Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia resmi memulai hilirisasi aspal Buton (Asbuton) perdana yang dipusatkan di wilayah Karawang, Jawa Barat. Langkah strategis ini menandai babak baru pemanfaatan potensi komoditas lokal guna mewujudkan kemandirian sektor konstruksi dan mengurangi ketergantungan pada material impor.

Adapun, hilirisasi Asbuton tersebut merupakan bagian dari Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang digelar pada Rabu (29/4/2026). Dalam perkembangannya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian mempertegas kesiapan sektor infrastruktur dalam menyerap hasil hilirisasi komoditas domestik secara masif.

Dia mengatakan, akan menggunakan Asbuton perdana pada pilot project Jalan Tol Pemalang-Batang. Namun sayangnya Wilan belum memerinci kapan upaya tersebut akan dilaksanakan. “BPJT akan melaksanakan pilot project pengimplementasian Asbuton di jalan tol Pemalang – Batang bekerja sama dengan BUJT PT Pemalang – Batang Toll Road dalam waktu dekat,” jelas Wilan dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/5/2026).

Pengembangan hilirisasi Asbuton diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri, meningkatkan efisiensi, serta mendukung keberlanjutan pembangunan jalan dan jalan tol di Indonesia.

Pasalnya, ketersediaan Aspal Buton sebagai material dalam negeri akan memberikan dampak bagi industri jalan tol, baik dari sisi efisiensi biaya konstruksi maupun keberlanjutan rantai pasok.

Namun perlu digaris bawahi, tambah Wilan, penerapan Asbuton harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan seluruh aspek secara menyeluruh. Otoritas mengingatkan agar ekosistem produksi benar-benar matang sebelum dilakukan perluasan pemanfaatan di koridor jalan tol lainnya.

Adapun, beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni kesiapan teknologi, standar kualitas, kapasitas produksi, hingga kesesuaian spesifikasi teknis di lapangan. Hal ini mutlak diperlukan sehingga pemanfaatan Asbuton benar-benar dapat berjalan optimal dan memberikan hasil maksimal bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.

“Ketersediaan material konstruksi yang berkualitas, kompetitif, dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung layanan jalan tol yang andal, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Catatan dari Masyarakat Adat Buton

Di balik ambisi besar akselerasi proyek tersebut, penentuan lokasi fasilitas hilirisasi memicu tanggapan kritis dari daerah asal komoditas. Sultan Buton ke-40, Laode Muhammad Kariu, secara terbuka menyatakan keberatannya apabila proyek hilirisasi tersebut dilaksanakan di Karawang.

Pihak Kesultanan Buton melayangkan surat terbuka guna menyuarakan keresahan masyarakat adat setempat. Langkah ini diambil demi menjaga marwah serta memastikan dampak ekonomi dari kekayaan alam tersebut mengalir langsung ke daerah asalnya.

"Dengan hormat, perkenankan saya, Drs. Haji La Ode Muhammad Kariu, Sultan Buton beserta perangkat menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait hilirisasi Aspal Buton. Bahwa Aspal Buton merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menempati ruang dan tempat di bumi persada Pulau Buton yang memiliki sejarah dan kedaulatan bagi kesatuan masyarakat adat Kesultanan Buton." tulisnya.

Dia menegaskan bahwa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Oleh sebab itu, aspirasi lokal dari daerah penghasil utama sudah selayaknya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan hilirisasi.

Laode mengingatkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sejak 27 September 2022 ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, telah bertekad mendorong Buton kembali bangkit.

Kala itu, Jokowi menekankan wilayah Buton akan ditetapkan sebagai kawasan industri penghasil aspal yang potensial melalui instruksi hilirisasi produk tambang yang nantinya dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat Buton dan bangsa Indonesia.

Dalam relevansinya, pemerintah bahkan sempat merencanakan penghentian impor aspal dalam 2 tahun sejak akhir tahun 2022. Kebijakan tersebut sedianya mewajibkan kebutuhan aspal nasional disuplai secara penuh dari aspal Buton.

Sehubungan dengan hal itu, pihak Kesultanan meminta kepada Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo (Jokowi) untuk berkomitmen meneruskan dan menindaklanjuti kebijakan tersebut.

"Janganlah mengabaikannya dan membiarkan kesatuan masyarakat adat Kesultanan Buton menjadi dalam realita yang tidak pasti, berada di persimpangan jalan antara harapan dan kenyataan." tegas La Ode Muhammad Kariu.

Terakhir, dia menekankan Kesatuan Masyarakat Adat Kesultanan Buton meminta kepada Bapak Presiden untuk memindahkan hilirisasi aspal Buton di Karawang untuk dipusatkan dan dibangun di Pulau Buton.

Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja di Pulau Buton, sehingga memiliki nilai tambah khususnya bagi masyarakat Pulau Buton dan Indonesia pada umumnya.

Tantangan Implementasi Asbuton

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) Dwi Putranto mengungkapkan bahwa secara mutu Asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan dengan aspal minyak impor. Bahkan, kualitasnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia oleh para pengguna di pasar China.

Keunggulan kimiawi ini menyebabkan jalan yang menggunakan Asbuton lebih tahan terhadap kerusakan rutting (alur) dan cracking (retak). Hal ini berdampak langsung pada daya tahan atau usia pakai jalan yang menjadi lebih panjang dan efisien secara biaya perawatan.

"Secara mutu, asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor, bahkan digadang-gadang sebagai aspal terbaik di dunia [oleh pemakai di China]," jelas Dwi Putranto kepada Bisnis.

