Rukman.

Dia melihat kebijakan ini dapat memberikan efek ekonomi berantai (multiplier effect) hingga Rp22,67 triliun serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Namun, Andi mengingatkan bahwa keberhasilan di lapangan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem konstruksi secara utuh.

Adapun, sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi mencakup penyesuaian metode kerja serta kesiapan teknologi pengolahan di setiap wilayah. Konsistensi kualitas dan kelancaran distribusi material juga menjadi kunci utama agar para kontraktor dapat bekerja dengan tenang di lapangan.

Gapensi berharap pemerintah memastikan rantai pasok Asbuton tersedia secara merata di seluruh daerah. "Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar. Namun, implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan jajarannya untuk menggelar lelang dini proyek infrastruktur.

Dedi Mulyadi mengatakan di tengah keterbatasan fiskal, pihaknya tetap mendorong agar proyek infrastruktur jalan hingga Penerangan Jalan Umum (PJU) bisa cepat berproses lewat pengajuan lelang dini. "Betul begitu [lelang dini]," katanya, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya selain masih banyak ruas provinsi yang membutuhkan rekonstruksi dan perbaikan juga penerangan, juga menjadi momentum pihaknya mendukung kelancaran arus orang dan barang selama ramadan dan mudik lebaran 2026. "Betul," katanya.

Karena itu pembangunan akan difokuskan pada perbaikan dan pembangunan jaringan jalan provinsi di seluruh wilayah Jawa Barat. Secara paralel PJU yang rusak atau belum terpasang pun menjadi prioritas.

KDM, panggilan akrab Dedi, meminta warga mengawasi proses pembangunan agar jajarannya serius melakukan pengerjaan di lapangan. "Agar pembangunannya berkualitas, bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat," pungkasnya.

Sebelumnya KDM menegaskan bahwa fokus pembangunan Jawa Barat pada 2026 diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.

Dia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai di atas 90%, bahkan diharapkan bisa menembus 95%, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun.

Penanganan banjir turut menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Pemerintah provinsi juga menyiapkan anggaran untuk penyelesaian program listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp78 miliar serta pembangunan penerangan jalan umum sebesar Rp473 miliar.

KDM menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut menjadi kerangka prioritas pembangunan tahun 2026. "Ini adalah kerangka-kerangka prioritas," katanya.

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) merampungkan rekonstruksi Jalan Pelantar II Tanjungpinang, salah satu ruas penting yang menopang mobilitas ekonomi di pusat kota.

Akses kendaraan roda dua hingga roda empat kini kembali dibuka setelah pekerjaan konstruksi selesai dilaksanakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri, Rodi Yantari mengatakan bahwa penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan sesuai jadwal berkat dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

"Proyek ini dibangun dengan standar bina marga dan dikategorikan setara konstruksi jembatan, karena harus menopang beban kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) 12–15 ton," ucapnya Sabtu (13/12/2025).

Jalan sepanjang 24,2 meter dan lebar 6 meter tersebut menggunakan pondasi bore pile dengan full chasing, bukan tiang pancang biasa, sehingga struktur dapat menyalurkan beban ke lapisan tanah yang lebih keras.

Metode pondasi tersebut dipilih untuk memastikan ketahanan konstruksi dalam jangka panjang, meski biaya pembangunannya relatif lebih tinggi dibandingkan spun pile.

"Total nilai proyek tercatat Rp3,9 miliar, lebih rendah Rp600 juta dari pagu anggaran Rp4,5 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2025," tuturnya.

Rodi mengingatkan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan fungsi jalan dengan mematuhi batas tonase sesuai perencanaan. Ia menegaskan bahwa spesifikasi teknis rekonstruksi Pelantar II setara dengan jalan provinsi dan dirancang terintegrasi dengan kawasan Pelantar I dan II yang telah lebih dulu ditata.

Bisnis.com,BANDUNG—Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) mengelola 361 paket pekerjaan konstruksi sepanjang Tahun Anggaran 2025 dengan total nilai Rp2,28 triliun.

Seluruh paket tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan, serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kepala DBMPR Jabar Agung Wahyudi, menjelaskan bahwa ribuan kilometer ruas jalan provinsi membutuhkan penanganan berkelanjutan untuk memastikan tingkat kemantapan tetap terjaga.

"Fokus kami adalah menjaga performa jalan dan jembatan tetap mantap, sekaligus mempercepat penanganan pada ruas yang memerlukan intervensi rekonstruksi, rehabilitasi, maupun pemeliharaan berkala. Dengan begitu, pelayanan infrastruktur bagi masyarakat Jabar semakin optimal," ujar Agung di Bandung, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, DBMPR telah merancang program yang fokus pada rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pemasangan marka, pelebaran, hingga pembangunan dan penggantian jembatan.

Dari total paket yang disusun pada TA 2025, terdapat 105 paket program murni, 139 paket hasil pergeseran, 60 paket hasil perubahan, serta 57 paket melalui Belanja Tidak Terduga (BTT dan BTT 2). Paket-paket tersebut tersebar pada pekerjaan jalan maupun jembatan dengan ragam kegiatan, mulai dari pembangunan pelengkap, penggantian jembatan, hingga peningkatan keselamatan jalan.

Paket pergeseran menjadi kelompok terbesar dengan nilai mencapai Rp1,245 triliun. Porsi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk rekonstruksi dan pelebaran jalan.

Sementara paket murni senilai Rp321,31 miliar diarahkan pada pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pembangunan pelengkap jalan serta jembatan. Pada sisi lain, paket perubahan senilai Rp348,672 miliar diprioritaskan untuk mempercepat penanganan ruas dan jembatan yang memerlukan tindakan segera.

DBMPR juga mengalokasikan anggaran melalui BTT untuk mendukung penanganan khusus maupun respons cepat terhadap kebutuhan di lapangan.

Agung menambahkan bahwa kondisi jalan provinsi sepanjang 2.362,18 kilometer pada Semester II Tahun 2024 berada pada tingkat kemantapan 86,44 persen. Angka ini merupakan akumulasi jalan berstatus baik dan sedang.

"Meski kemantapan jalan sudah tinggi, kami tetap mempercepat penanganan ruas yang masuk kategori rusak ringan dan rusak berat agar pemerataan kualitas infrastruktur bisa dirasakan seluruh masyarakat," katanya.

Pada kondisi jembatan, dari total 1.318 unit yang tercatat, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap.

Hingga laporan progres terakhir, DBMPR mencatat 263 paket telah masuk tahap kontrak. Dari jumlah tersebut, 124 paket sudah selesai sepenuhnya dan 139 paket tengah berjalan di lapangan. Selain itu, terdapat 98 paket yang masih berada dalam proses pengadaan.

Agung memastikan setiap progres fisik maupun administrasi terus dipantau secara berkala, termasuk oleh UPTD di enam wilayah kerja."Kami memastikan seluruh proses pengadaan berjalan akuntabel dan progres fisik di lapangan terus kami monitor. Targetnya, paket-paket strategis dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan akan terus menjadi prioritas DBMPR Jabar. Melalui perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana, DBMPR optimistis layanan infrastruktur bagi masyarakat Jawa Barat akan semakin andal.

"Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah," kata Agung.

Bekasi (ANTARA) - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melanjutkan kegiatan pemeliharaan rutin melalui pekerjaan rekonstruksi jembatan dan jalan di total lima titik Ruas Tol Jakarta-Cikampek sebagai upaya menjaga kualitas infrastruktur sekaligus memastikan kenyamanan pengendara.

"Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman dan lancar bagi masyarakat," kata Senior Manager Representative Office 1 PT JTT Amri Sanusi di Bekasi, Sabtu.

Ia menjelaskan pekerjaan berlangsung mulai Jumat (31/10) hingga Minggu (9/11) pada sejumlah titik Ruas Tol Jakarta-Cikampek meliputi Jembatan Sungai Citarum Km 01+517 Karawang Timur jalur Ramp sejak Jumat (31/10) pukul 19.00 WIB sampai sepekan ke depan.

Titik kedua, On Ramp Cikunir arah Cikampek mulai Sabtu (1/11) pukul 13.00 WIB hingga Senin (3/11) pukul 07.00 WIB. Kemudian Km 49+294 hingga Km 49+403 arah Cikampek lajur 1 mulai Minggu (2/11) pukul 20.00 WIB sampai Kamis (6/11) pukul 22.00 WIB.

Selanjutnya Km 63+565 sampai Km 62+795 arah Jakarta lajur 1 pada Senin (3/11) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (7/11) pukul 22.00 WIB serta Km 25+954 sampai Km 25+820 arah Jakarta lajur 2 pada Senin (3/11) pukul 09.00 WIB hingga Minggu (9/11) pukul 07.00 WIB.

"Tidak ada penutupan jalan selama pekerjaan berlangsung. Operasional Tol Jakarta-Cikampek tetap normal di kedua arah," katanya.

VP Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo menambahkan sejumlah langkah antisipatif telah disiapkan untuk menjaga kelancaran lalu lintas selama pekerjaan berlangsung di antaranya menempatkan petugas siaga hingga mempersempit area kerja.

"Kami juga menyiapkan skema contraflow bila diperlukan, serta berkoordinasi dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya agar arus kendaraan tetap lancar dan aman," katanya.