Menurutnya, Asbuton juga terbukti tangguh terhadap suhu ekstrem, mulai dari suhu tinggi di Indonesia hingga suhu beku di wilayah Harbin, China. Dari sisi aplikasi, penggunaan Asbuton pada umumnya serupa dengan aspal minyak impor sehingga tidak memerlukan perubahan radikal pada metode kerja kontraktor.

Terkait kesanggupan suplai, Dwi menyebut industri Asbuton olahan sebenarnya masih berada dalam kondisi under utility dengan utilisasi di bawah 5%. Artinya, masih banyak potensi produksi yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Adapun, yang masih menjadi persoalan, imbuh Dwi, adalah terbatasnya kapasitas pelabuhan di Pulau Buton. Selain itu, percepatan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sangat dibutuhkan agar pasokan bahan baku tidak terkendala di tingkat hulu.

Di sisi lain, rencana peningkatan pemakaian aspal lokal ini turut disambut baik oleh para pelaku konstruksi. Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.

Langkah pemerintah yang hendak meningkatkan penggunaan Asbuton hingga 30% dinilai sangat strategis menuju kemandirian material konstruksi nasional. Sektor hilir siap menyerap komoditas ini demi menekan biaya logistik infrastruktur.

"Saat ini, penggunaan Asbuton masih sekitar 4% dari konsumsi nasional, dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30% dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, secara arah kebijakan, ini langkah yang tepat dan visioner," ujar Andi Rukman.

Dia melihat kebijakan ini dapat memberikan efek ekonomi berantai (multiplier effect) hingga Rp22,67 triliun serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Namun, Andi mengingatkan bahwa keberhasilan di lapangan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem konstruksi secara utuh.

Adapun, sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi mencakup penyesuaian metode kerja serta kesiapan teknologi pengolahan di setiap wilayah. Konsistensi kualitas dan kelancaran distribusi material juga menjadi kunci utama agar para kontraktor dapat bekerja dengan tenang di lapangan.

Gapensi berharap pemerintah memastikan rantai pasok Asbuton tersedia secara merata di seluruh daerah. "Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar. Namun, implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan," katanya.

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Hakaaston (HKA) telah menyelesaikan pekerjaan penghamparan lapisan aspal baru (hotmix overlay) di area Junction Palembang. Junction ini merupakan baggian dari ruas Palembang - Indralaya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikembangkan dan dikelola oleh PT Hutama Karya (Persero).

Pekerjaan ini mencakup jalur utama, area ramp, dan sebagian bahu jalan dengan total luas penanganan mencapai sekitar 10.000 hingga 12.000 meter persegi serta volume campuran aspal ±12.000 ton. Seluruh proses lapangan berlangsung sejak 18 Juli 2024 dan kini telah rampung sepenuhnya.

Pekerjaan menggunakan campuran Aspal Pen 60/70 dan Aspal PG70 untuk menjamin daya tahan dan kenyamanan berkendara. Pelaksanaan overlay rampung pada periode krusial menuju peningkatan mobilitas nasional, memastikan ruas tol tetap siap operasi dan mendukung kelancaran arus perjalanan. Momentum ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam menjaga kesiapan jaringan jalan tol serta mendukung pelayanan publik pada koridor strategis Sumatera.

HKA menerapkan pengawasan berlapis dan rangkaian uji material sebelum produksi, termasuk kalibrasi alat secara berkala dan temperature control system selama pengangkutan serta penghamparan.

Lebih dari 300 personel lapangan terlibat dalam pekerjaan ini, mulai dari tim quality control, operator alat berat, hingga tenaga teknis yang memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar.

Pendekatan terstruktur ini menjaga konsistensi mutu di seluruh area kerja. Untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar, HKA berkoordinasi dengan kepolisian daerah dan menerapkan sistem buka - tutup jalur yang didukung rambu sementara, traffic cone, serta penempatan petugas pada titik-titik kritis.

Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, tim lapangan mengatur jadwal kerja secara fleksibel dan melakukan lembur malam hari untuk memastikan pekerjaan tetap selesai tepat waktu.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim di lapangan yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga kualitas pekerjaan di tengah tantangan operasional,” ujar Martin Nababan, Direktur Operasi HKA.

Hasil pekerjaan hotmix di Junction Palembang memberikan manfaat langsung bagi pengguna jalan. Permukaan jalan yang lebih halus dan stabil meningkatkan kenyamanan, mengurangi risiko kerusakan kendaraan, serta memperlancar arus lalu lintas. Lapisan aspal yang berkualitas tinggi juga meningkatkan daya cengkram ban dan mengurangi risiko aquaplaning, sekaligus menekan potensi kecelakaan akibat getaran atau lubang jalan.

Sejumlah pengguna jalan turut merasakan perubahan ini. “Sekarang jalurnya lebih mulus dan mobil lebih stabil, terutama saat hujan,” ujar Rafi, pengendara dari Palembang yang melintasi ruas tersebut hampir setiap hari.

Pengguna lain, Dina, menambahkan bahwa perjalanan menuju Indralaya terasa lebih nyaman karena tidak lagi ada guncangan di titik-titik yang sebelumnya bergelombang.

Junction Palembang berperan penting dalam integrasi jaringan tol Sumatera. Pekerjaan overlay hotmix ini merupakan implementasi pilar RJPP HKA yang menempatkan peningkatan standar perkerasan jalan sebagai prioritas utama. Upaya ini mendukung penguatan konektivitas di koridor strategis Palembang dan berkontribusi pada kesinambungan layanan jaringan tol Sumatera.

HKA memastikan setiap kegiatan konstruksi dijalankan dengan memperhatikan aspek keselamatan, keberlanjutan, dan lingkungan. Perusahaan terus berupaya agar setiap proyek tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang andal, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan keseimbangan lingkungan.