Ria melanjutkan kegiatan ini bukan sekadar bentuk tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur melainkan juga wujud komitmen untuk terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

"Kami ingin setiap pengguna jalan merasakan bahwa kenyamanan mereka adalah prioritas kami. Melalui pekerjaan pemeliharaan ini, kami berupaya menghadirkan layanan jalan tol yang andal, aman dan memberi nilai lebih bagi mobilitas masyarakat," ucapnya.

Pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan rencana pekerjaan melalui spanduk imbauan di lokasi dan Dynamic Message Sign pada kedua arah Tol Jakarta-Cikampek untuk memastikan informasi ini dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh pengguna jalan.

"Untuk informasi terkini, pengguna jalan juga dapat mengakses one call center Jasa Marga 24 jam di 14080 atau melalui aplikasi travoy 4.5 yang tersedia di iOS dan android," katanya.

Pihaknya juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung sekaligus mengimbau pengguna jalan untuk mengatur waktu perjalanan, memastikan kendaraan dalam kondisi prima serta mematuhi rambu dan arahan petugas.

PT JTT terus berupaya menjaga kualitas jalan tol serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, sejalan dengan semangat program Asta Cita yang menekankan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional.

"Melalui kegiatan ini, kami terus berperan aktif menjaga kualitas jalan tol Trans Jawa sebagai urat nadi mobilitas ekonomi Indonesia, menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat dan memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berupa pekerjaan rekonstruksi di Ruas Tol Jakarta-Cikampek sebagai upaya berkelanjutan untuk menjaga mutu jalan agar tetap prima saat digunakan masyarakat.

"Pekerjaan ini sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas layanan sekaligus menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih aman maupun aman serta nyaman," kata Senior Manager Representative Office 1 PT JTT Amri Sanusi di Bekasi, Minggu.

Dia menjelaskan pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan rutin dan evaluasi kondisi di lapangan. Rekonstruksi ini dijadwalkan berlangsung selama sepekan di total empat titik jalan.

Pekerjaan titik pertama di On Ramp Gerbang Tol Cikampek Utama 2 pada lajur 1 arah Cikampek mulai Jumat (17/10) pukul 23.00 WIB hingga Selasa (21/10) pukul 09.00 WIB.

Kemudian di Jembatan Sungai Citarum Km 01+517 Karawang Timur jalur Ramp arah Jakarta mulai Jumat (17/10) pukul 19.00 WIB hingga Jumat (24/10) pukul 10.00 WIB.

Titik ketiga berada di area On Ramp Cikunir pada lajur 2 arah Cikampek mulai Sabtu (18/10) pukul 13.00 WIB hingga Senin (20/10) pukul 05.00 WIB.

Titik terakhir di Km 33+982 sampai Km 32+800 lajur 1 dan 2 arah Jakarta mulai Sabtu (18/10) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (24/10) pukul 10.00 WIB.

"Selama pekerjaan berlangsung, operasional Tol Jakarta-Cikampek tetap normal di kedua arah," ujarnya.

Sementara VP Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo menambahkan perusahaan telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.

"Kami menempatkan petugas siaga di lokasi, melakukan pengaturan lalu lintas, mempersempit area kerja, hingga menyiapkan contra flow apabila diperlukan. Kami juga berkoordinasi dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya (PJR) agar arus kendaraan tetap lancar dan terkendali," katanya.

Pihaknya juga melakukan sosialisasi informasi pekerjaan melalui spanduk imbauan serta pesan pada Dynamic Message Sign (DMS) di kedua arah Tol Jakarta-Cikampek sebagai bentuk transparansi kepada publik.

PT JTT memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan pengguna jalan selama proses pekerjaan berlangsung sekaligus mengimbau agar pengguna jalan dapat mengatur waktu perjalanan serta memastikan kendaraan dalam kondisi prima. Kemudian mempersiapkan saldo uang elektronik yang cukup serta mengisi bahan bakar dan daya perangkat sebelum berangkat. Pengendara juga diimbau untuk selalu mematuhi rambu dan arahan petugas, terutama di area pekerjaan.

Pengguna jalan juga dapat mengakses one call center Jasa Marga 24 jam di 14080 atau melalui aplikasi Travoy 4.5 yang tersedia di iOS dan Android untuk kemudahan memperoleh informasi terkini.

"Melalui layanan ini, pengguna dapat memantau kondisi lalu lintas secara real time, melihat lokasi rest area hingga mengetahui informasi rekayasa lalu lintas sehingga perjalanan di ruas tol Jasa Marga Group menjadi lebih aman, nyaman dan efisien," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025